1. Anggota DPR menganggap pengaturan protokol untuk pejabat negara dan pemerintah berlebihan dan menimbulkan kemacetan. Mereka menyarankan pengaturan yang lebih wajar.
2. DPR meminta adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran aturan protokol. Saat ini sering terjadi pelanggaran karena tidak ada sanksi.
3. DPR akan mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AC