1. Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium
Dari Zona Integritas Menuju et commodo accusamus doloremque
laudantium, totam rem aperiam.
Wilayah Birokrasi Bersih exercitationem ullam corporis suscipit
laboriosam vel illum qui dolorem eum
dan Melayani fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Kementerian Kesehatan berkomitmen
K
omitmen tersebut secara melakukan upaya percepatan pencegahan
nyata diwujudkan melalui
pencanangan Zona Integritas korupsi melalui pencanangan
(ZI) menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) di lingkungan
Zona Integritas dan membangun birokrasi
Kementerian Kesehatan RI.
yang kuat, akuntabel dan mampu
Foto: Dokumentasi Puskom Kemenkes
“Pencanangan Zona Integritas yang
dilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakan
bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan
melayani masyarakat secara lebih baik.
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi sebagai implementasi dari
pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun
beranggotakan Kementerian PAN dan Dengan Pengecualian (WDP) atas
2004 tentang Percepatan Pemberantasan
RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Keuangan Kementerian
Korupsi”, demikian ditegaskan Menteri
Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kesehatan tahun 2011, setelah pada
Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA.,MPH.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan tahun tahun sebelumnya, BPK selalu
Pencanangan Zona Integritas yang ZONA INTEGRITAS. Menteri Kesehatan
dua indikator. Pertama, indikator mutlak menberikan Opini Tidak Memberikan memberlakukan persyaratan wajib terhadap tugas dan tanggung jawab yang
disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH. seusai
yakni berupa persyaratan minimal yang harus Pendapat (TMP/Disclaimer) menyampaikan LHKPN bagi pejabat diemban; dan melayani masyarakat dan dunia
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penandatanganan pencanangan Zona
dipenuhi. Salah satunya, laporan keuangan 2. Tahun 2011, survei Integritas yang Eselon I dan II serta KPA, PK dan usaha/investasi.
dan Pimpinan Ombudsman, merupakan
kementerian harus minimal WDP (Wajar dilakukan oleh KPK menempatkan Bendahara serta telah membentuk Unit Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Integritas disaksikan Menteri Pendaya-
langkah awal dalam mewujudkan Aparatur
Dengan Pengecualian). Kedua, indikator Kementerian Kesehatan, pada urutan Pengelola Gratifikasi yang dituangkan sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai gunaan Aparatur Negara & Reformasi Bi-
Kementerian Kesehatan RI yang Bersih
operasional, yaitu sebagai pre requisite untuk terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dalam Peraturan Menteri Kesehatan. oleh Kementerian Kesehatan sehingga pada rokrasi dan Wakil Ketua Ombudsman RI
dan Melayani yang ditandai dengan
penilaian selanjutnya berdasarkan indikator dan nomor urut sembilan dari seluruh 7. Kementerian Kesehatan juga telah hari ini dapat melakukan pencanangan
penandatanganan Pakta Integritas.
operasional. Instansi Pusat dan Daerah yang di survei memiliki ROAD MAP Reformasi Birokrasi, Zona Integritas. Kementerian Kesehatan
Bagi Satuan Kerja yang berhasil oleh KPK. yang insya Allah dalam waktu tidak merupakan kementerian keenam yang
Zona Integritas dan WBK dukungan dan kerja keras semua pihak tanpa
memenuhi syarat indikator mutlak dan 3. Sejak tahun 2010, Kementerian Kesehatan lama lagi akan dilakukan penilaian oleh melakukan pencanangan. Pada Tahun 2014,
Pembangunan Satuan Kerja yang kenal lelah.
memperoleh hasil penilaian indikator telah memberlakukan sistem Layanan Kantor Kementerian PAN dan RB. kita menargetkan 34 kementerian sudah
berpredikat WBK ini diharapkan akan menjadi “Kepada semua pimpinan dan jajaran
operasional dengan skor tertentu akan Pengadaan Barang dan Jasa Secara 8. Kementerian Kesehatan ditetapkan melakukan pencanganan Zona Integritas.
model pencegahan korupsi yang lebih Kementerian Kesehatan, baik Pusat maupun
ditetapkan sebagai Satuan Kerja dengan Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 sebagai badan publik yang responsif "Ini tentunya sejalan dengan upaya
efektif, karena pada unit kerja ini dilakukan Daerah, mari jadikan pencanangan ini
predikat WBK. Selanjutnya Satuan Kerja telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan dan bergerak aktif dalam persiapan pencapaian target RPJMN terkait pemerintahan
berbagai upaya pencegahan korupsi secara momentum untuk semakin meneguhkan
tersebut dapat ditetapkan pula menjadi (ULP) pada setiap Unit Utama. dan implementasi UU KIP (Keterbukaan yang bersih dan bebas KKN dimana tahun 2014
konkrit dan terpadu. Yakni, penyampaian komitmen untuk mewujudkan kementerian
Satuan Kerja dengan predikat Wilayah 4. Kementerian Kesehatan juga telah Informasi Publik). kita akan mencapai IPK 5.0, sementara tahun
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara yang akuntabel dan transparan, serta
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) jika membentuk Unit Pelayanan Terpadu, 9. Termasuk dalam 10 badan publik terbaik 2011 sudah mencapai 3.0," tegas MenPAN & RB.
