Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 seperti social distancing, larangan keramaian, protokol kesehatan di transportasi dan tempat umum, serta pembelajaran dan kerja dari rumah. Namun, pemerintah belum melakukan lockdown nasional meskipun kasus terus bertambah. Elit lokal diharapkan dapat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah.

1. LINGKARAN ELIT NASIONAL DAN DAERAH DALAM INTERVENSI
KEBIJAKAN COVID-19
Dibuat dalam pemenuhan tugas mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Oleh
1. Dito Dominggus Jonathan (1812541046)
2. I Made Dhima Franshima (1812541047)
3. Tekla Flaura Srirejeki (1812541048)
4. Adinda Arya Putri (1812541049)
5. Esra Pelawi (1812541050)
6. I Gede Rudi (1812541051)
7. Alexander Rodu Gani (1812541052)
8. Agus Adi Sentana Putra (1812541053)
9. Muhammad Suhufi (1812541055)
Dosen Pengampu
Bandiyah, S.Fil., M.A
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2020

2. i
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih
memberikan kita kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini
dengan judul “Lingkaran Elite Lokal Nasional dan Daerah dalam Intervensi Kebijakan COVID-
19”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Desentralisasi dan
Otonomi Daerah.
Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu kami dalam menyusun makalah ini. Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang konstruktif
sangat kami harapkan dari para pembaca guna untuk meningkatkan dan memperbaiki pembuatan
makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.
Denpasar, 19 April 2020
Kelompok 5

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………….1
1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………………….. 3
1.3 Tujuan Penulisan…………………………………………………………………… 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kebiajakan Pemerintah dalam COVID-19………………………………………… 4
2.2 Intervensi Elit Lokal Nasional……………………………………………………… 9
2.3 Intervensi Elit Lokal Daerah……………………………………………………….. 12
BAB III PENUTUP
Kesimpulan……………………………………………………………………………… 15
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………… 16

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Wabah Virus corona atau COVID-19 Telah melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali
Indonesia. Virus yang berasal dari China tepatnya Wuhan ini telah merenggut begitu banyak
nyawa dalam waku yang singkat. Virus ini muncul pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020
dimana pemerintah Indonesia mengumumkan dua WNI positif COVID-19. Keduanya menjadi
kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Virus ini menyebar begitu cepat dengan cara yang mudah
entah melalui kontak fisik ataupun dengan berinteraksi dengan satu sama lain. Covid-19 ini tentu
saja meresahkan masyarakat dan pemerintah dimana wabah ini membawa dampak yang sangat
buruk untuk kesehatan dan ekonomi. Virus ini menyebar ke hampir seluruh pelosok daerah di
Indonesia, dengan kasus yang semakin bertambah di di tiap harinya, meskipun beberapa upaya
dari pemerintah telah dilakukan untuk mencegah Virus atau wabah ini .
Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah
penyebaran Covid-19 ini seperti larangan untuk keluar rumah atau social distancing/physical
distancing dan juga menutup tempat yang dapat menimbulkan keramaian, karena dalam waktu
kurang dari satu bulan saja sudah ada 450 orang positif terjangkit Covid-19 dengan jumlah
kematian 38 orang dan dinyatakan sembuh 20 orang. Melihat realita ini akhirnya pemerintah
memutuskan untuk segera mengambil kebijakan yaitu social distancing tadi, tetapi banyak pihak
juga yang menilai bahwa social distancing ini tidak begitu efektif untuk mengatasi masalah saat
ini . akhirnya banyak pihak juga yang menuntut untuk melakukan lockdown di Indonesia tetapi
sampai saat ini dari Presiden sendiri belum mengeluarkan kebijakan untuk melockdown
Indonesia.
Wabah ini juga tentu saja berpengaruh terhadap ekonomi negara dan masyarakat. Kita
ambil contoh Bali. Bali dijuluki sebagai surga dunia dimana begitu banyak keindahan alam yang
ada didalamnya sehingga menarik perhatian turis-turis asing untuk berkunjung, tetapi semenjak
wabah ini turis-turis yang datang pun semakin berkurang dan tentu saja hal ini berdampak pada
pendapatan Daerah di Bali. Bukan hanya berdampak pada pendapatan daerah saja tetapi juga
ekonomi Masyarakat dimana dengan ditutupnya beberapa tempat wisata orang-orang yang

