Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalSuhardi Bae
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponennya adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) yang berfokus pada penguatan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan secar
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang beragam untuk ketiga agenda pembangunan. Pencapaian indikator keamanan dan demokrasi masih perlu ditingkatkan, sementara indikator pendidikan dan kesehatan mengalami kemajuan. Evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 menunjukkan sejumlah keselarasan program, namun perlu penyesuaian prioritas lokal.
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNANDEKPD
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat untuk menilai keberhasilan program pembangunan.
2) Metodologi yang digunakan dalam EKPD meliputi penentuan indikator hasil, pemilihan pendekatan evaluasi dengan fokus pada relevansi dan efektivitas, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusun
Laporan ini merangkum evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Bali selama periode RPJMN 2004-2009. Tujuannya adalah menilai capaian indikator pembangunan di lima bidang, yaitu pelayanan publik dan demokrasi, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di masa
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalSuhardi Bae
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponennya adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) yang berfokus pada penguatan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan secar
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang beragam untuk ketiga agenda pembangunan. Pencapaian indikator keamanan dan demokrasi masih perlu ditingkatkan, sementara indikator pendidikan dan kesehatan mengalami kemajuan. Evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 menunjukkan sejumlah keselarasan program, namun perlu penyesuaian prioritas lokal.
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNANDEKPD
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat untuk menilai keberhasilan program pembangunan.
2) Metodologi yang digunakan dalam EKPD meliputi penentuan indikator hasil, pemilihan pendekatan evaluasi dengan fokus pada relevansi dan efektivitas, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusun
Laporan ini merangkum evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Bali selama periode RPJMN 2004-2009. Tujuannya adalah menilai capaian indikator pembangunan di lima bidang, yaitu pelayanan publik dan demokrasi, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di masa
Bab 1 memberikan gambaran umum kondisi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Data menunjukkan capaian indikator pendidikan masih belum mencapai target. Permasalahan utama adalah ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang berkualitas serta pendanaan pendidikan yang belum memadai. Untuk kebudayaan, perlu ditingkatkan indeks pembangunan kebudayaan di setiap provinsi. [/ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya tahun 2009 yang mencakup pendahuluan, konsep dan definisi PDRB, uraian sektoral ekonomi, tinjauan ekonomi regional, dan lampiran tabel dan gambar."
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATEKPD
Tim evaluasi melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Sulawesi Utara untuk periode 2004-2008 dengan tujuan menilai capaian sasaran pembangunan dan memberikan rekomendasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di masa depan.
[Ringkasan]
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang hingga tahun 2025. Rencana ini mencakup program-program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, tinggi, nonformal, serta penelitian dan pengembangan pendidikan untuk mewujudkan pemerataan akses, peningkatan
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Draf NA raperda Kumuh Kota Surakarta 13102015Bagus ardian
Rancangan peraturan daerah ini membahas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Hal ini didasari oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas di kota yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh, serta komitmen pemerintah dalam menangani masalah tersebut dengan membuat payung hukum. Tujuannya meliputi memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, dan menjamin rum
Panduan ini menjelaskan proses penetapan dan implementasi program Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN), termasuk persyaratan, proses penetapan, langkah kegiatan, implementasi program, dan pembiayaannya. Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyelenggarakan SDSN sesuai standar nasional pendidikan.
Aktualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan penyelenggaraan program BSPS di Maluku dan merumuskan mitigasi serta rencana pengendalian risiko untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Hasilnya akan dibukukan sebagai panduan praktis bagi SNVT PP Maluku.
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Dadang Solihin
Policy paper ini membahas fenomena belum optimalnya peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung efektivitas pembangunan nasional dan daerah. DRD berperan memberikan masukan kebijakan dan prioritas Iptek daerah, namun kinerja pembangunan daerah yang dievaluasi Bappenas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Policy paper ini menganalisis potensi dan aspirasi DRD, serta merekomendasikan optimalisasi peran DRD antara lain melalui
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialAkademi Desa 4.0
Dokumen tersebut berisi metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia untuk pilar pembangunan sosial yang mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dokumen tersebut memberikan definisi dan cara pengukuran untuk masing-masing indikator TPB guna memantau capaian tujuan pembangunan sosial di Indonesia.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Dokumen tersebut merangkum alur penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko yang terdiri dari pendaftaran, validasi tingkat risiko, pemenuhan persyaratan dasar dan sektoral, serta penerbitan izin dalam waktu tertentu sesuai tingkat risiko usaha yang bersangkutan.
More Related Content
Similar to 20220811135950__F__21_Einstein_Al_Makarima_Mohammad_Laporan_Laboratorium_Kepemimpinan__E_A_Makarima_Mohammad.pdf
Bab 1 memberikan gambaran umum kondisi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Data menunjukkan capaian indikator pendidikan masih belum mencapai target. Permasalahan utama adalah ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang berkualitas serta pendanaan pendidikan yang belum memadai. Untuk kebudayaan, perlu ditingkatkan indeks pembangunan kebudayaan di setiap provinsi. [/ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya tahun 2009 yang mencakup pendahuluan, konsep dan definisi PDRB, uraian sektoral ekonomi, tinjauan ekonomi regional, dan lampiran tabel dan gambar."
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATEKPD
Tim evaluasi melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Sulawesi Utara untuk periode 2004-2008 dengan tujuan menilai capaian sasaran pembangunan dan memberikan rekomendasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di masa depan.
[Ringkasan]
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang hingga tahun 2025. Rencana ini mencakup program-program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, tinggi, nonformal, serta penelitian dan pengembangan pendidikan untuk mewujudkan pemerataan akses, peningkatan
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Draf NA raperda Kumuh Kota Surakarta 13102015Bagus ardian
Rancangan peraturan daerah ini membahas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Hal ini didasari oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas di kota yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh, serta komitmen pemerintah dalam menangani masalah tersebut dengan membuat payung hukum. Tujuannya meliputi memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, dan menjamin rum
Panduan ini menjelaskan proses penetapan dan implementasi program Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN), termasuk persyaratan, proses penetapan, langkah kegiatan, implementasi program, dan pembiayaannya. Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyelenggarakan SDSN sesuai standar nasional pendidikan.
Aktualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan penyelenggaraan program BSPS di Maluku dan merumuskan mitigasi serta rencana pengendalian risiko untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Hasilnya akan dibukukan sebagai panduan praktis bagi SNVT PP Maluku.
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Dadang Solihin
Policy paper ini membahas fenomena belum optimalnya peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung efektivitas pembangunan nasional dan daerah. DRD berperan memberikan masukan kebijakan dan prioritas Iptek daerah, namun kinerja pembangunan daerah yang dievaluasi Bappenas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Policy paper ini menganalisis potensi dan aspirasi DRD, serta merekomendasikan optimalisasi peran DRD antara lain melalui
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialAkademi Desa 4.0
Dokumen tersebut berisi metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia untuk pilar pembangunan sosial yang mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dokumen tersebut memberikan definisi dan cara pengukuran untuk masing-masing indikator TPB guna memantau capaian tujuan pembangunan sosial di Indonesia.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Dokumen tersebut merangkum alur penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko yang terdiri dari pendaftaran, validasi tingkat risiko, pemenuhan persyaratan dasar dan sektoral, serta penerbitan izin dalam waktu tertentu sesuai tingkat risiko usaha yang bersangkutan.
1. 1
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. II
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH IV BANDUNG
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
JUDUL
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN KKPR MELALUI
KEBIJAKAN PROSES BISNIS AKSELERASI PERSETUJUAN KKPR
DAN OTOMATISASI PENILAIAN
DISUSUN OLEH :
NAMA : Einstein Al Makarima Mohammad, ST, MT, MSc
NDH : 21
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH IV BANDUNG
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2022
2.
