1. KELOMPOK EMPAT (4) :
✓MERY
✓FENCY
✓ROGER
✓WINDRA
✓IQBAL
✓DIMAS
TEKS EDITORIAL
XII IPS 2
2. STRUKTUR TEKS EDITORIAL
Pengenalan Isu
Argumentasi
Penegasan Ulang Pendapat
Konjungsi Kalimat Retoris
Konjungsi Penguatan
Konjungsi Penyebab
3.
4. PENGENALAN ISU
Paragraf 1:
Baru saja sekitar sebulan yang lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebar
surat imbauan kepada para kepala daerah agar menetapkan upah minimum 2021 sama
dengan tahun ini. Penaikan upah dinilai akan memukul perekonomian lebih dalam hingga
memancing gelombang PHK lebih besar.
Paragraf 2:
Sebagaian kepala daerah mengikuti imbauan tersebut kendati dengan berat hati.
Sebagian lainnya, seperti Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah,
memutuskan untuk menaikkan upah minimum.
Paragraf 3:
Khusus SKI, penaikan upah dilakukan secara Persial menyesuaikan bidang industrinya.
Industri – industri yang dinilai tetap mampu meraup keuntungan di tengah pandemi
wajib menaikkan upah.
PARAGRAF KE
1-3
5. ARGUMENTASI
Paragraf 4:
Rupanya, penyelenggaraan pemerintah provinsi DKI Jakarta pun di anggap sebagai bidang
industri yang banjir keuntungan saat wabah covid-19 masih mengamuk. Dengan begitu siap
menaikkan upah buruh berdasi di parlemen dengan nilai yang fantastis. Gaji dan tunjangan tiap
anggota DPRD DKI Jakarta yang semula sekitar Rp 129 Juta per bulan, tahun depan di usulkan
naik mencapai Rp 698,6 juta.
Paragraf 5:
Luar biasa ternyata keuntungan yang di raih pemprov DKI tahun ini kendari anggaran banyak
tersedot untuk penangan covid-19, bahkan,pemprov DKI sempat mengeluhkan kekurangan
anggaran dan mengajak partisipasi masyarakat untuk membantu pengadaan bantuan sosial.
Tenyata, diam-diam untung besar teraup.malah, pemprov seperti mampu memproyeksikan
keuntungan yang lebih besar lagi tahun depan. Ibaratnya sebuah perusahaan, kalau tidak
optimitis tahun depan meraih laba berlipat. Tentu tidak akan menaikkan upah hingga 400%.
PARAGRAF KE
4-9
6. Paragraf 6:
Bandingkan dengan penaikan upah minimum 2021 yang di terapkan pemprov DKI jakarta pada 1
november lalu, yakni sebesar 3,27% dari upah minimun tahun ini.
Hanya seujung kuku penaikan upah parlemen.
Paragraf 7:
Sepertinya sudah mati hati nurani para wakil rakyat di DKI jakarta sampai tega mengusulkan
upah sebesar itu untuk mereka sendiri.para anggota dewan yang terhormat tersebut lupa mereka
di gaji dengan uang rakyat.
Paragraf 8:
Yang tidak kalah mengherankan, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak pemprov DKI jakarta
selaku pengelola APBD. Coba tanyakan kepada warga DKI jakarta, pasti tidak akan ada satu pun
dengan pikiran waras menyetujuinya. Kalau tidak mengecam mungkin hanya geleng-geleng kepala,
tidak mampu berkata-kata, sambil merenungi nasib karena terkena PHK atau pemotongan upah
akibat pandemi.
Paragraf 9:
Dalam keadaan normal saja, penaikan gaji dan tunjangan DPRD lima kali lipat hingga menjadi lebih
dari RP600 juta per bulan pun sudah sulit di pahami dengan logika. Apalagi,di tengah penanganan
situasi pandemi yang memerlukan anggaran besar untuk menyangga penghidupan warga yang
babak belur. Belum ada kepastian pandemi akan teratasi tahun depan.
7. PENEGASAN ULANG PENDAPAT
Paragraf 10:
Barang kali ini saatnya gaji dan tunjangan wakil rakyat ikut diikat dengan aturan upah
minimum provinsi. Untuk para wakil rakyat yang tambeng, lebih tepatnya bukan aturan
upah minimum yang diperlukan, melainkan upah maksimum. Dengan begitu, usulan
penaikan tidak lagi di lakukan sembarangan dengan tidak memedulikan keadaan warga
PARAGRAF KE
10
8. KONJUNGSI KALIMAT RETORIS
Paragraf 11:
Anggota DPRD di pilih bukan agar yang bersangkutan menjadi kaya raya, tetapi
melayani warga menyampaikan aspirasi membangun daerah. Berhentilah mengejar
kekayaan dari pundi-pundi daerah untuk kepentingan perut sendiri
PARAGRAF KE
11
