Di tengah gegal-gempita pemesanan pesawat Sukhoi SU-35S, di tengah euforia pemesanan kapal selam Kilo, kita juga dijejali dengan berbagai macam pemberitaan di berbagai media yang bisa membuat sesak nafas di dada. Mulai dari kenaikan dollar yang bisa membuat rupiah terjun bebas. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya puluhan ribu karyawan dan buruh pabrik. Adanya kasus kabut asap yang sudah dalam taraf mengganggu kesehatan dan sampai disomasi oleh tetangga sebelah. Sampai dengan carut-marut berbagai macam parodi politik yang terjadi di tanah air.

1. Potensi Ancaman Kedaulatan Bangsa
Oleh: Bapak Besar
Di tengah gegal-gempita pemesanan pesawat Sukhoi SU-35BM, di tengah euforia pemesanan
kapal selam Kilo, kita juga dijejali dengan berbagai macam pemberitaan di berbagai media
yang bisa membuat sesak nafas di dada. Mulai dari kenaikan dollar yang membuat rupiah
terjun bebas. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya puluhan ribu karyawan
dan buruh pabrik. Adanya kasus kabut asap yang sudah dalam taraf mengganggu kesehatan dan
sudah disomasi oleh tetangga sebelah. Sampai dengan carut-marut berbagai macam parodi
politik yang terjadi di tanah air.
Saat ini kita sedang dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius, dimana saat ini nilai
rupiah mendekati 15 ribu dibandingkan dengan Dollar Amerika. Selain itu, lebih dari 30
ribu karyawan pabrik sudah di-PHK dan atau dirumahkan. Sementara puluhan pabrik
juga sudah ditutup karena alasan kenaikan biaya overhead yang sudah tidak bisa
ditolerir dikarenakan kenaikan Dollar terhadap Rupiah.
Di sisi lain, kita dihadapkan pada kondisi keamanan yang semakin memprihatinkan.
Mulai dari maraknya aksi geng motor, perampokan mini market di malam hari sampai
pada maraknya begal di beberapa kota-kota besar dan daerah. Hal ini akan semakin
meningkatkan potensi ancaman kedaulatan bangsa.
Potensi Ancaman Ekonomi
Dengan semakin turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, maka
ancaman kedaulatan ekonomi bangsa juga semakin besar. Semakin banyak karyawan
yang dipecat atau pun dirumahkan. Bilamana mereka dipecat dengan pesangon dua kali
gaji, berarti mereka hanya akan bisa hidup untuk dua bulan ke depan, sleanjutnya
bagaimana? Itu pun jiga diberi pesangon, bagaimana dengan karyawan perusahaan
Halaman 1

2. kecil atau pun perusahaan menengah besar yang tidak mau memberikan pesangon?
(kenyataan di lapangan, masih banyak perusahaan yang masih menghargai karyawan
begitu rendahnya)
Sementara itu Presiden Jokowi sendiri sudah menanda-tangani perjanjian untuk
“import” 10 juta tenaga kerja dari China ke Indonesia. Sementara pengangguran di
Indonesia sendiri semakin membengkak, apakah hal ini masuk akal?
Alangkah bijaksananya seandainya pemerintah kita yang terhormat ini mau melakukan
penguatan ekonomi kerakyatan, yang tidak atau pun sedikit ketergantungan kepada
luar negeri. Kita gantikan kedelai impor dengan kedelai lokal, yang bisa memberikan
lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Kita gantikan suku cadang impor
mobil atau kendaraan dengan suku cadang buatan lokal dengan persyaratan dan
pengawasan yang ketat atas kualitas barang tersebut. Bukankah selama ini, beberapa
suku cadang mobil dan motor kualitas KW sudah bisa dibuat di Tegal kecuali blok
mesin? Bukankah knalprot Brabus adalah buatan Purbalingga – Jawa tengah. Kenapa
kita tidak tertarik untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang sudah bisa hidup tanpa
campur tangan pemerintah ini....
Potensi AncamanBudaya
Saat ini nilai kearifan yang berlandaskan pada budaya lokal semakin tergerus akibat
hantaman budaya asing, khususnya budaya kebarat-baratan dan budaya timur-tengah
yang semakin lama semakin berurat akar, ibarat kanker yang bila tidak segera dilokalisir
akan bisa membawa kepada kematian.
Kita harus ingat, bahwa negara ini didirikan oleh para pendahulu berdasarkan
kemajemukan yang disimbolkan dengan Pancasila. Kita ini bukan negara agama, namun
kita menganut Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita menghargai kebebasan beragama
namun tanpa menjelek-jelekkan agama ataupun kepercayaan yang lain. Kita bukanlah
negara liberal, namun kita menganut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
Halaman 2

3. kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Dalam hal ini kita lebih
mengedepankan permusyawaratan daripada voting. Pemimpin yang bijaksana daripada
mengurusi kepentingan diri sendiri, keluarga dan kroninya.
Nilai sopan-santun, menghormati yang lebih tua dan sebagainya sudah mulai luntur di
negeri ini. Bahkan Jepang dan Eropa yang dikatakan sebagai negeri para kafir pun
masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya lokal dan santun kepada sesama serta
menghormati kepada yang lebih tua, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada.
Potensi Ancaman Wilayah
Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan terjadi hampir setiap tahun, mirip dengan
musim kemarau atau pun musim hujan. Sebagain warga atau pun pemangku kebijakan
menganggap musibah ini adalah wajar, bahkan menjadi sarana untuk mendapatkan
anggaran darurat. Namun, akibat dari pembakaran hutan yang tidak terkendali dan
kurang ditangani secara maksimal dan terintegrasi ini bisa menjadi fatal. Riau yang
merupakan salah satu wilayah NKRI mengancam akan memerdekakan diri atau pun
menjadi bagian dari negara yang bisa memadamkan kebakaran di hutan mereka.
(http://nasional.news.viva.co.id/news/read/676258-kabut-asap-tak-teratasi--riau-
ancam-merdeka)
Hal ini juga terjadi di Kalimantan, dimana salah seorang warganya mengirimkan surat
terbuka kepada Presiden Jokowi, yang berbunyi:
“Dear Yth. Presiden RI Joko Widodo,
Titik api di sekitar kami bukanlah simbol kemarahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, tapi
simbol keserakahan dan bukti ketidakpedulian Negara terhadap daerah.
Bapak mau kesini sekarang?
Bandara ditutup pak, lagipun tak ada anak sekolah yang menyambut bapak, sekolah diliburkan.
Mau menempuh jalan darat?
Bahaya Pak, asap tebal tidak bagus untuk kesehatan Bapak dan Ibu Iriana.
Biarkan saja seperti ini agar Kalimantan menjadi lahan tambang, lahan sawit dan bisa ditanam
tanaman industri, kami ikhlas mati pelan-pelan karena ISPA, karena ketidakberdayaan kami di
sini. Kami pasrah, mungkin ini kehendak Allah SWT Tuhan YME.
Bagi saudara/i kami di daerah lain, kami sangat berterima kasih atas do'a yang selalu kalian
panjatkan, mohon maaf karena kiriman asap Kalimantan, kalian jadi terganggu.
Udara di Kalimantan berstatus bahaya. Berita dari berbagai media katanya Kalimantan sudah
tidak layak huni lagi karena 5% udara yang bersih yang bisa di hirup.
Pemerintah pusat sudah tidak peduli pada kami. Hari ini puncaknya 9 jt rakyat Kalimantan
akan terkena kanker paru-paru, terutama anak-anak. Sepertinya lebih peduli pada kekisruan
internal ditubuh istana dari pada nasib Kalimantan.
Padahal Kalimantan salah satu penyumbang devisa terbesar negara.
Belum lagi usai Bencana Asap kami sudah dihadapkan lagi pada limbah tambang batubara
yang mencemari aliran sungai di pertanian maupun peternakan, serta turun nya harga sawit
Halaman 3