3. 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI......................................................................................................................................... 2
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................................................. 3
DAFTAR TABEL................................................................................................................................... 5
DESKRIPSI.......................................................................................................................................... 6
BAB I LATAR BELAKANG................................................................................................................... 7
1.1 Isu Strategis.................................................................................................................. 10
1.2 Identifikasi Masalah ..................................................................................................... 12
1.3 Definsi Proyek Perubahan ............................................................................................ 14
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT ...................................................................................................... 16
2.1 Tujuan Umum .............................................................................................................. 16
2.2 Manfaat ....................................................................................................................... 16
BAB III OUTPUT DAN OUTCOME ..................................................................................................... 18
BAB IV CAPAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS....................................................................... 19
4.1 Persiapan..................................................................................................................... 19
4.2 Pelaksanaan................................................................................................................. 24
4.3 Pengembangan Aplikasi Otomatisasi (Percepatan Target Jangka Menengah)............... 41
BAB V IMPLEMENTASI STRATEGIS MARKETING............................................................................... 43
5.1 Place ............................................................................................................................ 43
5.2 Product ........................................................................................................................ 44
5.3 Price............................................................................................................................. 45
5.4 Promotion.................................................................................................................... 45
5.5 Customer...................................................................................................................... 46
BAB VI PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN................................................................... 50
6.1 Pengumpulan Data dan Informasi................................................................................ 50
6.2 Best Practice Organisasi (Benchmarking)...................................................................... 52
6.3 Pengalaman Pelaksanaan Pekerjaan ............................................................................ 55
6.4 Pendekatan Baru ......................................................................................................... 56
6.5 Transfer Pengetahuan dan Gagasan............................................................................. 57
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI...................................................................................... 58
7.1 Kesimpulan .................................................................................................................. 58
7.2 Rekomendasi................................................................................................................ 58
LAMPIRAN....................................................................................................................................... 59
4. 3
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Visi Indonesia 2045........................................................................................................... 7
Gambar 2 Alur Proses Perizinan Berusaha......................................................................................... 8
Gambar 3 Amanat Undang-undang Cipta Kerja terkait KKPR ........................................................... 8
Gambar 4 Proses Persetujuan KKPR.................................................................................................. 9
Gambar 5 Data Permohonan Persetujuan KKPR.............................................................................. 10
Gambar 6 Analisis Pohon Masalah Isu Strategis .............................................................................. 11
Gambar 7 Analisis Pohon Masalah: Akar Masalah........................................................................... 12
Gambar 8 Diagram Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diharapkan.................................................. 13
Gambar 9 Alur Pendaftaran-Penilaian-Penerbitan KKPR................................................................. 15
Gambar 10 Milestone Proyek Perubahan ......................................................................................... 19
Gambar 11 Surat Keputusan Tim Efektif ......................................................................................... 19
Gambar 12 Struktur Tim Efektif...................................................................................................... 21
Gambar 13 Anggota Tim Efektif ..................................................................................................... 22
Gambar 14 Internalisasi dan Konsolidasi TIm.................................................................................. 22
Gambar 15 Bahan-bahan Pendukung ............................................................................................... 23
Gambar 16 Konsep Awal SOP Persetujuan KKPR........................................................................... 24
Gambar 17 Pembahasan Konsep Awal SOP..................................................................................... 26
Gambar 18 Perbaikan Konsep Awal SOP Persetujuan KKPR........................................................... 27
Gambar 19 Pembahasan KKPR dengan Kemenko, BKPM dan Pemda............................................. 28
Gambar 20 Perbaikan dan Perumusan Landasan Hukum SOP.......................................................... 29
Gambar 21 Pembahasan Penyusunan Perbaikan SOP....................................................................... 30
Gambar 22 Pembahasan Dengan Pemerintah Kota Ternate .............................................................. 31
Gambar 23 Pembahasan Dengan Kabupaten Manggarai Barat ......................................................... 32
Gambar 24 Pembahasan Bersama IAP Jatim, Direktur dan Kasubdit................................................ 32
Gambar 25 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang WIlayah I................. 38
Gambar 26 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang WIlayah II................ 38
Gambar 27 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang WIlayah III............... 39
Gambar 28 Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV dan Pemangku
Kepentingan.................................................................................................................................... 39
Gambar 29 Bersama Kepala Sub Direktorat Pedoman...................................................................... 40
Gambar 30 Media Konsultasi Publik Online.................................................................................... 40
Gambar 31 Algoritma Otomatisasi Validasi Peta SHP ..................................................................... 41
Gambar 32 Algoritma Otomatisasi Validasi Data Informasi Penguasaan Lahan................................ 41
Gambar 33 Algoritma Otomatisasi Validasi Data Informasi Kebutuhan Bangunan........................... 41
Gambar 34 Perubahan Semula Menjadi Tampilan Validasi.............................................................. 42
Gambar 35 Bersama Ketua dan Tim Data Informasi Ditjen Tata Ruang........................................... 42
Gambar 36 Penggunaan Media Online untuk Penyebaran Informasi................................................. 43
Gambar 37 Berbagai Produk SOP Persetujuan KKPR...................................................................... 44
Gambar 38 Target Pertumbuhan PDB Per Kapita............................................................................. 45
Gambar 39 Penyampaian Konsep Persetujuan KKPR ...................................................................... 45
Gambar 40 Pemetaan Stakeholders.................................................................................................. 47
Gambar 41 Dialog dan Dukungan Pemangku Kepentingan .............................................................. 49
5. 4
Gambar 42 Organisasi Pembelajaran (sumber: bahan ajar Diklat PKN II) ........................................ 50
Gambar 43 Komposisi Status Pengajuan Persetujuan KKPR............................................................ 51
Gambar 44 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah............................................................ 53
Gambar 45 Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kab. Lombok Tengah........................................ 54
Gambar 46 Visi dan Misi PT ITDC Kawasan Mandalika ................................................................. 55
Gambar 47 Pola Pendekatan Baru.................................................................................................... 56
Gambar 48 Penyampaian Pemahaman Terobosan SOP Persetujuan KKPR ...................................... 57
Gambar 49 Penyampaian Konsep Pembelajaran SOP Persetujuan KKPR......................................... 57
6. 5
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Analisis USG Isu Strategis.................................................................................................. 12
Tabel 2 Analisis USG Isu Masalah .................................................................................................. 13
Tabel 3. Tujuan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.......................................... 16
Tabel 4. Output dan Outcome Proyek Perubahan ............................................................................. 18
Tabel 5 SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Pusat.......................................................................... 33
Tabel 6 SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Daerah....................................................................... 34
Tabel 7 SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Pusat .................................................................. 35
Tabel 8 SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Daerah................................................................ 36
Tabel 9. Identifikasi Stakeholder dan Strategi Komunikasi............................................................... 46
Tabel 10 Status Pengajuan Persetujuan KKPR................................................................................. 51
Tabel 11 Lesson Learnt Bencmarking BCA dan Microsoft Indonesia............................................... 52
7. 6
DESKRIPSI
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai amanat
dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Penerbitan Persetujuan KKPR dilaksanakan oleh Instansi bidang Tata Ruang pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Seluruh
Indonesia
KKPR dibutuhkan oleh masyarakat/pelaku usaha/pemerintah dalam rangka proses
penerbitan izin berusaha
Proyek Perubahan ini menghasilkan inovasi dalam strategi peningkatan pelayanan
penerbitan Persetujuan KKPR melalui perwujudan Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi
Persetujuan KKPR dalam rangka mitigasi keterlambatan proses pelayanan KKPR bagi
pelaku usaha dan masyarakat
Kebijakan operasional yang mengarah pada percepatan pelayanan penerbitan Persetujuan
KKPR yang dilaksanakan baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan
secara komprehensif meliputi upaya perwujudan SOP proses Persetujuan KKPR,
pengembangan aplikasi otomatisasi kelengkapan dokumen pendaftaran dan penilaian
Persetujuan KKPR, pengembangan Kapasitas SDM bidang Tata Ruang yang menguasai
proses penerbitan Persetujuan KKPR dan Pemenuhan Forum Kelembagaan Penataan
Ruang Daerah
Upaya perwujudan kebijakan ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. 7
BAB I
LATAR BELAKANG
Dalam Visi Indonesia 2045 yang berdasarkan pada 4 (empat) Pilar yaitu Pembangunanan
Manusia dan Pengusasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan,
Pemerataan Pembangunan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola
Kepemerintahan, dilakukan adanya perbaikan sistem dan layanan perizinan hal tersebut
guna untuk mewujudkan peningkatan investasi menjadi 39% PDB, ditandai dengan
Indonesia menuju peringkat 10 Easy of Doing Business (EoDB) dunia, dan menjadi salah
satu negara investor di dunia pada tahun 2045. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan (PDB
per Kapita) pada tahun 2019-2020, Indonesia menjadi negara Upper-middle income
dengan peningkatan nilai rata-rata yaitu 5,2%. Diharapkan pada tahun 2036, Indonesia
dapat keluar dari Middle Income Trap dengan perwujudan peningkatan rata-rata
mencapai 5,6% sehingga mencapai target PDB pada tahun 2045 sebesar 23.199 USD.
