Dokumen tersebut menentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta karena dianggap melanggar konstitusi dan perundangan. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa merokok adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi sepanjang menggunakan rokok yang telah dibayar cukainya. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut tidak mengatur kewajiban menyediakan temp
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas peluang dan tantangan dalam mewujudkan keadilan di desa melalui pelaksanaan UU Desa. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah politik identitas yang menimbulkan diskriminasi, mekanisme uji materi perda yang rentan politisasi, serta kapasitas lemah masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan UU Desa. Diperlukan kuatnya mekanisme hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di IndonesiaFransiska RF
Pabrik di Tangerang dilaporkan melakukan pelanggaran HAM terhadap buruh, seperti menyekap, menyiksa, dan tidak membayar upah enam buruh, termasuk empat di bawah umur. Polisi menggerebek dan menemukan kondisi buruh dan fasilitas yang tidak layak serta dua pelaku masih buron.
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLestari Moerdijat
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya UU tentang Masyarakat Adat di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat telah diakui sejak zaman kolonial Belanda dan dalam UUD 1945, namun perlindungan hukum mereka masih kurang memadai. UU diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ketidakjelasan status hukum dan konflik lahan yang diakibatkan kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut menentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta karena dianggap melanggar konstitusi dan perundangan. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa merokok adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi sepanjang menggunakan rokok yang telah dibayar cukainya. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut tidak mengatur kewajiban menyediakan temp
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas peluang dan tantangan dalam mewujudkan keadilan di desa melalui pelaksanaan UU Desa. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah politik identitas yang menimbulkan diskriminasi, mekanisme uji materi perda yang rentan politisasi, serta kapasitas lemah masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan UU Desa. Diperlukan kuatnya mekanisme hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di IndonesiaFransiska RF
Pabrik di Tangerang dilaporkan melakukan pelanggaran HAM terhadap buruh, seperti menyekap, menyiksa, dan tidak membayar upah enam buruh, termasuk empat di bawah umur. Polisi menggerebek dan menemukan kondisi buruh dan fasilitas yang tidak layak serta dua pelaku masih buron.
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLestari Moerdijat
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya UU tentang Masyarakat Adat di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat telah diakui sejak zaman kolonial Belanda dan dalam UUD 1945, namun perlindungan hukum mereka masih kurang memadai. UU diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ketidakjelasan status hukum dan konflik lahan yang diakibatkan kebijakan pemerintah.
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Hak-hak warga negara Indonesia meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan pengakuan di depan hukum.
3. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut menjelaskan definisi hak dan kewajiban, kemudian menguraikan beberapa hak yang dimiliki warga negara Indonesia sesuai UUD 1945, serta pentingnya lembaga pengawal dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Presentasi usulan desa.id DUT PANDI 2013Supri yanto
Presentasi usulan domain baru desa.id oleh Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji - Banyumas. Mewakikli desa-desa se Indonesia.
Usulan domain desa.id digagas oleh Gerakan Desa Membangun
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikSuprijanto Rijadi
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pelayanan publik di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak, tanggung jawab, dan perlindungan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas.
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Hak-hak warga negara Indonesia meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan pengakuan di depan hukum.
3. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut menjelaskan definisi hak dan kewajiban, kemudian menguraikan beberapa hak yang dimiliki warga negara Indonesia sesuai UUD 1945, serta pentingnya lembaga pengawal dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Presentasi usulan desa.id DUT PANDI 2013Supri yanto
Presentasi usulan domain baru desa.id oleh Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji - Banyumas. Mewakikli desa-desa se Indonesia.
Usulan domain desa.id digagas oleh Gerakan Desa Membangun
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikSuprijanto Rijadi
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pelayanan publik di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak, tanggung jawab, dan perlindungan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas.
19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
KARANG TARUNA DESA CILAMAYA.docx
1. KARANG TARUNA DESA CILAMAYA
KEGIATAN BAKTI SOSIAL (KERJA BAKTI)
Jl. Raya Cilamaya No.11, Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat 41384,
Karawang, 10 November 2022
Nomor : 01/KTDC/X/2022
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Surat Pemberitahuan Audensi & Hearing Yth. PT. Samsung C&T
Di
Tempat.
Dengan Hormat,
Dasar :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-undang Dasar No. 32 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Untuk Mengatur dan
Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
3. Amanat Undang-undang Dasar 1945 BAB X Pasal 27 Ayat 2. “Setiap Warga Negara
Berhak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan” Pasal 28 H.
Ayat 2 “Setiap Orang Berhak Mendapat Kemudahan dan Perlakuan Khusus Untuk
Memperoleh Kesempatan dan Manfaat yang sama guna mencapai keadilan”.
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
5. Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Monovoli dan Persingan Usaha Tidak
Sehat.
6. Undang-undang No.17 Tahun 2013 Tentang Perindustrian.
Atas Dasar tersebut diatas, kami Karang Taruna Desa Cilamaya akan melakukan Audensi dan
Hearing kepada PT. Samsung C&T di Kawasan PLTGU Jawa Satu Power Cilamaya, Desa Cilamaya.
Pada :
Hari / Tanggal : Senin, 14 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : PT. Samsung C&T Kawasan PLTGU Jawa Satu Power Cilamaya
Peserta Audensi : 5 Orang
Kordinator : Muhammad Sandi Arfian
No. HP : 0896 6243 157 / 0858 8135 3665
Demikian Surat Pemberitahuan AUDENSI & HEARING ini kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
KARANG TARUNA DESA CILAMAYA
KETUA
Muhammad Sandi Arfian
Tembusan :
1. Pengelola Kawasan C&T PLTGU Jawa Satu Power Cilamaya
2. PT. Samsung
3. Arsip
