1. Rekomendasi untuk Revisi UU Komisi Yudisial
NO. PENGATURAN ISU SUB ISU KETERANGAN REKOMENDASI
1 Pasal 14 Seleksi hakim Kapan seleksi hakim agung Seleksi tidak hanya berdasarkan Jika MA memandang perlu ada
agung dilakukan? pada adanya hakim agung yang penambahan hakim agung,
pension, tetapi didasarkan pada maka MA dapat menyampaikan
permintan dari MA permintaan kepada KY untuk
melakukan seleksi hakim agung.
Perubahan Pasal 14 Permintaan disertai dengan
berapa jumlah yang dibutuhkan
dan spesifikasi (bidang keahlian)
yang dibutuhkan.
Perbandingan calon hakim Terjadi perdebatan apakah DPR harus memilih calon hakim
agung yang diusulkan KY ke komposisinya 3:1 (tiga calon untuk agung, sebagai hakim agung,
DPR 1 lowongan) atau 2:1 (dua calon sesuai dengan kebutuhan yang
untuk satu lowongan) ada di MA, dari calon yang telah
diajukan oleh KY.
Seharusnya bukan komposisi 3:1
atau 2:1, tetapi dua kali kebutuhan KY menyeleksi calon hakim
hakim agung agung sejumlah dua kali
kebutuhan hakim agung di MA.
DPR harus memilih calon yang
telah diajukan oleh KY, sebagai
hakim agung. Keharusan ini
diperlukan untuk menghindari DPR
tidak memilih atas calon yang telah
diajukan KY
Pendaftaran Calon Hakim Pengaturan mengenai pendaftaran Pengaturan seleksi hakim agung
Agung hakim agung terlalu rigit dan ada seharusnya hanya mengatur

2. beberapa hal yang kontradiktif. prinsip-prinsip umum, sedangkan
Mekanisme seleksi mengharuskan mengenai prosedur teknisnya
seorang calon didaftarkan (bukan diserahkan pada Komisi Yudisial.
mendaftar sendiri), akan tetapi
persyaratan yang harus dipenuhi
mengisyaratkan calon untuk
bergerak mendaftar sendiri, bukan
didaftarkan oleh pihak lain.
2 Penambahan Upaya menjaga martabat dan Selama ini dalam melaksanakan Kewenangan memberi
Kewenangan KY keluhuran perilaku hakim tugas menjaga martabat dan rekomendasi pada pihak-pihak
keluhuran perilaku hakim, hanya lain, yang potensial mengganggu
memfokuskan pengawasan pada martabat dan keluhuran perilaku
hakim, tetapi pihak-pihak di luar hakim, seperti contemp of court,
hakim tidak tersentuh. Karena itu perusakan kantor pengadilan, dll.
diperlukan penambahan KY untuk
melaksanakan fungsi lainnya, demi Kewenangan memberi usulan
menjaga martabat dan keluhuran kegiatan dalam rangka capacity
perilaku hakim. building bagi para hakim.
3 Jenis-jenis sanksi Ada persoalan pada jenis sanksi Bentuk-bentuk sanksi dapat
pemberhentian sementara, di mana diakomodasi dari peraturan
bentuk sanksi ini sebenarnya bukan perundang-undangan yang
sanksi, tetapi sekedar jeda waktu mengatur sanski bagi hakim, jika
ketika seorang hakim sedang belum ada dapat
diperiksa, sehingga perlu dinon mengakomodasi sansi yang
aktifkan. Karena itu pada dasarnya diatur pada PP No. 30 Tahun
hanya ada dua pilihan sanksi, 1980 tentang Kepegawaian.
teguran tertulis dan pemberhentian.
KY dapat memberikan
Seharusnya ada beberapa bentuk rekomendasi yang berupa
sanksi yang dapat dijatuhkan, penguatan kapasitas bagi hakim,
antara lain: teguran lisan, teguran terhadap hakim-hakim yang

3. tertulis, penundaan kenaikan tindak pelanggarannya ringan
pangkat, mutasi, pencopotan (masih bisa diperbaiki)
jabatan, dan pemberhentian.
4 Mekanisme Kekuatan Rekomendasi KY Tidak ada jaminan bahwa MA akan MA harus memberi
Penjatuhan Sanksi untuk menjatuhkan sanksi merespon setiap rekomendasi respon/tanggapan atas
pemberian sanksi yang diajukan rekomendasi yang diberikan KY.
oleh KY
Ada forum bersama antara KY
dan MA, jika MA tidak
menyepakati rekomendasi yang
diberikan oleh KY
Keberadaan MKH Dalam rumusan UU, disebutkan MKH merupakan forum
bahwa seluruh pemberian sanksi pembelaan diri bagi hakim yang
harus didahului dengan mekanisme diancam akan dikenai sanksi
MKH. Pilihan ini tidak efektif, pemberhentian
mengingat banyaknya pelanggaran
yang terjadi. Seharusnya MKH
hanya menjadi forum pembelaan
diri bagi hakim yang diancam akan
dikenai sanksi pemberhentian
Organisasi KY Posisi Non – PNS dalam KY Organisasi sekarang adalah PNS,
akan tetapi harapannya ke depan
maka KY dapat diisi oleh orang –
orang non – PNS
Pembentukan KY di daerah Hal ini diperlukan untuk membantu Adanya aturan yang mengatur
KY dalam melaksanakan tugasnya, tentang pembentukan KY di
sebagaimana yang tercantum di daerah
dalam konstitusi