Dokumen tersebut membahas berbagai konsep terkait kebijakan regional di Uni Eropa seperti integrasi ekonomi melalui pasar tunggal Eropa dan uni moneter, serta perluasan Uni Eropa ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Dibahas pula dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pengurangan disparitas antar wilayah di Uni Eropa.

1. INSTRUMEN
KEBIJAKAN
DAERAH
KELOMPOK 5
ADHITYA YANUARSYAH (NPM. 1306418152}
BENI WAHYUDI (NPM. 1306418316)
HELMY ADHI KUSUMA (NPM. 1306418392)
LUKAS KUKUH DWISARANTYO (NPM.
1306418511)
YUNI DAHYUNI (NPM. 1306418751)
UNIVERSITAS
INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER
PERENCANAAN
DAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI PERENCANAAN DAERAH
Dosen Pengampu : Dr. Hera Susanti

2. PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN
WEWENANG
1)UNITARISME DAN FEDERALISME
2)SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
3)KONSENTRASI DAN DEKONSENTRASI

3. DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN
DEVOLUSI
• Desentralisasi
Breton dan Scoot (1978) mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian hirarki tanggung
jawab yang ada pada tingkatan pemerintahan pusat kepada negara bagian dan lokal.
• Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan administrasi atas
nama Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah yang bertanggungjawab dalam
kebijaksanaan publik dalam wilayah yuridiksi tertentu (Smith, 1967).
• Devolusi
Devolusi adalah pembentukan atau penguatan secara finansial dan hukum unit-unit
pemerintahan di tingkat sub nasional yang aktivitas-aktivitasnya secara substansial di luar
kendali pemerintah pusat (Rondinelli dan Cheema, 1983).

4. KONSEP DESENTRALISASI
• Oppenheim dalam bukunya yang berjudul Het Netherlandsch
Gementerecht, memberikan beberapa ciri Pemerintahan Daerah,
yaitu:
1.Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada
negara;
2.Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi;
3.Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar
dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang
demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya
bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya;
4.Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan
kepentingan-kepentingan itu;
5.Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

5. PERSPEKTIF DESENTRALISASI
• DAVID OESBORNE DAN TED GOEBER (1987) BERPENDAPAT BAHWA
DESENTRALISASI DAN OTONOMI MENUNJUKKAN:
1.SATUAN-SATUAN DESENTRALISASI (OTONOMI) LEBIH FLEKSIBEL DALAM MEMENUHI
PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG TERJADI DANGAN CEPAT;
2.SATUAN-SATUAN DESENTRALISASI DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN
EFEKTIF DAN LEBIH EFISIEN;
3.SATUAN-SATUAN DESENTRALISASI LEBIH INOVATIF;
4.SATUAN-SATUAN DESENTRALISASI MENDORONG TUMBUHNYA SIKAP MORAL YANG
LEBIH TINGGI, KOMITMEN YANG LEBIH TINGGI DAN LEBIH PRODUKTIF

6. PERANGKAT KEBIJAKAN
“INSTUMEN KEBIJAKAN ADALAH RANGKAIAN PERANGKAT KONSEP DAN ASAS YANG
MENJADI PEDOMAN DAN DASAR RENCANA DALAM PELAKSANAAN SUATU
PEKERJAAN, KEPEMIMPINAN DAN CARA BERTINDAK”
PERANGKAT/INSTRUMEN KEBIJAKAN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN
DALAMBANYAKCARA. NAMUN DEMIKIAN DALAMKONTEKS
KEBIJAKAN REGIONAL, INSTRUMEN KEBIJAKAN DAPAT
DIIMPLEMENTASIKAN PADA :
•LEVEL MIKRO CONTOH : PEMILIHAN LOKASI BAGI RUMAH TANGGA /→
PERUSAHAAN
•LEVEL MAKRO CONTOH : PERUBAHAN TINGKAT PENDAPATAN DAN→
PENGELUARAN DI WILAYAHTERTENTU

7. INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKRO
KEBIJAKAN MAKRO MENARUH PERHATIAN PADA PERUBAHAN AGREGAT
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN REGIONAL. EFEK DARI KEBIJAKAN MAKRO
DAPAT BERBEDA-BEDA ANTAR WILAYAH. SEBAGAI CONTOH :
1.DEPRESIASI NILAI TUKAR PADA MATA UANG NEGARA MITRA DAGANG TUJUAN,
AKAN MEMPENGARUHI KEBIJAKAN SUATU WILAYAH YANG SANGAT TERGANTUNG
PADA KERJASAMA IMPOR ( PERDAGANGAN LUAR NEGERI)
2.EKSPANSI EKONOMI NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN FISKAL / MONETER AKAN
MENGHASILKAN PERBEDAAN OUPUT PEREKONOMIAN DAN TENAGA KERJA PADA
MASING-MASING WILAYAH

8. KEBIJAKAN FISKAL
BENTUKINSTRUMENT KEBIJAKAN FISKAL :
A. SEBAGAI STABILISASI OTOMATIS
BEBERAPA PAJAKDAN TRANSFERPEMBAYARAN DI DESAIN AGARSECARA OTOMATIS DAPAT
MENGENDALIKAN TENAGA KERJA DAN PENGHASILAN DENGAN MENCEGAHTERJADINYA
GONCANGAN YANG BESARPADA AKTIFITAS BISNIS.
CONTOH: TARIF PAJAKPENGHASILAN PROGRESIF MENYEBABKAN KENAIKAN YANG
OTOMATIS PADA PENERIMAAN PAJAKJIKA PENGHASILAN BERTAMBAH
B. SEBAGAI PENERAPAN DARI SUATU KEBIJAKAN
KEBIJAKAN FISKAL DAPAT MENJADI STABILISASI OTOMATIS, AKAN TETAPI TIDAKCUKUP
MEMADAI UNTUKMENCEGAHRESESI SERIUS ATAU SERANGAN INFLASI SEHINGGA
PEMERINTAHTELAHMENGEMBANGKAN BERAGAMINSTRUMEN KEBIJAKAN.
INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG PENTING DARI SISI PENERIMAAN DIANTARANYA DENGAN
PAJAKPENGHASILAN DAN PAJAKPENGELUARAN

9. KEBIJAKAN REGIONAL
DI EUROPEAN UNION
1. APAKAH EFEK YANG DITIMBULKAN DARI “INTEGRASI
EKONOMI” TERHADAP PERMASALAHAN REGIONAL ?
2. HARUSKAH KEBIJAKAN EKONOMI REGIONAL DIRANCANG
SECARA KESELURUHAN ATAUKAH DIRANCANG SECARA
TERPISAH PADA SETIAP WILAYAH ?
3. APAKAH PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH
PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBANTU
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGIONALNYA MASING-
MASING ?

10. DISPARITAS DALAM REUNIFIKASI
1. PADA TAHUN 1996, GDP/KAPITA RATA-RATA TERENDAH ADA PADA IPEIROS DI
YUNANI DENGAN ANGKA 44 % DAN TERTINGGI PADA HAMBURG DI JERMAN
DENGAN ANGKA 193%.
2. PADA TAHUN 1997, TINGKAT PENGANGGURAN DI ANDALUSIA (SPANYOL) SEBESAR
32 %, SEDANGKAN DI LUXEMBOURG HANYA 2,5 %
3. TERJADI DEPRESI WILAYAH INDUSTRI, PENINGKATAN ANGKA KEMISKINAN DI
PERKOTAAN, DAN DEPRESI MASYARAKAT PERDESAAN AKIBAT KETATNYA
KONTROL DARI UNI-EROPA.
4. TENDENSI WILAYAH MISKIN EROPA YG SECARA GEOGRAFI BERADA DI WILAYAH
PERIPHERY MISALNYA TERJADI DI : SELATAN ITALY, SPANYOL, PORTUGAL,
BAGIAN TIMUR JERMAN, DAN YUNANI .

