Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang persyaratan dokumen legalitas yang diperlukan untuk perdagangan kayu olahan domestik dan ekspor, termasuk nota angkutan, invoice, packing list, laporan surveyor, dan dokumen CITES untuk jenis kayu tertentu.

1. Prinsip 3
Keabsahan Perdagangan
atau Pemindahtanganan
Hasil Produksi
Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Bagi Perajin Furniture dan Kerajinan
16-17 September 2020

2. Penjualan Domestik Penjualan Ekspor
Materi Pelatihan

3. Penjualan Domestik

4. Indikator 3.1.1. Unit Usaha menggunakan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
(Perdirjen PHPL P.14/2016)
Penjualan Domestik

5. Penjualan Domestik
Nota Angkutan
SKSHHK
Nota Perusahaan
Sumber:
P.48/2017 tentang Hutan Hak
P.60/2016 tentang Hutan Alam
P.58/2016 tentang Hutan Tanaman

6. Penjualan Ekspor

7. Penjualan Ekspor
Invoice
Packing list
Laporan
surveyor

8. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk
produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
A. Produk hasil kayu olahan yang diekspor
Produk Kayu
Stok Awal ?
Hasil Produksi ?
Penjualan Lokal ?
Penjualan Ekspor ?
Stok Akhir ?

9. Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
B. Invoice
Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
C. Packing List

10. “Dokumen Legalitas terhadap produk industri
Kehutanan Indonesia yang diangkut antar negara yang
telah memenuhi* ketentuan Verifikasi Legalitas Kayu
sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik
Indonesia”
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
D. Dokumen V-Legal
*Memenuhi:
1. Tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-
Legal
2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice
3. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi
dari bahan baku kayu lelang
4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau
industri penyedia jasa
5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industry auditee
dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan
bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

11. Dokumen V-Legal
Dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sbb:
i. Lembar ke-1 (asli, warna putih), untuk Competent Authority
ii. Lembar ke-2 (warna kuning). Untuk custom at destination
iii. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir
iv. Lembar ke-4 (warna putih), untuk LVLK
v. Lembar ke-5 (warna putih), untuk Eksportir
vi. Lembar ke-6 (warna putih), untuk LIU
vii.Lembar ke-7 (warna putih),untuk pabean Indonesia
ISIAN DALAM DOKUMEN V-LEGAL
1. Issuing Authorithy
2. Importer
3. V-Legal Number
4. Date of Expiry : kadaluarsa
5. Country of Ex[ort : Negara Tujuan
6. ISO Code
7. Means of Transport
8. License
9. Commercial description of the timber product
10. HS-Heading
11. Common and Scientific Names
12. Countries of harvest
13. ISO Codes
14. Volume (m3)
15. Net Weight (kg)
16. Number of units
17. Distinguishing marks
18. Signature and stamp of issuing authority
Sumber : P.14/PHPL/SET/4/2016

12. Dokumen V-Legal
Sumber : S.E.2/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2017
V-Legal
FLEGT

13. Sesuai dengan Dokumen Ekspor Lainnya:
1. Identitas Eksportir Penerima
2. Data Pelabuhan
3. Dok. Pelengkap Pabean
4. Data Barang Ekspor
E. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

14. F. Bill of Lading (B/L)
Pengertian Bill of Lading (B/L) atau biasa disebut B/L atau juga
Konosemen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat
di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan
barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan
barang melalui laut.

15. Bill of Lading (B/L)
1. Shipper : Pengirim barang
2. Cosignee : Nama penerima barang
3. Notifiy Party : Pihak yang harus dihubungi bila barang telah
sampai di POD
4. Data Alat Transport dan Pelabuhan
5. Data Barang
Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan
dokumen PEB.

16. G. Laporan surveyor
Memenuhi:
1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk
yang diatur ekspornya
2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor
dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau di industri
penyedia jasa

17. H.Bea Keluar Memenuhi:
Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu
yang dikenakan bea keluar

18. I. Dokumen relevan untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Memenuhi:
Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (konvensi perdagangan
internasional untuk spesies-spesies flora dan satwa liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional yang berlaku sejak
tahun 1975.
Fokus utama CITES adalah memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan
internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian
tumbuhan dan satwa liar tersebut.

19. Dokumen relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya

20. Pembubuhan Tanda Vlegal
Pembubuhan tanda V-Legal bisa dilakukan pada invoice, packing list,
surat jalan atau pada produk.

21. Terima Kasih