Keputusan Menteri Pendidikan Nasional memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Kebidanan jenjang Diploma III dan pendirian Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Cenderawasih. Izin diberikan untuk 2 tahun dan pemrakarsa wajib melaporkan hasil evaluasi setiap semester serta bertanggung jawab atas segala akibat penyelenggaraan program studi.

1. SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : lS tDtOtZ}QS
Tentang
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN
AKADEMI
KEBIDANAN PALU SULAWESI TENGAH
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN CENDERAWASIH DI PALU
SULAWESI TENGAH
Menimbang
d.
e'
Bahwa berdasarkal
5"pyly.:rn Menteri Pendidikan Nasionat No. 116/C/]2001,
Direktorat ..lendei'al PenCidlkzrn Tinggi msmpunvai tr-rgas menlrelenggarakan
sebagian tugas Departemen di bidang pendidikantinggiberdasaikan
[Jui.lrt rn
yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundarig-undang{n
yang berlaku;
Bahwa pemerintah
pengawasan atas penyelenggai-aan pendidikan
.melakukan
tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi
lndonesia;
di
f'
Mengingat
Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan
melalui
Surat Keputusan:
5.
57.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No. 60 Tahun 199g:
Keputusan Presiden Republik lndonesia:
d. Nomor 85/M Tahun 1g99;
e. Nomor 102 Tahun 2001,
f. Nomor 187/M Tahun 2OO4;
Keputusan Menteri pendidikan Nasional:
e. Nomor 232tU/2000;
f. Nomor 2341U/2000:
g Nomor 176tOt2001;
h. Nomor 045tut2o02;
8.
rlemperhatikan
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2093/D2.212005 tanggat
Oktober 2005;
2'
13
Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi
.

2. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Memberikan ijin penyelenggaraan Program St:rdi Kebidanan jenjang program
Diploma lll (Dlll), dan pendirian Akademi Kehidanan Palu Sulawesi Tengah,
yang diselenggarakan oleh Yayasan Cenderawasih di Palu Sulawesi Tengah.
Kedua
ljin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
Ketiga
Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada
Direktoi'at Jenderal Pendidikan Tinogi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui
Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elekti-onik (CD)
untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan
dicabutnya ijin penyelenggaraan;
neeffipat
Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
pemraLarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai
dengan oeraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat
sebagai xonsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil
evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
Kelima
Keenam
!jin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar.
Permohonan akreditasi BAN-PT;
Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan
Nasional;
3.
4.
Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ketujuh
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2005
A.n. I1lIENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NtP. 130 889 802
Satinan Keputusan ini disampaikan kepada .....
1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. lnspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. 4.
5.
6.
Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Xll;
Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Pendidikan Nasional
Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana
*..
. Syuaiban Muhammad
lP. 130818954