11. KEBIJAKAN REGIONAL
DI EUROPEAN UNITED
European Union
Member state 1 Member state 2
Region A Region B Region A Region B

12. KEBIJAKAN REGIONAL
DI EUROPEAN UNION
ParticipatoryConsultative Hierarchyal

13. LATAR BELAKANG KETERLIBATAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH
LOKAL DI EU
1.PEROMBAKAN RADIKAL DALAM PENGELOLAAN SEMUA ASPEK FUNGSI
PEMERINTAHAN MODERN TERMASUK KEBIJAKAN DAERAH
2.KEBIJAKAN DAERAH DI EUROPEAN UNION
3.PERUBAHAN PADA POKOK KEBIJAKAN DAERAH YANG ADA
4.ADANYA PERAN KHUSUS DARI KEBIJAKAN DAERAH DAN LOKAL
5.MOTIF POLITIK DAN KEINGINAN UNTUK PENINGKATKAN AKUNTABILITAS DARI
DEMOKRASI

14. KONSEP DALAM INTEGRASI EU
1. THE SINGLE EUROPEAN MARKET (SEM)
PRINSIPNYA KONSEP INI DIRANCANG UNTUK MENGHAPUS PEMBERLAKUAN NON-
TARRIF BARRIERS, SEBAGAI BERIKUT :
a. COST-INCREASING BARRIERS → MISALNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN :
PRODUK, STANDAR TEKNIS DAN KEAMANAN YG BERDEDA-BEDA DARI NEGARA
ANGGOTA LAINNYA.
b. MARKET-ENTRY BARRIERS → PERUSAHAAN DARI NEGARA NON-ANGGOTA
DILARANG UNTUK MASUK DAN BERSAING DI PASAR DOMESTIK
c. MARKET-DISTORTING PRACTICES → MISALNYA VAT (VALUE ADDED TAX) DAN
PAJAK BEA CUKAI YANG BERBEDA-BEDA ANTAR NEGARA ANGGOTA

15. THE SINGLE EUROPEAN MARKET
BERDASARKAN PENELITIAN, IMPLENTASI SEM DAPAT MEMBERIKAN KEUNTUNGAN
ANTARA 4,5 S.D 6,5 % TERHADAP KOMBINASI GDP DI NEGARA-NEGARA UNI EROPA
(TERUTAMA AKIBAT DARI RENDAHNYA HARGA BARANG/JASA BAGI KONSUMEN),
RENDAHNYA INFLASI , TERCIPTANYA 5 JUTA LAPANGAN KERJA BARU, NERACA
PEMBAYARAN YG LEBIH BAIK BAGI NEGARA-NEGARA DI UNI EROPA, DAN RENDAHNYA
DEFISIT UNTUK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (EMERSON ET AL. 1988)
NAMUN DEMIKIAN, IMPLIKASI DARI SEM SANGAT BERGANTUNG KEPADA MASING-MASING
NEGARA ANGGOTA, MISALNYA :
1.NEGARA YANG SANGAT BERGANTUNG PADA INDUSTRI, MAKA HARUS MELAKUKAN
PERUBAHAN STRUKTURAL PADA JASA KEUANGAN.
2.DAMPAK SEM, SANGAT BERGANTUNG KEPADA KEUNGGULAN KOMPETITIF DARI
PERUSAHAAN LOKAL UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN STRUKTURAL DAN KOMPETISI YG
LEBIH BESAR.
3.PENELITIAN JEJAK GEOGRAFI , TERUTAMA BAGI NEGARA-NEGARA EROPA DI WILAYAH
MEDITERNIA , TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA WILAYAH INI SANGATLAH RAWAN DAN