5. 2
bekerja pun terpaksa berhenti bekerja atau dirumahkan, hal ini pun berdampak pada
perekonomian Masyarakat dimana mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kasus Covid-19 ini semakin bertambah di setiap harinya di Indonesia, penambahan kasus
ini ini memeperlihatkan bahwa penularan masih banyak terjadi, sehingga pemerintah semakin
menekan Masyarakat untuk selalu waspada terhadap wabah ini. melihat realita dimana Semakin
hari kasus Covid-19 di Indonesia semakin bertambah sepertinya kebijakan pemerintah yakni
Social distancing kurang ampuh untuk Mencegah penyebaran Virus ini karena mungkin Masih
banyak Masyarakat Indonesia yang kurang paham dengan kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini adanya intervensi dari elit lokal nasional dan daerah dirasa penting untuk
membantu pemerintah dalam menangangi pandemi ini. Elit lokal merupakan perseorangan atau
kelompok dari orang yang dianggap berpengaruh dan mempunyai kecerdasan intelektual di
dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, pemimpin
organisasi, mantan penguasa dan orang-orang yang mempunyai kemampauan dan kompetensi
yang relatif lebih dibanding masyarakat kebanyakan. Jadi yang dimaksudkan dengan elit lokal
disini adalah elit yang tidak bersentuhan dengan partai politik serta tidak menjadi bagian dari
partai politik.
Elit lokal dinilai mempunyai kemampuan mempengaruhi masyarakat karena memiliki
kekuasaan informal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Elit lokal secara umum
memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas dibanding dengan kebanyakan masyarakat.
Namun peran strategis dari elit lokal untuk menjadi corong demokratisasi, menjadi sangat
dilematis, ketika mereka berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang ingin
mendapatkan konstituen pemilu, contohnya dalam pemilihan umum kepala daerah langsung,
demi kepentingan kelompok atau golongan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa elit
lokal nasional adalah masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan
potensi di dalam lapisan masyarakat namun tidak masuk dalam lingkaran dunia politik.Dalam
pengertian disini peran utamanya ialah membantu pemerintah pusat dalam membantu
menghadapi permasalahan nasional tanpa adanya hubungan politik atau tujuan tertentu demi
kepentingan semata.
Lalu, Elit lokal daerah merupakan sekolompok orang yang mempunyai wawasan dan
kemampuan dalam mempegaruhi masyarakat daerah sekitar namun tidak terlibat dalam hal

6. 3
politik.Sama halnya dengan elit lokal nasional namun elit lokal daerah hanya di tingkat daerah
saja yang dimana tugasnya membantu pemerintah daerah dalam persoalan di tingkat daerah.
Sampai saat ini Pemerintah Indonesia terus berusaha dengan berbagai cara untuk
mencegah penyebaran covid-19 meskipun tidak melockdown seluruh kota dengan harapan
Wabah ini akan segera berakhir jika semua masyarakat mengikuti seluruh petunjuk atau
kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah.
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:
1. Apa saja intervensi yang dilakukan oleh para elit lokal nasional dan daerah dalam
kebijakan COVID-19?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa itu elit lokal, baik
nasional dan daerah dan untuk mengetahui apa saja intervensi yang dilakukan oleh elit lokal
nasional dan elit lokal daerah dalam kebijakan COVID-19.

7. 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kebijakan Pemerintah Dalam COVID-19
Presiden Joko Widodo menekankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
pusat dan daerah dalam menangani wabah virus korona atau COVID-19 harus dilakukan terukur.
Presiden menegaskan kebijakan yang diambil harus bisa memperbaiki situasi bukan
memperburuk. Semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah
daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak
semakin memperburuk keadaan.Jokowi memastikan ia terus-menerus memantau perkembangan
wabah COVID-19. Jokowi menekankan kepada pemerintah daerah agar setiap kebijakan penting
dalam penanganan COVID-19 harus dibahas dengan pemerintah pusat. Semua kebijakan besar di
tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
Untuk mempermudah komunikasi, Jokowi minta kepada Pemerintah daerah untuk berkonsultasi
dan membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Untuk menghindari
kesimpangsiuran informasi, Jokowi juga meminta agar informasi yang disampaikan kepada
publik, hanya melalui Satgas COVID-19 yang dipimpin Kepala BNPB sebagai satu-satunya
rujukan informasi.
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perkembangan COVID-19, Presiden
menyatakan pemerintah hingga saat ini tidak berencana menerapkan kebijakan penutupan
wilayah atau lockdown. Presiden juga menekankan kewenangan terkait lockdown berada pada
domain pemerintah pusat dan lemerintah daerah diminta agar tidak mengambil kebijakan
lockdown. Kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa protocol di Transportasi dan Area
Publik, yaitu :
1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan
menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat
(pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift,
pegangan eskalator, dll.)
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika
suhu tubuh masyarakat terdeteksi 38 derajat celcius, dianjurkan untuk segera

