Majalah Detik

EDISI 166 | 2 - 8 FEBRUARI 2015
PERPANJANGAN KONTRAK FREEPORT
TEWASNYA
SATU
KELUARGA
MIKIR,
MIKIR,
MIKIR!

DAFTAR ISI
Pemimpin Redaksi: Arifin Asydhad. Wakil Pemimpin Redaksi: Iin Yumiyanti. Redaksi: Dimas Adityo, Irwan
Nugroho, Nur Khoiri, Sapto Pradityo, Sudrajat, Oktamandjaya Wiguna, Arif Arianto, Aryo
Bhawono, Deden Gunawan, Hans Henricus, Silvia Galikano, Nurul Ken Yunita, Kustiah, M
Rizal, Budi Alimuddin, Pasti Liberti Mappapa, Monique Shintami, Isfari Hikmat, Bahtiar
Rifai, Jaffry Prabu Prakoso, Ibad Durohman, Aditya Mardiastuti. Bahasa: Habib Rifa’i,
Rahmayoga Wedar. Tim Foto: Dikhy Sasra, Ari Saputra, Haris Suyono, Agus Purnomo. Product
Management & IT: Sena Achari, Sofyan Hakim, Andri Kurniawan. Creative Designer: Mahmud Yunus,
Galih Gerryaldy, Desy Purwaningrum, Suteja, Mindra Purnomo, Zaki Al Farabi, Fuad Hasim,
Luthfy Syahban. Illustrator: Kiagus Aulianshah, Edi Wahyono.
Kontak Iklan: Arnie Yuliartiningsih, Email: sales@detik.com Telp: 021-79177000, Fax: 021-79187769
DirekturUtama:BudionoDarsono Direktur:NurWahyuniSulistiowati,HeruTjatur,WarnedyKritikdanSaran:
appsupport@detik.com AlamatRedaksi: Gedung Aldevco Octagon Lantai 2, Jl. Warung Jati Barat Raya
No.75 Jakarta Selatan, 12740 Telp: 021-7941177 Fax: 021-7944472 Email:redaksi@majalahdetik.com
Majalah detik dipublikasikan oleh PT Agranet Multicitra Siberkom, Grup Trans Corp.
EDISI 166 2 - 8 FEBRUARI 2015
INSPIRING PEOPLE
@majalah_detik majalah detik
n MENGUJI PREROGATIF SETENGAH HATI
n DUA VERSI DI GADING BARAT
n AWANGELAPSERATUSHARIJOKOWI-JK
n SAIDNURSI,PENENTANGSEKULARISMETURKI
n LOKOMOTIFEKONOMIKREATIFKULINER-FASHION
n MENDULANG LABA DARI MATAHARI
n MENGHADANG JAMU ASING
n KETAJAMAN MATA INVESTOR
n JIKA TALIBAN JADI ISIS
n VETERAN PERANG ‘DILARANG’ PULANG
INTERNASIONAL
KRIMINAL
HUKUM
KOLOM
BUKU
INTERVIEW
GAYA HIDUP
TEATER
SENI HIBURAN / FILM
BISNIS
EKONOMI
n SANG KAISAR TERAKHIR PU YI
n KOLABORASI IKAN DAN ES KRIM
n SATU SAJIDA UNTUK GOTO DAN MOAZ
LENSA
RUMAH
n KIMJIN-HYUN|DEWABUDJANA|SHERINAMUNAF
NASIONAL
n TANGGA DARURAT CAPRES INDEPENDEN
n FILM PEKAN INI
n AGENDA
n 5.050 PASANGAN NIKAH DI SENAYAN
n RUMAH IMPIAN ISTRI
Cover:
Ilustrasi: Kiagus Auliansyah
n DITINDIH MAKHLUK HALUS?
n CHAPTER 2 DARI KOIKE
n MISTERI DI KAMAR 221
n SANG PEMBURU RUBAH
FOKUS
AWAS JATUH,
PAK PRESIDEN
“MAKANYADALAMKASUS
INIJKTIDAKAKTIF.JOKOWI
BETUL-BETULSENDIRIAN."
n TIGA TAHUN MINYAK MURAH
n MENGAPA FREEPORT LAGI?
n FREEPORT MENUNGGU PERPANJANGAN WAKTU
n WAJAH BARU WWW.MAJALAH.DETIK.COM
SURAT REDAKSI
n IBU JANDA-JANDA PERKASA

Sebanyak 5.050 pasangan pengantin menikah massal di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Acara yang digagas oleh TNI AD tersebut
berlangsung lancar.
LENSA
MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015
TAP UNTUK MELIHAT FOTO UKURAN BESAR
NIKAH DI SENAYAN
5.050PASANGAN

Ribuan pasangan pengantin ini berasal dari Jabodetabek. Mereka belum memiliki surat nikah.
LENSA

Pengantin ini naik panser milik TNI AD. Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat menggandeng kelompok masyarakat yang peduli terhadap
masalah sosial di Jakarta untuk membantu kelompok marginal ini melaksanakan pernikahan massal.
LENSA

Mereka mengenakan baju dan didandani sebagaimana pada pernikahan umumnya.
LENSA

Sebelum menghadiri resepsi pernikahan massal ini, para pasangan dinikahkan secara resmi sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing. Penyelenggara menanggung seluruh biaya administrasi terkait kelengkapan kartu identitas, biaya nikah, dan surat-surat
pendukung lainnya.
LENSA

Pasangan pengantin ini umumnya bekerja di sektor informal, seperti pemulung, buruh cuci, dan pembantu rumah tangga. Selain itu, mereka
tidak memiliki kartu identitas, seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
LENSA

SURAT REDAKSI
P
EMBACA, bila Anda terbiasa
men-download majalah detik
dari www.majalah.detik.com,
Anda pasti menyadari adanya
perubahan pada perwajahan welcome
page majalah detik tersebut. Mulai
pekan ini, kami memang menghadirkan
www.majalah.detik.com dengan desain
baru yang lebih segar.
Kami menonjolkan edisi terbaru deng-
an memperbesar cover edisi terbaru
dibanding edisi lain, sehingga memudah-
kan pembaca mencari edisi terbaru untuk
men-download-nya. Selain itu, kami me-
nambahkan sejumlah fitur, di antaranya
“Hot Topic” dan “Tablet Experience”.
Lewat fitur “Hot Topic”, para pemba-
ca bisa mengetahui apa isu terpanas di
majalah detik sebelum pembaca men-
download-nya. Fitur “Tablet Experien-
ce” menyajikan teaser untuk pembaca
mencoba experience majalah detik
versi tablet via web desktop. Kami juga
mempercantik fitur “Top Download”
dan indeks “Library” agar lebih fresh.
Sejumlah tanggapan terhadap wajah
baru majalah detik telah kami terima,
baik dikirim via e-mail ataupun rubrik
komentar. Sebagian besar isinya menya-
takan apresiasi dan pujian. Kami meng-
ucapkan terima kasih untuk apresiasi
Anda. Yang pasti, kami akan membayar
kesetiaan Anda dengan terus meningkat-
kan kualitas sehingga pembaca menda-
patkan bacaan yang bermutu dan meng-
asyikkan saat membaca majalah detik.
Salam! ■
WAJAHBARU
www.majalah.detik.com

NASIONAL
MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015
NASIONAL
TANGGA DARURAT
CAPRES
INDEPENDEN
UPAYA MEMBUKA
RUANG BAGI CALON
PRESIDEN INDEPENDEN
DIGULIRKAN LAGI LEWAT
USULAN AMENDEMEN
UUD 1945. BAKAL
MENDAPAT PENOLAKAN
DARI DPR.

NASIONAL
P
ERJUANGAN agar negara memberi
ruang kepada calon kepala pemerin-
tahan dari jalur independen tak per-
nah berhenti. Jauh sebelum Dewan
Perwakilan Daerah memasukkan soal calon
presiden independen dalam usulan amende-
men kelima Undang-Undang Dasar 1945 pada
Senin pekan lalu, upaya tersebut sudah digulir-
kan.
Upaya memberi ruang kepada calon kepala
pemerintahan, baik kepala daerah maupun
presiden, yang berasal dari jalur independen
di luar partai politik, sudah dimulai sejak lebih
dari sewindu lalu. Yakni pada 2007, ketika Fad-
jroel Rachman dan sejumlah aktivis Koalisi Ma-
syarakat Sipil mulai mengkampanyekan hal itu
lewat kampus-kampus.
Caranya dimulai dari hal sederhana. Dalam
setiap diskusi yang mengundang dirinya, Fad-
jroel dan kawan-kawan kerap menyelipkan
gagasan soal calon independen pada pemilih-
an kepala pemerintahan. Setelah masyarakat
terbiasa dengan kata “independen”, mereka
mencoba melegitimasi gagasan itu lewat uji
Ketua DPD Irman Gusman
(tengah) didampingi
dua wakil ketua, Farouk
Muhammad dan GKR
Hemas, memimpin sidang
paripurna luar biasa DPD,
Rabu (28/1).
SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO

NASIONAL
materiUndang-UndangNomor32Tahun2004
tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah
Konstitusi.
Saat upaya itu akan dilakukan, rupanya para
aktivis dari sejumlah daerah juga memiliki
gagasan serupa. Mereka yang memiliki gagas-
an sama ini pun sepakat mengajukan judicial
review ke MK, yakni pada 7 Februari 2007.
Langkah uji materi dengan sejumlah pemo-
hon, salah satunya dari Lembaga Pemantau
Kebijakan Publik Nusa Tenggara Barat, menuai
hasil. Pada 23 Juli 2007, Mahkamah mengabul-
kan uji materi itu dan membatalkan sejumlah
pasal yang mengatur calon kepala daerah ha-
nya bisa diajukan oleh parpol atau gabungan
parpol. Putusan ini membuka peluang penca-
lonan kepala daerah dari jalur independen.
Sukses mengegolkan kepala daerah inde-
penden, Fadjroel lalu mengajukan uji materi
UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pil-
pres)―saat ini diganti dengan UU Nomor 42
Tahun 2008―pada 2 September 2008. Saat
itu Fadjroel menggandeng Taufik Basari dan
Alexander Lay sebagai kuasa hukumnya.
Fadjroel dan kawan-kawan meminta MK
menguji empat pasal dalam UU Pilpres, yakni
Pasal1ayat(4),Pasal8,Pasal9,danPasal13ayat
(1), terkait frasa “partai politik atau gabungan
partai politik”. Frasa itu dianggap bertentang-
an dengan Pasal 27, 28-D ayat (1) dan (3), pasal
28-I ayat (2) UUD 1945 karena syarat bahwa
capres dan cawapres harus diajukan melalui
parpol atau gabungan parpol membatasi hak
Deklarasi Kampanye
Damai menjelang pemilu
legislatif 2014 di kawasan
Monas, Jakarta, tahun lalu.
RENGGA SANCAYA/DETIKCOM
NASIONALNASIONAL

NASIONAL
konstitusional warga negara.
“Banyak orang yang sinis saat itu. Mereka
menduga sembilan hakim konstitusi akan me-
nolak gugatan itu,” kata Fadjroel saat ditemui
di Jakarta, Rabu pekan lalu.
Mahkamahpadaakhirnyamemangmenolak.
Namun keputusannya tidak bulat. Tiga hakim
konstitusi saat itu, yakni Akil Mochtar, Abdul
Mukthie Fadjar, dan Maruarar Siahaan, menya-
takan pendapat berbeda (dissenting opinion).
“Walaupun kalah, saya (saat itu) bisa mema-
tahkan pesimisme orang,” ujar Fadjroel.
Saat ini harapan adanya capres
independen kembali muncul deng-
an adanya dukungan DPD. Dari 10
poin amendemen yang diusulkan
DPD, soal calon presiden perseo-
rangan masuk pada poin keem-
pat. Poin itu berbunyi: mekanis-
me pemilihan pemimpin bangsa
sebaiknya tidak saja melalui partai
politik, melainkan juga membuka
pintu bagi calon perseorangan.
Usulan itu bukan asal diajukan. DPD
sebelumnya melakukan uji sahih, dan menye-
rap aspirasi dari berbagai pelosok Tanah Air.
Dewan juga mendapat masukan dari berbagai
perguruan tinggi serta tokoh masyarakat.
Menurut Ketua DPD Irman Gusman, calon
perseorangan atau independen merupakan sa-
lah satu cara memperkuat sistem presidensial.
Namun, meski diberi ruang untuk melalui jalur
nonpartai, pilihan utama membangun demok-
rasi tetap lewat jalur parpol.
Irman kemudian menganalogikan sebuah
bangunan. Untuk mempermudah seseorang
bergerak dari satu lantai ke lantai lain, disedi-
akan elevator atau lift. Nah, elevator ini adalah
jalur parpol. Namun, selain lift, ada pula tangga
darurat yang dianalogikan sebagai jalur untuk
capres independen.
Meski begitu, Irman melihat, sampai saat ini
kebanyakan orang lebih memilih lift yang diiba-
ratkan parpol tersebut. “Kita sudah lakukan di
pemilukada dari tingkat gubernur. Tapi sampai
sekarang belum ada gubernur independen,”
tutur pria yang menjabat Ketua DPD untuk
periode kedua ini.
Kita sudah lakukan
di pemilukada dari
tingkat gubernur.
Tapi sampai sekarang
belum ada gubernur
independen.
Irman Gusman

NASIONAL
Usulan DPD masih akan dikaji lebih dulu oleh
tim kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Namun gagasan capres independen seperti-
nya bakal ditentang Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria
menilai, jika ada klausul capres independen,
yang ada semua pihak dari organisasi masya-
rakat, pendidikan, bahkan agama malah meng-
urusi politik.
“Akhirnya parpol tidak memiliki peran yang
signifikan,” ucap politikus Partai Gerindra itu.
Setali tiga uang, anggota Komisi III DPR dari
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Dwi Ria Latifa, juga mengkritik usulan itu. Ia
malah menyarankan, sebelum mengusulkan
amendemen konstitusi, semua pihak harus
berpikir jernih dan memandang jauh ke depan.
Adapun politikus Partai Demokrat, Benny
Kabur Harman, punya pendapat berbeda.
Menurut dia, sah-sah saja DPD memasukkan
poin soal capres perseorangan di dalam amen-
demen kelima. Sebab, DPD juga punya hak
mengusulkan amendemen UUD 1945 sesuai
Bab XVI Pasal 37 UUD 1945.
NASIONAL
Sidang paripurna MPR
untuk mengesahkan
panitia ad hoc perubahan
tata tertib MPR, medio
September 2014.
LAMHOT ARITONANG/DETIKCOM