Oleh karena itu upaya perwujudannya, pemerintah menyusun kebijakan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha. Salah satu pelaksanaan peningkatan ekosistem investasi
dan kegiatan berusaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata ruang dijabarkan
pada Pasal 6 huruf (b) yaitu berupa penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha. Hal tersebut meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan
Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung.
Gambar 1 Visi Indonesia 2045
9. 8
Gambar di atas menunjukan suatu alur proses penerbitan perizinan berusaha secara utuh
yang saling terkait dimana terlihat tahapan KKPR merupakan tahapan penapisan awal
setelah tahapan pendaftaran di sistem OSS, sehingga KKPR memiliki posisi yang sangat
penting dalam proses perizinan berusaha secara keseluruhan.
Gambar 2 Alur Proses Perizinan Berusaha
Gambar 3 Amanat Undang-undang Cipta Kerja terkait KKPR
10. 9
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 14 dan pasal
15 dijelaskan bahwa KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan
dan/atau usaha dengan RDTR. KKPR melalui konfirmasi akan diberikan jika Pemerintah
Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan RDTR. Sedangkan Pemerintah Daerah
yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui
persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer. Persetujuan KKPR sendiri
memerlukan analisis berjenjang dengan melihat RTRW Nasional, RTR
Pulau/Kepulauan, RTRW Provinsi, RTR KSN, dan RTRW Kabupaten/Kota. Hasil
penilaian dokemn akan terbit dalam kurun waktu 20 hari kerja.
Persetujuan KKPR memiliki posisi yang sangat penting sebagai penapis tahap pertama
dalam proses perizinan berusaha. Pemohon perizinan berusaha untuk dapat mengajukan
berbagai perizinan lainnya seperti persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung
bahkan perizinan berusaha sektor, wajib mendapatkan persetujuan KKPR terlebih
dahulu. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam
pemanfaatan ruang sehingga ada kesesuaian antara jenis kegiatan/usaha yang diusulkan
dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku. Proses penerbitan
Persetujuan KKPR memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai dokumen tata
ruang yang berlaku baik pada level nasional. level provinsi dan juga level kabupaten/kota
Gambar 4 Proses Persetujuan KKPR
11. 10
Dalam pelaksanaan PKKPR yang sudah diterapkan, terjadi nilai gap yang tinggi antara
data total permohonan PKKPR yang masuk dengan PKKPR yang telah diverifikasi.
Dilihat berdasarkan data dari Dashboard KKPR bahwa total permohonan KKPR yang
masuk sebesar 103.700 permohonan namun yang KKPR yang telah terverifikasi hanya
309 atau 0,3% dari total jumlah permohonan. Dalam rincian kewenangan didominasi
oleh permohonan KKPR atas kewenangan pusat sebanyak 52% sedangkan kewenangan
daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebanyak 42%. Berdasarkan data tersebut disimpulkan
bahwa perlu adanya identifikasi secara mendetail untuk melihat permasalahan dalam
proses penerbitan KKPR yang sudah berjalan dan juga perlu adanya inovasi dalam
mengatasi permasalahan yang diwujudkan dalam Proyek Perubahan.
Memperhatikan berbagai data dan informasi yang tersebut diatas dapat diidentifikasi
suatu kondisi yang menunjukan adanya belum optimalnya proses penerbitan Persetujuan
KKPR. Menyikapi kondisi tersebut perlu langkah strategi kebijakan sebagai upaya
penanganan proses penerbitan Persetujuan KKPR yang cenderung lambat untuk
kemudian bisa menjadi cepat yang berimplikasi pada peningkatan investasi dan juga
mewujudkan pertumbuhan investasi ke depannya.
1.1 Isu Strategis
Berdasarakan latar belakang yang menunjukan adanya keterlambatan dalam proses
penerbitan Persetujuan KKPR sehingga perlu dilakukan identifikasi isu strategis yang
mengarah pada upaya perwujudan Strategi Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi
Gambar 5 Data Permohonan Persetujuan KKPR
12. 11
penerbitan Persetujuan KKPR. Beberapa isu strategis yang terkait upaya perwujudan
Strategi Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi penerbitan Persetujuan KKPR antara lain
sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya mitigasi keterlambatan proses penerbitan Persetujuan KKPR;
2. Belum sepenuhnya terbentuk Forum Penataan Ruang Daerah (FPR Daerah). Hal
tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya Pemerintah Daerah yang belum
menetapkan Keputusan Kepala Daerah terkait FPR Daerah;
3. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Tata Ruang di Daerah.
Hal tersebut dapat ditandai dengan ketersediaan dan kompetensi SDM Bidang Tata
Ruang yang masih kurang di daerah.
Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi isu strategis, dilakukan tahap analisis
prioritas isu menggunakan Metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Dalam
metode ini ketiga masalah dilakukan penilaian dengan cara menentukan tingkat
urgensitas, keseriusan masalah untuk ditangani, dan juga perkembangan isu tersebut.
Dihasilkan bahwa isu prioritas dalam proses penerbitan KKPR ialah berupa belum
optimalnya mitigasi keterlambatan proses penerbitan KKPR. Hal tersebut dilihat dari
hasil penilaian dengan tingkat urgensitas 5 (maksimal), keseriusan masalah 4, dan
perkembangan isu 5 (maksimal).
Gambar 6 Analisis Pohon Masalah Isu Strategis
13. 12
Tabel 1 Analisis USG Isu Strategis
No Masalah U S G Total Prioritas
1 Belum optimalnya sharing informasi
Penerbitan Persetujuan KKPR
4 4 3 11 II
2 Belum Optimalnya Mitigasi
Keterlambatan Proses Penilaian KKPR
5 4 5 14 I
3 Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan
Implementasi KKPR
3 3 3 9 III
1.2 Identifikasi Masalah
Dari hasil identifikasi isu strategis tersebut dilakukan identifikasi masalah dalam proses
penerbitan KKPR. Hasil identifikasi dijabarkan dengan rinci dalam Gambar 1. Pohon
Masalah sebagai berikut.
Gambar 7 Analisis Pohon Masalah: Akar Masalah
Berdasarkan pohon masalah diatas disimpulkan terdapat 4 (empat) penyebab dari
masalah utama belum optimalnya pelayanan penerbitan persetujuan KKPR.
Selanjutnya, keempat penyebab tersebut dianalisis menggunakan Metode
Urgency, Seriousness, Growth (USG), untuk menentukan prioritas masalah sebagai
14. 13
topik dari proyek perubahan ini. Berikut merupakan tabel Analisis USG dari penyebab
belum optimalnya pelayanan penerbitan persetujuan KKPR.