8. 5
memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki
tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll.) Memastikan
ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar.
Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika
kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Pajang poster mengenai
pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar. Pastikan tempat umum dan
transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan
berbasis alkohol. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan
mudah dijangkau masyarakat terkemuka di transportasi umum dan tempat umum serta
dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum. Pajang
poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara
bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum. Pengelola tempat umum dan
transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk
seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area
yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Menyediakan media komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi
strategis di setiap tempat umum dan transportasi umum.
Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus
untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid 19 dengan tetap
mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan
kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan
Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam
menghadapi Covid-19. Kemudian pemerintah menegelurkan beberapa Protokol di institusi
Pendidikan, yaitu :

9. 6
1. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan
berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan.
2. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan
sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga
yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
3. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari)
dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard
dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
4. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena
sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk
segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam batuk/
pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak
kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak
memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). (dalam hal ini bukan
kewenangan Kemkes untuk menetapkan, sehingga Kemkes tidak memberikan masukan).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan
pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga
kependidikan lain yang mampu. (dalam hal ini bukan kewenangan Kemkes untuk
menetapkan, sehingga Kemkes tidak memberikan masukan).
9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga
pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan Iebih
Ianjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan
sudah dimasak sampai matang.

10. 7
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk
peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya
penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung
(bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar
sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang
datang ke institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19
(Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVlD-19 dapat diakses di
www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala parnafasan
seperti batuk pilek/sakit tenggorokan, sesak napas diminta untuk tidak melakukan
pengantaran, penjemputan. dan berada di area sekolah.
Jokowi juga menekankan partisipasi aktif masyarakat untuk menaati pembatasan aktivitas
tersebut penting agar penularan bisa dicegah sejak awal. Solidaritas masyarakat adalah modal
sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19. Kemudian
Indonesia mengeluarkan Protokol Umum di Transportasi dan Area Publik, yaitu :
1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan
menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat
(pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift,
pegangan eskalator, dll.)
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika
suhu tubuh masyarakat terdeteksi 38 derajat celcius, dianjurkan untuk segera
memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki
tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll.) Memastikan
ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar.
Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika
kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

11. 8
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Pajang poster mengenai
pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar. Pastikan tempat umum dan
transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan
berbasis alkohol. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan
mudah dijangkau masyarakat terkemuka di transportasi umum dan tempat umum serta
dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum. Pajang
poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara
bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum. Pengelola tempat umum dan
transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk
seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area
yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Menyediakan media komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi
strategis di setiap tempat umum dan transportasi umum.
Lalu, kebijakan ekonomi yaitu, penangguhan cicilan hingga relaksasi pajak. Pertama,
Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja
yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, Jokowi meminta pemerintah pusat
dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat
pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Ketiga, Jokowi meminta
pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan
memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Keempat, dia
meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus
diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman
satu sama lain. Kelima, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000
pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. Keenam, Jokowi mempercepat
impelemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan
penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya. Ketujuh, pemerintah
juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak
(WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6

