Keputusan Bersama ini menetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung. Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Bitung meliputi perairan seluas 3.217 Ha, sedangkan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan seluas 388.050 m2. Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Bitung meliputi perairan seluas 2.672 Ha.

1. lp(w
owa/atl6
rl
.DEPARTEMEN
:riii:,,.,:1. :.
.l
'11. . '
DALAM NEGERI DAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA'i
NNEIITTRI DALAM NEGERI DAN MENTER] PERHUBUNGAN.
a 1 'r . ,
,;- f
':
NOMOR : 80 TAHUN 1995
I'IOMOR : SK.6/AL.106/PHB-95
TENTANG
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA
9AN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN

2. KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR :
NOMOR :
80 TAHIJN 1995
SK.6/AL IO6/PHB.95
TENIANG.
. BATAS.BATAS DAERAH
LINCKI.'NGAN KE&'A DAN DAERAH LINGKIJNGAN
KEPEMINGAN PELABUIIAN BITTJNG
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERHUBUNGAN,
Menimbang i a.
Mengingat
b.
bahwa mengenai penyediaan dan penggunaan tanah untuk
keperluan pelabuhan telah ditetapkan Keputusan Bersanra Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor
l9l Tirhun 1969
:-:::--anggd 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan
sK 83/0/1969
Penggunaan T?rnah Untuk Keperluan Pelabuhan;
bahwa "dalanr rangka menjamin kepastian hukum dalant
penlediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Bitung perlu
diteiapkan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung'dengan Keputusan
Bersama- Menteri Dalarn Negeri dan Menteri Perhubungan:
Undang-undang Nomor 5 Tahun lf60 tentang Peraturan Dasar
toLoglpokok Agraria (Lenrbaran Negara Thhun 1960 Nonror
104, Thinbahan l-ernbaran Negara Nomor 303a);
Undang-undang Nontor 5 Tahun 1974 tenuls P9!-o!r'-pokok
Pemeriitalnn D-i Daerah (Lenrbarart Negara Thhtrn 1974 Nonror
38, Tanrbahan Lernbaran Negara Nontor 3037):
l.
2.
/3. Undang-undang.

3. J.
ffiffiffilfus"
aiJilH" J 3a : .rrrili'r:il,1rr
4 H-{#r;si?&1x'tr#i&^*t*::,, iliHilltrirT*'#iilegara Nom
5 i:li:illrnFffiq:I#n*=tt{itt.,,L?u,t*.#lr:Tambahan Lembaran Negara Nomoi)fird'rruIt r:
ffil,mH$m$fru*"-
aHr$*lff 'ffi rfl *,ffi H:n{ffi}ifi"i'$ril
8
i:s#''*ffiJoH:iffit.ild!}H-*;hqffi
"g1il*'triiffi**"glffi*l,i1iilr;i'r*:,*i?ri
ffg:li#.f"$lXT-il'*r
44 rhhun re?4 tentang pokok-pokok
H:3$$:{llf'i#Hhfrffi i,r*,iJ;fl
jiln,'"",:"iii1?
tz. f:I$iiil,*f;|lil
Nomor 26 rhhun re88 tentang Badan
,3 ftr:nsl{$;5'$.Hti.$;:H*$,H#;f:,r?:nn
Ketentuan-k'
14' BlIilIT" H.:lHl;,t*tii *SiJ,1
rhhun te66 tentang
I
N
[,
7.
9.
10.
11.
o
/15. Peraturan.......