Tabel 2 Analisis USG Isu Masalah
No Masalah U S G Total Prioritas
1 Belum ada Aplikasi Otomatisasi
Penilian KKPR
5 4 3 12 II
2 Belum adanya SOP Penilaian
Persetujuan KKPR
5 4 5 14 I
3 Belum seluruh Pemerintah Daerah
menetapkan Keputusan Kepala
Daerah terkait Forum Penataan
Ruang Daerah
3 3 3 9 IV
4 Ketersediaan SDM Bidang Tata
Ruang yang masih kurang di
Daerah
4 3 3 10 III
Berdasarkan hasil analisis USG tersebut, didapatkan bahwa masalah utama dari belum
optimalnya pelayanan penerbitan persetujuan KKPR ialah belum adanya SOP
Penilaian Persetujuan KKPR.
Selanjutnya dilakukan tahap perbandingan kondisi saat ini dan kondisi yang
diharapakan guna melihat gap dan peran dari inovasi proyek perubahan ini yang
digambarkan dalam Gambar diagram perbandingan kondisi.
Gambar 8 Diagram Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diharapkan
15. 14
Dapat disimpulkan bahwa gap yang ada dalam proses pelaksanaan penerbitan KKPR
ini berupa belum adanya penanganan mitigasi keterlambatan penilaian persetujuan
KKPR yang didasari dengan belum memiliki SOP Penilaian KKPR serta Aplikasi
Otomatisasi Penilaian, sehingga dalam proyek perubahan ini diperlukan mengangkat
tema berupa inovasi dalam Penyusunan Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan
KKPR Melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR dan
Otomatisasi Penilaian.
1.3 Definsi Proyek Perubahan
Proyek perubahan yang diangkat dalam laporan ini berkaitan dengan inovasi strategi
kebijakan peningkatan pelayanan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui perwujudan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan
KKPR dalam rangka mitigasi keterlambatan proses pelayanan KKPR bagi pelaku usaha
dan masyarakat. Inovasi yang dihasilkan berupa SOP Persetujuan KKPR dengan
didukung Aplikasi Otomatisasi Penilaian Persetujuan KKPR di seluruh Indonesia.
Pengertian KKPR sendiri berdasarkan amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
berusaha adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam
penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang mana merupakan bagian
dari peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Amanat Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Proses Pemanfaatan Ruang, dijelaskan
bahwa pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui Konfirmasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). KKKPR untuk kegiatan berusaha diberikan
berdasarkan kesesuaian rencana lokasi dengan RDTR yang telah terintegrasi melalui
Sistem OSS. Sedangkan, PKKPR diberikan pada rencana lokasi yang belum tersedia
RDTR ataupun RDTR belum terintegrasi dalam Sistem OSS. Namun dalam
pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi.
16. 15
Oleh karena itu, dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan
KKPR dibutuhkan inovasi dalam strategi peningkatan pelayanan penerbitan
Persetujuan KKPR yaitu melalui perwujudan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan
KKPR. Dalam Proses Bisnis tersebut terdapat SOP dan juga aplikasi Otomatisasi yang
diwujudkan dalam tiga pentahapan yaitu sebagai berikut:
Gambar 9 Alur Pendaftaran-Penilaian-Penerbitan KKPR
Proses Bisnis dalam rangka akselerasi persetujuan KKPR tersebut memuat SOP dan
juga otomatisasi. SOP yang akan disusun memuat segala bentuk pengaturan dalam
proses validasi dokumen pendaftaran dan juga proses penilaian. Selanjutnya dari
penerbitan juknis juga memuat rencana otomatisasi yang akan diterapkan pada tahapan
proses validasi dokumen pendaftaran dan juga penilaian.
17. 16
BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
2.1 Tujuan Umum
Tujuan utama gagasan Proyek Perubahan ini adalah meningkatkan pelayanan penerbitan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kegiatan berusaha baik
di pusat maupun di daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan prima dalam rangka
meningkatkan investasi melalui 3 (tiga) tahapan tujuan, yaitu
Adapun tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dijabarkan
dalam tabel berikut:
Tabel 3. Tujuan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang
Jangka Pendek
(0-2 Bulan)
Jangka Menengah
(6 Bulan – 1 Tahun)
Jangka Panjang
(1-2 Tahun)
Mewujudkan Kebijakan
SOP Penilaian KKPR yang
responsif terhadap tuntutan
Pelayanan Penerbitan
KKPR.
Mewujudkan Aplikasi
Otomatisasi Validasi
Kelengkapan Dokumen dan
Rancangan awal Aplikasi
Otomatisasi Penilaian
KKPR untuk mempercepat
proses pelayanan.
Mewujudkan Proses Bisnis
Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) yang
efektif dan efisien dengan
didukung otomatisasi
penilaian dan otomatisasi
validasi kelengkapan
dokumen pendaftaran serta
SOP penilaian KKPR,
peningkatan Kapasitas
SDM dan Pemenuhan
Forum Kelembagaan
2.2 Manfaat
1. Pihak Individu
Mewujudkan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi Penerbitan KKPR dengan
lebih cepat.
18. 17
2. Pihak Organisasi
Peningkatan Kinerja Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dalam
memberikan Pelayanan Penerbitan KKPR.
3. Pihak Stakeholder
Mewujudkan kemudahan dalam melakukan proses penilaian Penerbitan Persetujuan
KKPR di Pemerintah Daerah.
19. 18
BAB III
OUTPUT DAN OUTCOME
Pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan akan menghasilkan output dan outcome
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4. Output dan Outcome Proyek Perubahan
Output Outcome
Output Jangka Pendek
SOP Penilaian Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR)
Output Jangka Menengah
Otomatisasi Validasi Kelengkapan
Dokumen (Fase Pendaftaran)
Output Jangka Panjang
• Otomatisasi Proses Penilaian
Persetujuan KKPR (Fase
Penilaian)
• Peningkatan Kapasitas SDM
• Pemenuhan Forum
Kelembagaan
• Kemudahan Tim Penilai dalam
melakukan Penilaian Penerbitan
KKPR
• Terwujudnya Data Base Penerbitan
KKPR sehingga terhindar tumpang
tindih
• Terwujudnya akselerasi proses
pelayanan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR) di seluruh Indonesia
melalui otomatisasi validasi dan
penilaian.
20. 19
BAB IV
CAPAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pentahapan dan aktivitas serta
ouput yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan dimaksud. Adapun rencananya
dijelaskan sebagai berikut:
4.1 Persiapan
Gambar 10 Milestone Proyek Perubahan
1. Penyiapan SK Tim Efektif
Gambar 11 Surat Keputusan Tim Efektif
21. 20
Penyiapan SK Tim Efektif dilakukan untuk menyiapkan Tim Efektif Strategi
Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi
Persetujuan KKPR. Tim efektif merupakan bagian internal dari Direktorat Jenderal
Tata Ruang dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tata Ruang. Tim Efektif
akan membantu pelaksanaan dan operasionalisasi rencana kegiatan yang telah
disusun. Tim Efektif terdiri dari :
a. Mentor dan Co-Mentor yang akan memberikan arahan, pertimbangan dan
pengaturan dalam Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR melalui
Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR; memberikan arahan,
pertimbangan dan kebijakan kepada Project Leader, Tim Pelaksanaan, Tim
Sekretariat, dan Tim Perumusan Laporan dalam melaksanakan tugasnya;
memberikan arahan dan pertimbangan tentang produk yang harus dihasilkan;
memberikan masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tugas; dan memberikan
arahan pertimbangan dan kebijakan tentang kebutuhan alat dan prasarana
pendukung yang diperlukan.
b. Coach yang akan memberikan masukan/tanggapan kepada Project Leader terkait
pelaksanaan proyek; membimbing dan memonitor Project Leader dalam
perkembangan proyek perubahan Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan
KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR agar sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
c. Project Leader yang akan merencanakan, mengkoordinasikan dan berkoordinasi
pelaksanaan proyek; melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholders;
memimpin dan melaksanakan proyek perubahan Strategi Peningkatan Pelayanan
Penerbitan KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR;
melaporkan perkembangan proyek kepada mentor dan coach.
d. Tim Pelaksanaan yang terdiri dari perumus kebijakan dan perumus pelaksanaan.