12. 9
triliun. Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10
miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunuan
bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non
bank. Dan kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp
10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa
penurunuan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri
keuangan non bank.
2.2 Intervensi Elit Lokal Nasional
Pertama, Intervensi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibawah
komando Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo
mengumpulkan sejumlah influencer untuk terlibat bersama pemerintah dalam menanggulangi
penyebaran virus corona di Tanah Air. Para influencer itu diklaim tidak dibayar dan bersifat
sukarela. Serangkaian hal yang rencananya akan dilakukan oleh para influencer di antaranya
menangkal hoaks hingga mengkampanyekan untuk menjaga jarak hingga berada di rumah
sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Analis media sosial Drone Emprit and
Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan pelibatan influencer oleh pemerintah merupakan
langkah untuk menyebarkan informasi lebih luas ke masyarakat. Sebab, dia mengatakan zaman
digital tidak hanya mengandalkan media untuk menyebarkan informasi. Kita perlu menyebarkan
informasi yang benar sebanyak-banyaknya ke masyarakat. Selain lewat media, di zaman digital
seperti saat ini tentunya lewat teman-teman yang punya banyak pengikut, ya tentu para
influencer ini.
Influencer yang memiliki banyak pengikut secara otomatis akan memperluas jangkauan
informasi. Sehingga, dia berkata secara umum masalah komunikasi pemerintah saat COVID-19
ditemukan di Indonesia bisa diperbaiki lewat pelibatan influencer. Lebih lanjut, Ismail berharap
pemerintah tidak hanya mengandalkan influencer untuk melawan COVID-19. Walau dinilai
terlambat dan ada masalah soal komunikasi di awal, Ismail menegaskan pemerintah perlu
memiliki strategi komunikasi yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemberian informasi
kepada publik. Jadi influencer hanya satu cara saja dan bagaimana metodenya atau apakah itu
efektif atau tidak, itu nanti baru kita bisa nilai setelah ini berjalan. Tapi sebagai sebuah usaha,
kita perlu apresiasi.

13. 10
Harus diakui ada masalah soal komunikasi, sekarang move on bagaimana mau
menangani ini ke depan. Kalau tidak, risikonya besar sekali. Masyarakat perlu dukung
pemerintah, sebaliknya pemerintah harus kasih informasi yang akurat dan mudah dicerna. Di sisi
lain perlu diingatkan kepada influencer untuk mengesampingkan bayaran di tengah situasi saat
ini. Dukungan influencer, kata dia merupakan tanggungjawab moral. Dengan banyak pengikut,
influencer memiliki tanggungjawab lebih banyak untuk memberi informasi yang benar.
Membantu melawan COVID-19 bukan merupakan sesuatu yang komersial. Jika menolak
membantu, sebaiknya untuk mengikuti himbauan dari pemerintah agar tidak memperparah
situasi. Dikesampingkan dulu urusan dibayar atau tidak, dikompensasi atau tidak. Ini
tanggungjawab moral bersama untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat.
Komunikasi pemerintah dalam menyebarkan informasi berangsur membaik dibandingkan awal
yang terlihat ada kepanikan dan kurang koordinasi. Dia berkata publik saat ini sudah mulai
memahami dan mengikuti informasi yang disebarkan pemerintah melalui berbagai cara. Mudah-
mudahan sejak saat ini ke depan berjalan dengan tepat dan penuh dengan koordinasi, tidak ada
yang menganggap remeh, semua mengikuti instruksi yang diberikan. Ini masalah bukan satu dua
orang.
Terpisah, influencer bernama Agam mengaku tidak mempermasalahkan langkah
pemerintah melibatkan influencer untuk melawan COVID-19. Bahkan, dia meminta pemerintah
mengajak semua pihak untuk memerangi pandemi COVID-19. Meski tidak menjadi bagian yang
diundang BNPB, Agam mengaku sudah melakukan berbagai hal untuk mengedukasi
pengikutnya di media sosial. Salah satu hal yang dilakukan adalah mensyaratkan tagar
#dirumahaja. Lebih dari itu, dia menyampaikan pemerintah harus lebih mengoptimalkan
langkahnya dalam menyebarkan informasi. Sebab, dia melihat masih banyak berita bohong yang
tentang Covid-19 di media sosial.
Terpisah, influencer Reza Mustar alias Komikazer mengaku tidak mengetahui pemerintah
melibatkan influencer dalam melawan menyebarkan informasi mengenai COVID-19. Selama ini,
dia berkata tidak pernah mendapat intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam merespon isu sosial
atau politik, kecuali dalam projek komisi. (Projek komisi) itu pun Reza selalu menghindari dan
menolak bila ada unsur politik, kecuali iklan layanan masyarakat atau kampanye dari LSM. Reza
mengatakan sejauh ini pemerintah belum optimal dalam menyebarkan informasi. Sebab, dia

