SlideShare a Scribd company logo
Cara Mudah
Menghitung
Uang Lembur
Portofolio ke VI
By : Ahmad Hanif
Dimanapun perusahaannya,
Perhitungan lemburnya
tetaplah sama.
Karena diatur oleh PP No. 35 Tahun 2021 (mulai pasal 21).
Upah lembur satu jam = (Upah Pokok + Tun.Tetap*)/173
Tahap 1
cari dulu tarif upah lemburnya
Kenapa 173 ?
karena 173 adalah jumlah jam kerja
dalam 1 bulan
perhitungannya:
Jumlah jam kerja setahun
52 minggu x 40 jam= 2.080 jam
Jumlah jam kerja sebulan
2.080 jam / 12 bulan = 173 jam
*Jika ada
Dengan cara :
Berikut saya buatkan ringkasannya:
(Pasal 32 ayat 2 PP No.35 Tahun 2021)
5 hari Kerja:
6 hari Kerja:
Bekerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu
Bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu
Maka perhitungannya :
1 jam pertama = 1.5 x upah sejam
Jam seterusnya = 2 x upah sejam
5 hari Kerja :
8 jam pertama = 2 x upah sejam
Jam ke 9 = 3 x upah sejam
Jam ke 10 dan 11 = 4 x upah sejam
6 hari Kerja :
7 jam pertama = 2 x upah sejam
Jam ke 8 = 3 x upah sejam
Jam ke 9 dan 10 = 4 x upah sejam
Tahap 2
hitung jam lemburnya
I. Lembur pada hari kerja
II. Lembur pada hari libur
(Pasal 31 ayat 1 PP No.35 Tahun 2021)
(Pasal 31 ayat 2 PP No.35 Tahun 2021)
(Pasal 31 ayat 3 PP No.35 Tahun 2021)
Supaya lebih mudah dipahami langsung kita masuk ke simulasinya
Simulasi 1
Pada hari Rabu, Alif diminta lembur untuk menyelesaikan tugas
kontennya, dan Alif membutuhkan waktu 3 jam untuk
menyelesaikannya.
Berapa uang lemburnya jika upah pokok/bulan adalah Rp 6 jt &
hari kerjanya adalah 5 hari/minggu?
Jawab :
Tarif Upah Lembur (TUL) :
Upah Pokok/173 : 6.000.000/173 = 34.682
Perhitungan Upah Lembur 3 jam :
1 jam pertama (1 jam lembur) = 1 x 1.5 x TUL = 1.5 x 34.682 = 52.023
Jam ke 2-3 (2 jam lembur) = 2 x 2 x TUL = 2 x 2 x 34.682 = 138.728
Total Upah Lembur = 52.023 + 138.728 = 190.751
Simulasi 2
Dihari Sabtu, Alif kembali diminta lembur di hari liburnya
selama 9 jam, Berapa uang lemburnya jika upah pokok/bulan
adalah Rp 6 jt & hari kerjanya adalah 5 hari/minggu?
Jawab :
Tarif Upah Lembur :
Upah Pokok/173 = 6.000.000/173 = 34.682
Perhitungan Upah Lembur 8 jam :
8 jam pertama (8 jam lembur) = 8 x 2 x TUL = 8 x 2 x 34.682 =
554.912
Jam ke 9 (1 jam lembur) = 1 x 3 x TUL = 1 x 3 x 34.682 = 104.046
Total Upah Lembur = 554.912 + 104.046 = Rp 658.958
Salinan PP No. 35 Tahun 2021
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
(21 Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas
kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang
hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam
Perusahaan Alih Daya.
(3) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan
atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggung
jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
Pasal 20
(1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum
dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(21 Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai norma, standar,
prosedur, dan kriteria perrzinan berusaha yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB IV
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja.
(21 Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu; atau
b.8(delapan) ...
SK No 031196 A
PRESiDEN
REPUBLIK INDONESiA
- 15-
b. 8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
ja- 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan
tertentu.
(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal22
Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada
waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
ayat (21 wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada
Pekerja/ Buruh meliputi:
a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.
Bagian Kedua
Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu
Pasal 23
(1) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih
dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (21.
(2) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
karakteristik:
a. penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam
1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima)
jam 1 (satu) minggu;
b.waktu...
SK No 031797 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
- 16-
b. waktu kerja fleksibel; atau
c. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.
(3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
(1) Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu
istirahat selain yang telah ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),
Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2l ayat (21, diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2I ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
SK No 031798 A
Bagian
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Bagian Ketiga
Waktu Kerja Lembur
Pasal 26
(1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling
lama 4 (empat)jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan
belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur
yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi.
Pasal 27
(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2l ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur.
(21 Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur dikecualikan
bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu.
(3) Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu
mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, dan latau pengendali jalannya
Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi
dan mendapat Upah lebih tinggi.
(41 Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(5) Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib
membayar Upah Kerja Lembur.