Perumus kebijakan akan merumuskan kebijakan dan melakukan analisis kebijakan
dalam penyusunan Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR melalui
Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR, sedangkan perumus
pelaksanaan akan memberikan masukan dan saran teknis operasional pelaksanaan
Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis
22. 21
Akselerasi Persetujuan KKPR; merumuskan keterlibatan stakeholders; dan
menganalisis kebutuhan pelaksanaan Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan
KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR.
e. Tim Sekretariat yang akan bertanggung jawab atas tugas kesekretariatan berupa
surat menyurat dan pengarsipan data; membuat notulensi dalam setiap rapat
anggota Tim Efektif; melakukan koordinasi kesatkeran untuk memproses
kebutuhan data; mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan dan
dokumen pendukung lainnya; membuat jadwal rencana pelaksanaan proyek
perubahan; dan merencanakan, memonitor dan mengevaluasi jalannya kegiatan.
f. Tim Perumusan Laporan yang akan menyusun dan melaksanakan rencana kerja
Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR melalui Kebijakan Proses Bisnis
Akselerasi Persetujuan KKPR dan melaksanakan pengadministrasian dan
pembuatan laporan
Tim Pelaksana
• Perumusan Kebijakan -
Kepala Subdit Pedoman
, Direktorat Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
• Perumus Pelaksanaan
– Kasubdit. SPR I, II, III;
Kepala Bagian Hukum,
Kepegawaian dan
Ortala; Kepala Bagian
Program dan Data
Informasi; Ketua Pokja
Data dan Informasi;
Koordinator Subdit SPR
IV dan Pedoman
Tim Sekretariat
• Sekertaris –
Staff Subdit
SPR IV
• Anggota – Staff
Subdit SPR IV
Tim Perumusan
Laporan
• Anggota – Penata
Ruang Muda
Subdit SPR IV;
dan Staff Subdit
SPR IV
Pengarah
Mentor
Plt. Direktur Jenderal
Tata Ruang,
Kementerian ATR/BPN
Pengarah
Co-Mentor
Direktur Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang,
Kementerian ATR/BPN
Pengarah
Coach
Widyaiswara Ahli
Utama Sekretariat
Badan, BPSDM
Project Leader
Koordinator
Kasubdit. Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Wilayah IV
Gambar 12 Struktur Tim Efektif
23. 22
2. Internalisasi dan Konsolidasi Tim
Pada pembahasan awal membahas tentang keterkaitan 3 platform pelayanan yaitu
Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan.
Pada saat Proses Probis, SOP, dan Standar Pelayanan sudah tersedia, maka seluruh
pelaksanaan harus sesuai karena akan menjadi bahan audit dan support system dalam
rangka reformasi birokrasi. Terdapat empat ruang lingkup peta proses bisnis yaitu
peta proses, peta sub proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.
Gambar 13 Anggota Tim Efektif
Gambar 14 Internalisasi dan Konsolidasi TIm
24. 23
3. Penyiapan Bahan Pendukung
Dalam rangka mempersiapkan bahan pendukung dilaksanakan upaya pengumpulan
bahan terkait sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait proses
penerbitan Persetujuan KKPR. Beberapa bahan pendukung berupa bahan rapat dan
paparan pada saat pelaksanaan berbagai rapat pembahasan KKPR, notulensi dan juga
peraturan perundangan yang terkait
Gambar 15 Bahan-bahan Pendukung
25. 24
4.2 Pelaksanaan
1. Konsep Awal SOP
Perumusan konsep awal SOP Persetujuan KKPR disusun dengan memperhatikan
berbagai regulasi yang terkait sebagai berikut:
2. Pembahasan Awal Konsep Internal DJTR
Pada rapat pembahasan konsep awal ini dilakukan melalui zoom meeting dimana
rapat ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Kasubdit
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang Wilayah II, Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Kasubdit
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Kepala Subdirektorat Pedoman Tata
Ruang, dan Kepala Bagian Program dan Data Informasi. Pembahasan awal konsep
dalam internal DJTR merupakan agenda rapat yang ditujukan untuk menyamakan
persepsi terkait positioning antara Peta Probis dan SOP. Dalam hal ini Peta Probis
memiliki kedudukan tertinggi dan bersifat makro, yang nantinya akan juga
memperhatikan SOP yang disusun. Peta probis sendiri merupakan diagram kerja
antar unit organisasi yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien untuk
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah antar pemangku kepentingan. Dalam
hal penerbitan KKPR peta probis akan disusun mulai dari level 0 untuk kementerian
Gambar 16 Konsep Awal SOP Persetujuan KKPR
26. 25
hingga level 3 yang akan mengatur sampai pejabat administrator pada
kementerian/Lembaga serta OPD. Dalam peta probis ini akan terdiri dari empat
tipologi yakni:
a. peta proses untuk menjabarkan unit organisasi yang terlibat dalam proses
penerbitan KKPR
b. peta sub proses untuk menjabarkan unit organisasi yang terlibat dalam sub
proses penerbitan KKPR dimana dalam hal ini masih terdapat muatan yang
perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru
c. peta relasi, yang merupakan peta untuk menggambarkan keterlibatan berbagai
stakeholder dalam penerbitan KKPR. Untuk peta relasi sendiri juga perlu
adanya penyesuaian terkait penambahan stakeholder yang akan terlibat.
d. Peta lintas fungsi untuk menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang
saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja, dimana dalam hal ini
juga sedang dalam tahap penyesuaian untuk pendetailan waktu.
Selanjutnya untuk penyusunan SOP KKPR nantinya akan terbagi menjadi SOP
KKPR Berusaha, SOP KKPR Non Berusaha dan SOP KKPR Proyek Strategis
Nasional. Dimana dari SOP ini selanjutnya akan dirincikan lagi menjadi KKPR
untuk kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Dalam pembahasan ini juga
membahas terkait pemberlakuan PNBP untuk PKKPR Non Berusaha dengan tarif
flat sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun terkait perubahan ini perlu
adanya pembahasan eksternal dengan kementerian/lembaga terkait.
27. 26
3. Perbaikan Konsep Awal
Setelah dilakukannya pembahasan konsep awal Proses Bisnis dan SOP Persetujuan
KKPR, tim kemudian mengakomodir berbagai masukan untuk dapat dituangkan
dalam permbaikan konsep khususnya berkaitan SOP Persetujuan. Beberapa
pertimbangan sebagai hasil masukan antara lain sebagai berikut:
Gambar 17 Pembahasan Konsep Awal SOP
28. 27
a. Produk yang disusun untuk dapat segera diselesaikan berupa Proses Bisnis
yang perlu memperhatikan SOP Persetujuan KKPR
b. Penyusunan SOP KKPR memperhatikan kondisi dan karakter Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna terhadap SOP nantinya
c. Memperhatikan berbagai kemungkinan resiko yang dapat timbul khususnya
pada saat SOP Persetujuan KKPR diterapkan baik di Pemerintah Pusat
maupun di Pemerintah Daerah
4. Pembahasan Eksternal (Top-Down Process)
Pembahasan Eksternal dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan di Hotel
Grandkemang dan dihadiri oleh Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan,
Kementerian Investasi; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi, Kemenko Perekonomian; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Kabupaten Garut; Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama; Kasubdit
SPR wilayah I hingga IV; dan Staf Profesional di Lingkungan Direktorat
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang. Agenda pembahasan dilakukan untuk
merumuskan mekanisme SOP dalam penerbitan KKPR Kewenangan Pusat. Dimana
dalam pengajuan KKPR untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) diperlukan
verifikasi yang merujuk pada Perpres 109 Tahun 2020 atau Permenko ekon, No. 7
Tahun 2021, Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres No. Perpres No. 87 Tahun
Gambar 18 Perbaikan Konsep Awal SOP Persetujuan KKPR
29. 28
2021. Pengajuan KKPR ini dilakukan oleh PJPK dan harus telah memperoleh
clearance dari KPPIP sebagai persyaratan awal dalam pengurusan KKPR PSN per
tanggal 12 Januari 2022. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyesuaian
terhadap permohonan KKPR PSN yang telah diverifikasi sebelum tanggal tersebut,
dimana proses ini nantinya akan dilakukan melalui mekanisme bersurat dari Direktur
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait percepatan
pemberian surat keterangan verifikasi. Dari hasil ini kemudian disepakati draft
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk Tipologi Berusaha; Non-berusaha; dan Strategis Nasional. Berikut
terlampir draft SOP Penerbitan KKPR yang tertera dalam lampiran laporan ini.