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1972 renang
P;iitp.t'ta" We*enurg Pembeiian Hak Atas Tanah;
,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tenung
k;jlnffi-iiiioi,i"t f.ta Can?ermohonan Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S.Tahurr 1974 teruang
Ketentuan-iiiild"'r lriangenai- Penyediaan dan Pemberian Tanatt
Untuk KePerluan Penrsahaan;
1 8' +:ii'Hl*fl1?ti"X'#0T"""'.'irTi"H:,1 ;3[tiri?1';lir^";
ilgian:b;liur fanatr Hak Pengeloiaan Serta Pendaftarannya;
rMenteriPerhubunganNomor.Kil4gJ/crr00uPhq.8p
,
le' fffllii"t64/cn 002/phb-80 tenrang.organisasful d6' {.tj"
rrrx'**-,*'lli"llg*;'"""""?*T'xli:?3'+h"3"'"'ffi "
20. Keputusur Menteri Dalam eg9ri,l{ot"9l-??-Pun 1992 tentang
Susunan 6tg*GA Oan-tataf":r:a Departemen Dalam Negeri;
Memperhatikan : !!;ll,?S,t"-Tii"ffEll"r_?"K:!S!gl"i9l9:"'ilifj,"i11iI'"#llpenetaDan e"tit-6ilis OaJr"fr Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingt otig* Kepentingan Pelabuhan Bitung;
MEMUTUSKAN:
KEPttrusAN BERSAMA MEI{TERI DALAM EqqRI-P+N
Nfri{TERi iERIIUIiuNGaN relmeNc BATAS-BATAS DAERA'H
'ffidKuNeAN -KEifA nAN--p-qeRAH LINGKUNGAN
rePitrnWGAN PELABUIIAN BITUNG'
Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Bitung adalah sebagai
berikut :
uBatasDaerahLingkunganKerjaPerairanPelabuhan:
Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Bitung.yalg
luasnva l"bih ilffi;'iti Iia (tiga ribu dua'ratus tujuh belas
i,;il;,ri,';ift il;;?i ii ti r< I yan g-ter r etak d i B i n uan g den gan
koordinat:
t5.
r6.
PERf,AMA
01" - 29'- 40: LU
kemudian ditarik garis lurus ke arah
i! 125"- t5'- 45.8ff

5. Pa5aI
Iautnenyeberang Selat Lembeh
-samp.ai
pada titik B yang
terletak di Tanjung Batu Angus dengan koorbinat :
0lo - 30' - 35' LU
L25"- 14'- 4o',Err
selanjutnya ditarik garis menyusur panhi
ke arah .Bagt.p_aya melalui dermaga pelabuhan sampai di tirik C
yang terletak di Desa Girian dengan koordinat :
01" - 25' - 40" LU
b.
l25o= 07' - 55" Eff
Timur menyeberang
koordinar
0lo - 25' - 00' LU
125"- 10' - 50" Bi'f
kemudian menyusur pantai Pulau I-embeh
ke arah Timur laut dan kembali ketitik A.
Batas Daerah tingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
F"^ Daerah.l.'ngkungan Sqrlq Pqt"n Pelabuhan Birung yang
luasnya L"Uit kurang 388.050 M2- (riga rarus aetapan-plluF
delapan ribu lima puluh meter persegi), yang dimulai diri ri'tik AI
yang.lerletak di sebelah kiri ungki minyak PgffepflNA dengan
koordinat:
olo - 26'-.13,37* LV
L25o- 11' - l9rgg" gr
kemudian ditarik garis ke aratr Tenggara
membelok ke Selaan sampai di titik BI dengan koordinar :
91-:31 :--t-ft--lureranjutnya ditarik saris ke arah rimur
125"- l1' - 21,93" Rr ' J
melewati dermaga Pelabuhan
koordinat:
01" - 26' - 10,54" LU
seterusnya ditarik garis lurus ke arah Utara
t?5"- ll' - 39,69, Bir
/sampai..... ..
selanjutnya ditadk garis lurus ke arah
Selat Lembeh sampai di'titik D dengan
Bitung sampai di titik CI dengan