NASIONAL
Pasal itu menyebutkan, untuk mengubah
UUD, harus pada sidang MPR yang dihadiri
sekurangnya dua pertiga dari seluruh ang-
gota MPR. Nah, ia pun mengingatkan bahwa
amendemen bisa dilakukan jika seluruh fraksi
di MPR setuju. “Kalau semua fraksi setuju,
(amendemen) mudah,” katanya.
Meski itu baru sebatas usulan, pakar hukum
tata negara dari Universitas Parahyangan, Ban-
dung, Asep Warlan Yusuf, menggarisbawahi
bahwa seorang capres independen kelak juga
harus melewati seleksi ketat. Jika tak dibatasi,
bisa sembarang orang maju dalam pilpres
asalkan punya kemampuan finansial dan bisa
menggali dukungan.
“Kalau di parpol kan jelas, harus kader dan
sudah terlihat integritasnya. Parpol juga me-
milih calon yang sekiranya layak,” ujar Asep.
Untuk mengantisipasinya, Asep menuturkan,
harus ada undang-undang yang mengatur tata
cara capres independen ini. n
JAFFRY PRABU PRAKOSO | DEDEN G.
Joko Widodo, saat masih
menjadi calon presiden,
melakukan debat terbuka
dengan capres Prabowo
Subianto, yang disiarkan
langsung di televisi, 15 Juni
2014.
BEAWIHARTA/REUTERS
TAP/KLIK UNTUK BERKOMENTAR

NASIONAL
ANTARAFOTO
PASAL TENTANG PERSETUJUAN DPR
DALAM PEMILIHAN KEPALA POLRI DAN
PANGLIMA TNI DIMOHONKAN UJI MATERI
KE MK. SOLUSI MENGATASI SENGKARUT
PENUNJUKAN BUDI GUNAWAN.
MENGUJI
PREROGATIF
SETENGAH HATI

NASIONAL
E
MPAT bundel dokumen yang ter-
bungkus map berwarna merah itu
diserahkan sendiri oleh Denny In-
drayana kepada petugas pendaftaran
permohonan di gedung Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, Senin, 26 Januari lalu. Begitu dokumen
berpindah tangan, mantan Wakil Menteri Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia itu pun menggan-
tungkan harapan kepada MK.
“Karena ini terkait dengan situasi sekarang,
kalau (uji materi) dikabulkan oleh Mahkamah,
mudah-mudahan bisa menjadi solusi dalam
sengkarut pemilihan Kapolri saat ini,” begitu
kata Denny.
Berkas dokumen yang diserahkan Denny
terkait dengan permohonan uji materi terha-
dap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ten-
tara Nasional Indonesia. Ada lima ayat dalam
UU Polri yang diujikan oleh Denny, yakni Pasal
11 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Sedangkan pada
Denny Indrayana dkk
saat mendaftarkan
permohonan uji materi
ke Mahkamah Konstitusi,
Senin (26/1).
ADITYA MARDIASTUTI/DETIKCOM

NASIONAL
UU TNI, ada enam ayat, yakni Pasal 13 ayat (2),
(3), (6), (7), (8), (9).
Aturan yang diuji itu semuanya terkait deng-
an persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri
dan Panglima TNI yang dilakukan presiden.
Menurut pakar hukum dari Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, itu, keharusan adanya per-
setujuan DPR dalam proses pemilihan Kapolri
dan Panglima TNI bertentangan dengan sistem
presidensial, yang diatur dalam UUD 1945, khu-
susnya Pasal 4 ayat (1).
Denny tak sendiri. Sejumlah pakar hukum
dan aktivis antikorupsi menjadi pemohon uji
materi tersebut, di antaranya Feri Amsari dari
Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas
Padang, Hifdzil Alim dari Pusat Kajian Anti-
korupsi UGM, dan Ade Irawan dari Indonesia
Corruption Watch. Denny dan kawan-kawan
didampingi sejumlah pengacara, selain pakar
hukum Universitas Andalas, Profesor Saldi Isra,
sebagai ahli.
Seperti diketahui, sengkarut pemilihan Ko-
misaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai
Komjen Budi Gunawan
mengangkat tangan
bersama anggota DPR
seusai uji kelayakan dan
kepatutan.

NASIONAL
Unjuk rasa menagih janji
Jokowi-JK memberantas
korupsi.
RACHMAN/DETIKCOM
Kapolri, selain menimbulkan ketegangan baru
antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korup-
si, menghadapkan Presiden Joko Widodo pada
situasi sulit. Sejumlah kalangan, terutama dari
partai-partai pendukung, serta DPR, mende-
saknya segera melantik Komjen Budi.
Alasannya, rapat paripurna DPR pada 15 Ja-
nuari lalu menetapkan Budi Gunawan sebagai
Kapolri. Mantan ajudan presiden keempat RI,
Megawati Soekarnoputri, itu disetujui menjadi
Kapolri setelah lolos uji kelayakan dan kepatut-
an yang dilakukan Komisi Hukum DPR.
Namun Presiden Jokowi masih pikir-pikir un-
tuk melantik Budi. Sebab, ia juga didesak publik
dan para tokoh aktivis antikorupsi agar mem-
batalkan pelantikan tersebut. Status Budi, yang
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi oleh KPK, dikhawatirkan bisa merusak
kepercayaan masyarakat terhadap korps baju
cokelat itu.
Tim independen yang berjumlah sembilan
orang bentukan Jokowi juga telah memberi-
kan rekomendasi agar Presiden membatalkan
pelantikan itu. Kredibilitas Jokowi sebagai pre-
siden dipertaruhkan jika ia tetap melantik Budi
Gunawan.
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan
Peradilan ICW Emerson Yuntho, yang datang
ke MK mendampingi Denny, menilai hak pre-
rogatif presiden dalam memilih pimpinan Polri
dan TNI saat ini seperti “setengah hati”. Sebab,
tidak hanya dalam pengangkatan, presiden
harus meminta persetujuan DPR. Saat mem-

NASIONAL
berhentikannya pun presiden harus mendapat
“lampu hijau” dulu dari Dewan.
Emerson menyinggung adanya desakan ke-
padaJokowiagartetapmelantikBudiGunawan
sebagai Kapolri, lalu menonaktifkannya sehari
kemudian. Menurut dia, hal itu tidak mudah,
karena penonaktifan Kapolri juga harus melalui
persetujuan DPR.
“Kalau DPR enggak setuju, Kapolrinya tetap
BG (Budi Gunawan),” ujar Emerson.
Dengan berbagai alasan itulah para aktivis
antikorupsi tersebut mengajukan permohonan
uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut
Denny, jika uji materi ini dikabulkan, Presiden
Jokowi, yang saat ini dalam posisi sulit, bisa
mengangkat nama lain untuk menjadi Kapolri
baru tanpa harus melalui persetujuan DPR.
“Tentu dengan cara yang baik dan ber-
sih, yaitu melibatkan KPK, PPATK,
bahkan Ditjen Pajak. (Calon Ka-
polri) ini taat pajak atau tidak,”
tutur Denny.
Bukan hanya memangkas
hak prerogatif presiden, keha-
rusan adanya persetujuan DPR
dalam mengangkat atau memberhentikan Ka-
polri, menurut mantan Wakil Ketua KPK Bibit
Samad Rianto, juga bisa menyeret seorang
calon Kapolri ke pusaran kepentingan politik.
Sebab, calon Kapolri setidaknya harus punya
link di lingkup internal Dewan agar pencalon-
annya mulus.
“Padahal nanti, kalau ada apa-apa di tengah
jalan,yangtanggungjawabsiapa?Ya,Presiden,”
ucap bekas Kepala Kepolisian Daerah Kaliman-
tan Timur tersebut.
Namun keinginan para aktivis antikorupsi
agarMKmembatalkanpasal“persetujuanDPR”
dalam proses pemilihan Kapolri dan Panglima
TNI sepertinya bakal menemui jalan terjal. Niat
itu mendapat tentangan dari kalangan DPR,
yang notabene pembentuk undang-undang.
Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, sistem
ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal
kekuasaan prerogatif, melainkan kekuasaan
konstitusional. Di Amerika Serikat saja, menu-
rut Nasir, yang disebut sebagai “pusat” sistem
presidensial, saat menetapkan menteri-mente-
rinya, presiden juga harus melewati kesepakat-
Mantan Wakil Ketua KPK
Bibit Samad Rianto
RACHMAN/DETIKCOM

NASIONAL
an atau persetujuan senator.
“Jadi,menurutsaya,gugatanitukeliru.Sebab,
kekuasaan prerogatif itu harus dibatasi karena
sangat rawan diselewengkan,” kata Nasir, sera-
ya menyebut pihaknya juga akan memberikan
pendapat di dalam sidang MK terkait uji materi
tersebut.
Hanafi Rais, Wakil Ketua Komisi I DPR yang
membidangi pertahanan dan keamanan, juga
tak setuju jika pemilihan Kapolri dan Pang-
lima TNI tanpa melalui persetujuan Dewan.
Alasannya, TNI dan Polri adalah alat negara,
sehingga pemilihan pucuk pimpinannya harus
melibatkan lembaga lain, yakni DPR.
“Kalau presiden diberi hak penuh soal TNI/
Polri tanpa melalui persetujuan DPR, ini baha-
ya. Bisa kembali seperti zaman Orde Baru,” ujar
politikus Partai Amanat Nasional ini.
Menurut putra sulung pendiri PAN, Amien
Rais, itu, hak prerogatif presiden berlaku untuk
segala alat pemerintah, seperti menteri dan
Jaksa Agung. “Kalau (memilih) alat pemerintah,
silakan, tidak usah melibatkan DPR,” ucap Ha-
nafi. n DEDEN GUNAWAN, ADITYA MARDIASTUTI | DIM
Tim independen yang
dibentuk Presiden Jokowi
untuk memberi masukan
terkait konflik Polri-KPK.
Mereka antara lain
mantan Ketua Umum PP
Muhammadiyah Ahmad
Syafii Maarif (duduk),
mantan Wakil Ketua
KPK Tumpak Hatorangan
(kanan), dan pakar hukum
internasional Hikmahanto
Juwana (kiri).
WIDODO S/ANTARA FOTO
MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015MAJALAH DETIK 2 - 8 FEBRUARI 2015

HUKUM
HUKUM
PENGADILAN MEMENANGKAN TNI AL DALAM SENGKETA LAHAN DENGAN
TUJUH PIHAK. NAMUN DIKALAHKAN DALAM PERKARA DENGAN AHLI
WARIS SOEMARDJO. MENOLAK EKSEKUSI.
ZABURKARURU/ANTARAFOTO
DUA VERSI
DIGADING BARAT

HUKUM
L
AHAN seluas 20,5 hektare di Kelu-
rahan Kelapa Gading Barat, Keca-
matan Kelapa Gading, Jakarta Utara,
itu sebagian kini nyaris dipenuhi
bangunan. Di atas tanah yang dikuasai TNI
Angkatan Laut itu, tak hanya berdiri asrama
prajurit dan perumahan perwira, tapi juga
sejumlah kantor milik kesatuan tersebut.
Kantor itu antara lain Markas Komando Pu-
sat Polisi Militer TNI AL, Dinas Pembinaan
Potensi Maritim AL, dan Dinas Kesehatan
Pangkalan Utama AL III. Sejumlah bangunan
ibadah juga berdiri tegak di sana.
TNI AL menduduki lahan yang secara
administratif terbagi dalam tiga rukun warga
itu―RW 02, 03, dan 05―sejak puluhan tahun
lalu. Namun lokasi yang dibatasi Kali Sunter
di tepi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa
Gading, tersebut sampai saat ini tak pernah
sepi dirundung sengketa. Sejak belasan
tahun lalu, sejumlah pihak memperkarakan
tanah itu dan mengklaim sebagai pemilik
sah, termasuk ahli waris Soemardjo.
Ahli waris yang terdiri atas 13 orang anak
dari Soemardjo (almarhum), warga Jakarta,
itu memperkarakan kepemilikan tanah ter-
sebut sejak 1996. Tidak tanggung-tanggung,
ke-13 ahli waris menggugat pemerintah RI,
Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta
Kepala Staf TNI AL.
Kasus sengketa tanah itu bergulir hingga
ke Mahkamah Agung. Hasilnya, putusan
peninjauan kembali MA yang dijatuhkan
pada 15 tahun lalu, dengan nomor: 541/PK/
Pdt/2000, memenangkan ahli waris Soe-
Seorang pria yang diduga
petugas Pengadilan Negeri
Jakarta Utara diamankan dari
serangan warga saat puluhan
anggota Marinir dan warga
menghadang proses eksekusi
vonis atas lahan di Jalan
Boulevard, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Rabu (14/1).
ZABUR KARURU/ANTARA FOTO

HUKUM
mardjo. Namun masalah belum selesai kare-
na TNI AL mempertahankan tanah itu. Ahli
waris Soemardjo lalu kembali melayangkan
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakar-
ta Utara pada 2004.
Putusan kali ini pun senada. Pada 6 Okto-
ber 2004, PN Jakarta Utara menerima gugat-
an penggugat seluruhnya dan menyatakan
putusan PK MK Nomor 541 Tahun 2000 telah
berkekuatan hukum tetap atau in kracht. Ahli
waris Soemardjo dinyatakan sebagai satu-
satunya pemegang hak yang sah atas tanah
bekas Hak Barat Ex Eigendom Verponding
bernomor 6525, 11201, 11202, 11203, dan 11204
tersebut.
Pengadilan juga memerintahkan tergugat
menyerahkan tanah itu kepada ahli waris
Soemardjo serta menghukum tergugat I (pe-
merintah) untuk mengganti rugi atas pengu-
asaan tanah sejak gugatan diajukan. Ganti
rugi sebesar Rp 2.050.000.000 (dua miliar
lima puluh juta rupiah) per tahun sampai
tanah diserahkan kepada penggugat.
Para tergugat kemudian mengajukan per-
mohonan banding. Namun putusan Peng-
adilan Tinggi DKI Jakarta pada 21 November
2005 malah menguatkan putusan pengadilan
negeri. Pemerintah lalu mengajukan kasasi,
tapi hasilnya sama. MA menolaknya, dan
dituangkan dalam putusan bernomor 1470 K/
Pdt/2006 tanggal 16 Maret 2007.
Puluhan anggota Marinir
bersama warga menutup jalan
saat lahan di kompleks TNI AL
akan dieksekusi PN Jakarta
Utara, Rabu (14/1).
ZABUR KARURU/ANTARA FOTO

HUKUM
Masih tak puas, tergugat mengajukan per-
mohonan peninjauan kembali ke MA. Lagi-
lagi peninjauan kembali ditolak dan Mahka-
mah mengabulkan permohonan eksekusi
vonis atas lahan dari tangan tergugat seperti
tertuang dalam Putusan PK bernomor 332/
PK/Pdt/2008 pada 13 Januari 2009.
Namun hingga kini TNI AL tak pernah me-
nyerahkan lahan itu. Upaya eksekusi pada
April 2011 gagal karena dihalangi sejumlah
prajurit TNI AL. Eksekusi akhirnya ditunda
karena situasi tidak kondusif. Pihak TNI AL
juga beralasan Menteri Keuangan sebagai
pengelola barang milik negara sedang meng-
Apel petugas keamanan
gabungan sebelum eksekusi
dilakukan PN Jakarta Utara.
DOK.DETIKCOM