Gambar 19 Pembahasan KKPR dengan Kemenko, BKPM dan Pemda
30. 29
5. Perbaikan SOP Persetujuan KKPR (Top-Down Process)
Perbaikan SOP Persetujuan KKPR dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
masukan dari pembahasan SOP tersebut dengan pihak-pihak terkait. Adapun
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi tersebut sebagai masukan
antara lain:
a. Merumuskan secara garis besar landasan hukum yang terkait sebagai amanah
yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan SOP
b. Mempertajam SOP Persetujuan KKPR berusaha baik yang akan diterapkan di
Pemerintah Pusat maupun yang akan diterapkan di Pemerintah Daerah
c. Memperhatikan siklus aplikasi OSS dimana SOP ini diperlukan setelah adanya
pentahapan validasi data kelengkapan dokumen pendaftaran yang disampaikan
oleh pelaku usaha
Gambar 20 Perbaikan dan Perumusan Landasan Hukum SOP
31. 30
6. Pembahasan Stakeholder daerah (Bottom-Up Process)
Pembahasan dengan stakeholder di daerah dilakukan sebagai upaya untuk
menerapkan proses Bottom Up sehingga akan menjadi masukan setelah konsep SOP
tersebut disusun oleh tim yang ada di Pemerintah Pusat. Pertemuan ini mengikut
sertakan berabagai pihak terkait melalui forum diskusi. Adapun beberapa daerah
yang dilibatkan dalam pembahasan Proses Persetujuan KKPR antara lain:
a. Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
b. Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
c. Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
d. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
e. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Gambar 21 Pembahasan Penyusunan Perbaikan SOP
32. 31
f. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
g. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
h. Pemerintah Kota Tanjungpinang
i. Pemerintah Provinsi Riau
j. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
k. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
l. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
m. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
n. Ikatan Ahli Perencana Indonesia
o. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia
Gambar 22 Pembahasan Dengan Pemerintah Kota Ternate
33. 32
Gambar 23 Pembahasan Dengan Kabupaten Manggarai Barat
Gambar 24 Pembahasan Bersama IAP Jatim, Direktur dan Kasubdit
34. 33
7. Finalisasi SOP
Memperhatikan berbagai masukan dari pihak-pihak terkait khususnya dari Pemerintah
Daerah Langkah selanjutnya melakukan finalisasi SOP Persetujuan KKPR dengan
mengacu pada regulasi yang ada serta berbagai perkembangan isu terkini termasuk
standarisasi format penerbitan Persetujuan KKPR
a. SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Pusat
SOP Persetujuan KKPR Berusaha Pusat terdiri dari 3 tahapan besar dimana juga
sudah didistribusikan pembagian peran pelaksana antara lain pemohon,
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kantor Pertanahan dan Forum Penataan Ruang.
Secara lebih detil dapat terlihat pada tabel di bawah ini
Tabel 5 SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Pusat
35. 34
Lanjutan SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Pusat
b. SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Daerah
SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Daerah pada dasarnya akan diterapkan
baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia.
Tabel 6 SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Daerah
36. 35
Lanjutan SOP Persetujuan KKPR Berusaha di Daerah
c. SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Pusat
Tabel 7 SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Pusat
37. 36
Lanjutan SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Pusat
d. SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Daerah
Tabel 8 SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Daerah
38. 37
Lanjutan SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha di Daerah
8. Uji Coba SOP Persetujuan KKPR
Uji coba SOP Persetujuan KKPR dilakukan dengan melibatkan secara aktif para
Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 1 sampai dengan
Wilayah 4 yang merupakan unit organisasi yang memberikan pelayanan KKPR
dan juga melakukan pembinaan kepada daerah di wilayahnya masing-masing serta
Kepala Subdit Pedoman yang mengawal proses legalisasi berbagai pedoman dan
SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, sebagai berikut:
39. 38
Kepala Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I
Mengawal pelayanan penerbitan KKPR dan melakukan pembinaan
pemanfaatan ruang termasuk KKPR untuk wilayah Pulau Sumatera
Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II
Mengawal pelayanan penerbitan KKPR dan melakukan pembinaan
pemanfaatan ruang termasuk KKPR untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali
Gambar 25 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang WIlayah I
Gambar 26 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang WIlayah II
40. 39
Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III
Mengawal pelayanan penerbitan KKPR dan melakukan pembinaan
pemanfaatan ruang termasuk KKPR untuk wilayah Pulau Kalimantan dan
Sulawesi
Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV
Mengawal pelayanan penerbitan KKPR dan melakukan pembinaan
pemanfaatan ruang termasuk KKPR untuk wilayah Pulau Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua.
Gambar 27 Bersama Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang WIlayah III
Gambar 28 Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah
IV dan Pemangku Kepentingan
41. 40
Subdit Pedoman
Mengawal pelayanan penerbitan KKPR Strategis Nasional dan melakukan
penyusunan Pedoman
9. Konsultasi Publik Persetujuan KKPR
Konsultasi Publik dilakukan secara online sehingga dapat menjangkau seluruh
wilayah Indonesia dan memberikan kesempatan berbagai pihak untuk dapat
menyampaikan tanggapan dan usulannya secara lebih luas. Konsultasi Publik
Online adalah aplikasi yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang
sehingga dengan kemajuan di era digitalisasi ini dapat digunakan dalam menjaring
masukan yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu
Gambar 30 Media Konsultasi Publik Online
Gambar 29 Bersama Kepala Sub Direktorat Pedoman
42. 41
4.3 Pengembangan Aplikasi Otomatisasi (Percepatan Target Jangka Menengah)
Validasi Luas Input SHP diform OSS menggunakan “Geometry Service” Arcgis Online
untuk menghitung luas SHP & dikomparasikan dengan input luas pemohon.