14. 11
mengaku jarang mendapat informasi secara langsung dari akun pemerintah. Beberapa informasi
yang saya dapatkan lebih banyak dari inisiatif publik atau organisasi masyarakat.
Lebih dari itu, Reza mengaku akan ikut serta melawan penyebaran Covid-19 di berbagai
media, khususnya media sosial. Namun, dia menegaskan sudah sejak awal memiliki inisiatif
membuat karya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena ia sebagai seorang
seniman dan memiliki akses penghubung informasi dan suara ke orang banyak menggunakan
sosial media, Reza memiliki tanggung jawab dalam mewakili mereka.
Kedua, intervensi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai ketidak
tegasan pemerintah terkait mudik Lebaran. Imbauan agar masyarakat tidak mudik di tengah
merebaknya COVID-19. Ahli meminta pemerintah tegas dalam memberikan aturan terkait
mudik selama pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, penyebaran virus corona baru masih terjadi
dan diprediksi masih akan berlangsung hingga hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Jika kebijakan
tentang aturan mudik tidak dilakukan, maka potensi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
menjadi episenter COVID-19 yang lebih masif bisa saja terjadi. Bahkan, episenter baru di
wilayah lain Indonesia juga sangat mungkin terjadi. Kebijakan yang saat ini diambil oleh
berbagai daerah dan pemerintah pusat itu seharusnya bukan hanya pembatasan atau menunda.
Tapi ketegasan pemerintah untuk kebijakan yang lebih jelas.
Hampir 50 persen masyarakat masih mempertimbangkan untuk melakukan mudik
lebaran pada tahun ini, di mana penularan virus corona juga masih menggeliat. Berdasarkan data
yang diperoleh, ada banyak sekali pergerakan orang saat melakukan mudik. Sementara,
penularan atau transmisi COVID-19 ini juga sangat berpotensi tinggi terjadi saat masifnya
pergerakan dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) yang diterapkan pemerintah sejauh ini tidak secara umum serentak dilakukan di seluruh
wilayah Indonesia. Melainkan hanya beberapa wilayah yang termasuk zona merah saja. Rusli
melihat bahwa kebijakan mudik hanya sekadar imbauan, bukan pelarangan secara tegas. Karena
hanya sekadar imbauan dan tak ada larangan tegas, ini membuat masyarakat bimbang dan fakta
di lapangan menemukan masih banyak orang yang berencana mudik saat lebaran nanti.
Seharusnya diperlukan kebijakan yang lebih tegas seperti pada ASN, Polri, TNI dan juga
pegawai BUMN. Sebab jumlah masyarakat selain pegawai kategori tersebut lebih banyak di
Tanah Air.

15. 12
Pasalnya, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona baru SARS-CoV-2 saat ini
mengalami atau memiliki gejala, dan disebut sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG). OTG inilah
yang kemudian, tanpa diketahui dirinya sendiri dan orang-orang di kampung halamannya nanti
bisa menyebarkan virus dan membuat yang lain terinfeksi. OTG memang akan terlihat biasa saja,
sehat-sehat saja. Tetapi tidak begitu dengan orang yang terinfeksi setelahnya. Bisa jadi, orang
yang terinfeksi setelahnya termasuk keluarganya sendiri akan memiliki gejala yang lebih fatal
dibandingkan si pembawa virus sebelumnya. Oleh sebab itu, ditegaskan oleh (LIPI) bahwa
pilihan mudik sebenarnya sangat berisiko akan memperluas pandemi COVID-19 ini ke wilayah
kampung halaman secara tidak langsung tanpa disadari oleh calon pemudik. Jabodetabek ini
zona merah. Jadi, kalau mudik ada kemungkinan orang-orang yang menderita (terinfeksi dan
OTG) jadi carier dari Corona ini dan akan menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Kurangnya ketegasan, pemerintah membuat masyarakat di Indonesia kebingungan dalam
menyambut lebaran pada tahun ini, perlu aturan yang kuat serta kejelasan kebijakan dari
pemerintah. kita tahu sendiri beragam latar belakang dan sifat manusia yang membuat sulit
dalam pembentukan kebijakan karna tentu akan menuai pro dan kontra.
Intervensi yang dilakukan oleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sangat
berguna dalam pengedukasian dimana seharusnya pemerintah searus dalam penanggulangan
terkait masalah mudik lebaran, dan mengajak influenser dalam mengedukasi masyarakat untuk
tidak memberlakukan mudik lebaran yang dapat memiju penyebaran yang lebih luas.
2.3 Intervensi Elit Lokal Daerah
Dalam menjalankan atau menerapkan suatu kebijakan di daerah khususnya di Bali,
pemerintah daerah dibantu oleh para elit lokal. Banyak elit lokal yang ikut ambil bagian dalam
penerapan kebijakan pemerintah menangani Covid-19 ini. Elit lokal yang dimaksud ialah tokoh
masyarakat, tokoh agama, aktivis lokal. Meskipun buka politikus, elit lokal mempunyai power
untuk mengatur masyarakat. Hal ini sangat effisien, karena dengan adanya elit lokal maka
pemerintah lebih mudah untuk merealisasikan kebijakannya karena, elit lokal merupakan tokoh
yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan di percayai oleh masyarakat.
Saat ini elit lokal merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam upaya
merealisasikan kebijakan dan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Bali, kita