HUKUM
ajukan gugatan kepemilikan di Pengadilan
Negeri Klaten, Jawa Tengah, dan gugatan
perlawanan di PN Jakarta Utara.
Belakangan, gugatan kepemilikan itu pun
kandas karena, hingga tingkat kasasi di MA
pada 2012, gugatan tersebut ditolak.
Demikian halnya dengan gugatan
perlawanan yang diajukan lewat
PN Jakarta Utara, juga dito-
lak, dan kini telah in kracht
berdasarkan keputusan MA
bernomor 2636 K/Pdt/2013
pada 27 Januari 2014.
Dengan adanya putusan
itu, PN Jakarta Utara pada
14 Januari 2015 kembali be-
rupaya melakukan eksekusi.
Namun lagi-lagi mendapat per-
lawanan dari tentara berseragam
dan sebagian bersenjata lengkap,
yang dibantu puluhan warga. Mereka
mengusir tim juru sita PN Jakarta Utara di
Jalan Boulevard, Kelapa Gading.
Situasi memanas, tapi ratusan aparat
gabungan dari kepolisian, Komando Distrik
Militer 0502/JU, Garnisun, dan Satuan Polisi
Pamong Praja tak berbuat banyak lantaran
tak ingin terjadi bentrokan di antara aparat.
Para juru sita terpaksa diamankan di kantor
Polres Jakarta Utara. Pembacaan berita acara
eksekusi tetap dilakukan, tapi dari Jalan Pe-
rintis Kemerdekaan di seberang Kali Sunter.
JurubiaraPNJakartaUtara,WisnuWicakso-
no, mengatakan, dengan adanya pembacaan
berita acara, eksekusi vonis telah dijalankan.
“Tapi, soal pengosongan (lahan), nanti bagai-
mana persetujuan antara pemohon dan ter-
mohon eksekusi,” kata Wisnu di kantornya,
Senin dua pekan lalu.
Kuasa hukum penggugat, Ngatino, menga-
takan Soemardjo membebaskan lahan seluas
20,5 hektare itu pada 1960-an dari sejumlah
penggarap. Pada 1980, Soemardjo meng-
ajukan permohonan hak ke negara. Namun
TNI AL juga menyatakan memiliki hak yang
sama. Saling klaim terjadi hingga perkara itu
digugat ke pengadilan pada 1996.
Saat itu pengadilan sudah menetapkan sita
Soal pengosongan
(lahan), nanti bagaimana
persetujuan antara
pemohon dan termohon
eksekusi.

HUKUM
jaminan, sehingga tanah tak boleh dialihkan
atau didirikan bangunan di atasnya. Namun,
yang terjadi, TNI AL tetap membangun.
“Kalau dibangun, suatu saat kalah dan
(bangunan) dieksekusi, ya harus di-
ikhlaskan, karena sudah diingatkan,”
ujar Ngatino.
Kendati begitu, saat pertemuan
mediasi, pihaknya sempat mena-
warkan penggantian bangunan
yang telah didirikan menggunakan
uang negara tersebut di lahan yang
berbeda. Namun mediasi yang
difasilitasi pengadilan
antara ahli waris So-
emardjo dan peme-
rintah serta TNI
AL selalu gagal.
“Mungkin
sampai enam
atau tujuh
kali medi-
asi,” tutur-
nya, seraya berharap pemerintah dan TNI AL
menaati putusan pengadilan tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan
TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan
Simorangkir membantah pihaknya melawan
hukum ataupun putusan pengadilan. Sebab,
faktanya, TNI AL juga memiliki bukti kuat
kepemilikan.
“Tanah itu sudah bersertifikat, milik negara,
dalam hal ini TNI AL, dan terdaftar sebagai
barang milik negara,” ucapnya.
Lahan itu diperoleh TNI AL pada 1960
melalui pemberian ganti rugi kepada pemilik,
pemegang hak usaha, dan pemegang hak
sewa berdasarkan Akta Jual-Beli Mutlak Ta-
nah Milik dan Akta Penyerahan Hak Usaha.
Proses pembebasan dilakukan Panitia 9, yang
diketuai Nazir Chatib, Kepala Kantor Agraria
Jakarta Utara saat itu.
Selain ahli waris Soemardjo, 12 pihak lain-
nya juga mengklaim kepemilikan obyek tanah
yang sama. "Dari 12 itu, tujuh beperkara de
ngan TNI AL," kata Kepala Seksi Tata Guna
Ngatino, kuasa hukum ahli
waris Soemardjo

HUKUM
Dinas Fasilitas Pangkalan Markas Besar TNI
AL, Letnan Kolonel Laut Amir Mahmud, saat
ditemui di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta
Timur, Kamis pekan lalu.
Dan, menurut Amir, putusan pengadilan
yang juga telah berkekuatan hukum tetap me-
nyatakan TNI AL adalah pemilik sah lahan itu.
Salah satunya sengketa dengan PT Wiguna
Utama Pertiwi, yang tertuang dalam putusan
PK bernomor 89 PK/Pdt/2002 tertanggal 31
Mei 2005.
Putusan itu menyatakan obyek tanah se-
luas 31,5 hektare―obyek yang sama dengan
sengketa dengan ahli waris Soemardjo―ada-
lah sah milik TNI AL. Karena itu, Manahan
mempertanyakan dua versi putusan peng-
adilan yang bertolak belakang tersebut.
“Jadi, tidak mungkin TNI AL menyerahkan
lahan itu. Tugas kami menggunakan dan
mengamankannya,” ujar Manahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan
Baldan turun tangan menangani masalah ini.
Ia mengajak pihak yang bersengketa kembali
bermusyawarah. Persoalan tanah, ujar dia,
terkait hak hidup masyarakat serta peman-
faatan lahan oleh pihak yang membutuhkan.
“Jadi, kami minta di-pending dulu eksekusi-
nya,” tutur Ferry. ■ M. RIZAL, ADITYA MARDIASTUTI | DIM
Seorang tentara menunjukkan
bukti sertifikat tanah yang
dikantongi TNI AL.

KRIMINAL
KRIMINAL
PENEMUAN JASAD SATU KELUARGA YANG TEWAS
TERBAKAR DI KAMAR HOTEL DI KLUNGKUNG,
BALI, MASIH DISELIDIKI. KORBAN DIDUGA
TERBELIT UTANG.
MISTERI
DIKAMAR221
ILUSTRASI:EDIWAHYONO

KRIMINAL
B
AU benda terbakar mengusik Hery
Widiatmoko saat hendak mematikan
lampu-lampu di lantai dua Hotel
Klungkung Tower, Bali, Jumat pagi, 23
Januari 2015. Hery sedang bertugas bersama
Made Aprianti, sesama karyawan hotel itu, saat
mencium bau jelaga menyengat dari kamar
nomor 221. Sisa abu juga terlihat di genangan
air yang keluar dari sela-sela pintu.
Keduanya menggedor pintu kamar, tapi tak
ada jawaban. Hery lalu berlari mengambil kun-
ci cadangan. Benar saja, begitu pintu dibuka,
asap mengepul ke luar ruangan. Pria berusia
35 tahun itu pun bergegas melapor kepada
manajer hotel dan polisi. Setelah polisi datang,
pemandangan memilukan terlihat di dalam
kamar 221 itu. Lima orang tewas dalam kondisi
hangus terbakar di atas tempat tidur.
Kelima orang yang diketahui berasal dari
satu keluarga itu adalah Gusti Ngurah Karpica
alias Gus De, 32 tahun, dan istrinya Gusti Ayu
Rastapiana (29), warga Karangasem, Bali. Tiga
lainnya adalah anak mereka yang masih kecil,
yakni Gusti Ngurah Narendra Kresna (6), Gusti
Alit Satria Wedanda (4), dan Gusti Ayu Santi
Jayanti, yang baru berusia 7 bulan.
Ketika ditemukan, jasad Gus De dan ketiga
anaknya berada di tempat tidur. Sedangkan is-
trinya berada di bawah tempat tidur. Diduga
jasad Rastapiana terjatuh saat tempat tidur itu
hancur terbakar.
“Keluarga korban merupakan tamu satu-
satunya. Tamu sebelumnya check-out sehari
Kepala Polres Klungkung AKBP
Ni Wayan Sri Yudatni Wirawati
saat meninjau TKP penemuan
jasad terbakar.
WAYAN SP/KONTRIBUTOR MAJALAH DETIK

KRIMINAL
sebelumnya,” kata Hery saat ditemui di hotel
yang berlokasi di Jalan Gunung Rinjani Nomor
18, Klungkung, Bali, Ahad, 26 Januari lalu.
Menurut karyawan hotel, Made Putra, kor-
ban menginap sejak Kamis, 22 Januari, pukul
19.15 Wita. Namun, saat check-in, Gus De tidak
menyerahkan kartu tanda penduduk karena
mengaku ketinggalan. Meski begitu, ia lang-
sung membayar sewa menginap untuk satu
malam sebesar Rp 375 ribu. Tanpa rasa curiga,
petugas pun menyerahkan kunci kamar.
Sebelumnya, korban sempat akan menyewa
bungalo, yang lokasinya paling atas, tapi tidak
diperbolehkan karena Gus De membawa serta
anak-anaknya yang masih kecil. “Kalau di (bu-
ngalo) atas, kalau ada apa-apa, nanti kami tidak
mendengar,” ujar Made.
Karena itu, ia lalu mengarahkan korban dan
keluarganya untuk menginap di lantai dua. Me-
nurut Made Putra, Gus De sempat keluar dari
hotel sekitar pukul 20.00 Wita untuk membeli
minuman. Setelah itu, ia dan keluarganya tak
pernah keluar dari kamar.
Korban datang ke hotel itu dengan mengen-
daraimobilToyotaKijangKristaberwarnaperak
bernomor polisi DK-1238-DB. Dari pengecekan
polisi, mobil itu atas nama Ni Luh Nyoman
Silawati, yang beralamat di Banjar Sibang Kaja,
Denpasar Utara. Namun, sejak 2009, mobil itu
sudah dijual. Mungkin kini sudah dimiliki Gus
De.
Polisi juga langsung menggelar olah data
Jenazah korban diserahkan
kepada pihak keluarga.

KRIMINAL
tempat kejadian perkara begitu kelima jasad itu
ditemukan. Tim Inafis dan tim Disaster Victim
Identification Kepolisian Daerah Bali dilibatkan,
yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah
Bali Brigadir Jenderal Nyoman Suryastra. Selu-
ruh rekaman kamera CCTV hotel dan sejumlah
barang bukti dibawa ke Markas Polda Bali
untuk membantu penyelidikan.
Adapun Hotel Klungkung Tower ditutup
untuk sementara waktu selama berlangsung-
nya penyelidikan polisi. Namun pemilik hotel,
Ni Ketut Puspawati, menolak memberikan
penjelasan. “Silakan minta keterangan manajer
hotel karena dia sedang dimintai keterangan di
Polres Klungkung. Maaf, ya,” tuturnya.
Kematian secara mengenaskan Gus De dan
Wakil Kepala Polda Bali
Brigjen Nyoman Suryastra
(kanan) saat meninjau TKP.

KRIMINAL
keluarganya itu menggegerkan warga Kara-
ngasem. Kabar itu begitu cepat tersiar melalui
media sosial. Sejumlah kenalan dan kerabat
Gus De langsung berdatangan ke rumah kor-
ban di Jalan Untung Surapati Nomor 101, Desa
Padangkerta, Karangasem.
Dari informasi yang beredar, Gus De, yang
diketahui memiliki bengkel UD Putra Urip
di Desa Padangkerta, Karangasem, diduga
terbelit utang hingga ratusan juta rupiah. Pria
yang dikenal gesit dalam usaha itu beberapa
tahun lalu menginvestasikan uang dalam bisnis
jual-beli saham yang dijalankan oleh seorang
tetangganya.
Untuk berinvestasi itu, Gus De diduga me-
minjam uang ke sejumlah pihak. Nah, bisnis
saham itu bangkrut pada 2013. Hal itu diakui
oleh Ida Bagus Cakra, 58 tahun, sahabat Gus
De. Ia mengatakan korban pernah bilang ikut
menyimpan uang ratusan juta rupiah di bisnis
saham.
Soal utang korban diakui pula oleh I Kadek
Sugiantara, 26 tahun, karyawan sebuah peru-
sahaan pembiayaan di Denpasar. Ia menga-
takan Gus De masih mencicil ke perusahaan
tempatnya bekerja setiap bulan sebesar Rp
4 juta selama empat tahun dengan jaminan
BPKP mobilnya.
“Saya ke sini sebenarnya mau menagih (cicil-
an),tapitidaktahuPakGustisudahmeninggal,”
ucapnya.
Gus De juga diketahui berutang kepada I
Komang Putu, 53 tahun, warga Jalan Laksa-
Kepala Forensik RSUP
Sanglah, Denpasar, dr Dudut
Rustiadi (kiri), memberi
keterangan didampingi
Kepala Polres Klungkung Ni
Wayan Sri Yudatni.
WAYAN SP/KONTRIBUTOR MAJALAH
DETIK

KRIMINAL
mana, Karangasem, sebesar Rp 75 juta, pada
akhir tahun lalu. Komang, yang berprofesi
sebagai guru di sebuah sekolah menengah
pertama di Karangasem, meminjamkan uang
karena Gus De mengaku akan membeli ta-
nah.
Masalahnya,uangyangdipinjamkanKomang
Putu kepada korban berasal dari pinjaman
koperasi di kantornya. “Saya sekarang bingung
harus bagaimana, karena saya dapat uang juga
dari hasil meminjam,” katanya.
Namun ayah Gus De, I Gusti Gede Oka, 65
tahun, mengatakan anaknya itu tidak pernah
mengeluhkan adanya masalah dengan orang
lain, apalagi dengan keluarganya. Sebelum di-
temukan tewas, korban sempat menghubungi-
nya dan mengaku sedang menginap di hotel di
daerah Buleleng.
“Kata dia (Gus De), jemput temannya dari
Jawa dan menginap di hotel. Saya juga sempat
ngobrol dengan menantu dan mendengar cu-
cu-cucu asyik bercanda,” ujar Gede Oka, yang
sangat terpukul.
Hingga pekan lalu, penemuan lima jasad ter-
bakar itu masih menjadi misteri. Kepala Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor Klungkung
Ajun Komisaris Nyoman Wijaya mengatakan
belum dapat menyimpulkan apakah persoalan
utang menjadi penyebab kematian satu kelu-
arga tersebut. Pihaknya juga masih menunggu
hasilpemeriksaanPusatLaboratoriumForensik
Polda Bali.
“Setelah selesai, kami akan melakukan anali-
sis, lalu disimpulkan,” tutur Nyoman.
Sementara itu, dari hasil autopsi di Rumah
Sakit Umum Sanglah, Denpasar, tidak ditemu-
kan tanda-tanda kekerasan pada kelima jasad
tersebut. “Penyebab kematiannya, yang pasti,
terlalu banyak menghirup gas karbon monok-
sida,” ucap dokter forensik RS Sanglah, Dudut
Rustiadi.
Kendati begitu, Kepala Polres Klungkung
Ajun Komisaris Besar Ni Wayan Sri Yudatni
Wirawati enggan berspekulasi. Pihaknya be-
lum bisa memastikan apakah korban bunuh
diri atau dibunuh. “Beri kami waktu melakukan
pemeriksaan,” kata Wirawati. ■
WAYAN S.P. (KLUNGKUNG), I MADE ARDHIANGGA | M. RIZAL
Pasangan Gusti Ngurah Karpica
dan Gusti Ayu Rastapiana
REPRO/WAYAN SP