16. KONSEP DALAM INTEGRASI EU
2. ECONOMIC ANDMONETARY UNION ( EMU )
• PENELITIAN MEMBUKTIKAN BAHWA SAMA HALNYA DENGAN SEM, PEMBERLAKUAN SATU
MATA UANG ( EURO) AKAN MENGURANGI HAMBATAN PERDAGANGAN SECARA SIGNIFIKAN.
ESTIMASI EXCHANGE COST YG DIBUTUHKAN ADALAH 0,5 % PERTAHUN DARI KOMBINASI
GDP DI TIAP NEGARA DI UNI EROPA. (EMERSON ET AL., 1991)
• STIMULUS PERDAGANGAN DAN INVESTASI YANG MENGIKUTI PEMBERLAKUAN EMU AKAN
MEMICU PROSES ALOKASI DAN PROSES AKUMULASI, DAN LAGI-LAGI DAPAT DIPREDIKSI
BAHWA NEGARA DI WILAYAH EROPA TENGAH AKAN MEDAPATKAN SEBAGIAN
KEUNTUNGAN YANG MELEKAT /INHERENT JIKA DIBANDINGAN NEGARA DI PINGGIRAN
EROPA / PERIPHERY
• DALAM JANGKA PENDEK, KEBIJAKAN PROTEKTIF EXCHANGE-RATE DAPAT MENYEBABKAN
DEVALUASI MATA UANG YG SERIUS, BELUM LAGI BELANJA PUBLIK BAGI NEGARA ANGGOTA
DGN POSISI TAWAR YG LEMAH, TENTU AKAN BERJUANG KERAS DALAM MENGALAMI
KRITERIA KONVERGENSI DALAM PROSES PENERAPAN EMU.

17. KONSEP DALAM INTEGRASI EU
3. CENTRAL ANDEASTERN EUROPEAN ENLARGEMENT
• PADA AWAL TAHUN 1990, KEGAGALAN SISTEM KOMUNIS , MENYEBABKAN BERGABUNGNYA
JERMAN TIMUR KEPADA JERMAN BARAT DALAM SATU KESATUAN NEGARA YAITU JERMAN.
• IDE RADIKAL INTEGRASI EKONOMI NEGARA-NEGARA DI EROPA TENGAH DAN NEGARA-
NEGARA DI EROPA TIMUR INI MUNCUL SALAH SATUNYA DARI KASUS REUNI DUA NEGARA
TERSEBUT, DIMANA TUJUANNYA UNTUK MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI DAN
TERGANGGUNYA TATANAN SOSIAL AKIBAT KEGAGALAN SISTEM KOMUNIS. SELANJUTNYA
PADA GELOMBANG PERTAMA, 6 NEGARA BERGABUNG DALAM UNI EROPA, YAITU CYPRUS,
REPUBLIK CEKO, ESTONIA, HUNGARIA, POLANDIA DAN SLOVENIA. DIIKUTI DENGAN
BULGARIA DAN ROMANIA PADA GELOMBANG KEDUA.
• HAL INI MERUPAKAN TANTANGAN BESAR BAGI KEBIJAKAN REGIONAL DI UNI-EROPA,
PERTAMA ADALAH BAGAIMANA DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI EKSISTING 15 NEGARA
UNI-EROPA DAN BAGAIMANA MENGELOLA “DEMAND” DARI NAIKNYA BUDGET AKIBAT
PENAMBAHAN NEGARA BARU TERSEBUT , YANG NOTABENE KONDISINYA SAMA MISKINNYA
DENGAN SEBAGIAN NEGARA YG ADA DI BAGIAN EROPA TENGAH DAN TIMUR YANG TELAH
MENJADI ANGGOTA SAAT INI.

18. INTEGRASI EKONOMI EU
1. PREFERENTIAL TARIFF AREAS → PENETAPAN TARIF IMPOR LEBIH RENDAH ANTAR
ANGGOTA NEGARA UNI-EROPA ( SELAIN ANGGOTA TIDAK BERLAKU )
2. FREE TRADE AREAS → PERDAGANGAN BEBAS DIBERLAKUKAN ANTAR ANGGOTA NEGARA
UNI-EROPA, NAMUN DEMIKIAN SETIAP NEGARA ANGGOTA TERSEBUT MENETAPKAN
ATURAN MASING2 UNTUK PERDAGANGAN DENGAN NEGARA NON-ANGGOTA
3. CUSTOM UNIONS → AREA PERDAGANGAN BEBAS YANG DITETAPKAN DENGAN KEBIJAKAN
YANG SAMA TERHADAP PERDAGANGAN DENGAN NEGARA NON-ANGGOTA
4. COMMON MARKETS → MERUPAKAN CUSTOM UNIONS DENGAN MOBILITAS MODAL DAN
TENAGA KERJA TANPA HAMBATAN /RESTRIKSI.
5. ECONOMIC AND MONETARY UNIONS → PADA PRINSIPNYA SAMA DENGAN COMMON
MARKETS, KECUALI PADA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER YANG DIDOMINASI OLEH
OTORITAS KEBIJAKAN UNI EROPA DARIPADA KEBIJAKAN MASING-MASING NEGARA
ANGGOTA, DENGAN PENGGUNAAN MATA UANG YANG SAMA.