6. sampai pada titik DI dengan koordinar:
0lo - 26' - 14,92" LU
ditarik garis lurus ke anh Baratkemudian
125'- ll, - 39,69" Er
s,lmpaipadaritik EI yang terletak di depan gudang pelabuhan
oengan Koordtnat:
0lo - 26, - 15,06. LU
--------:_selanjutnya dari titik EI dirarik garis lurus
125"- Ll, -32,17" ET e--
ke arah utara menylyr jjrian pelabuhan sampaidi titik FI yang
terletak di tilonganjalan Pelabuhan dengan kobrdinai :
9-t-:1.1:fgl&mudian ditarik garis ke ararr rimur r-aut
125'- l1' - 32,59" Brf
sampai titik GI dengan koordinat :
0L" - 26' - 22,29" LV
---- seterusnya ditarik garis ke arah Tenggara'125"- 11' - 44,29' Bif
sampai di titik HI dengan koordinat :
01" - 26',- 19,04,! LU
125"- l l' - 45,90" Btr
kemudian ditarik garis menyusur pantai
ke arah Timur laut sampai di titik II dengan koordinat :
clo - 26' - [9,94" LU
selanjutnya diErik garis
I
aran Utara
koordinat :
125"- ll'-49,13" Bf
melewati dermaga Feriy sampai di titik JI dengan
01" - 26' -27,71" LtJ
, t25"- I l, - 45,94" gr
selerusnya ditarik garis ke arah Barat
I-aut sampai di titik KI dengan koordinat :
ol" -26' - 32,70" Lll
l25o-l L,-22,25"9r
kemudian ditarik garis ke arah Barat sampai
lt5ar.tlcril

7. di titik LI dengan koordinat :
0lo - 26' - 33,15" LU
ke arah s.ttangaris
125"- I l' - 31,15 gr
sampai pada titik MI
selanjutnya ditarik
dengan koordinat:
9-i.-.-3-I-,--t-11-*ykemudian ditarik garis ltrrus ke arah Barar
125'- l1' - 31,00' Brr
sampai pada titik M dengan koordirrat :
0lo - 26' - 23,48" LU
selanj'utnya ditarik gaiis lurus ke arah
sampai pada titik OI
125"- ll' - 50,73' Er
Selatan menyeberangi Jalan IR,.Soekarno
dengan koordinat :
01" - 26', - 22,13" LU
KEDUA
seterusnya diarik garis lurus ke arah Barat
125'- 1l' - 50,40" Bir
sampai pada titik Ptr dengan koordinat:
0|o-26'.-22,13"LU
kemudian ditarik garis lurus ke arah Selatan
l25o-11'-20,7['gr
du kembali ke titik AI.
Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan:
Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Bitung yane
luasnya lebih kurang2.672 Ha (dua ribu enam rarus tujuh put[tr Oui
hektar) dimulai dari tit'ik AA yang terletak di Binuang denfan lioordinat:-
01o,,29' - 40' LU
kemudian ditarik garis lurus menyeberang Selat
[25o- 15' ' 45" BT
pada titik BB yang rerlerak di
Batas Daerah Lingkungan Kerja
Lernbeh ke arah Barat Laut sampai
Thnjung Batu Angus @erhimpit dengan
Perairan Pelabuhan) dengan koordinat:
F$
aitq/.ltF,rl
/01"-30'-35" LU.....

