Permasalahan inti dokumen ini adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap buruh PT Jogja Tugu Trans. Buruh mengalami berbagai ketidakadilan seperti gaji yang tidak dibayar penuh, jatah seragam yang kurang, dan diskriminasi terhadap buruh perempuan dan yang tergabung dalam serikat buruh. Untuk menyelesaikan masalah ini, buruh mendapatkan dukungan dari mahasiswa dan LSM untuk mencari

1. Permasalahan Buruh Trans Jogja
Rosalia H Varani 4485
Fransisca Natalia 4541
Hendro Agung W
G Gabby W

2. Latar Belakang
Kelompok kami memilih permasalahan sosial yaitu buruh yang
fokus utamanya adalah karyawan PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT)
yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
sepihak.
Kelompok kami memilih permasalahan tersebut menjadi topik
yang hendak diangkat atau diteliti oleh karena permasalahan
perburuhan menjadi isu yang tidak akan pernah hilang. Apalagi
di Indonesia relasi kekuasaan dan dominasi kelompok-kelompok
tertentu seringkali terjadi.

3. Pemetaan Masalah
PHK sepihak oleh PT. JTT
PT. JTT memiliki intervensi kuat dan
bersifat otoriter.

4. Proses dan Kendala dalam Penelitian
Pegawai
Shelter
Trans Jogja
Searching
Korban PHK Advokat

5. Pendekatan
Menghubungi Mas Arsiko sebagai
sekretaris serikat buruh PT. JTT.
Mengajak untuk bertemu di sebuah
tempat makan.
Ngobrol untuk pendekatan awal
Datang ke tempat dimana mereka
biasa berkumpul.

6. Temuan Di Lapangan
Gaji yang tidak dibayarkan sepenuhnya
Jatah seragam hanya diberikan 4 stel yang
seharusnya 6 stel. (1 stel = 250 ribu rupiah)
Pegawai perempuan yang ketahuan hamil
akan dikeluarkan.
Pegawai yang ketahuan bergabung dengan
serikat buruh akan dikeluarkan.

7. Tantangan dan Pemasalahan Buruh
Keterbatasan biaya Kurangnya pengetahuan Intimidasi
Diskriminasi Ditekan

8. • Permasalahan kelompok buruh adalah
fenomena yang mencerminkan sistem
Pemerintah Indonesia.
Analisis

10. Solusi yang Mereka Lakukan
Mengumpulkan bantuan dari
Mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa
SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia)
Mencari bantuan hukum dari LSM
maupun Advokasi
Orasi

11. Kesimpulan
Pertama jika dikaitkan dengan komunikasi, konflik ini muncul
akbiat dari sistem komunikasi yang dibangun oleh manajemen
PT. JTT dalam kaitanya dengan transparansi komunikasi sangat
rendah, sehingga menimbulkan kondisi-kondisi yang ambigu
di dalam kehidupan karyawan.
Kedua, dalam kasus ini nampak sekali bahwa di Indonesia masih
sangat jelas sistem perburuhan sangat kuat. Otoriter dari phak
manajemen jelas membuktikan kapitalisme masih dianut oleh
beberapa orang termasuk yang berada di dalam tubuh PT. JTT
ini sendiri.
Ketiga, dilihat dari peran pemerintah yang seharusnya menjadi
aspek penting dalam perlindungan pekerja Indonesia.