16. 13
mengenal dengan adanya prejuru desa adat yang didalamnya beranggotakan tokoh-tokoh
masyarakat di dalam desa tersebut. Sebagai contoh, Intervensi yang dilakukan oleh Perbekel
Kemenuh, Sukawati telah membentuk relawan dan posko Covid-19 yang tentunya hal ini
dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi warga desa setempat. Relawan di posko ini
berjumlah dua puluh orang yang terdiri dari prejuru setempat dan tokoh-yokoh masyarakat. Tak
sampai disana, relawan ini juga melakukan sosialisasi ke banjar-banjar atau ke warganya dengan
memberikan pemahaman mengenai COVID-19 serta menerapkan pola hidup yang sehat. Secara
rutin, setiap minggunya relawan ini melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum. Untuk
melindungi masyarakat, relawan ini juga setiap hari melakukan pemantauan di pasar agar warga
yang berbelanja tetap menjaga jarak dengan pembeli lain dan sesegera mungkin membersihkan
diri sehabis belanja. Selain itu relawan ini juga mengawasi warganya yang baru datang dari dari
luar bali maupun luar negeri agar melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari di rumah.
Contoh lainnya, tentang elit lokal daerah yang ikut campurtangan terkait kebijakan
pemerintah menangani COVID-19 yaitu ketika masuk kelurahan Benoa, diharuskan disiplin
dalam penggunakan masker. Satgas COVID-19 kelurahan benoa bersama Satgas Gotong Royong
Desa adat Bualu, Kampial dan Peminge, serta kepolisian dan TNI melakukan pendisiplinan
penggunaan masker. Dimana setiap pengendara, pejalan kaki dan masyarakat yang masuk ke
wilayah keluruahan Benoa diberikan edukasi pentingnya memakai masker saat beraktifitas di
luar rumah. Terdapat total 700 orang yang ditemukan beraktivitas di luar rumah tanpa
mengenakan masker, bagi yang tidak mempunyai masker.
Ketua satgas COVID-19 Kelurahan Benoa Wayan Ambara Putra menerangkan, kegiatan
tersebut merupakan tindak lanjut dari kampanye wajib masker yang dilakukan belum lama ini di
kelurahan Benoa. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi aspek keamanan dan keselamatan
masyarakat, disaat pandemic COVID-19 saat ini. Terlebih pemakaian masker tersebut kini wajib
dilakukan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, mengacu pada instruksi yang
dikeluarkan pemerintah. Jika ada masyarakat yang ditemui di jalan tidak memakai masker bakal
dihentikan dan diberikan edukasi. Seandainya pengendara tidak memakai masker dan alasannya
lupa atau tidak membawa masker dan rumahnya dekat, bahkan petugas meminta mereka balik
untuk mengambil dan menggunakan masker. Sedangkan yang tidak mempunyai masker,
pihaknya kemudian memberikan masker untuk senantiasa bisa dipakai saat beraktivitas di luar