Gambar 31 Algoritma Otomatisasi Validasi Peta SHP
Gambar 32 Algoritma Otomatisasi Validasi Data Informasi Penguasaan Lahan
Gambar 33 Algoritma Otomatisasi Validasi Data Informasi Kebutuhan Bangunan
43. 42
Gambar 35 Bersama Ketua dan Tim Data Informasi Ditjen Tata Ruang
Gambar 34 Perubahan Semula Menjadi Tampilan Validasi
44. 43
BAB V
IMPLEMENTASI STRATEGIS MARKETING
5.1 Place
Upaya untuk memberikan penyebaran informasi sekaligus menjaring berbagai masukan
dari berbagai pihak terkait dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti media
elektronik atau digital dan juga dilakukan secara tatap muka baik melalui daring maupun
luring. Sehingga diharapkan konsep kebijakan ini akan dapat diterima dan dipahami serta
akan menjadi acuan dalam proses penerbitan Persetujuan KKPR di masa mendatang
`
Gambar 36 Penggunaan Media Online untuk Penyebaran Informasi
45. 44
5.2 Product
Beberapa komponen terkait dengan kerangka kebijakan percepatan Penerbitan
Persetujuan KKPR terdiri dari 3 kelompok besar yang didasarkan pada durasi waktu
penyelesaian pemenuhannya antara lain sebagai berikut:
Produk SOP Persetujuan KKPR antara lain berupa:
- SOP Persetujuan KKPR Berusaha Pemerintah Pusat
- SOP Persetuan KKPR Berusaha Pemerintah Daerah
- SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha Pemerintah Pusat,
- SOP Persetujuan KKPR Non Berusaha Pemerintah Daerah dan
Gambar 37 Berbagai Produk SOP Persetujuan KKPR
46. 45
5.3 Price
Penerapan kebijakan percepatan pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR akan
memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia
sehingga akan memberikan kontribusi dalam peningkatan lapangan perkejaan dan
perekonomian di Indonesia sehingga akan mendorong terwujudnya peningkatan PDB per
Kapita sebagaimana diharapkan di visi Indonesia 2045
5.4 Promotion
Penyusunan SOP Persetujuan KKPR dilaksanakan juga dengan memberikan informasi
kepada pihak-pihak terkait dengan memberikan suatu penguatan bahwa pentingnya
peningkatan pelayanan penerbitan Persetujuan KKPR dalam upaya peningkatan investasi
di Indonesia
Gambar 39 Penyampaian Konsep Persetujuan KKPR
Gambar 38 Target Pertumbuhan PDB Per Kapita
47. 46
5.5 Customer
Strategi marketing diarahkan kepada stakeholder agar mendukung proyek perubahan.
Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder kemudian dilakukan
pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk
mempengaruhi dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.
a. Identifikasi Stakeholder
Identifikasi Stakeholder adalah identifikasi instansi/individu yang berkepentingan
dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat
positif yang berarti mendukung, negatif yaitu menjadi sumber penghambat,
Tabel 9. Identifikasi Stakeholder dan Strategi Komunikasi
No Stakeholders Influences Interest Klasifikasi
Strategi
Komunikasi
1
Direktur Jenderal
Tata Ruang
9 ++ Promotor Konsultasi
2
Direktur
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
8 ++ Promotor Konsultasi
3
Sekretaris
Direktorat Jenderal
Tata Ruang
7 ++ Promotor Dialog,
4
Kepala Bagian
Hukum, Ortala
7 ++ Promotor Dialog
5
Kepala Pokja Datin
Ditjen Tata Ruang
7 ++ Promotor Dialog
6
Direktur Binda
Ditjen Tata Ruang
7 + Defender
Dialog,
Sosialisasi
7
Ketua Asosiasi
Profesi Perencana
3 +/- Aphatetic
Dialog,
Sosialisasi
8
Ketua Asosiasi
Sekolah Perencana
3 +/_ Aphatetic
Dialog,
Sosialisasi
9
Direktur
Pengembangan
Kawasai BKPM
5 + Latent Dialog
48. 47
b. Pemetaan Stakeholder
Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para stakeholder
yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari
masing-masing stakeholder positif (+), negatif (-), atau netral (+/-). Stakeholder
yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan diprediksi akan
mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan.
Selanjutnya stakeholder juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya
kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap proyek perubahan. Setelah
dilakukan identifikasi dan dikelompokkan menjadi empat kuadran diperoleh
hasil seperti gambar di bawah.
a) Promotor
Promotor adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan
pengaruh tinggi/besar terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang
masuk dalam kuadran ini adalah Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata
Ruang, Kepala Bagian Hko, Setditjen Tata Ruang, Kepala Pokja Datin,
Ditjen Tata Ruang. Semua stakeholders ini dinilai memiliki kepentingan
Gambar 40 Pemetaan Stakeholders
49. 48
yang besar dan juga pengaruh yang besar juga dalam menentukan
jalannya kebijakan yang akan diambil serta memiliki pemahaman yang
luas mengenai Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan.
b) Defender
Stakeholder pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi,
tetapi pengaruh rendah. stakeholder yang masuk dalam quadran ini
adalah Kementerian ppn/Bappenas, Direktur Pengembangan Kawasan
BKPM, Kepala OPD Bidang Tata Ruang Provinsi, Kepala OPD Bidang
Tata Ruang Kabupaten/Kota.
c) Latent
Pada kuadran ini diidentifikasi Stakeholder yang kurang memiliki
kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang
besar terhadap proyek perubahan maupun stakeholder sendiri.
Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Direktur Binda 1,
Direktur Binda 2 dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasi0nal
d) Aphetetis
Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki pengaruh
dan kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholder pada kuadran ini
adalah Ketua Asosiasi Profesi Perencana dan Ketua Asosiasi Sekolah
Perencana. Stakeholders tersebut dinilai tidak memiliki kepentingan dan
pengaruh apa-apa dalam penentuan keberhasilan proyek perubahan
dimaksud, namun memiliki peran yang cukup baik.
51. 50
BAB VI
PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN
Pemberdayaan organisasi pembelajaran merupakan upaya untuk dapat mewujudkan
suatu organisasi secara berkesinambungan dapat meningkatkan kapasitasnya dengan
memperhatikan berbagai kondisi eksternal yang ada. Secara umum konsepsi proses
dalam organisasi pembelajaran dapat terlihat dalam gambar di bawah ini
6.1 Pengumpulan Data dan Informasi
Langkah awal dalam tahapan organisasi pembelajaran adalah upaya pengumpulan data
dan Informasi yang menjadi isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
khususnya berkaitan dengan pelayanan penerbitan Persetujuan KKPR. Dalam tabel di
bawah ini terlihat bahwa pengajuan permohonan Persetujuan KKPR mempunyai jumlah
yang besar yaitu kurang lebih sebanyak 124 ribu pengajuan status pada tanggal 22 Mei
2022, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan yang perlu direspon dengan upaya
bagaimana meningkatkan pelayanan penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana
diharapkan oleh para pemohon baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.
Gambar 42 Organisasi Pembelajaran (sumber: bahan ajar Diklat PKN II)
52. 51
Secara diagram juga terlihat komposisi pengajuan Persetujuan KKPR untuk tingkat
kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana terlihat dalam diagram dibawah ini
Tabel 10 Status Pengajuan Persetujuan KKPR
Gambar 43 Komposisi Status Pengajuan Persetujuan KKPR
53. 52
6.2 Best Practice Organisasi (Benchmarking)
Pelaksanaan benchmarking sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran terhadap
success story suatu institusi telah dilakukan baik pada intansi swasta maupun pada
instansi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai
berikut:
a. Visitasi pada Bank Central Asia (BCA) dan Microsoft Indonesia
Pembelajaran kewirausahaan dari hasil visitasi di BCA dan Microsoft Indonesia
ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 11 Lesson Learnt Bencmarking BCA dan Microsoft Indonesia
No. Pembelajaran BCA Microsoft
Indonesia
Penerapan di
organisasi ASN
1. Bekerja
dengan Visi
shared vision:
pemimpin
menetapkan tujuan
dan sasaran, setiap
divisi mem-
breakdown ke
dalam arah
organisasi,
Shared vision:
We make product
people love
Misi : empower
every person and
every
organization on
the planet to
achieve more
Sudah
diterapkan
Pembinaan SDM menjadi tanggung jawab
setiap leader pada divisi masing-masing.
Sudah
diterapkan
Pimpinan men-shared pengalaman kerja
secara reguler
Belum optimal
diterapkan
Sangat kuat
membangun
engagement antar
pimpinan dan
karyawan
Tiap anggota tim
bebas join dengan
tim yang lain
Belum optimal
diterapkan
KPI sebagai penilaian kinerja tim Sudah
diterapkan
54. 53
No. Pembelajaran BCA Microsoft
Indonesia
Penerapan di
organisasi ASN
2. Cermat
memanfaatkan
peluang
Based on customer
need, percepatan
digitalisasi untuk
memenuhi
kebutuhan
pelanggan
Based on
customer
obsessed,
pengembangan
produk sebagai
solusi atas
kebutuhan
pelanggan.