KOLOM
OLEH: PROFESOR SALDI ISRA
BIODATA
Nama: Saldi Isra
Tempat/Tanggal Lahir:
Paninggahan, Solok, 20
Agustus 1968
Pendidikan:
● Doktor Ilmu Hukum (Cum
Laude) Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 2009.
B
ERBEDA dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan
SBY-Boediono, duet Joko Widodo-Jusuf Kalla memang tak memberikan
target apa pun soal seratus hari pemerintahannya. Padahal, bagi sebagi-
an masyarakat, momentum seratus hari pertama bisa digunakan untuk
melihat seberapa besar pemerintahan baru bergerak sesuai dengan kehendak
pemilih yang telah memberi mandat melalui pemilu. Selain itu, hitungan seratus
hari sekaligus menilai komitmen awal dalam memenuhi pohon janji selama masa
kampanye.
Dibanding SBY-Boediono, kondisi yang dihadapi Jokowi-JK dalam seratus hari
pertama memang jauh lebih terjal dan berliku. Bak pengantin baru, keduanya
nyaris tak menikmati bulan madu. Sejak dari awal mereka dihadapkan pada impit-
an persoalan yang tak sederhana, seperti rongrongan dari lawan-lawan politiknya
yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Dalam perjalanan, tekanan juga datang
dari sebagian partai politik yang mendukung pencalonan mereka.
YANG PALING DITAKUTKAN, KISRUH KPK-POLRI AKAN BERUJUNG PADA KEMATIAN KPK.
AWAN GELAP
SERATUS HARI JOKOWI-JK

KOLOM
Tentu saja kondisi semacam itu bukan menjadi alasan untuk tidak mulai meme-
nuhi pohon janji selama masa kampanye. Bahkan, untuk hadir sebagai pemerintah
yang kuat, kemampuan keluar dari berbagai tekanan menjadi batu ujian dalam
menghela roda pemerintahan hingga lima tahun.
Penegakan Hukum
Tak terbantahkan, penegakan hukum merupakan salah satu agenda besar yang
mesti dikelola secara tepat oleh siapa saja yang memerintah negeri ini. Pasangan
Jokowi-JKmenyadarihalini,sehinggaberikraruntukmemperkuatkehadirannegara
dalam melakukan reformasi sistem dan penegak-
an hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan tepercaya seperti tercantum dalam
Nawa Cita.
Ihwal ini, dalam Nawa Cita dinya-
takan akan mendukung penguatan
Komisi Pemberantasan Korupsi
dengan meningkatkan kapasitas
kelembagaandanpendanaan.Ben-
tuk penegasan dukungan agenda
pemberantasan korupsi, Jokowi-JK
akan memastikan sinergi di antara
kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK,
dan KPK. Selain itu, diperkuat fungsi
koordinasi dan supervisi dalam penegakan
hukum kasus korupsi.
● Master of Public Admi-
nistration dari Institute
of Postgraduate Studies
and Research University
of Malaya Kuala Lumpur,
Malaysia, 2001.
● Sarjana Hukum (Summa
Cum Laude) dari Univer-
sitas Andalas, 1995.
Pekerjaan:
● Guru Besar Hukum Tata
Negara FH Universitas
Andalas.
● Ketua Program Doktor
Ilmu Hukum FH Univer-
sitas Andalas.
● Direktur Pusat Studi
Konstitusi (PUSaKO) FH
Universitas Andalas.
Karya:
● Menulis puluhan makalah
penelitian yang diterbit-
kan di berbagai jurnal
dan menerbitkan belasan

KOLOM
Tapi secara jujur harus dikemukakan, dalam seratus hari pertama ini, belum
terlihat adanya upaya konkret pemenuhan janji dalam Nawa Cita tersebut. Alat
ukur sederhana yang dipakai adalah bagaimana Presiden memilih dan mengisi tiga
jabatan penting di lingkungan pemerintahan, yaitu pengisian Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.
Ketika Presiden Jokowi memilih Menteri Hukum dan HAM dari partai politik,
publik masih dapat mengerti dan memahami pilihan itu. Penilaian umum yang
muncul, karena Presiden memerlukan figur yang lebih mudah berkomunikasi
dengan semua kekuatan politik di DPR, terutama untuk memudahkan pelaksanaan
agenda legislasi. Tapi, ketika Presiden Jokowi juga memilih H M. Prasetyo sebagai
Jaksa Agung, meski pernah lama berdinas sebagai jaksa, publik menilainya lebih
sebagai representasi Partai NasDem. Beruntung perdebatan cepat mereda karena
sosok Prasetyo tak begitu kontroversial.
Awan Gelap
Mendekati seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, wilayah penegakan hukum di-
lingkupi gumpalan awan gelap. Kondisi ini dimulai dengan beredarnya kabar bahwa
mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, Komjen Budi Gunawan, akan diusulkan
menjadi calon Kapolri menjadi nyata. Komitmen Jokowi dalam penegakan hukum,
terutama pemberantasan korupsi, pun digugat banyak pihak. Sebab, nama yang
bersangkutan pernah masuk daftar sejumlah perwira tinggi kepolisian yang ter-
indikasi memiliki rekening tambun alias rekening tak wajar.
Ketika KPK kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka hanya
selang beberapa hari setelah diajukan Presiden ke DPR, sejumlah kalangan berpan
buku, di antaranya:
1. 10 Tahun Bersama
SBY, Penerbit Buku
Kompas, Jakarta,
2014.
2. Membangun Demok-
rasi, Membongkar
Korupsi, Rajawali
Pers, Jakarta, 2010.
3. Pergeseran Fungsi
Legislasi: Menguat-
nya Model Legislasi
Parlementer dalam
Sistem Presidensial
Indonesia, Rajawali
Pers, Jakarta, 2010.
4. Kekuasaan dan Peri-
laku Korupsi, Pener-
bit Buku Kompas,
Jakarta, 2009.
5. Reformasi Hukum
Tata Negara Pasca-
Amandemen UUD
1945, Andalas Uni-
versity Press, 2006

KOLOM
dangan nama itu akan langsung ditarik kembali dan diganti nama lain. Namun,
entah kekuatan apa yang berada di balik proses ini, Jokowi tidak melakukan hal itu.
Awan gelap menuju seratus hari menjadi kian pekat ketika penetapan status
tersangka bagi Budi Gunawan merambat menjadi serangan hebat ke KPK. Tiba-
tiba Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dan dilan-
jutkan dengan langkah penangkapan. Dalam batas penalaran yang wajar, sulit me-
nyatakan bahwa tindakan “tidak senonoh” yang dialami Bambang Widjojanto tak
terkait sama sekali dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Bahkan,
tidak akan selesai di Bambang Widjojanto, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan
KPK yang lain sangat berpeluang terus berlangsung.
Melihat perkembangan yang terjadi, sulit dibantah, seratus hari pemerintahan
Jokowi-JK benar-benar diselimuti awan gelap nan pekat. Saat ini publik tak hanya
resah melihat upaya sistematis untuk melemahkan KPK, tapi juga sedang menung-
gu perkembangan yang terjadi di lembaga antirasuah ini. Yang paling ditakutkan,
kisruh ini akan berujung pada kematian KPK. Karena itu, tidak berlebihan jika ba-
nyak pihak berharap Presiden Jokowi mengajukan nama lain ke DPR sebagai calon
Kapolri.
Jika ini dilakukan, Jokowi tak hanya menyelamatkan agenda penegakan hukum
dalam Nawa Cita, tetapi juga dapat menyelamatkan KPK dan agenda pemberan-
tasan korupsi. Lebih jauh dari itu, jika gagasan tersebut dilaksanakan, Jokowi-Kalla
mampu sedikit memberi embusan angin untuk menggusur awan gelap tersebut.
Artinya, ini dapat menjadi sedikit menyelamatkan muka Jokowi-JK dalam peringat-
an seratus hari pemerintahan mereka. Semoga! n

FOKUS
“MAKANYA DALAM KASUS
INI JK TIDAK AKTIF.
JOKOWI BETUL-BETUL
SENDIRIAN.”
AWAS
JATUHPAK PRESIDEN
FOKUS

FOKUS
Tap untuk melihat
Video
R
APAT di kantor Sekretariat Nega-
ra itu terus berlanjut meski langit
Jakarta sudah gelap. Hari itu, Senin,
26 Januari 2015, tim yang bekerja di
sana berkejaran dengan waktu menyiapkan
draf keputusan presiden soal pembentukan tim
independen buat menengahi konflik Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
Keputusan presiden itu dirasa perlu oleh
calon anggota Tim 9 buat dijadikan pegangan
jika hendak mendatangi atau memanggil pihak
terkait. Jimly Asshiddiqie-lah yang meminta
Menteri-Sekretaris Negara Pratikno agar segera
menyiapkannya.
Jimly membenarkan adanya pembahasan
keputusan presiden itu, tapi Tim 9 baru ikut
pembahasan finalisasinya pada Selasa, 27 Janu-
ari. Jimly menjelaskan, dalam draf itu disebut
Syafii Maarif menjadi ketua tim dan ia wakilnya,
sedangkan pakar hukum Universitas Indonesia
Hikmahanto Juwana menjadi sekretaris.
Rancangan keputusan presiden itu menyebut
Tim 9 bertugas selama 30 hari kerja dan masa
tugasnya bisa diperpanjang 30 hari.
Tim ini, kata dia, adalah pencari fakta. Karena
itu, mereka akan mendatangi lembaga terkait.
“Mencari fakta dan menemukan akar masalah-
nya supaya tidak terulang kasus yang sama.
Jangan sampai ada lagi (Cicak versus Buaya)
jilid IV,” kata Jimly kepada majalah detik.
Sumber majalah detik di kalangan Istana
menceritakan, penyusunan draf keputusan
presiden memang sengaja dikebut agar bisa
diteken Jokowi pada hari itu juga atau paling
lambat Selasa malam. “Karena takut situasinya

FOKUS
berubah,” ujar sumber itu.
Angin politik memang terus berganti arah
sejak KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian
RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai
tersangka kasus gratifikasi. Dalam hitungan
hari setelah Jokowi menunda pelantikan Budi,
mendadak Badan Reserse Kriminal Polri me-
nangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojan-
to, yang dituding mengarahkan kesaksian palsu
dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
Sumber tadi bercerita, setiap hari memang
terjadi tarik-ulur di antara Jokowi, pihak
yang ingin Budi segera dilantik, dan
yang mendesak Jokowi membatalkan-
nya. Menurut dia, rata-rata elite politik
partai pengusung Jokowi mendorong
pelantikan dengan segera Komjen Budi.
Hikmahanto mengatakan Jokowi
harus menghadapi pilihan berat. “Me-
mihak kepada elite politik dengan kon-
sekuensi ditinggal masyarakat atau memihak
masyarakat dengan konsekuensi ditinggal oleh
partai,” kata Hikmahanto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Effendi
Simbolonmenampikanggapanpartainyamenye-
tir Jokowi soal pencalonan Kapolri. Menurut dia,
kasus Cicak versus Buaya hanya satu dari banyak
kinerja 100 hari Jokowi yang bermasalah. “Kalau
seperti ini keadaannya dan dia tidak membenahi,
ini jadi peluang lawan politiknya. Bisa didorong
untuk dijatuhkan,” kata Effendi.
Lingkaran Survei Indonesia dalam surveinya
pada 26-27 Januari 2015 mendapati dukung-
an kepada Jokowi mulai tergerus gara-gara
sengkarut KPK versus Polri. Tingkat kepuasan
publik terhadap pemerintahan Jokowi terjun
bebas dari sekitar 71 persen pada Agustus 2014
menjadi hanya 42 persen.
Ketidakpuasan itu terutama di bidang politik
dan hukum. Keduanya sama-sama terkait deng-
an penetapan seorang tersangka menjadi Kapolri
dan tidak adanya tindakan mencegah kriminali-
sasi terhadap KPK.
Jokowi memang mencoba menengahi konflik
itu dengan memanggil petinggi kedua lembaga
ke Istana Bogor. Seusai pertemuan pada Jumat,
23 Januari, itu, Jokowi meminta KPK dan Polri
memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap satu
FOKUS
Memihakkepadaelite
politikdengankonsekuensi
ditinggalmasyarakatatau
memihakmasyarakatdengan
konsekuensiditinggaloleh
partai.
Sekretaris Tim 9 Hikmahanto
Juwana.
HASAN ALHASBY/DETIKCOM

FOKUS
sama lain. “Saya meminta agar institusi Polri dan
KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan
tugasnya,” kata Jokowi.
Rupanya ketegangan tetap berlanjut. Kepu-
tusan Jokowi menunda pelantikan Budi hingga
waktu yang tidak terbatas menjadi sulit karena
Bambang Widjojanto menyatakan mundur dari
jabatan di KPK lantaran berstatus tersangka.
Langkah Bambang itu memicu desakan agar
Jokowi menggugurkan Budi dari pencalonan
Kapolri.
Menanggapi desakan itu, Jokowi memilih
membentuk tim independen mengikuti lang-
kah pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyo-
no. Ketika itu Yudhoyono membentuk Tim 8,
yang diketuai advokat senior Adnan Buyung
Nasution, buat menelusuri dugaan kriminali-
sasi terhadap dua komisioner KPK, Bibit Samad
Rianto dan Chandra Marta Hamzah, yang dita-
han oleh Bareskrim Polri.
●●●
Hidangan tahu dan sup buntut menanti
para tamu Presiden Jokowi di Istana Merdeka,
Jakarta. Malam itu, Minggu, 25 Januari 2015,
Presiden Joko Widodo menjamu enam orang
di Istana sembari meminta masukan soal kon-
flik KPK dengan Polri.
Mereka yang diundang itu beberapa diusul-
kan oleh Jokowi, selebihnya disodorkan oleh
tim dari Sekretariat Negara. Sejak pertemuan
segitiga Jokowi-Abraham Samad-Komjen
Badrodin Haiti, ring 1 Jokowi mengusulkan
agar dibentuk tim independen untuk memberi
FOKUS
Tim 9 bentukan Presiden
Jokowi memberikan
keterangan pers di gedung
Sekretariat Negara, Jakarta,
Rabu (28/1). Tim memadukan
pakar hukum, akademisi, serta
mantan petinggi KPK dan Polri.
WIDODO S. JUSUF/ANTARA
FOKUS