19. DINAMIKA KEBIJAKAN DAERAH DI EU
• The European Regional Development Fund (ERDF) menggunakan instrument
keuangan EU awal membentuk dana struktural Eropa.
• Melalui penerapan sistem baru dalam distribusi kebijakan di antara negara-negara EU
terjadi peningkatan alokasi anggaran dua kali lipat pada dana structural (1989-1993)
• Diberlakukannya 6 prinsip kunci kebijakan daerah di EU : (Co nce ntratio n o f assistance ,
Co-ordination, Partnership, Subsidiarity, Programming dan Additionality) (1994-1999)
• Perubahan kebijakan daerah (2000-2006) yang berdasar pada :
1.Pengurangan pemberian bantuan pada negara-negara anggota
2.Penguatan pembagian wewenang kepada negara-negara anggota
3.Penyederhanaan prosedur dan peningkatan fleksibilitas antar daerah

20. MANFAAT KEBIJAKAN REGIONAL DI EU
Penyebaran manfaat kebijakan daerah ke negara-negara anggota
1.Redistribusi pendapatan di antara negara diharapkan dapat
menghasilkan keuntungan manfaat dari negara-negara yang tidak
dibantu dengan negara yang dibantu (equity benefit)
2.Keterbukaan ekonomi yang berarti bahwa peningkatan jumlah
output dan pendapatan akan semakin cepat mengalir dari satu
daerah ke daerah lainnya
3.Keuntungan sosial budaya; perlindungan terhadap komunitas
minoritas

21. KONDISI TERKINI DI UNI-EROPA
• PADA TAHUN 2008 KRISIS UTANG YANG MELANDA ZONA EROPA MENJADI BABAK BARU EKONOMI
NEGARA-NEGARA EROPA MENUJU RESESI. KRISIS INI PADA PERKEMBANGANNYA MELANDA HAMPIR
SELURUH NEGARA-NEGARA EROPA PENGGUNA MATA UANG EURO. KRISIS YANG BERAWAL DARI
KREDIT MACET DI YUNANI YANG KEMUDIAN BERDAMPAK LUAS BAGI NEGARA-NEGARA EROPA LAIN
(LIHAT GAMBAR 1.1. UNTUK DETAILNYA). NEGARA-NEGARA PENYOKONG EKONOMI EROPA SEPERTI
JERMAN, PERANCIS DAN ITALIA JUGA TERKENA IMBAS DARI KRISIS TERSEBUT. EURO KEMUDIAN
TERTEKAN DAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA
DI ZONA EURO.
• SEBELUM KRISIS EKONOMI INI TERJADI, PERJALANAN SEJARAH UNI EROPA SEBENARNYA NYARIS
PENUH DENGAN KEBERHASILAN. TAHUN 1995 HAMPIR SELURUH NEGARA EROPA BARAT
BERGABUNG. TAHUN 1998 SISTEM KEUANGAN EROPA TERINTEGRASI DALAM MATA UANG TUNGGAL:
EURO . TAHUN 20 0 4 BERTAMBAH LAGI 10 NEGARA ANGGOTA BARU. MEREKA ADALAH NEGARA-
NEGARA EX-KOMUNIS EROPA TIMUR. INI MENJADIKAN UNI EROPA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI
BESAR DI DUNIA SEKALIGUS MENJADI CONTOH ORGANISASI REGIONAL TERBAIK DI DUNIA. WAJAR
SAJA KALAU KEBERADAANNYA DIKAGUMI OLEH ORGANISASI REGIONAL MANAPUN DI DUNIA.
BAHKAN PADA TAHUN 2012 UNI EROPA MENDAPATKAN HADIAH NOBEL UNTUK PERANNYA
MENYATUKAN BENUA BIRU TERSEBUT (REUTERS 20 1 2).