4. sangat parah.
Semoga Pemerintahan Pusat dan Daerah bisa melihat sedikit bencana yang kami hadapi dan
memberikan solusi jalan keluarnya atau serahkan saja Kalimantan sepenuhnya oleh Malaysia
dan Brunei.
Tolong sebarkan karena media TV dan Koran tidak banyak memberitakan tentang hal ini,
terlalu sibuk dengan pemberitaan Kepentingan Pribadi dan Kelompok semata di dalam Istana.
Kami hanya bisa berharap pada do'a, sebelum rakyat Kalimantan mati perlahan disini.
#PrayForKalimantan”
Beberapa dari warga Kalimantan kenalan saya bahkan menginginkan Kalimantan untuk
merdeka atau bergabung dengan negara jiran. Karena pemerintah pusat terbukti
kurang peduli pada permasalahan di daerah, khususnya luar Jawa. Mereka hanya peduli
pada sumber daya alam yang dieksploatasi untuk kepentingan segelintir orang-orang
Jakarta dan kroni-kroninya daripada menyejahterakan warga asli di situ.
Sebentar lagi kita akan memasuki putaran pilkada serentak, yang akan digelar di
seluruh Indonesia. Ada beberapa pertimbangan dari penulis mengenai hal ini. Bagi
penulis, alangkah baiknya pilkada serentak ini ditunda atau bila mungkin jangan
dilaksanakan terlebih dulu. Mengingat situasi dan kondisinya yang kurang mendukung.
Terkait dengan krisis ekonomi yang mendera negeri ini, diikuti dengan situasi keamanan
di beberapa kota / daerah yang perlu mendapatkan perhatian, pengadaan pilkada
secara serentak akan menimbulkan potensi rawan keamanan dan bisa menjurus kepada
permasalahan politik yang serius.
Selain itu, ada baiknya pemilihan Gubernur atau kepala provinsi ditiadakan, dikarenakan
berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI. Sebagai gambaran, apa bila calon
gubernur tersebut adalah mereka yang disusupi oleh paham separatisme dan kemudian
terpilih secara resmi sebagai kepala daerah provinsi. Apakah kita rela untuk kehilangan
keutuhan wilayah NKRI kembali?
Jika alasan putera daerah menjadi suatu syarat utama untuk bisa diterima warga
setempat bisa dicarikan calon gubernur yang merupakan putera daerah, untuk
kemudian dibekali dengan berbagai macam materi tentang ketahanan nasional dan
juga pengetahuan administrasi daerah yang terintegrasi secara sistematis. Sehingga di
kemudian hari, mereka bisa mengelola daerahnya dengan baik dan tetap menyatakan
kesetiaan kepada NKRI tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Bila alternatif ini kurang diterima, pemilihan kepala daerah secara langsung bisa tetap
dilaksanakan, namun dengan catatan dilakukan screening terlebih dahulu terhadap
semua calon kepala daerah / gubernur. Bilamana ditengarai mereka tidak bersih, dalam
arti terlibat organisasi terlarang ataupun diragukan keetiannya terhadap NKRI (tentunya
dengan prosedur penilaian yang bisa dipertanggung-jawabkan), maka pencalonan
mereka bisa segera dibatalkan.
Halaman 4

5. Potensi Ancaman Politik
Saat ini, percaya atau pun tidak Indonesia sedang menjadi sasaran perang asimetris
antara Barat dan Timur, antara USA, Arab Saudi, Eropa di satu sisi dan Russia, China,
Iran serta India di sisi lain. Kita sedang menjadi ajang perebutan pengaruh mereka,
melalui sarana budaya, kuliner, sampai dengan urusan syahwat di pusat kota di Jakarta,
yang menghadirkan amoy-amoy lokal dan internasional, wajah Eropa Timur sampai
dengan Timur Tengah yang menggoda. Dari masalah capres sampai dengan militer di
JKGR ini, yang kesemuanya melibatkan media, baik nasional maupun asing.
Kita mungkin tidak menyadari berbagai macam berita yang menggoda nafsu makan
sampai dengan idiolog politik yang ditawarkan oleh media. Kesemuanya pada dasarnya
adalah untuk mencari simpati dan pendukung sebanyak-banyaknya. Karena demikian
hebatnya pengaruh media, bahkan setan pun sampai tergoda dengan berbagai tawaran
di internet.
Menjelang berlangsungnya pilkada serentak, perlu diwaspadai ancaman separatisme
yang dihembuskan melalui kabut asap, eksploatasi sumber daya alam, issue ekonomi
dan kelangkaan lapangan kerja serta luka-luka lama yang dikorek kembali demi
segelintir kepentingan individu dan kroni-kroninya yang rela menjadi babu kepentingan
asing di Indonesia.
Sedemikian parahnya kondisi politik yang terjadi, bahkan seorang Jenderal Israel pun
bisa melenggang bebas di Kalimantan, dengan menggunakan visa turis dan passport
Amerika.
Sekadar informasi, Rand Corporation menyarankan untuk memecah Indonesia menjadi
8 bagian pada tahun 1998. Artinya, pada masa Presiden Clinton masih menjabat
rekomendasi Rand Corporation merupakan sepengetahuan dan sepersetujuan Presiden
Clinton dan Pentagon.
Potensi Ancaman Sosial
Dengan semakin banyaknya para pekerja yang dipecat ataupun dirumahkan akan
memicu kerawanan sosial yang tinggi. Bilamana mereka diberi pesangon dua kali gaji,
berarti mereka masih bisa hidup untuk satu bulan kedepan, selanjutnya bagaimana?
Sedangkan mereka juga memiliki keluarga yang juga memiliki kebutuhan hidup yang
tidak kecil. Salahkah jika para tuna karya ini melakukan tindakan kriminal untuk sekedar
menyambung nyawa kedepan..??
Di sisi lain, maraknya geng motor yang melakukan kejahatan juga sering terjadinya
kejahatan begal di malam hari akan semakin membuat masyarakat resah dan takut
untuk bepergian di malam hari.
Jika ini semua tidak segera diantisipasi, menjelang dan sesudah pilkada serentak
dikuatirkan akan menjadi semacam gerakan kriminal dan teroganisir, yang bertujuan
untuk menimbulkan keresahan yang akan berujung pada chaos pada saatnya.
Halaman 5