17. 14
rumah. Karena masker yang diberikan kepada orang yang beraktifitas diluar rumah tanpa
mengenakan masker tersebut adalah hasil dari sumbangan yang diberikan oleh berbagai pihak,
seperti tokoh dan usaha-usaha sekitar, termasuk hotel.
Selain melakukan edukasi, pihaknya bersma Satgas Gotong Royong 3 Desa Adat di
kelurahan Benoa, Babinsa dan pecalang desa adat 3 desa mendirikan beberapa buah posko
edukasi. Dimana posko tersebut didirikan di masing-masing desa adat terkit. Diantaranya posko
edukasi Desa Adat Bualu didirikan di dekat banjar Mumbul dan disebelah timur titik pintu tol
Nusa Dua. Sedangkan didesa adat kampial didirikan posko edukasi didekat kampus STP Nusa
Dua dan desa adat peminge didirikan didekat catus pata Desa Adat Peminge. Jadi yang membuat
pos dari satgas kelurahan dijaga oleh satgas gabungan, baik satgas gotong royong dan satgas
keluruahan ditambah aparat TNI dan polri. Operasional posko tersebut akan digunakan untuk
posko keamanan. Dimana petugas pecalang dan keamanan banjar maupun lingkungan juga
berjaga diposko tersebut. Selain itu petugas dari linmas, kepolisian dan TNI juga melakukan
patrol rutin. Tujuannya adalah untuk melakukan pengamanan selama 24 jam, utamanya
mengatensi titik-titik keramaian.

18. 15
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, COVID-19 Telah melanda
hampir seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Virus yang berasal dari China tepatnya Wuhan ini
telah merenggut begitu banyak nyawa dalam waku yang singkat. Virus ini muncul pertama kali
di Indonesia pada 2 Maret 2020 dimana pemerintah Indonesia mengumumkan dua WNI positif
COVID-19. Dari adanya pandemi ini Pemerintah mengelurakan beberapa kebijakan dalam
mengatasi COVID-19 diantaranya; protokol kebijakan transportasi dan area publik, kebijakan
ekonomi, dan institusi pendidikan.
Adanya Intervensi atau campur tangan yang dilakukan oleh elit lokal nasional dan daerah
dirasa sangat dari beberapa pihak dalam kebijakan Pemerintah. Intervensi yang dimaksudkan
untuk membantu Pemerintah dalam menangani pandemi ini, seperti influencer, beberapa
lembaga, dan tokoh masyarakat lokal yang dirasa memiliki suara yang bisa ikut serta dalam
penanggulangan COVID-19 ini. Perlunya kesadaran dan kepedulian terhadap sesama merupakan
hal yang paling terpenting terhadap penananganan pandemi ini dan tidak hanya membebani
pemerintah saja dan semoga pandemi ini cepat selesai dan juga semua bisa kembali normal.

19. 16
DAFTAR PUSTAKA
Eri, Gunarta. 2020. Desa Kemenuh Gianyar Bentuk Relawan & Posko COVID-19, Rutin
Laksanakan Sosialisasi. https://bali.tribunnews.com/2020/03/30/desa-kemenuh-gianyar-
bentuk-relawan-posko-covid-19-rutin-laksanakan-sosialisasi. Diakses pada 18 April 2020
pukul 20.00 WITA.
Pos, Bali. 2020. Masuk Kelurahan Benoa Harus Disiplin Menggunakan Masker.
https://posbali.co.id/masuk-kelurahan-benoa-harus-disiplin-pakai-masker/. Diakses pada
18 April 2020 pukul 20.15 WITA
Natalia. Desca Lidya. 2020. Protokol Penanganan COVID-19 Indonesia.
https://today.line.me/id/pc/article/Protokol+penanganan+COVID+19+Indonesia-
rN2nwP). Diakses pada 18 April 2020 pukul 20.30 WITA
Krisiandi. 2020. 9 Kebijakan Jokowi di Tengah Pandemi COVID-19: Penangguhan CIcilan
hingga Relaksasi Pajak. https://www.msn.com/id-id/news/other/9-kebijakan-
ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan-hingga-relaksasi-
pajak/ar-BB11IkNf. Diakses pada 18 April 2020 pukul 20.45 WITA
Iskandar, Dedi Iskandar. 2020. Elit Loka Bangun Daerah Harus Maksimal.
http://kabarwashliyah.com/2013/06/30/elit-lokal-bangun-daerah-harus-maksimal/.
Diakses pada 18 April 2020 pukul 21.45 WITA
CNN, Indonesia. 2020. Asa Influencer di Tengah Lambatnya Pusat Tangkal Corona RI.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200326135840-185-487112/asa-influencer-
di-tengah-lambatnya-pusat-tangkal-corona-ri. diakses pada 18 April 2020 pukul 21.30
WITA.