Pasal 28
(1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada
perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari
Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis
dan/atau melalui media digital.
SK No 031799 A
(21 Perintah
PRESiDEN
REPUBLIK INDONESI,A.
-18-
(21 Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar
Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang
ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang
bersangkutan dan Pengusaha.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus
membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang
memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur
dan lamanya Waktu Kerja Lembur.
Pasal29
(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban:
a. membayar Upah Kerja Lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat
secukupnya; dan
c. memberikan makanan dan minuman paling
sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori,
apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat)
jam atau lebih.
(21 Pemberian makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan
dalam bentuk uang.
Pasal 30
Ketentuan Waktu Kerja Lembur berlaku untuk semua
Perusahaan, kecuali bagi Perusahaan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3) dan Pasal24.
Bagian Keempat
Upah Kerja Lembur
Pasal 31
(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2l ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur
dengan ketentuan:
a.untuk...
SK No 031800 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-L9-
a. untuk ja- kerja lembur pertama sebesar
1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan
b. untuk setiap ja- kerja lembur berikutnya,
sebesar 2 (dua) kali Upah sejam.
(2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar
Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan
pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur
resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan
40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan:
a. perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan
sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah
sejam; dan
3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam
kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam;
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja
terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur
dilaksanakan sebagai berikut:
1. ja- pertama sampai dengan jam kelima,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam;
dan
3. jam ketujuh, ja- kedelapan, dan jam
kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah
sejam.
(3) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar
Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan
pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur
resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan
40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan
perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai
berikut:
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
b. jam...
SK No 031801 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam;
dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua
belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
Pasal 32
(1) Perhitungan Upah Kerja Lembur didasarkan pada
Upah bulanan.
(2) Cara menghitung Upah sejam yaitu I ll73 (satu per
seratus tujuh puluh tiga) kali Upah sebulan.
(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok
dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan Upah
Kerja Lembur lOOo/o (seratus persen) dari Upah.
(4) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok,
tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila
Upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari
75o/o (tduh puluh lima persen) keseluruhan Upah
maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur sama
dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari
keseluruhan Upah.
Pasal 33
(1) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian
maka penghitungan besarnya Upah sebulan
dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi
Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu; atau
b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu), bagi
Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu.
(2) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan
penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan
terakhir.
(3) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 lebih rendah dari Upah minimum maka Upah
sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan
Upah Kerja Lembur yaitu Upah minimum yang berlaku
di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.
SK No 031802 A
Pasal 34
PRESiDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
Pasal 34
(1) Dalam hal Perusahaan telah melaksanakan
pembayaran Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain
dan nilai perhitungan Upah Kerja Lembur sama
dengan atau lebih baik maka perhitungan Upah Kerja
Lembur tetap berlaku.
(21 Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai
perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi Upah Kerja Lembur sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Kelima
Istirahat Panjang
Pasal 35
(1) Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat
panjang.
(2) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Perusahaan yang dapat memberikan
istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 36
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan
Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan
Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima
Pekerja/Buruh;
b. Perusahaan. . .
SK No 031803 A