6. Kesimpulan dan Saran
Tulisan ini tidak ditujukan untuk membuat kening para pembaca berkerut atau pun
untuk meningkatkan emosi atau bahkan membuat panik. Penulis menyajikan informasi
yang ada di sekitar kita dengan harapan bahwa kita tidak terbuai dengan impian bahwa
negeri kita saat ini kuat dan tidak perlu kuatir dengan semua persoalan yang ada. Kita
harus berpikir jernih
Diperlukan goodwill atau itikad baik dari segenap pemangku kepentingan untuk
menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Tanpa itu semua, semua cita-cita para pendiri
bangsa, para pahlawan dan para leluhur negeri ini akan menjadi sia-sia belaka.
Bagaimana dengan rakyat sendiri, pada dasarnya warga negeri ini relatif lebih mudah
untuk dididik dan ditata. Bisa diibaratkan, guru kencing berdiri maka murid pun akan
kencing sambil lari-lari. Yang perlu dididik dan ditata adalah para pemangku kebijakan
negeri ini, agar mereka benar-benar memiliki niat baik dan tanggung jawab yang cukup
dalam mengelola negeri ini demi kebaikan bersama dan demi masa depan anak cucu
kita, agar mereka bisa mengenyam berbagai macam kebaikan yang sudah ditinggalkan
oleh para pendahulunya. Bukan malah kebagian cuci piring dosa-dosa dan kesalahan
pendahulunya.
Mari kita kembali kepada Pancasila dan nilai-nilai kearifan budaya lokal untuk mencapai
cita-cita luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sebagai negara
bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri dan disegani sehingga tidak akan pernah
terjerumus kedalam skenario “perang modern”.
Referensi:
1. “Kabut Asap Tak Teratasi, Riau Ancam Merdeka”, voa.co.id, Sabtu, 19 September
2015,
2. “36 Ribu Buruh Sektor Tekstil di RI Kena PHK”, Liputan6.com, 27 Sep 2015,
3. “Ada 26.000 Karyawan Kena PHK per Agustus 2015”, detikfinance, Rabu,
02/09/2015,
4. “Jenderal Israel Masuk Keluar Kalimantan "Raid on Entebbe" Versi Mosad”, Derek
Manangka, Wartawan Senior, theglobal-review.com, 12-08-2015,
Halaman 6

7. 5. “Tewasnya 8 TNI di Papua dan Skenario Balkanisasi Nusantara”, Hendrajit - Direktur
Eksekutif Global Future Institute (GFI), theglobal-review.com, Februari 2013,
6. “Jokowi akan Impor 10 Juta Warga Cina, Mau Beranak-pinak di Indonesia?”,
www.intelijen.co.id, 23 April 2015.
Halaman 7