FOKUS
masukan.
Bukankah memberi saran adalah tugas Dew-
an Pertimbangan Presiden? Menurut sumber-
sumber majalah detik di kalangan Istana, ring
1 Jokowi meragukan masukan dari Wantimpres,
yang cenderung mendorong Budi dilantik. “Ya,
wajar dong karena enam dari parpol, mau di-
apakan lagi,” ujarnya.
Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menolak
menginformasikan masukan lembaga ini kepa-
da Jokowi. “Kami Wantimpres hanya memberi
saran kepada Presiden. Saran kami tidak boleh
disampaikan ke publik, karena kami terikat
undang-undang,” kata Sri.
Karena itu, begitu mendapat lampu hijau
dari Presiden, tim kecil ini langsung menelepon
satu per satu calon anggota tim independen
agar datang ke Istana. Selain mereka yang di-
anggap sebagai pakar hukum, seperti Jimly dan
Hikmahanto, diundang juga para mantan pe-
tinggi KPK, yakni Erry Riyana Hardjapamekas
dan Tumpak Hatorangan Panggabean.
Mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Pur-
nawirawan) Oegroseno dan pengamat kepoli-
sian dari Universitas Indonesia, Bambang Wi-
dodo Umar, juga diminta hadir. Mantan Ketua
PP Muhammadiyah Syafii Maarif, yang pernah
masuk Komite Etik KPK, juga diundang tapi
absen karena sedang di Yogyakarta.
Belakangan, susunan ini dianggap berat
sebelah karena didominasi orang KPK. Karena
itu, ditambahkanlah mantan Kapolri Jenderal
(Purnawirawan) Sutanto dan sosiolog Imam
Prasodjo, yang pernah masuk tim seleksi pim-
pinan KPK.
Jimly menceritakan pertemuan dengan
Jokowi hanya berlangsung sebentar karena
FOKUS
Presiden Joko Widodo ketika
menemui Komisi Kepolisian
Nasional di Istana Merdeka,
Jakarta, Kamis (29/1).
Komisi belum mengusulkan
calon Kapolri baru karena
masih menanti putusan PN
Jakarta Selatan atas gugatan
praperadilan penetapan
tersangka Komjen Budi
Gunawan.
PRASETYO UTOMO/ANTARA

FOKUS
FOKUS
Presiden harus menghadiri acara di Istana Ne-
gara. Namun, kata Jimly, Jokowi, yang mencoba
murah senyum, sempat curhat soal sulitnya
memecahkan masalah KPK versus Polri.
“Pusing juga saya ini,” katanya menirukan Jo-
kowi. Menurut Jimly, Jokowi ingin masalah KPK
dengan Polri beres, tapi dia juga harus mencari
cara agar tidak mengintervensi proses hukum.
Dalam pertemuan singkat itu, para undangan
langsung menodong dibuatkan keputusan pre-
siden oleh Jokowi. Kepada Jokowi, Hikmahanto,
yang pernah jadi anggota Tim 8 SBY, mengata-
kan dulu tim itu punya legalitas sehingga bisa
memanggil mereka yang terlibat dalam kon-
flik. “Presiden bilang kita lihat deh apakah soal
legalitas itu perlu atau tidak,” kata Hikmahanto.
Jokowi dalam keterangan pers menyatakan
tim independen memang dibentuk buat mem-
beri masukan seperti Dewan Pertimbangan
Presiden. “Semakin banyak masukan semakin
baik,” kata Jokowi
Namun pembentukan tim independen ini
rupanya tidak menuai dukungan, bahkan Jo-
kowi diserang kader partainya sendiri. Politikus
senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Pramono Anung, menyatakan Jokowi seharus-
nya lebih mengandalkan lembaga resmi, seperti
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR,
dan DPD.
Bahkan Pramono, yang partainya beroposisi
dengan SBY, meminta Jokowi meniru langkah
mantan presiden itu. “Seperti saat SBY, ketika
ada persoalan, lembaga tinggi negara kumpul
cari solusi,” ujarnya. “Ini persoalan kenegaraan.
Presiden sebagai kepala negara gunakan in-
strumen untuk cari masukan yang benar.”
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi
PDIP, Masinton Pasaribu, mengendus tim in-
dependen itu hanya akal-akalan orang-orang
di sekitar Jokowi. Presiden, kata dia, tak dapat
dilepaskan dari ikatan dengan PDIP, sehingga
masih harus patuh pada kehendak partai, yang
sudah menyetujui Budi sebagai Kapolri.
Namun Masinton melihat ada sekelompok
orang di Istana yang menghalangi Jokowi me-
matuhi partainya. Bahkan ring 1 Jokowi dinilai-
nya menghalangi orang-orang PDIP, terutama
dari Komisi Hukum, bertemu dengan Presiden.
FOKUS
Kalausepertiini
keadaannya,(Jokowi)
bisadidoronguntuk
dijatuhkan.
Effendi Simbolon
ARI SAPUTRA/DETIKCOM

FOKUS
“Pak Jokowi sedang dilingkari orang-orang yang
berupaya menjauhkannya dari parpol,” kata
Masinton.
Menteri-Sekretaris Negara Pratikno mem-
bantahnya. Pratikno menyatakan Sekretariat
Negara bekerja berdasarkan perintah Presiden.
SekretarisKabinetAndiWidjajantomenyatakan
Jokowi sering berkonsultasi soal Budi dengan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,
menteri-menteri separtai, serta politikus PDIP.
“Saya enggak paham bagaimana menjauhkan-
nya,” kata Andi.
Tekanan tak memformalkan Tim 9 juga datang
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seseorang di ring
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Sulawesi Selatan menggelar
aksi "Save KPK" di kantor DPRD
Provinsi Sulsel, Makassar,
Jumat, (30/1). Mereka menuntut
dua institusi penegak hukum
itu bisa bersinergi, serta
membebaskan diri dari tekanan
dan kepentingan politik.
DARWIN FATIR/ANTARA

FOKUS
1 Jokowi mengatakan Kalla menolak tim inde-
penden. “Makanya dalam kasus ini JK tidak aktif.
Jokowi betul-betul sendirian.”
Kalla membenarkan ia tak setuju Tim 9 diku-
kuhkan dengan keputusan presiden. Menurut
dia, tim tetap dapat memberikan masukan
dengan dasar diminta oleh presiden.
"Ya dianggap bahwa tim itu memberikan
pandangan sebagai narasumber, jadi penasihat
untuk Presiden," kata Kalla. "Tidak semua tim
itu pakai Keppres."
Soal tak terlihatnya Kalla saat masalah KPK
versus Polri merebak, juru bicara Wapres,
Husein Abdullah, menjelaskan, saat itu Kalla
sedang ditugasi Jokowi melayat Raja Abdullah
ke Arab Saudi. Husein mengatakan, Kalla terus
berkomunikasi dengan Jokowi. kalla, kata dia,
juga sudah bertemu dengan beberapa anggota
Tim 9.
Akhirnya Jokowi memilih mengikuti cara
Kalla dan membatalkan penerbitan keputusan
presiden tentang Tim 9. Tanpa dasar hukum itu,
Hikmahanto mengatakan, timnya hanya bisa
bekerja pasif menunggu jika diminta masukan
oleh Jokowi.
Gagal mendapat dasar hukum, Tim 9 memilih
mengumumkan empat skenario tak melantik
Budi Gunawan kepada publik. Ketua Tim 9 Sya-
fii Maarif mengatakan saat ini Jokowi mendapat
tekanan besar agar melantik Budi Gunawan,
terutama dari partai.
“Jujur, ini sebetulnya pengajuan BG bukan
inisiatif Presiden,” kata Syafii. “Usul kami, (BG)
jangan dilantik, orang ini jangan dilantik.”
Namun gagalnya Tim 9 mendapatkan keputus-
FOKUS
Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri.
ADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES
FOKUS

FOKUS
an presiden tidak serta-merta membuat status
Budi Gunawan menjadi jelas. Kepastian pelantik-
an Kapolri baru, kata Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno,
masih menanti proses praperadilan penetapan
tersangka oleh KPK yang diajukan Budi Gunawan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Bagi ring 1 Istana, batal keluarnya keppres
tentang Tim 9 dan skenario menanti putusan
praperadilan itu sudah lumayan. Istana rupanya
sengaja mengulur waktu, sehingga muncul pu-
tusan hukum yang cukup kuat buat jadi dasar
melantik Budi Gunawan atau justru membatal-
kan pencalonannya. “Ini sebagai politik buying
time,” ujar sumber itu. ■
BAHTIAR RIFAI, ISFARI HIKMAT, IBAD DUROHMAN, IRWAN NUGROHO,
MUHAMMAD TAUFIQQURAHMAN, NUR KHAFIFAH, MOKSA HUTASOIT, MULYA
NURBILKIS | OKTA WIGUNA
Calon presiden PDIP Joko
Widodo bersama Ketua Umum
Partai NasDem, Sekjen PDIP
Tjahjo Kumolo, dan Sekjen
Partai NasDem Rio Capela
saat deklarasi pembentukan
tim kampanye nasional di DPP
Partai NasDem, Cikini, Jakarta,
Jumat (2/5/2014).
AGUNG PAMBUDHY/DETIKCOM.
TAP/KLIK UNTUK BERKOMENTAR

MAJALAH DETIK 19 - 25 JANUARI 2015
FOKUS
KEPUASAN publik terhadap pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus
menurun. Tak dibatalkannya Komisaris Jenderal Budi
Gunawan, yang berstatus tersangka korupsi, sebagai
calon Kapolri dan dugaan kriminalisasi pemimpin KPK
menjadi alasan utama.
Menurunnya kepuasan itu justru terjadi di lumbung
suara pendukung Jokowi. Berikut ini hasil jajak
pendapat Lingkaran Survei Indonesia terhadap 1.200
responden di 33 provinsi yang diadakan pada 26-27
Januari 2015 soal kepuasan terhadap 100 hari peme-
rintahan Jokowi.
SURAM
JOKOWI
KARENA
BUDI
KEPUASAN PUBLIK
Penurunan kepercayaan paling banyak di
basis pendukung Jokowi-JK:
22 Juli 2014: 53,15%
Agustus 2014: 71,73%
Januari 2015 (100 hari): 42,29%
Lokasi tinggal:
PEDESAAN
Jenis kelamin:
PEREMPUAN
Status sosial dan
ekonomi: KELAS BAWAH
Penyebab:
- Sempat naiknya
harga BBM bersubsidi
- Melonjaknya harga
akibat kenaikan
harga BBM bersubsidi
Penyebab:
- Program jaminan sosial kartu
sehat dan kartu pintar
“Mendukung pilkada
langsung.”
Presiden Jokowi soal kisruh
Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah

“Akan saya tenggelamkan.”
Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti soal kapal
asing pencuri ikan

“Tidak ada itu istilah
pembersihan orang-orang
SBY.”
Jokowi menanggapi isu
perseteruan Megawati
Soekarnoputri dengan SBY soal
penggantian Kapolri. Pernyataan
ini muncul di akun Facebook.
Belakangan, Istana menyatakan
akun itu tidak resmi.
TIDAK PUAS:
PUAS:
Penyebab:
- Pencalonan
tersangka jadi
Kapolri
- Kriminalisasi KPK
HUKUM
SOSIAL KEAMANAN
53,11%
53,86% 57,40%
52,71% 49,72%
EKONOMI
Penyebab:
- Konflik koalisi
Jokowi versus koalisi
Prabowo
- Tidak suka menteri
pilihan Jokowi-JK
- Konflik
berkepanjangan Polri
versus KPK
POLITIK:
Penyebab:
- Tak ada gangguan keamanan
berarti
puas puas
tidak puas tidak puas tidak puas
“Rakyat tidak jelas.”
Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan
Tedjo Edhy Purdijatno
menyitir dukungan terhadap
KPK

“Bukan urusan saya.”
Presiden Jokowi
menanggapi adanya korban
demonstrasi penolakan
kenaikan harga BBM
bersubsidi di Makassar
“Menunda, bukan
membatalkan.”
Presiden Jokowi soal
penundaan pelantikan
Komjen Budi Gunawan
menjadi Kapolri
TIDAK DISUKAI
PUBLIK
DISUKAI
PUBLIK
OKTA WIGUNA | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO
SUMBER: QUICK POLL LINGKARAN SURVEI INDONESIA (METODE MULTISTAGE RANDOM SAMPLING DENGAN MARGIN OF ERROR +/- 2,9%)

FOKUSFOKUS
DI TENGAH SANDERA PARTAI
PENGUSUNG AGAR CALON KAPOLRI
BERMASALAH KOMJEN BUDI
GUNAWAN DILANTIK, PRESIDEN
JOKO WIDODO BERTEMU DENGAN
POROS KOALISI MERAH PUTIH
PIMPINAN PRABOWO SUBIANTO.
BENARKAH JOKOWI MINTA
DUKUNGAN KEPADA KMP UNTUK
MENGATASINYA?
DRAMA&KODE

FOKUS
P
ERTEMUAN kurang-lebih empat
jam di Bakrie Tower, Kuningan,
Jakarta Selatan, itu diawali dengan
obrolan lepas. Ketua Umum Partai
Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto
banyak melontarkan kelakar. Sejumlah tokoh
Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi pengusung
Prabowo-Hatta Rajasa saat pilpres, yang hadir
pun tidak kuasa menahan tawa.
Hadir tuan rumah, Ketua Umum Partai Gol-
kar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal
Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan Suryadharma Ali, dan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. Hatta,
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, datang
terlambat karena terjebak macet. Semua diser-
tai pengurus teras partai masing-masing.
Begitu Hatta nimbrung, obrolan pada Kamis,
29 Januari 2015, malam itu mulai serius. Mereka
membahas ancang-ancang pemilihan kepala
daerahserentaksetelahdiketoknyaPerpuPilka-
da Langsung di DPR menjadi undang-undang.
Juga soal Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan, yang sebentar
lagi digodok DPR.
Kondisi ke depan akan sulit. Harga minyak
yangterusturunakanmenyebabkanpendapat-
an negara turun drastis. KMP memperkirakan
harga minyak akan turun sampai ke level US$
20 per barel. “Kita bisa kehilangan pendapatan
Presiden Joko Widodo dan
Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto setelah
menggelar pertemuan di Istana
Bogor, Jawa Barat, Kamis
(29/1).
RUSMAN JHONY/DETIKCOM