More Related Content

Similar to Cara Hitung Uang Lembur UMK 2023 - Kilaskerja.com

Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdfSekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
renibanbartje
 
Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2
Agtov F
 
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdfKEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
ridho408092
 
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdfUU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
sella49
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
PhilippeArgha
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Fardalaw Labor
 
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdfPP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
fajarzega1
 

Similar to Cara Hitung Uang Lembur UMK 2023 - Kilaskerja.com (20)

Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
PP-nomor-78-tahun-2015
PP-nomor-78-tahun-2015PP-nomor-78-tahun-2015
PP-nomor-78-tahun-2015
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017
Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017
 
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdfSekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967
 
Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2
 
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdfKEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
 
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdfUU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
UU Nomor 7 Tahun 1981.pdf
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
Akta Kerja for Part Time.pdf
Akta Kerja for Part Time.pdfAkta Kerja for Part Time.pdf
Akta Kerja for Part Time.pdf
 
Surat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerjaSurat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerja
 
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdfPP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
 
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdfPP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
 

More from Rendi Adetia Sapoetra

More from Rendi Adetia Sapoetra (8)

PP No.57 Tahun 2023 Wajib Lapor Lowongan Kerja - Kilaskerja.com.pdf
PP No.57 Tahun 2023 Wajib Lapor Lowongan Kerja - Kilaskerja.com.pdfPP No.57 Tahun 2023 Wajib Lapor Lowongan Kerja - Kilaskerja.com.pdf
PP No.57 Tahun 2023 Wajib Lapor Lowongan Kerja - Kilaskerja.com.pdf
 
SKB Libur & Cuti Bersama 2024 - Kilaskerja.com.pdf
SKB Libur & Cuti Bersama 2024 - Kilaskerja.com.pdfSKB Libur & Cuti Bersama 2024 - Kilaskerja.com.pdf
SKB Libur & Cuti Bersama 2024 - Kilaskerja.com.pdf
 
SKB 3 Menteri Libur Cuti 2023-Kilaskerja.com.pdf
SKB 3 Menteri Libur Cuti 2023-Kilaskerja.com.pdfSKB 3 Menteri Libur Cuti 2023-Kilaskerja.com.pdf
SKB 3 Menteri Libur Cuti 2023-Kilaskerja.com.pdf
 
SE Satgas Covid-19 No 1 Tahun 2023 - Kilaskerja.com.pdf
SE Satgas Covid-19 No 1 Tahun 2023 - Kilaskerja.com.pdfSE Satgas Covid-19 No 1 Tahun 2023 - Kilaskerja.com.pdf
SE Satgas Covid-19 No 1 Tahun 2023 - Kilaskerja.com.pdf
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
Test Army Alpha Intelegence, Kraeplin, Pauli, Wartegg Slide Pdf - Kilaskerja....
Test Army Alpha Intelegence, Kraeplin, Pauli, Wartegg Slide Pdf - Kilaskerja....Test Army Alpha Intelegence, Kraeplin, Pauli, Wartegg Slide Pdf - Kilaskerja....
Test Army Alpha Intelegence, Kraeplin, Pauli, Wartegg Slide Pdf - Kilaskerja....
 
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comPerpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
Gaji 5 Juta Apakah Kini Kena Pajak? - Kilaskerja.com
Gaji 5 Juta Apakah Kini Kena Pajak? - Kilaskerja.comGaji 5 Juta Apakah Kini Kena Pajak? - Kilaskerja.com
Gaji 5 Juta Apakah Kini Kena Pajak? - Kilaskerja.com
 