8. !.
0lo - 30' - 35" LU
selanjutnya diarik garis lurus ke arah Timur laut
sampai pada titik GG dengan koordinat :
0lo - 32' - 49', I-S
125'- 17', - 10" Brf
B.arat Daya dan kembali ke titik AA.
selanj.utnya dimulai dari titik cc yang terletak di Desa Girian dengan
koordinat: -.
01" - 25' - 40' LU
kemudian ditadk garis lurus menyeberang
125"- 07' - 55' Eir
l'25'- 15' - 45" EtT
125"- 10' - 50', Brr
Selat Le,mbefr ke aralr timur sampai di titik DD (berhimpit dengan Batas
Daerah Lingkungan Kerja Perairin Pelabuhan) ddngan koordinai :
01" - 25' - 00" LU
selanjutnya ditarik garis menyusur pantai Pulau
Lembeh ke arah BqFt Daya sampai di titik EE yang terletak di Tanjung
Gelap dengan koordinat :
010 - 23' - 34' LU
1250 - 09'- 30" B[
selanjutnya di tarik garis menyeberang Selat
Lembeh ke arah Balar laut srmpai di titik FF yang terletak di Thnjung
Merah dengan koordinat:
olo - 24'- 10" Lu
1250 - 07' - 08" g,r
selanjutnya ditarik menyusur Pantai
/KEEMPAT.......
gans
KEf,IGA
ke'arah Timur l-aut dan kembali ke titik CC.
t
Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktunr
PERTAMA dan Diktum KEDUA tergambar pada peta terlampir
meruphkan bagian yang tidak terpisahkan-<lari Kepu tusan
-Beisanra
ini.'
lih3/rfnFnl

9. Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan
Pelabuhan akan diberikan dengan -Ha Pengelolaan kepada Departemen
Perhubungan atau Instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubuhgan.
Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalarn.Diktum
KEEMPAT sampai dengan perolehan sertifikatnya diselesaikan dengan :
a. terhadap tanah yang masih dikuasai pihak ketiga harus terlebih
dahulu dibebaskan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
b. penunjukan dan penetapan tugu batas dari Daerah Lingkungan
Kerja Pelabuhan di lapangan, dilaksanakan berdasarkan kbordinat
geografis pada peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum
FERTAMA oleh Panitia'Penunjuk Batas yang terdiri dari pT
(Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Badafi PJranahan tlasionat
setempat dan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya
' dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
-
c. pengukuran dan uraian Batas-batas Daerah l,ingkungan Kerja
baratan Pelabuhan, dilaksanakan oleh. Kantor Wita-yan tsadin
Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yan g berlaku.
Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
memberi wewenang kepada Menteri Perhubungan untuk :
merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan;
menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan
usahanya;
menyerahkan bagian-bagian.dari tanah itu kepada pihak ketiga
menuntt Denvaftltan yans ditentukan oleh Menteri Perhubunsanmenurut pe$yaratan yang ditentukan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi segi-segyang meliputi segi-segi peruntukan,
lnnya. dengan ketentuan bahwa
b.
c.
jangkawaktu dan keuangannya, dehgan ketentuan bahwa
pemberian hak aas tanah kepada pihak ketiga tersebut dilakukan
ungan
/KEDELAPAN.......
KETUTUH
oleh Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
benrenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Menteri Perhubungan atau instansi yang ditunjuk berwenang memberi
izin untuk mendirikan bangunan dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga
dengan memperhatikan saran dari Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Biturig.
eitry/.tfr1r^l

10. (
'}
KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
J A K N NT N
l6 Agustus 1995
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-l l.
t2.
r3.
14.
t5.
r6.
17.
18.
19.
Ketua Badan Pemerilaa Keuangan;
Menteri Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
Para Menteri Bidang EKKU;
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Menteri Pertahanan dan Keamuran;
Panglima ABRI/ Ketua BAKORSTANAS;
Kepaia Staf Angkatan laut dan KAPOLRI;
Gubernur Bank Indonesia;
{e1ua Balan Pengawas Keuangan dan Penrbangunan;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jend.eral, paia Dirsktur Jenderal da,r para Kepala
pqdan di Lingkungan Departemen Perhubunghn;
Direktur Jenderal Penterintahan Unrum iian Otononri Daerah Departenren Dalarn
Negeri;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
[gp{". {ftgr Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sulawesi Utara;
Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
-
Pemerintalr Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung;
Administratort'Pelabuiran Bitung;
Kepala Cabang PT (Persero) Petabuhan lndonesia IV Bitung.
I DALAM NEGERI PERHUBUNGAN
Sitqe/rtto*l I