FOKUS
sekitar US$ 20 miliar,” ujar Ketua Dewan Pim-
pinan Pusat PAN Tjatur Sapto Edy, yang ikut
dalam pertemuan itu, kepada majalah detik.
Seolah tiba pada intinya, para petinggi KMP
lalu menyimak cerita Prabowo tentang per-
temuan empat matanya dengan Presiden RI
Joko Widodo pada Kamis siang hari di Istana
Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu merupakan
yang kedua kalinya pascapilpres 2014, yang
mendudukkan keduanya sebagai rival.
Jokowi dan Prabowo pernah bertemu di
rumah ayah Prabowo, Prof Sumitro Djojoha-
dikusumo, di Jalan Kertanegara, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, pada 17 Oktober 2014.
Saat itu situasi genting. Muncul isu Prabowo
dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP
bakal memboikot pelantikan Jokowi sebagai
presiden. Prabowo sendiri akhirnya datang ke
pelantikan.
Kali ini, pertemuan juga dilakukan dalam
situasi yang tak biasa. Jokowi tengah mengha-
dapi tekanan berat dari partai pengusungnya,
Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dalam urusan
calon Kepala Kepolisian RI. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan cs berkeras Komjen Budi
Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka
oleh KPK, dilantik menjadi kapolri.
Selama sepekan lalu, mencuat juga isu bah-
wa PDI Perjuangan mengultimatum Jokowi
agar secepatnya melantik Budi Gunawan. Budi
Gunawan harus dilantik selambat-lambatnya
Kamis, 30 Januari 2015. Jika tidak, PDI Perjuang-
an dan partai-partai pendukung lainnya bersi-
ap menarik dukungan terhadap pemerintahan
Jokowi-Jusuf Kalla.
Pusing oleh desakan dari PDI Perjuang-
an cs itu, sejak Minggu, 25 Januari, Jokowi
mengumpulkan tokoh-tokoh untuk menggali
fakta proses hukum Budi Gunawan dan Wakil
Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang balas
ditangkap oleh Polri. Beberapa pihak pun ber-
usaha bertemu dengannya, antara lain mantan
presiden B.J. Habibie dan Prabowo.
Namun, menurut Prabowo, Jokowi-lah yang
pertama kali menghubunginya. Jokowi ingin
menunaikan janjinya berkunjung ke kediam-
annyadiHambalang,Sentul.Karenamerasahal
itu tidak etis, Prabowo mengusulkan di Istana
Bogor saja. “Kita dalam posisi diundang,” kata
Wakil Ketua Umum Gerindra Edhi Prabowo.
Ketua DPP PAN Tjatur
Sapto Edy
ARI SAPUTRA/DETIKCOM
FOKUSFOKUS

FOKUS
Dalam jumpa pers dengan Jokowi di Istana
Bogor, Prabowo mengatakan, ia membicara-
kan dua hal dengan Jokowi. Pertama, tentang
undangan untuk menghadiri acara Federasi
Pencak Silat Indonesia, di mana ia terpilih kem-
bali menjadi presidennya. Jokowi pun diberi
gelar kehormatan sebagai Pendekar Utama
oleh mantan Danjen Kopassus itu.
Kedua, tentang pencalonan Budi Guna
wan. Kata Prabowo, KPK dan Polri adalah dua
lembaga penegak hukum yang keberadaannya
sama-sama penting. Urusan pelantikan Budi
Gunawan sepenuhnya tugas dan hak Jokowi.
Namun ia berharap keputusan Jokowi diambil
dengan melihat kepentingan rakyat banyak.
“Kita akan hormati apa pun keputusan Presi-
den,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Tjatur mengatakan rapat
KMP selanjutnya membahas risiko-risiko yang
akan terjadi menjelang penentuan nasib calon
Kapolri. Namun KMP tak bisa memberikan
usul apa pun kepada Jokowi. KMP baru akan
bersikap setelah Jokowi memutuskan apakah
tetap melantik Budi Gunawan atau tidak. “Ya,
enggak usah usul. Kan bukan kita yang meng-
usung,” katanya.
Menurut dia, presidium KMP juga tidak
sedikit pun membahas peluang perubahan
dukungan politik. Atau kemungkinan Jokowi
meninggalkan KIH dan berpaling ke KMP. KMP
tetap dalam posisi mendukung kebijakan pe-
merintah yang prorakyat, tapi akan mengkritik
jika kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat.
“Enggak sejauh itu,” katanya.
Berbagai macam spekulasi pascapertemuan
FOKUS
Presiden Joko Widodo
menerima presiden ketiga
B.J. Habibie di Istana
Merdeka, Jakarta, Kamis
(29/1).
PRASETYO UTOMO/ANTARA
FOKUSFOKUS

FOKUS
Prabowo-Jokowi tersebut tidak bisa dihindari.
Jokowi sedang berusaha mendapatkan teman
di pemerintahan yang bisa dipegang komit-
mennya secara teguh. Selain itu, ia mencoba
menggalang dukungan ke kubu lawan demi
menaikkan posisi tawar terhadap partai peng-
usungnya.
“Inilah gaya Jokowi yang penuh drama dan
kode,” kata pengamat politik Universitas Para-
madina, Hendri Budi.
Setelah bertemu dengan Prabowo, Jokowi ti-
dak banyak berbicara. Namun sepanjang turun
dari tangga Istana Negara hingga mengantar
Prabowo sampai mobil, raut wajah mantan
Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu cerah dan
dipenuhi senyuman. Beban beratnya seolah
terlupa. Wajah yang sama juga ditunjukkan
setelah bertemu dengan B.J. Habibie.
“Saya yakin he must be better dari eyangnya,
dari pakdenya,” kata Habibie.
Namun, malam harinya, Jokowi langsung
“dipanggil” Ketua Umum PDI Perjuangan Me-
gawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut ter-
kesan dirahasiakan dari publik. Para tokoh KIH
minus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Surya Paloh juga melakukan konsolidasi kem-
Massa yang tergabung dalam
Aliansi Mahasiswa Indonesia
menggelar aksi teatrikal
terkait polemik KPK-Polri
di depan Istana Merdeka,
Jakarta, Jumat (30/1).
YUDHI MAHATMA/ANTARA
FOKUS

FOKUS
bali pada Jumat, 31 Januari di kediaman Mega,
Kebagusan, Jakarta Selatan.
Sama dengan KMP, Sekjen Partai NasDem
Rio Patrice Capella mengatakan pertemuan
itu membahas APBN Perubahan. Megawati,
katanya, tidak secara khusus membahas ma-
salah Budi Gunawan serta politik yang terus
bergerak. “Soal Budi Gunawan sudah menjadi
pandangan politik semua orang, menyerahkan
kepada Presiden,” ujarnya kepada majalah
detik.
PDI Perjuangan terbelah menyikapi dampak
pertemuan Jokowi dengan Prabowo itu. Ketua
DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto
mengatakan dukungan kepada Jokowi bukan
hal yang mutlak. Perubahan atau pencabutan
dukungan bisa saja dilakukan, tapi harus mela-
lui rakernas atau kongres. PDI Perjuangan akan
menggelar kongres pada Maret mendatang.
Sementara itu, politikus banteng moncong
putih, Eva Kusuma Sundari, menyebutkan,
sebagai presiden, Jokowi boleh berkonsultasi
dengan siapa pun, termasuk dengan Prabowo.
Kalau Jokowi pada akhirnya tidak melantik
Budi Gunawan, PDI Perjuangan juga tetap ha-
rus memberikan dukungan. “PDIP kan parpol
pengusung dan pendukung. Apa pun keputus-
an Presiden, ya (partai) wajib mendukung,”
katanya.
Pihak Istana Negara juga membantah Jokowi
sedang menjajaki kemungkinan pindah haluan
koalisi. Jokowi sengaja menjaring pendapat dari
siapa pun, termasuk dari rival politik. Situasi
politik saat ini mengharuskan itu. “Presiden se-
lama ini sudah jelas mendapat dukungan dari
KIH, mulai pilpres hingga pemerintahan berja-
lan,” ucap Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Menurut dia, hubungan Jokowi dengan PDI
Perjuangan, khususnya dengan Megawati, juga
baik-baik saja. “Presiden sudah ketemu Ibu be-
berapa kali. Mas Pram (Pramono Anung) juga
bertemu, menteri-menteri asal PDIP. Pak Laoly
(Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly)
itu andalan Pak Presiden untuk memberikan
saran, termasuk yang diminta Presiden untuk
membuat kajian khusus,” ucap Andi. ■
ISFARI HIKMAT, BAHTIAR RIFAI, MONIQUE SHINTAMI, IBAD DUROHMAN |
IRWAN NUGROHO
Sekretaris Kabinet Andi
Widjajanto
ANDIKA WAHYU/ANTARA

FOKUSFOKUS
BOIKOT
DEMI
LINDUNGI
BUDI
SAKSI BG BERKILAH MACAM-MACAM,
DARI DIARE SAMPAI KEABSAHAN
SURAT PANGGILAN. PENYIDIKAN KPK
TERHADAP BUDI DIJEGAL DENGAN
BERBAGAI CARA.

FOKUS
S
USANINGTYAS Nefo Handayani
Kertopati enggan menyentuh tele-
pon selulernya yang terus-menerus
berdering. Layar ponsel tidak me-
nunjukkan nama, hanya sederet nomor. Ia tidak
mau berbicara dengan orang tidak dikenal.
Biasanya mantan anggota Komisi I DPR dari
Fraksi Partai Hanura ini ramah melayani pem-
bicaraanmelaluitelepon.Iaseringmemberikan
komentar mengenai isu militer dan intelijen.
Tapi kini panggilan telepon tak dia respons.
“Sementara saya enggak terima telepon
yang anonim ya, via SMS saja,” tulisnya melalui
pesan singkat.
Nuning, panggilan akrab Susaningtyas, baru
saja melewatkan panggilan pemeriksaan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi. Ia dipanggil seba-
gai saksi dalam kasus yang menjerat Komisaris
Jenderal Budi Gunawan pada Kamis, 29 Januari
2015.
Ia mengaku tidak punya pikiran macam-
macam atas panggilan ini. Toh, hubungannya
dengan Budi sekadar saudara sepupu. Namun,
katanya, diare yang menyerang membuatnya
malas melenggangkan kaki ke gedung KPK di
Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. “Insya
Allah akan penuhi panggilan berikutnya bila
situasi saya mendukung,” katanya.
Nuning merupakan salah satu dari daftar 15
saksi untuk Budi. Langkah Nuning diikuti oleh
13 saksi lain, delapan di antaranya merupakan
polisi aktif. Mereka memilih menghindari ge-
dung KPK.
Saksi polisi aktif tersebut adalah Brigjen Budi
Hartono Untung, Brigjen Triyono, Irjen Anda-
yono, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan,
Brigjen Herry Prastowo, Kombes Ibnu Isticha,
Iie Tiara, dan Kompol Sumardji.
Sisanya pensiunan dan warga sipil. Mereka
adalah Brigjen (Purnawirawan) Heru Purwanto,
Liliek Hartati, Muhammad Herviano Widyata-
ma, Sintawati Soedarno Hendroto, dan Tossin
Hidayat.
Heru tidak datang ke pemeriksaan karena
sakit. Ia menyerahkan surat keterangan sakit
melalui pengacaranya. Satu-satunya saksi yang
memenuhipanggilanadalahIrjen(Purnawiraw-
an) Syahtria Sitepu, mantan Widyaiswara Seko-
lah Pimpinan Lembaga Pendidikan Kepolisian.
Aksi mangkir saksi ini membuat KPK ke-
Susaningtyas Nefo Handayani
Kertopati
DOK. PARTAI HANURA

FOKUS
repotan menindaklanjuti kasus dugaan suap
dan rekening gendut Budi Gunawan. Sumber
majalah detik di KPK menyebutkan beberapa
saksi tersebut memiliki peran kunci dalam
pengembangan dugaan kasus suap. Namun ia
enggan memerinci nama tersebut.
“Sebagian saksi ini merupakan pemberi,
takutnya kalau namanya bocor. Bisa bubar
semua,” ujar sumber tersebut.
KPK tengah mendalami dua kasus untuk
menjerat Budi, yakni kasus dugaan suap sema-
sa ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier
Deputi Sumber Daya Manusia Polri pada 2003-
2006 dan kasus rekening gendut. Pintu masuk
KPK adalah kasus pertama.
Kekhawatiran sumber tersebut terbukti.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menye-
butkan penyidiknya mengendus ada telegram
rahasia yang sengaja diedarkan untuk berkelit
dari pemeriksaan saksi kasus Budi. Telegram
ini diedarkan di kalangan internal kepolisian.
“Kami sedang mengklarifikasi, katanya ada
telegram rahasia yang mengatakan Wakapolri
(Komjen Badrodin Haiti) setuju untuk dipang-
Irjen (Purnawirawan) Syahtria
Sitepu (kedua kiri) memenuhi
panggilan KPK sebagai saksi,
(29/1/2015).
RACHMAN HARYANTO/DETIKCOM

FOKUS
gil. Lalu ada telegram rahasia lain yang menya-
takan tidak perlu datang,” ucap Bambang.
Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri In-
spektur Jenderal Ronny F. Sompie membantah
soal telegram rahasia yang menyarankan agar
perwira Polri tidak menghadiri pemeriksaan
KPK. “Tidak pernah ada soal itu,” katanya.
Aksi boikot proses hukum ini sebenarnya
sudah diantisipasi KPK. Pimpinan KPK sengaja
melayangkan tembusan surat panggilan saksi
kepada Presiden Joko Widodo. Namun upaya
ini tidak ampuh karena surat tembusan itu tak
mampu memaksa para saksi untuk hadir.
Upaya menjegal langkah penyidikan KPK
bukan hanya itu. Budi Gunawan, yang rencana-
nya diperiksa pada Jumat, 30 Januari 2015, pun
tidak memberikan tanggapan pantas. Kepala
Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Prihar-
sa menyebutkan Divisi Hukum Mabes Polri
justru mengirimkan Kombes Agung Makbul,
yang menyebutkan Budi tidak bisa memenuhi
panggilan KPK.
“Ada pihak dari Divisi Hukum Mabes Polri
yang hadir dan bertemu dengan penyidik KPK,
menyampaikan bahwa BG tidak hadir dalam
pemeriksaan hari ini sebagai tersangka, deng-
an alasan menunggu proses praperadilan,”
ucapnya.
KPK menganggap tanggapan itu tidak laik.
Agung datang tanpa surat kuasa sebagai peng-
acara, dan praperadilan tidak dapat dijadikan
alasan menolak pemeriksaan. Agung hanya
menyerahkan surat perintah tugas dari Kepala
Divisi Hukum Mabes Polri.
Pengacara Budi, Razman Arif Nasution,
mengaku tidak tahu-menahu dengan dua alas-
an yang disebutkan Agung tersebut. Menurut
dia, pengacara pribadi tidak pernah berkoordi-
nasi dengan Divisi Hukum Mabes Polri. Hanya,
Razman memastikan kliennya tidak pernah
menerima surat panggilan dari KPK, sehingga
tidak hadir.
“Jadi, secara substantif, yang mau saya tagih
itu adalah surat penetapan tersangkanya. Yang
kedua, panggilannya mana, mana yang resmi.
Jangan ngumpet-ngumpet!” dia menegaskan.
Namun alasan Razman ini dibantah KPK.
Priharsa memberikan data pengiriman surat
panggilan dan tanda terima surat tersebut. KPK
sengaja mengirimkan surat panggilan keempat
FOKUS
Lalu ada telegram
rahasia lain yang
menyatakan tidak
perlu datang.
~ Bambang Widjojanto ~
RACHMANHARYANTO/DETIKCOM