Cara Hitung Uang Lembur UMK 2023 - Kilaskerja.com

  • 2. Dimanapun perusahaannya, Perhitungan lemburnya tetaplah sama. Karena diatur oleh PP No. 35 Tahun 2021 (mulai pasal 21). Upah lembur satu jam = (Upah Pokok + Tun.Tetap*)/173 Tahap 1 cari dulu tarif upah lemburnya Kenapa 173 ? karena 173 adalah jumlah jam kerja dalam 1 bulan perhitungannya: Jumlah jam kerja setahun 52 minggu x 40 jam= 2.080 jam Jumlah jam kerja sebulan 2.080 jam / 12 bulan = 173 jam *Jika ada Dengan cara : Berikut saya buatkan ringkasannya: (Pasal 32 ayat 2 PP No.35 Tahun 2021)
  • 3. 5 hari Kerja: 6 hari Kerja: Bekerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu Bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu Maka perhitungannya : 1 jam pertama = 1.5 x upah sejam Jam seterusnya = 2 x upah sejam 5 hari Kerja : 8 jam pertama = 2 x upah sejam Jam ke 9 = 3 x upah sejam Jam ke 10 dan 11 = 4 x upah sejam 6 hari Kerja : 7 jam pertama = 2 x upah sejam Jam ke 8 = 3 x upah sejam Jam ke 9 dan 10 = 4 x upah sejam Tahap 2 hitung jam lemburnya I. Lembur pada hari kerja II. Lembur pada hari libur (Pasal 31 ayat 1 PP No.35 Tahun 2021) (Pasal 31 ayat 2 PP No.35 Tahun 2021) (Pasal 31 ayat 3 PP No.35 Tahun 2021) Supaya lebih mudah dipahami langsung kita masuk ke simulasinya
  • 4. Simulasi 1 Pada hari Rabu, Alif diminta lembur untuk menyelesaikan tugas kontennya, dan Alif membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelesaikannya. Berapa uang lemburnya jika upah pokok/bulan adalah Rp 6 jt & hari kerjanya adalah 5 hari/minggu? Jawab : Tarif Upah Lembur (TUL) : Upah Pokok/173 : 6.000.000/173 = 34.682 Perhitungan Upah Lembur 3 jam : 1 jam pertama (1 jam lembur) = 1 x 1.5 x TUL = 1.5 x 34.682 = 52.023 Jam ke 2-3 (2 jam lembur) = 2 x 2 x TUL = 2 x 2 x 34.682 = 138.728 Total Upah Lembur = 52.023 + 138.728 = 190.751 Simulasi 2 Dihari Sabtu, Alif kembali diminta lembur di hari liburnya selama 9 jam, Berapa uang lemburnya jika upah pokok/bulan adalah Rp 6 jt & hari kerjanya adalah 5 hari/minggu? Jawab : Tarif Upah Lembur : Upah Pokok/173 = 6.000.000/173 = 34.682 Perhitungan Upah Lembur 8 jam : 8 jam pertama (8 jam lembur) = 8 x 2 x TUL = 8 x 2 x 34.682 = 554.912 Jam ke 9 (1 jam lembur) = 1 x 3 x TUL = 1 x 3 x 34.682 = 104.046 Total Upah Lembur = 554.912 + 104.046 = Rp 658.958 Salinan PP No. 35 Tahun 2021
  • 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t4- (21 Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya. (3) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh. Pasal 20 (1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (21 Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perrzinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. BAB IV WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (21 Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b.8(delapan) ... SK No 031196 A
  • 6. PRESiDEN REPUBLIK INDONESiA - 15- b. 8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) ja- 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal22 Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada Pekerja/ Buruh meliputi: a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Bagian Kedua Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu Pasal 23 (1) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21. (2) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik: a. penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu; b.waktu... SK No 031797 A
  • 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA - 16- b. waktu kerja fleksibel; atau c. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. (3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24 (1) Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu istirahat selain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 25 (1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21, diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. SK No 031798 A Bagian
  • 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- Bagian Ketiga Waktu Kerja Lembur Pasal 26 (1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat)jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Pasal 27 (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur. (21 Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu. (3) Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan latau pengendali jalannya Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi. (41 Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (5) Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib membayar Upah Kerja Lembur. Pasal 28 (1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. SK No 031799 A (21 Perintah
  • 9. PRESiDEN REPUBLIK INDONESI,A. -18- (21 Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur. Pasal29 (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban: a. membayar Upah Kerja Lembur; b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan c. memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih. (21 Pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Pasal 30 Ketentuan Waktu Kerja Lembur berlaku untuk semua Perusahaan, kecuali bagi Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal24. Bagian Keempat Upah Kerja Lembur Pasal 31 (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur dengan ketentuan: a.untuk... SK No 031800 A
  • 10. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -L9- a. untuk ja- kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan b. untuk setiap ja- kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam. (2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan: a. perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; 2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan 3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam; b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 1. ja- pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; 2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan 3. jam ketujuh, ja- kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam. (3) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; b. jam... SK No 031801 A
  • 11. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam. Pasal 32 (1) Perhitungan Upah Kerja Lembur didasarkan pada Upah bulanan. (2) Cara menghitung Upah sejam yaitu I ll73 (satu per seratus tujuh puluh tiga) kali Upah sebulan. (3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur lOOo/o (seratus persen) dari Upah. (4) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila Upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75o/o (tduh puluh lima persen) keseluruhan Upah maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan Upah. Pasal 33 (1) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian maka penghitungan besarnya Upah sebulan dilaksanakan dengan ketentuan : a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. (3) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 lebih rendah dari Upah minimum maka Upah sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan Upah Kerja Lembur yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja. SK No 031802 A Pasal 34
  • 12. PRESiDEN REPUBLIK INDONESIA -21 - Pasal 34 (1) Dalam hal Perusahaan telah melaksanakan pembayaran Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungan Upah Kerja Lembur sama dengan atau lebih baik maka perhitungan Upah Kerja Lembur tetap berlaku. (21 Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Upah Kerja Lembur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (3) Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bagian Kelima Istirahat Panjang Pasal 35 (1) Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang. (2) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan yang dapat memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh; b. Perusahaan. . . SK No 031803 A