Dokumen tersebut merangkum data kriminalisasi konflik kehutanan di dua kabupaten di Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir, penyebab terjadinya konflik, dan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Penyebab konflik utama adalah regulasi yang belum j

1. Disampaikan pada:
Pelatihan Pemantau Independen Kehutanan Bagi
Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal
(JURnal Celebes)
KONFLIK KEHUTANAN DI
SULSEL DAN PENEGAKAN
HUKUM
Oleh: Edy Kurniawan Wahid
(Wakil Direktur YLBHI-LBH Makassar)
Makassar, 24 September 2020

2. DATA KRIMINALISASI 2 TAHUN
TERAKHIR
Wilayah Jumlah korban Status hutan Status Masy. Update kasus
SOPPENG 9 orang Hutan lindung  Masy. lokal tinggal
dalam kawasan;
 Masy. lokal tinggal
sekitar kawasan;
 Masy. lokal tinggal luar
kawasan;
 3 orang bebas;
 1 orang vonis
bersalah;
 5 orang masih proses
penyidikan;
GOWA 21 orang Hutan produksi dan
hutan konservasi
 6 orang (MA tinggal
dalam kawasan);
 11 orang (masy. lokal
tinggal sekitar
kawasan);
 2 orang (masy. lokal
tinggal dalam
kawasan);
 1 orang (oknum LSM
Lokal);
 1 orang (oknum
penyuluh kehutanan)
 11 orang masih proses
penyidikan;
 10 orang vonis
bersalah;

3. Regulasi & Masyarakat
 Status hutan (objek): hutan negara/tetap, hutan
adat dan hutan hak
 Status masyarakat (subjek): MA/Masy. lokal
yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan

4. Menuju perbaikan regulasi
UU
Kehutanan
• Hutan negara
• Hutan hak
• MA & Masy.
setempat
Putusan
MK
45/2011
• Pengukuhan
kawasan
hutan
partisipatif
Putusan
MK
35/2012
• Hutan
negara
• Hutan adat
• Hutan hak
Putusan
MK
95/2013
• Masy. di
dalam
• Masy. di
sekitar
• Imunitas
pidana
UU P3H
• Masy. di
dalam
• Masy. di
sekitar
• Masy. di
lur
• Imunitas
pidana

5. Penyebab konflik Penyelesaian konflik
Regulasi  Tata batas kawasan
hutan belum ketemu
gelang;
 Belum selesai
pengukuhan kawasan
hutan;
 Norma hukum
multitafsir;
 Percepatan
pengukuhan kawasan
hutan yang partisipatif;
 Judicial review;
Penegak hukum  Tidak paham maksud
UU P3H;
 Lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum
terhadap pelaku kelas
kakap, yang ditangkap
selalu masyarakat kecil;
 Pemerintah lokal
memiliki konflik
kepentingan
 Peningkatan kapasitas
APH dan pemerintah
lokal;

6. Penyebab konflik Penyelesaian konflik
Masyarakat  Bukaan lahan baru;
 Penguasaan lahan yang
luas, melebihi 5 Ha bahkan
sampai puluhan Ha;
 Konflik kepentingan
sesama masyarakat
(dipengaruhi oleh relasi
politik, ekonomi dan sosial;
 Konflik lahan (warisan,
tanah bekas feodal)
 Pemberdayaan hukum
masyarakat;
 Penguatan organisasi
MA/masy. lokal;
 Keterampilan hukum
anggota komunitas
SEKIAN TERIMAKASIH