FOKUS
tempat, yakni rumah dinas Lembaga Pendidik-
an Polri (Lemdikpol), kantor Lemdikpol, Mabes
Polri, dan rumah pribadi Budi di Duren Tiga,
Jakarta.
Surat panggilan ke rumah dinas diterima oleh
Saprianto, di Mabes Polri diterima oleh Dwi
Utomo, rumah pribadi diterima Haryanto, dan
kantor Lemdikpol diterima oleh Suhardianto.
Proses kasus Budi berjalan lamban. KPK
menghadapi boikot pemeriksaan oleh tersang-
ka dan saksi. Langkah KPK kian berat akibat
polemik dengan Polri.
Pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto, Badan Reserse Kriminal Ma-
bes Polri mendata aduan terhadap tiga pimpin-
an KPK, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu
Praja, dan Zulkarnain. Abraham dilaporkan oleh
LSM KPK Watch atas dugaan penyalahgunaan
wewenang pada saat pilpres 2014.
Adnan dilaporkan atas dugaan perampas-
an perusahaan dan kepemilikan saham ilegal.
Sedangkan Zulkarnain dilaporkan terkait kasus
Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyara-
kat pada 2008 saat menjabat Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.
Bambang Widjojanto juga melaporkan pe-
Pengacara Budi Gunawan,
Razman Arif Nasution, di
Bareskrim.
AGUNG PAMBUDI/DETIKCOM

FOKUS
nangkapannya ke Komnas HAM. Ia curiga ka-
sus yang menjeratnya bagian dari kriminalisasi
untuk menghambat penanganan kasus Budi.
Hak dasarnya ikut dilanggar dalam penangkap-
an itu.
Komnas HAM memeriksa Kabareskrim
Irjen Budi Waseso pada Jumat, 30 Januari
2015 lalu. Mereka mempertanyakan prosedur
penangkapan hingga penanganan kasus saksi
palsu yang menjerat Bambang. Polisi meneri-
ma laporan pada 19 Januari 2015, empat hari
kemudian Bambang sudah ditangkap.
"Saya yakin seyakin-yakinnya yang saya
lakukan dasarnya adalah UU karena, terus
terang, saya kan 8 tahun di Propam. Saya eng-
gak mungkin melanggar aturan itu," jelas Budi
setelah pemeriksaan.
Apa pun kilah Waseso dalam kasus Bam-
bang, KPK kerepotan menghadapi manuver
kepolisian. Boikot saksi dan tersangka serta
kriminalisasi pimpinan KPK membuat pena-
nganan kasus Budi nyaris tak bergerak. n IBAD
DUROHMAN | ARYO BHAWONO
Calon Kapolri Komjen Budi
Gunawan di DPR.

INSPIRING PEOPLE
INSPIRING PEOPLE
IBU JANDA-JANDA
PERKASA“BAGAIMANA MUNGKIN IBU BISA JADI
KOORDINATOR NASIONAL PROGRAM
INI KALAU MENGURUS SUAMI SENDIRI
SAJA IBU TIDAK BECUS.”
HASANALHABSY/DETIKCOM

INSPIRING PEOPLE
Tap untuk melihat
Video
S
EANDAINYA hidup punya warna,
warna hidup Theresia Tuto Pati ada-
lah hitam kelam. Hidupnya adalah hi-
dup yang jahanam. Tapi Theresia, 40
tahun, tak hendak mengumpat jalan hidupnya.
Ketika Theresia masih belasan tahun, hampir
setiap malam dia berjuang menyelamatkan diri
dari ancaman orang terdekatnya sendiri: sang
ayah kandung. Entah pikiran kotor apa yang
melintas di otaknya, ayahnya, yang bekerja
sebagai tenaga keamanan di sebuah gedung
di Jakarta, terus berusaha menjadikan anaknya
sendiri sebagai obyek pelampiasan nafsu.
Ayahnya tak berumur panjang. Setelah tak
adaayahnya,Theresiamenjaditulangpunggung
keluarga bagi adik-adiknya. Theresia, yang baru
duduk di bangku SMA, harus bekerja siang-
malam supaya dia dan tujuh adiknya bisa hidup
di Jakarta. Tapi awan gelap tak mau pergi jauh
dari hidup Theresia. Dia hamil di luar kehendak-
nya. Pelaku pemerkosaan itu adalah pamannya
sendiri.
Pamannya yang telah beristri menyuruh
Theresia menggugurkan kandungannya tapi
dia tolak. Untuk menutupi kehamilan Theresia,
ibunya mengungsikan Theresia ke rumah sau-
dara. “Dalam keadaan hamil tua, aku menem-
puh perjalanan dari Jakarta ke Flores,” Theresia
menuliskan kisahnya untuk Perempuan Kepala
Keluarga (Pekka).
Pamannya tak mau bertanggung jawab. Dia
terpaksa berjuang mencari nafkah sendiri.
Theresia bekerja di kelurahan sebagai tukang
ketik. Pada 2002, Theresia bergabung dengan
Pekka, lembaga nonpemerintah yang berusaha
memberdayakan perempuan-perempuan kepa-
INSPIRING PEOPLE

INSPIRING PEOPLE
la rumah tangga tanpa suami.
Bergabung dengan Pekka membuat Theresia
makin percaya diri. Wawasan dan pengetahu-
annya semakin luas. Sejak 2007, Theresia diper-
caya warga Lewotanah, Flores, sebagai kepala
desa. “Pekka telah mengubah pandanganku
tentang perempuan dan tentang kehidupan.
Saya bisa menghadapi masa-masa berat meski
tanpa suami,” ujar Theresia.
Nasib Siti Hasanah, 46 tahun, tak banyak
bedadenganTheresia.Walaupuntaklagimuda,
suaminya doyan berselingkuh. Biduk rumah
tangga yang sudah mereka pelihara selama 26
tahun akhirnya karam. Perempuan kelahiran
Cianjur, Jawa Barat, itu memilih bercerai. Lewat
seorang teman, Siti Hasanah bergabung deng-
an Pekka.
“Pekka memberikan semangat baru untuk
tetap mengarungi kehidupan meskipun tanpa
suami,” ujarnya. Kini Siti Hasanah menjadi ke-
pala sekolah PAUD Harapan Bunda.
●●●
Lima belas tahun lalu, hidup Nani Zulminarni
Hidjazi Arsyad, 52 tahun, berada pada titik ter-
endah. Rumah tangganya kandas. Padahal dia
dan suaminya telah memiliki tiga putra. Na-
mun hal itu tak menghalangi suaminya untuk
menikahi perempuan lain.
“Saat bercerai, saya mengalami kesulitan....
Ada kemarahan dan kebencian,” Nani menutur-
kan pengalaman pahitnya. Nani sulit percaya,
HASAN ALHABSY/DETIKCOM

INSPIRING PEOPLE
setelah melewati jatuh-bangun membangun
rumah tangga belasan tahun, pernikahannya
akhirnya berujung pada perceraian gara-gara
ada perempuan lain di antara dia dan suami.
Pada saat-saat sulit itu, sahabatnya, Kamala
Chandrakirana, Sekretaris Jenderal Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempu-
an (Komnas Perempuan) menawarinya satu
proyek, yakni mengorganisasi dan member-
dayakan para janda di daerah konflik, seperti
Aceh. Kamala percaya Nani mampu menjadi
koordinator nasional proyek janda itu karena
dia pernah menjadi Direktur Pusat Pengem-
bangan Sumber Daya Wanita.
Bertemu dengan para janda, seperti halnya
dia, membuat Nani seperti mengobati luka
hatinya sendiri. “Karena saya juga seorang
janda, saya bisa membayangkan dan mera-
sakan betapa berat hidup yang harus mereka
lalui,” katanya. Beban menjadi janda memang
berlipat-lipat. Bukan hanya harus bekerja keras
mencari nafkah dan menjadi kepala rumah
tangga, mereka juga harus melawan stempel
buruk masyarakat yang telanjur melekat pada
para janda.
Suatu hari pada 2001 di salah satu desa di
Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh, Nani memimpin
pertemuan antara para janda dan aparat desa.
Sejenak setelah Nani memperkenalkan diri,
keuchik desa itu langsung memotong. “Ibu
seorang janda cerai? Jadi bagaimana mungkin
Ibu bisa jadi koordinator nasional program ini
kalau mengurus suami sendiri saja Ibu tidak
becus. Buktinya Ibu dicerai oleh suami,” kata
sang keuchik alias kepala desa.
Kepala Nani sebenarnya langsung mendidih,
tapi dia masih bisa menahan diri. “Saat itu hati
saya sebenarnya marah. Saya hendak mena-
ngis, tapi saya tahan,” kata Nani. Dia tahu yang
dihadapi dan dirasakan para ibu janda tak lebih
sama dengan dirinya. Namun ia berusaha tegar
dan menunjukkan bagaimana seharusnya ber-
sikap di tengah anggapan negatif masyarakat
tentang janda. “Ibu-ibu janda itu sama seperti
saya. Terlihat marah tapi tak berdaya. Dan ke-
caman pak keuchik menjadi kesempatan bagi
saya untuk menguatkan mereka,” ujarnya.
Kepada para janda itu, Nani menekankan
bahwa menjadi janda bukanlah aib, dus tak
perlu malu menjadi janda. Dia mengajak me-
Dalamkeadaanhamil
tua,akumenempuh
perjalanandari
JakartakeFlores.

INSPIRING PEOPLE
reka bersama-sama melawan anggapan buruk
terhadap para janda. Mereka harus membukti-
kannya dengan kerja dan karya. Faktanya, para
janda itu merupakan perempuan-perempuan
perkasa. Mereka menjadi kepala rumah tangga
sekaligus pencari nafkah.
Kini, ada sekitar 30 ribu janda yang ber-
himpun di Pekka. Mereka pembantu rumah
tangga, mereka guru, mereka kepala desa,
dan sebagainya. Selain membentuk koperasi
simpan-pinjam, Nani mengajari mereka mena-
bung. Awalnya, ajakan sederhana ini pun sulit
terlaksana, bahkan hanya untuk menabung Rp
1.000 per pekan. Lantaran menabung uang su-
lit, Nani dan teman-temannya mengajak para
janda memulai dengan menabung beras.
Di Pekka, para janda itu juga belajar hukum,
juga politik. Mereka berlatih berbicara di depan
INSPIRING PEOPLE

INSPIRING PEOPLE
orang banyak, sehingga menumbuhkan rasa
percaya diri. Sebab, biasanya para janda ini pu-
nya masalah kepercayaan diri. “Bahkan untuk
mengangkat wajah saat bicara saja mereka
sungkan,” kata Nani. Kini sebagian janda itu
menjadi pemimpin di lingkungannya masing-
masing, bahkan ada pula yang maju sebagai
calon anggota legislatif. ■ KUSTIAH

INSPIRING PEOPLE
BIODATAINSPIRING PEOPLE
MAJALAH DETIK 19 - 25 JANUARI 2015
NAMA
ZULMINARNI HIDJAZI ARSYAD
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
Ketapang, Kalimantan Barat,
10 September 1962
SEKOLAH
● Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan, Institut Pertanian
Bogor, 1985
● Master Ilmu Sosial di Univer-
sitas Negeri North Carolina,
Raleigh, Amerika Serikat, 1993
PENGHARGAAN
● Perempuan Inspiratif Nova 2014,
Desember 2014
● Global Fairness Award, November
2014
● Lencana Bakti Kesra Utama,
Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, Oktober 2014
● Lotus Leaderships Award, Juni
2014
● SEACHANGE Fellowships, Sep-
tember 2013
● Saparinah Sadli Award, Agustus
2010
● Ashoka Fellowships, Oktober
2007-September 2010
HASANALHABSY/DETIKCOM

RUMAHRUMAH
JANGAN KIRA SEMUA MATERIAL DI RUMAH
INI MAHAL DAN PILIHAN. BANYAK BARANG
BEKAS DARI GARAGE SALE. BAHKAN
“SAMPAH” PUN DISULAP JADI BARANG
CANTIK DAN BERMANFAAT.
FOTO-FOTO:HASAN/DETIKCOM
RUMAH
IMPIAN
ISTRI
AGUS SANTOSO

RUMAH
T
AK sulit menemukan rumah Wakil
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Agus Santoso.
Letaknya tepat di depan pintu keluar
Apartemen The Lavande, Tebet, Jakarta Sela
tan.
Penanda lainnya adalah tanaman bunga
trompet yang merambat di bilahan pagar
kayu sepanjang 20 meter. Dari luar, rumah
Agus memang tampak sedikit berbeda.
Lahan halaman rumah luas. Melebar. Cukup
untuk parkir empat mobil. Rumah lain di seki
tarnya kebanyakan hanya menyisakan halam
an sempit. Bahkan tak punya car port.
Saya disambut lubang pintu berbingkai ku
sen yang, menurut saya, sedikit aneh. Aneh
karena bingkai kayu tua itu seperti ukiran,
tapi ternyata bukan, melainkan karena gigitan
rayap.
RUMAH

RUMAH
Bingkai menyerupai gapura ini menjadi pin
tu masuk utama ke rumah Agus. Tapi jangan
harap, begitu memasuki pintu ini, Anda sudah
berada di dalam rumah, ya.
“Gapura” ini hanyalah semacam pintu untuk
menuju pintu berikutnya. Selanjutnya, para
tamu akan mendapati dua pintu di sebelah
kanan dan kiri.
Di sebelah kanan pintu berukir bergaya Ma
dura, sementara pintu kayu berpelitur cokelat
di sebelah kiri bergaya minimalis. Di antara
pintu itu terdapat meja dengan dua kursi.
Sebuah lukisan gipsum bergambar tiga
burung hinggap di ranting menghiasi dinding.
“Itu lukisan gambaran istri, anak, dan saya,”
ujar Agus membuka obrolan dengan majalah
detik.
Agus lantas mempersilakan ma
jalah detik melewati pintu sebelah
kiri. Rupanya pintu sebelah kanan
merupakan akses menuju garasi
mobil.