Belum optimal
diterapkan
3. Berani
mengambil
resiko
trial and learnt
bukan trial and error
celebrate risk,
failure leads to
mastery
Belum optimal
diterapkan
manajemen resiko dikelola dengan baik Belum optimal
diterapkan
4. Trust Tiap divisi membangun tim yang
berintegritas, solid, loyal dan efektif
Belum optimal
diterapkan
5. kreatif &
Inovatif
Fostering Innovation
Innovation culture
(efisiensi waktu, less
paper)
Diversity is a
power/Diverse and
Inclusive
Embrace each
ideas
(hack for good)
Belum optimal
diterapkan
Sumber: Hasil kerja Tim Kelompok A.2
b. Visitasi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah
Dalam pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah
mendapatkan berbagai lesson learnt yang berharga baik dari Instansi Pemerintah maupun
dari swasta. Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah
telah menerapkan berbagai
terobosan yang mendorong
perkembangan Kabupaten
Lombok Tengah yang di
dalamnya terdapat sirkuit
Mandalika sebagai bagian dari
pengembangan KEK Mandalika.
Salah satu yang menjadikan Gambar 44 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah
55. 54
Kabupaten Lombok Tengah semakin maju adalah peran dari Pimpinan Pemerintah
Daerah khususnya Bupati Lombok Tengah yang memiliki peran besar dalam upaya
pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini terlihat dari Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati Lombok Tengah antara lain bagaimana melakukan upaya pelayanan
umum Pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih. Bupati Lombok Tengah merupakan
seorang pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan dengan menjunjung tinggi
integritas serta diterapkan di seluruh jajaran di bawahnya. Sehingga hal ini mendorong
upaya pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang lebih cepat dan transparan.
Sejalan dengan upaya Bupati Lombok Tengah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan dunia
usaha, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten
Lombok Tengah telah
menindaklanjuti amanat
dari Bupati dimana hal
ini terlihat dari upaya
DPMPSTP Kabupaten
Lombok Tengah untuk dapat menjalankan Sasaran Capian dan Indikator Kinerja terkait
investasi yang tertuang dalam RPJMD yang antara lain meliputi meningkatnya nilai
investasi dan meningkatnya layanan perixinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok
Tengah
Gambar 45 Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kab. Lombok Tengah
56. 55
Keterlibatan pihak swasta
memberikan kontribusi yang besar
terhadap keberhasilan
pembangunan di Kabupaten
Lombok Tengah. PT. ITDC
merupakan pihak swasta yang
mengelola KEK Mandalika yang
juga membangun sirkuit di
Kawasan Mandalika serta
melakukan koordinasi dan
Kerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah untuk
penyelenggaraan berbagai event
dan pembangunan di Kawasan
Mandalika dan sekitarnya.
Upaya PT. ITDC dalam meningkatkan kinerja di bidangnya juga memiliki visi dan misi
dalam organisasinya yaitu berupaya mewujudkan destinasi wisata di Kawasan Mandalika
sebagai pariwisata kelas dunia.
6.3 Pengalaman Pelaksanaan Pekerjaan
Identifikasi berbagai isu dan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait
pelayanan penerbitan Persetujuan KKPR menjadi aspek yang penting sebagai upaya
pembelajaran dan peningkatan kinerja untuk ke depannya. Beberapa identifikasi isu
permasalahan terkait pelaksanaan pekerjaan pelayanan Persetujuan KKPR antara lain
sebagai berikut:
1. Keterbatasan sumber daya manusia baik di pusat maupun di daerah dibandingkan
dengan jumlah permohonan persetujuan KKPR yang masuk dan perlu di layani
2. Pola kerja yang masih cukup banyak yang manual sehingga diperlukan intervensi
manusia dalam proses validasi dan penilaian penerbitan Persetujuan KKPR
3. Keterbatasan pemahaman para pegawai dalam melakukan proses penerbitan
Persetujuan KKPR
Gambar 46 Visi dan Misi PT ITDC Kawasan Mandalika
57. 56
6.4 Pendekatan Baru
Berbagai kondisi sebagainya tercermin dalam butir-butir sebelumnya terlihat perlu suatu
terobosan untuk dapat meningkatkan pelayanan penerbitan Persetujuan KKPR.
Pendekatan baru diterapkan terkait upaya peningkatan pelayanan persetujuan KKPR
secara keseluruhan sampai dengan durasi jangka Panjang melalui perwujudan kebijakan
proses bisnis yang mendukung upaya peningkatan pelayanan tersebut. Adapun secara
diagramatis dapat terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 47 Pola Pendekatan Baru
58. 57
6.5 Transfer Pengetahuan dan Gagasan
Gagasan dan terobosan yang dibangun untuk kemudian dilakukan transfer pengetahuan
terkait gagasan tersebut ke seluruh pemangku kepentingan terkait, baik melalui media
tatap muka, video conference maupun media lainnya sehingga akan tersebar ke seluruh
pemangku kepentingan dan mudah untuk dipahami.
Gambar 49 Penyampaian Konsep Pembelajaran SOP Persetujuan KKPR
Gambar 48 Penyampaian Pemahaman Terobosan SOP Persetujuan KKPR
59. 58
BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1 Kesimpulan
Pelaksanaan proyek perubahan terkait upaya Strategi Peningkatan Pelayanan
Penerbitan KKPR Melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR dan
Otomatisasi Proses Penilaian telah berjalan sebagaimana rencana yang sudah disusun
sebelumnya. Beberapa hal penting dalam proses penyusunan SOP Persetujuan KKPR
antara lain:
- Koordinasi Internal Tim
- Konsultasi dengan para pengambil kebijakan Internal dan Eksternal
- Koordinasi dan penjaringan masukan dengan Pemerintah Daerah
- Penggunaan berbagai media informasi dalam era digital dalam penyebaran
informasi dan konsultasi publik
7.2 Rekomendasi
Beberapa rekomendasi lanjutan yang perlu dilakukan antara lain:
1. Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam perumusan Proses
Bisnis secara luas
2. Perumusan algoritma otomatisasi proses Persetujuan KKPR
3. Pembangunan E-learning Persetujuan KKPR melalui koordinasi dan Kerjasama
dengan Pusat Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN
60. 59
LAMPIRAN
1. SOP PERSETUJUAN KKPR BERUSAHA DI PUSAT
2. SOP PERSETUJUAN KKPR BERUSAHA DI DAERAH
3. SOP PERSETUJUAN KKPR NON BERUSAHA DI PUSAT
4. SOP PERSETUJUAN KKPR NON BERUSAHA DI DAERAH
5. TAMPAK DEPAN APLIKASI OTOMATISASI VALIDASI KELENGKAPAN
DOKUMEN
6. PERNYATAAN DUKUNGAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
7. SK TIM EFEKTIF
8. DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBAHASAN
69. 68
PERNYATAAN DUKUNGAN (Video Testimoni Dukungan)
Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM (Direktur Jenderal Tata Ruang)
Prof. Iwan Rudiarto (Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)
70. 69
Drs, Krido Suprayitno (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov. DIY)
Ir. H. Abu Bakar, MT
(Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau)
71. 70
M. Ikhsan F (Kepala Badan Pertanahan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri)
Isnainy P. MSc (Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara)
72. 71
Yarid S, SST (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat)
Yosep Suhandi, ST (Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Pehubungan, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)
73. 72
1. Alang Harianto S.E., M.Si (Asisten 2 Sekda Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng)
2. Kaspol Jend. Herianto – (Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng)
3. Imam Subekti S.Pd., M.M (Kepala DPMPTSP Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng)
Musli M. ST, M.Sc (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara)
74. 73
Marvin Apituley, ST (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Sorong, Provinsi Papua Barat)