22. GAMBAR 1.1 KONDISI HUTANG NEGARA-NEGARA DI UNI
EROPA DAN PROPORSINYA TERHADAP GDP
Sumber Data : Washington Post 2012

23. PENANGANAN KRISIS DI UNI-EROPA
• SECARA UMUM TERDAPAT SEJUMLAH PANDANGAN YANG TELAH BERUSAHA MENANGKAP
SIGNIFIKANSI FENOMENA YANG TERJADI DI EROPA. PANDANGAN PERTAMA BERTUMPU PADA
PENDEKATAN YANG MELIHAT BAHWA KRISIS FINANSIAL YANG BELUM TERSELESAIKAN HINGGA
SAAT INI DISEBABKAN OLEH KETERLAMBATAN PENANGANANNYA. LYNN (2011) DALAM BUKU “BUST
GREECE, THE EURO, AND THE SO VEREIGN DEBT CRISIS” MENULISKAN BAHWA BELUM
TERSELESAIKANNYA KRISIS DI ZONA EROPA DIKARENAKAN TERLAMBATNYA PARA PETINGGI–
PETINGGI DI ZONA EROPA DALAM MENYADARI KONDISI KEUANGAN YUNANI YANG SUDAH TIDAK
MAMPU MEMBAYAR JATUH TEMPO UTANGNYA. HAL LAIN ADALAH KEENGGANAN NEGARA-NEGARA
DENGAN PEREKONOMIAN KUAT SEPERTI JERMAN UNTUK MENOLONG YUNANI PADA AWAL KRISIS
UTANG INI TERJADI. KETIKA KRISIS MELETUS PADA TAHUN 2008, KONDISI YUNANI SUDAH DEMIKIAN
PARAH SEHINGGA MENYEBABKAN KEPANIKAN TERHADAP PASAR.
• PANDANGAN KEDUA TENTANG PENYEBAB TERUS MEMBURUKNYA PEREKONOMIAN NEGARA-
NEGARA EROPA DIBERIKAN OLEH KRUGMANN (2011) YAKNI HILANGNYA KEMAMPUAN NEGARA
UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKAN EKONOMI YANG TEPAT DALAM MASA KRISIS SEHINGGA NEGARA-
NEGARA SEPERTI YUNANI TERJEREMBAP DALAM KRISIS EKONOMI. NEGARA-NEGARA YANG
BERGABUNG DALAM ZONA EROPA KEHILANGAN KENDALI UNTUK MENGHADAPI KEADAAN DI LUAR
PERKIRAAN MEREKA. SEMESTINYA SEBUAH NEGARA MAMPU MELAKUKAN PENCEGAHAN SEBELUM
KRISIS EKONOMI MUNCUL. DENGAN INDIKATOR – INDIKATOR EKONOMI KRUGMANN (2012)

24. KEBIJAKAN DAERAH DI INDONESIA
POKOK-POKOK OTONOMI DAERAH (TJANDRA, 2004) :
1.KONSEP OTONOMI DAERAH BERKAITAN DENGAN CARA PEMBAGIAN SECARA
VERTIKAL KEKUASAAN PEMERINTAHAN
2.DASAR KERAKYATAN DALAM DESENTRALISASI ADALAH HAK RAKYAT DI DAERAH
UNTUK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI DAN MENGATUR PEMERINTAHAN
SENDIRI (ze lf be stuur)
3. SISTEM PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ADALAH PRINSIP
DASAR DARI DESENTRALISASI
4.PEMERINTAHAN DAERAH YANG SINERGIS DENGAN PRINSIP GOOD
GOVERNANCE ADALAH PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKARAKTER TERBUKA,
KERAKYATAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF

25. HARAPAN DESENTRALISASI DI INDONESIA
“Penyerahan kekuasaan pengeluaran/belanja kepada pemda,
mengizinkan penduduk daerah untuk mengembangkan kebijakan
pengembangan ekonomi mereka. Keuntungan dari sistem ini adalah
dapat menggambarkan secara langsung pengetahuan local dan
pengeksploitasian inisiatif local dibandingkan mengandalkan pada
pemeritah pusat”
“Masing-masing daerah mampu mengembangkan kebijakan yang
khusus bagi mereka, banyak jenis-jenis inovasi dari kebijakan daerah
yang dapat dicoba. Penyediaan kebijakan daerah ini juga lebih
bertanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang yang
mereka layani”

26. “Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi
belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari
pusat ke daerah. Amanat itu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah”
“Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan alokasi sumber daya
nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang
transparan dan akuntabel melalui instrumen: dana alokasi umum (DAU)
untuk mengurangi horizontal imbalance, dana alokasi khusus (DAK), dan
dana bagi hasil (DBH). Dengan instrumen DAU, daerah diharapkan
memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menunjang tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah yang

27. DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
• Desentralisasi Fiskal merupakan instrumen, bukan
tujuan.
• Desentralisasi fiskal masih terbatas pada sisi
pengeluaran
• Elemen utama desentralisasi fiskal: 1) sistem dana
perimbangan (transfer), 2) sistem pajak dan pinjaman
daerah, 3) sistem administrasi dan anggaran &
pemerintahan pusat dan daerah, serta 4) penyediaan
pelayanan publik dalam konteks penerapan SPM.

28. PERMASALAHAN DESENTRALISASI FISKAL
DI INDONESIA
• SISTEM DANA PERIMBANGAN
Transfer dari pemerintah pusat pada prakteknya masih merupakan sumber pembiayaan
dominan pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.
• SISTEM PAJAK LOKAL DAN PINJAMAN DAERAH
Pembatasan otonomi dari segi penerimaan cenderung berimplikasi pada penetapan retribusi
baru, dan juga untuk beberapa daerah, pembatasan atau penundaan mekanisme penerusan
pinjaman luar negeri, tidak berarti tidak adanya praktek defisit anggaran.
• ADMINISTRASI PUSAT DAN PENGANGGARAN DAERAH
Efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran
pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pusat dan daerah
• PELAYANAN PUBLIK DAN SPM
Kriteria be ne fit co sts dari kebijakan pemekaran tidak disertai oleh kebijakan pemerintah pusat
untuk tetap mendasarkan administrasi pelayanan berdasarkan cakupan skala ekonomis dari
pelayanan publik yang terkait.

29. REFORMASI DALAM KEBIJAKAN
• DIMENSI REFORMASI KEBIJAKAN DIAWALI DENGAN BAGAIMANA INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN
KEBIJAKAN YANG TEPAT “GET THE PO LICIES RIGHT” DAN MENGOPTIMALKAN PERAN PASAR “GET PRICES RIGHT”,
KARENA PADA DASARNYA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG JUSTRU
SEMAKIN KOMPLEKS DENGAN PENERAPAN TEORI BARAT SECARA MENTAH-MENTAH. IMPLEMENTASI TEORI
PEMBANGUNAN MEMAKSA PARA EKONOM UNTUK MEREVISI STRATEGI PEMBANGUNANNYA DENGAN
MEMASUKKAN FAKTOR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN POLITIK DIDALAMNYA. MUNCULNYA SUATU KONDISI DIMANA
PERTUMBUHAN EKONOMI BERJALAN CEPAT TANPA DIIMBANGI DENGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP TELAH MENGGESER PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG ADA.
• PADA TAHUN 1980-AN MUBYARTO DAN BOEDIONO MEMPERKENALKAN SISTEM EKONOMI PANCASILA, DALAM
KONTEKS MAKRO, SECARA KHUSUS BOEDIONO MENGURAIKAN BAGAIMANA MENGATASI INFLASI,
PENGANGGURAN , DAN KETIMPANGAN NERACA PEMBAYARAN DALAM JANGKA PENDEK, YAITU DENGAN
KEBIJAKAN YANG BERSIFAT TIDAK LANGSUNG, SEPERTI PENGENDALIAN KREDIT, PENINGKATAN TINGKAT BUNGA,
PENGEKANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INSTRUMEN DEMAND MANAG EMENT LAINNYA. DIMANA
SISTEM INI MENGANDALKAN SISTEM DESENTRALISASI DAN PENTINGNYA PERENCANAAN YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN MAKRO DALAM JANGKA PENDEK.
• POIN PENTING DARI REFORMASI KEBIJAKAN LAINNYA ADALAH MASALAH KELEMBAGAAN SANGAT BERPENGARUH
DALAM MENCIPTAKAN MEKANISME PASAR YANG BAIK. MENURUT NORTH 1990, KELEMBAGAAN ADALAH
MENGENAI RULE O F THE GAME BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL YANG MERUPAKAN BATASAN YANG