Negara (LHKPN), nilai evaluasi AKIP bebas KKN. Hal ini sejalan dengan Nilai-nilai
skor hasil penilaiannya meningkat lebih yang memberikan pelayanan atas (peringkat ke-9) pelaksanaan UU No.14, MenPAN & RB juga menaruh perhatian
(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Kementerian Kesehatan, yaitu Pro-Rakyat,
tinggi lagi. Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi tahun 2008 tentang KIP dalam rangka terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan
sistem perlindungan pelapor (whistle blower Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih/Clean
Alat Kesehatan (Alkes), Registrasi Memperingati Hak-hak Untuk Tahu sehingga sangat mungkin LAKIP (Laporan
system), kode etik, jumlah pengaduan (PIREC),” harap Menkes.
Upaya Kementerian Kesehatan Alkes dan PKRT, Rekomendasi Sekolah (International Right to Know Day) oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
masyarakat yang dapat diselesaikan dalam Selanjutnya, Menkes juga meminta
Meskipun Pencanangan ZI di lingkungan Kesehatan, Ethical Clearance Peneliti Komisi Informasi Pusat. Kementerian Kesehatan dapat penilaian B
waktu satu tahun, promosi jabatan secara kepada seluruh Aparatur Kesehatan baik
Kementerian Kesehatan baru dilaksanakan Kesehatan, Informasi Registrasi Dokter/ atau bahkan BB. Apalagi pencanangan ini juga
terbuka. Juga, program pengendalian yang bekerja pada Kantor Pusat maupun
saat ini, namun berbagai upaya terkait Dokter Gigi, Rekomendasi Pengobatan Reformasi Birokrasi disaksikan oleh semua jajaran, baik di pusat
gratifikasi, kebijakan penanganan benturan yang bekerja pada Kantor Daerah, mulai
pencegahan dan pemberantasan korupsi Tradisional Asing, Perijinan dan Sejak awal disadari bahwa pembangunan maupun daerah, melalui video conference,
kepentingan (conflict of interest), program dari aparatur pelaksana sampai Pimpinan
sebenarnya telah dilaksanakan sejak Akreditasi Rumah Sakit serta Pengaduan Zona Integritas harus dilaksanakan dengan sehingga sangat mendukung keberhasilannya.
inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaan Unit Utama, untuk secara bersama-
beberapa tahun terakhir. Hal tersebut Masyarakat melalui Hot Line Service dan perencanaan yang baik, terstruktur dan
purna tugas, pelaporan transaksi keuangan sama membangun integritas individu
ditunjukkan dengan berbagai kemajuan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat). tersistem serta harus “in line” dengan sistem Dukungan dan Kerja Keras
yang tidak wajar oleh Pusat Pelaporan dan dan integritas organisasi di lingkungan
dan pengakuan berbagai pihak yang 5. Regristrasi On Line dalam seleksi CPNS yang dikembangan dan dilaksanakan secara Karenanya, upaya pencegahan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). kerja masing-masing, sehingga kedepan
menunjukkan perubahan ke arah yang lebih telah diberlakukan sejak tahun 2007, dan Nasional oleh Pemerintah Pusat. Terutama pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan
Unit yang akan diajukan menjadi Kementerian Kesehatan akan menjadi
baik, antara lain: seleksi on line bagi Petugas Kesehatan terkait dengan program Percepatan Reformasi yang mudah, sebab melibatkan birokrasi
calon WBK terlebih dahulu akan dilakukan kementerian yang bersih dan terbebas dari
Haji sejak tahun 2010. Birokrasi, yakni menciptakan birokrasi yang yang gemuk, dan belum profesional terutama
penilaian oleh tim independen yang tindakan-tindakan yang Koruptif, Kolusi dan
1. BPK telah memberikan Opini Wajar 6. Kementerian Kesehatan juga telah bersih dari KKN dan politisasi; kompeten di kementerian. Dengan begitu, diperlukan Nepotis. (ADV)