Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

5,641 views

Published on

Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

  1. 1. SINGKAWANG, Disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi SKPD Kota Singkawang Tahun 201321 Februari 2013
  2. 2. I. KONSEP PINJAMAN DAERAH Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  3. 3. II. PRINSIP DASAR PINJAMAN DAERAH 1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. 2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. 3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. 4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. 5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain. 6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. 7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. 8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. 9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  4. 4. III. PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu: 1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. 2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. 3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 4. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  5. 5. IV. SUMBER PINJAMAN Pinjaman Daerah bersumber dari: 1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; 2. Pemerintah Daerah lain; 3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  6. 6. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Merupakan lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi diberbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan resiko yang terukur. TUGAS, PERAN DAN FUNGSI Tugas Melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bersambung ke slide 7...) SINGKAWANG,21 Februari 2013
  7. 7. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Peran Menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi pada sektor-sektor strategis. Fungsi 1. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi. 2. Penyusunan rencana strategi bisnis. 3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan. 4. Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat. (Bersambung ke slide 8...) SINGKAWANG,21 Februari 2013
  8. 8. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) (Sambungan slide 7...) 5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan. 6. Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah. 7. Pelaksanaan urusan umum. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  9. 9. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Struktur Organisasi SINGKAWANG,21 Februari 2013
  10. 10. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) GALERI (FOTO&VIDEO) Keterangan Gambar: 1. Ring Road Kota Bogor 2. PIP Danai 1200 Gerbong INKA, Madiun Jatim 3. Project RSUD Type B di Kendari 3 4. Project RSUD surakarta 1 5. PIP Salurkan Dana kepada BPJT (Badan Pembangunan Jalan Tol) 5 2 4 SINGKAWANG,21 Februari 2013
  11. 11. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH SINGKAWANG,21 Februari 2013
  12. 12. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH 1. Memastikan bahwa Proyek yang diusulkan pembiayaan dari PIP telah masuk pada RPJMD; 2. Memastikan bahwa Perencanaan Proyek sudah diselesaikan (DED, Masterplan); 3. Status tanah proyek milik Pemkot yang dibuktikan dengan sertifikat; 4. Adanya peranan pendanaan dari APBD atas pembangunan proyek; 5. Adanya persetujuan dari DPRD atas rencana pinjaman. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  13. 13. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH 1. Pemkot mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala PIP ; 2. Pembahasan Teknis antara Pejabat Teknis Pemkot dan PIP; 3. Presentasi Kepala Daerah di PIP (sangat dianjurkan unsur Pimpinan DPRD diikutsertakan); 4. Pemkot menyampaikan Proposal, Study Kelayakan dan dokumen pendukung berdasarkan surat dari PIP; 5. Tim Analis PIP melakukan penilaian kelayakan proyek; 6. PIP meminta analisis Keuangan Pemerintah Daerah kepada DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). SINGKAWANG,21 Februari 2013
  14. 14. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH 1. Tim Analis menyampaikan Hasil Analisa ke Kepala PIP untuk mendapatkan persetujuan diterima/ ditolak atas: • Pinjaman sampai Rp 100 M dengan jangka waktu sampai 5 tahun persetujuan oleh Kepala PIP • Pinjaman diatas 100 M – 500 M dengan jangka waktu diatas 5 – 10 tahun mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas PIP • Di atas 500 M dan jangka waktu diatas 10 tahun mendapatkan persetujuan Komite Investasi Pemerintah Pusat (Bersambung ke slide 15...) SINGKAWANG,21 Februari 2013
  15. 15. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH (Sambungan slide 14...) 2. Penyampaian indicative offer kepada Pemkot; 3. Persetujuan Pemkot terhadap indicative offer yang ditawarkan PIP; 4. PIP memberikan persetujuan pinjaman; 5. Penandatangan perjanjian pinjaman. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  16. 16. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH 1. PERDA tentang Pinjaman Daerah; 2. Surat Pernyataan Kepala Daerah bersedia dipotong DAU dan/ atau DBH secara langsung; 3. Surat Kuasa Kepala Daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/ atau DBH; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Daerah; 5. Legal Opinion dari Biro/ Kabag Hukum Pemkot; 6. Penyaluran dana pinjaman. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  17. 17. VII. PERSYARATAN UMUM Persyaratan Umum Pinjaman Daerah 1. Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya; 2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, minimal 2,5 kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik; 3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat; 4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir; 5. Defisit Anggaran tidak melebihi 4,5% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  18. 18. VII. PERSYARATAN UMUM Persyaratan Umum Pinjaman BUMD dan Swasta 1. Tidak memiliki tunggakan utang kepada Pemerintah Pusat; 2. Laporan Keuangan Audited 3 (tiga) tahun terakhir dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3. Proyek dalam lingkup infrastruktur dan bidang lainnya. SINGKAWANG,21 Februari 2013
  19. 19. SEKIAN & TERIMA KASIH  SINGKAWANG,21 Februari 2013

×