30. SIMPULAN DAN SARAN
• DITENGAH KONDISI INTEGRASI EKONOMI DI NEGARA UNI EROPA YANG TERUS MENINGKAT. TERNYATA
PERMASALAHAN KRISIS EKONOMI TIDAK DAPAT SECARA MUDAH DISELESAIKAN, HAL INI DISEBABKAN OLEH
BENTURAN KEPENTINGAN NASIONAL DIANTARA NEGARA-NEGARA UTAMA UNI EROPA SEPERTI JERMAN,
PRANCIS DAN INGGRIS, YANG MENDORONG PANDANGAN BERBASIS KEDAULATAN. JUGA DIPICU OLEH
MENGUATNYA SENTIMEN NASIONAL DAN MELUASNYA KRISIS EKONOMI MENJADI KRISIS POLITIK SEHINGGA
MAKIN SULIT MENYATUKAN POSISI DALAM MENGHADAPI KRISIS SECARA REGIONAL. BENTURAN
KEPENTINGAN INI TERJADI DIKARENAKAN OLEH INTEGRASI REGIONAL YANG TELAH MELEWATI BERBAGAI
TAHAPAN INTEGRASI EKONOMI HINGGA MUNCULNYA UNI EROPA DAN EURO SEBAGAI MATA UANG
TUNGGAL., KRISIS EKONOMI YANG MENIMPA NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA INI HARUS DITANGANI
DALAM KERANGKA REGIONAL. INTEGRASI EKONOMI HANYA AKAN BERKONTRIBUSI PADA INTEGRASI POLITIK
JIKA INTEGRASI EKONOMI TERSEBUT SUKSES DAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KESELURUH ANGGOTA-
ANGGOTA INTEGRASI. NAMUN JIKA YANG TERJADI SEBALIKNYA, MAKA INTEGRASI TERSEBUT HANYA
MENIMBULKAN KRISIS POLITIK YANG MENURUT FRIEDMAN (2011) DIKARENAKAN BERBAGAI PEMERINTAHAN
NASIONAL YANG BERBEDA MENJADI SUBJEK DARI TEKANAN POLITIK YANG BERBEDA-BEDA DAN AKHIRNYA
MENCIPTAKAN SEBUAH KONFLIK POLITIK.
• KURANGNYA KOMPETENSI FISKAL DI ZONA EROPA MENYEBABKAN KRISIS YANG TERJADI SULIT
DISELESAIKAN SELARAS DENGAN PENDAPAT DE GRAUWE (2009) BAHWA KEENGGANAN NEGARA – NEGARA
ANGGOTA MENYERAHKAN KOMPETENSI NASIONAL DALAM HAL KEBIJAKAN FISKAL MENGIMPLIKASIKAN
BAHWA ZONA EROPA DIKONSTRUKSI DIATAS SEBUAH KESATUAN MONETER NAMUN KEPUTUSAN–
KEPUTUSAN EKONOMI DAN FISKAL MASIH BERADA DITATARAN NASIONAL. SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN
BAHWA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER HARUS BERJALAN BERIRINGAN , SEKALIPUN DALAM KONTEKS