RUMAHRUMAH
Begitu pintu minimalis terbuka, pandang
an saya langsung tertuju pada jendela besar
yang terbuka lebar. Dari situ, saya bisa melihat
kolam renang dan taman hijau. Menyejukkan.
Sedangkan di balik pintu tempat saya lewat
tadi, hanya terdapat ruangan berukuran 3 x
3 meter. Terlihat dua kursi sofa dan sebuah
meja. Inilah tempat transit tamu.
Kesan berbeda muncul begitu kita duduk di
ruang utama, seluas 5 x 9 meter persegi. Pla
fon bergaya minimalis dengan lis sederhana
tapi elegan menambah kecantikan ruangan
ini.
Tak banyak dekorasi di ruangan ini. Begitu
duduk di sofa, saya langsung menikmati kein
dahan kombinasi desain plafon, jendela kayu
jati, dan penataan bingkai kaligrafi.
Nuansa hijau taman di luar rumah menam
bah suasana ruangan semakin “hidup”. Di
tambah kilau air biru muda dari kolam renang
yang berjarak 2 meter dari dinding rumah.
Saya tak pernah menyangka, rumah “me

RUMAH
nyatu dengan alam” seluas 400
meter persegi ini berada di area
padat penduduk di Jakarta.
Agus sadar tanahnya tak luas-luas amat.
Ia berusaha mengatasi kekurangan dengan
menambahkan sentuhan di sana-sini agar
rumahnya tak terkesan hanya merupakan ba
ngunan semata.
Untuk membuat rumahnya lebih hidup, ia
membuat taman. Di sepanjang dinding tem
bok luar ia tanami dengan berbagai macam
tanaman.
Ada pohon dadap merah yang rimbun,
pohon sawo kecik berbuah menggelayut, bu
nga sepatu, jambu klutuk, talas, dan beberapa
tanaman, yang membuat dinding di sisi-sisi
kolam seperti kebun mini.
Kesan menyatu dengan alam tak hanya ter
asa di luar rumah. Di sudut ruang utama, kita
akan menemukan sebuah wastafel dengan
RUMAH

RUMAH
konsep alam yang tak biasa.
Wastafel itu terbuat dari batu kali. Entah
kenapa, keberadaan wastafel di sudut ruang
an ini menciptakan kesan rumah tidak kaku.
Di sebelah kiri, ada sebuah tangga layang
penghubung antara lantai satu dan lantai dua.
Tangga ini tak berpenyangga. Ia menempel
pada dinding.
Uniknya lagi, tangga yang terbuat dari besi
hollow ini satu per satu tapakannya menggu
nakan kayu jati berpelitur. Jadi muncul kesan
modern dan nyeni.
Agus tak banyak bermain dengan gaya.
Ia hanya berupaya membuat material yang
minim tetap memberi nilai manfaat. Jadi jang
an bayangkan semua material di rumah ini
berharga mahal.
Bahkan “sampah” di tangan Agus bisa ber

RUMAH
ubah menjadi barang berharga. Seperti lem
baran kecil kayu jati di tangga, yang ternyata
merupakan kayu buangan yang tak terpakai
milik saudaranya.
Dulu, kayu itu pernah dipasang di sebuah
rumah yang dibangun adiknya, seorang ar
sitektur. Namun pemilik rumah ternyata tak
suka dan meminta kayu-kayu itu diganti.
Karena kayu tersebut tak terpakai, sang adik
menyimpannya di gudang. Dan jadilah kayu
buangan itu barang berharga di rumah Agus.
Begitu juga kursi sofa dan seperangkat me
ja-kursi makan, Agus peroleh dari garage sale.
Kursi impor ini merupakan barang bekas milik
mantan salah seorang Duta Besar Amerika
yang pulang kampung.
Meski menjadi pejabat, Agus tak gengsi
menggunakan barang bekas. Ia justru bangga
karena barang-barang yang ada di rumahnya
pernah dipilih dan disukai orang sebelum diri
nya.
Apalagi kualitas barangnya memuaskan.
RUMAH

RUMAHRUMAH
Sejak diboyong pada 2007, sofa atau furnitur
lain miliknya tak pernah diganti Agus. Ia hanya
mengganti kulit pembungkusnya jika dirasa
mulai kusam.
Begitu juga kayu bingkai wastafel. Siapa
sangka bilahan kayu jati berpelitur cokelat itu
sebelumnya merupakan kandang ayam. Agus
membeli kotak kandang ayam itu satu paket
dengan daun pintu jati tebal.
Barang-barang itu kemudian ia gunakan
sebagai tatakan bar kecil, lesung, cangkul, dan
joglo dari seorang warga di Bojonegoro, Jawa
Timur.
Lelaki kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah,
ini mengaku puas dengan rumah yang dimi
likinya kini. Maklum saja, sebelumnya Agus
menempati rumah dengan berbagai tipe.
Semuanya berukuran kecil.
Sampai saat ini, ia bahkan masih tak me
nyangka bisa mewujudkan mimpi istrinya me

RUMAH
miliki rumah dengan kolam renang
dan berukuran sedikit luas.
Dulu, di awal pernikahannya, ja
ngankan bermimpi, membayang
kan memilikinya saja ia tak berani. Bahkan
kepada istrinya ia menjawab “tak mungkin”.
“Karena saya pegawai. Mana mungkin bisa
punya rumah luas yang ada kolam renang
nya,” ujarnya mengenang.
Namun ketelatenan mengumpulkan uang
sisa ongkos perjalanan dinas dan ketajaman
“otak bisnis”-nya memutar uang dengan jual-
beli rumah membuat Agus akhirnya bisa me
wujudkan keinginan istrinya, yang merupakan
mantan atlet renang di Jawa Barat.
Pada usia 26 tahun, ia membeli rumah le
wat KPR dengan cicilan Rp 90 ribu per bulan
selama sepuluh tahun. Gajinya Rp 200 ribu.
Ia kemudian membeli rumah susun KPR lagi,
yang kemudian ia kontrakkan.
RUMAH

RUMAH
Agusmengakuberuntungtak
memiliki hobi aneh-aneh, seperti golf. Bahkan
ia berusaha menghindari bertemu dengan
teman di restoran supaya tak menghabiskan
banyak uang.
Semua uang sisa saku dinas atau peng
hargaan dari kantornya di Bank Indonesia ia
simpan dan belikan emas. Kemudian ia jual
semuanya saat nilai dolar meroket pada 1997.
Ia juga membeli premi asuransi.
Pada usia 37 tahun, Agus sudah memiliki to
tal lima rumah. Beberapa di antaranya sudah
lunas diangsur dan ada yang baru berjalan
beberapa tahun cicilannya.
Insting soal jual-beli rumah Agus memang
kuat. Istrinya, Yuli, mengaku sering tak kuat
dengan gaya suaminya yang berani ambil
risiko.
“Harus kuat sport jantung, Mbak,” ujarnya
di sela-sela perbincangan.
Sebab, saat membeli rumah, Agus biasanya
tak membayar lunas. Uang pinjaman dari bank
ia putar lagi untuk membeli beberapa rumah
yang juga ia beli bukan dengan harga utuh.

RUMAH
Satu rumah ia beli dengan harga separuh sambil menunggu
rumah lainnya terjual. Namun, dari perhitungan dan perkiraan
Agus, tak satu pun yang meleset.
Justru harga jual rumah di tangannya bisa berubah menjadi
dua kali lipat dari harga belinya. Resepnya, Agus selalu mem
beli rumah dari pemilik yang benar-benar membutuhkan uang.
Ia lalu membiarkannya beberapa tahun kemudian. Nilai ru
mah akan berlipat dan ia melepaskannya kepada pembeli yang
benar-benar membutuhkannya.
Namun mantan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini
sadar kegemarannya jual-beli rumah dan tanah tak akan bisa
berlangsung terus-menerus.
Karena itu, pada usia 40 tahun, semua tanah dan rumah ia
jual untuk membeli tanah yang sekarang ia tempati di Gadog,
Bogor, seluas 2.800.000 meter persegi.
Lahan itu sekarang dimanfaatkan sebagai kebun, ternak
kambing, dan didirikan sebuah rumah dengan kebun anggrek.
“Life begin at forty itu benar,” katanya.
Lalu,pada2005,iamembelitanahdikawasanTebetyangkini
menjadi rumah berkonsep minimalis-eklektik ini. Agus percaya
semua mimpi bisa dikejar. Syaratnya, mau hidup prihatin.
“Tak perlu korupsi. Asalkan mau pahit dulu, akan manis ke
mudian,” ujarnya. n KUSTIAH | KEN YUNITA

GAYA HIDUPGAYA HIDUP
RENGGASANCAYA/DETIKCOM
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH
BADAN TAK BISA BERGERAK. RASANYA SUDAH
BERTERIAK LUAR BIASA KERAS, TAPI SUARA
MEMBISU. ORANG BILANG KETINDIHAN.
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH
MAKHLUKHALUS?
DITINDIH

GAYA HIDUP
J
AM di tembok kamar kos Karin me-
nunjukkan pukul 22.00. Mahasiswi
salah satu universitas swasta itu me-
mutuskan mengakhiri perbincangan
telepon dengan ibunya di Padang.
Setelah mematikan lampu kamar, perem-
puan 21 tahun itu segera merebahkan diri di
kasur. Dan, tak seberapa lama, Karin sudah
terlelap ke alam mimpi.
Namun, tepat tengah malam, Karin menda-
dak terbangun. Bukan terbangun biasa. Karin
merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Otot-
ototnya kaku.
Tak cuma itu, gadis berambut panjang itu
samar-samar melihat bayangan hitam di atas
tubuhnya. Takut? Tentu saja. Dia berusaha
GAYA HIDUP

GAYA HIDUP
berteriak meminta tolong. Tapi suaranya sama sekali tak
keluar.
Bagi Karin, malam itu sungguh malam yang mencekam. Dia
belum pernah sekali pun mengalami hal serupa sebelumnya.
Setelah kejadian itu, Karin sama sekali tak berani tidur.
“Saya takut banget. Saking takutnya, saya enggak bisa
lanjut tidur lagi,” tutur Karin kepada majalah detik.
Karin lalu menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Menu-
rut ibunya, apa yang dialami Karin adalah fenomena tertindih
makhluk halus. Tentu saja Karin makin paranoid.
Fenomena ketindihan rupanya tak hanya terjadi di Indo-
nesia. Orang-orang di Cina menyebut peristiwa semacam ini
dengan gui y ashen atau makhluk halus yang menekan tubuh
seseorang.
Sedangkan di Kamboja, Laos, dan Thailand, hal itu disebut
pee um. Menurut kepercayaan saat itu, makhluk halus mena-
han tubuh orang untuk tinggal di alam mereka.
Saking banyaknya terjadi fenomena ketindihan, jurnal
Transcultural Psychiatry pernah melakukan survei pada 2014.
Sejumlah responden Mesir menyebut peristiwa itu disebab-
kan oleh jin.
Meski fenomena ini sering dihubungkan dengan makhluk
halus, dunia medis sebenarnya mengenal gangguan ini de
ngan sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur.
GAYA HIDUP

Ini adalah fenomena
yang normal karena
hampir setiap orang da-
lam hidupnya mengalami
kelumpuhan saat tidur,
termasuk orang dari negara
maju.
Para peneliti mengatakan ke-
lumpuhan tidur terjadi ketika seseorang
terbangun selama tahap tidur, yang dikenal
sebagai tidur rapid eye movement (REM)
atau tahap tidur dengan gerak mata cepat.
KondisiREMmerupakantahapankeempat
dalam tidur. Sebelumnya, ada kondisi saat
masih setengah sadar, kondisi mulai tertidur
dalam, dan kondisi tidur yang lebih dalam.
Semua orang dalam kondisi normal akan
melewati tahapan itu. Semua tahapan harus
dilalui berurutan sehingga ada koordinasi
yang bagus antara kesadaran dan gerakan
anggota tubuh.
Nah, sleep paralysis biasanya terjadi pada
seseorang yang tidur dengan kondisi tubuh
lelah, sehingga membuat otak tidak meres-
pons tidur dalam urutan yang benar.
Biasanya dari tidur setengah sadar lang-
sung menuju REM. Akibatnya, saat terba-
ngun, pikiran sudah sadar tapi tubuh masih
dalam kondisi tidur. Itulah yang membuat
tubuh terasa lumpuh.
Namunsulitdijelaskanmengapakelompok
orang tertentu yang mengalami kelumpuh-
an tidur merasakan kehadiran sosok meng-
ancam di kamar mereka atau menekan dada
mereka.
Para ahli berpendapat, kondisi setengah
sadar saat mengalami sleep paralysis sering
menimbulkan bayangan atau halusinasi
makhluk halus yang menyeramkan.
Halusinasi juga dapat menjadi cara otak
membersihkan kebingungan, yakni ketika
ada gangguan di daerah otak yang meme-
gang peta saraf tubuh atau diri.
Hal tersebut diungkap oleh artikel dalam
jurnal Medical Hypotheses yang ditulis oleh
Jalal dan Vilayanur Ramachandran dari Uni-
versitas California, San Diego.
“Mungkin di bagian tertentu otak, ada citra

yang secara genetik tertanam pada tubuh,
seperti pola,” kata Jalal dikutip dari laman Live
Science.
Penelitian tersebut menyebutkan wilayah
tersebut barangkali merupakan wilayah lobus
parietalis, yang terletak di bagian tengah otak.
Selama kelumpuhan tidur, lobus parietalis
memantau neuron di otak yang memerin-
tahkannya bergerak. Namun dia tak mampu
mendeteksi gerakan, sehingga menyebab-
kan kelumpuhan sementara. n
MELISA MAILOA | KEN YUNITA
CARAMENGATASI
02
JANGAN PANIK
Semua yang mengalami sleep paralysis pasti panik.
Namun cobalah menarik napas panjang. Ini akan men-
ciptakan rasa tenang.
01
GERAKKAN JEMPOL
Meski tubuh seakan “mati”, jempol masih bisa digerak-
kan. Jadi fokuslah menggerakkan jempol kaki.
03
HINDARI TELENTANG
Sebisa mungkin hindari posisi tidur telentang karena
kebanyakan korban sleep paralysis tidur dalam posisi ini.

WISATAWISATA
WISATA
FOTO-FOTO:THINKSTOCK
ISTANA
DI KOTA TERLARANG
KE BEIJING, JANGAN
LUPA MAMPIR
FORBIDDEN CITY.
LIHAT KEMEGAHAN
ISTANA PARA
KAISAR CINA.
WISATA
FOTO-FOTO:THINKSTOCK
ISTANA
DI KOTA TERLARANG
KE BEIJING, JANGAN
LUPA MAMPIR
FORBIDDEN CITY.
LIHAT KEMEGAHAN
ISTANA PARA
KAISAR CINA.

WISATAWISATA
B
EIJING sedang musim gugur. Suhu
ibu kota Cina itu berkisar 10 hingga
22 derajat Celsius. Konon, musim ini
menjadi favorit para traveler untuk
menjelajahi Beijing.
Buat saya, suhu itu masih terlalu dingin. Se-
belum terbang ke Beijing, saya menduga suhu
Beijing tak akan jauh-jauh dari Puncak, Bogor,
Jawa Barat. Tapi saya salah.
Padahal saya tidak membawa satu pun
perlengkapan untuk menghalau hawa dingin.
Saya malah membawa baju yang cenderung
tipis. Ya, saya salah kostum.
Tapi, karena kadung di Beijing, tak mungkin
saya cuma berdiam diri di kamar hotel. Deng-
an harap-harap cemas, saya pun mengiyakan
ajakan teman-teman untuk jalan-jalan.
Saya memilih baju terhangat yang saya
miliki. Dress, legging, dan cardigan. Lumayan.
Tapi sial. Ternyata tak satu pun kaus kaki yang
saya bawa. Akhirnya saya hanya memakai flat
shoes minus kaus kaki.
Di dalam hotel, rasanya baju dan sepatu
saya sudah cukup menghangatkan badan.

Majalah Detik

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Majalah Detik

Similar to Majalah Detik (6)

More from Nayantaka Husna Hartono

More from Nayantaka Husna Hartono (20)

Majalah Detik