Your SlideShare is downloading. ×
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

20111205 firdaus cahyadi-perang-informasi-lapindo

675

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
675
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 Perang Informasi dan Implikasi Kebijakan Pemulihan Bencana Kasus Lapindo Oleh: Firdaus Cahyadi1 Abstrak Informasi adalah sesuatu yang penting dalam upaya pemulihan bencana, terlebih bila itu terkaitdengan bencana ekologi. Dalam bencana ekologi seringkali terdapat pihak-pihak berkepentingan yangtidak menginginkan munculnya sebuah informasi yang benar dan akurat. Tujuannya beragam. Dariperbaikan citra korporasi hingga upaya pembebasan dari sanksi, baik hukum maupun sosial. Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah riset yang coba menyoroti pertarungan informasi dalamkasus Lapindo. Metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah studi literatur dan wawancaramendalam dengan berbagai pihak yang terkait bidang informasi. Perang informasi dalam kasus Lapindo adalah pelajaran penting bagi penggiat bencana dinegeri ini. Dalam kasus Lapindo, perang informasi melibatkan NGOs, komunitas dan media mainstreammilik korporasi yang terkait dengan semburan lumpur itu. Perang informasi dalam kasus Lapindo menentukan arah dari pemulihan hak-hak korbanlumpur. Pihak yang mendominasi informasi berhasil mengarahkan kemana penyelesaian kasus ini danbagaimana memulihkan hak-hak warga korban. Informasi dari media mainstream milik Group Bakrie ternyata mampu mengarahkan upayapenyelesaian kasus ini. Kebijakan penamaan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) adalahsalah satu bentuk ‘kemenangan’ media Group Bakrie. Tak heran, kemudian pola penyelesaian kasus inipun hanya terfokus pada persoalan tanah dan rumah warga yang tenggelam. Sementara pemulihanhak-hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan tidakdimasukan dalam skema penyelesaian kasus. Perlu sebuah perencanaan dan pengelolaan informasi yang matang dalam penanganan kasusbencana, utamanya bencana ekologi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, maka ketidakakurataninformasi akan terjadi. Dan dari ketidakakuratan informasi itulah akan berujung pada kesalahanpengambilan keputusan atau kebijakan. ***1 Knowledge Manager, Yayasan SatuDunia
  • 2. 2 I. Pendahuluan Informasi adalah sesuatu yang penting bagi sebuah pembuatan keputusan. Ketika ada informasiterjadi banjir di Jakarta misalnya, kita bisa memutuskan untuk jadi pergi atau tidak ke kota itu. Hal yangsama juga terjadi dalam pemulihan sebuah bencana. Informasi mengenai lokasi, karakter sosial dansebaginya sangat penting dalam hal ini. Dalam kasus semburan lumpur Lapindo, informasi juga menjadi penting dalam upaya pemulihanbencana. Bukan saja informasi terkait dengan geografis, jumlah korban dan karakter masyarkaat korban,namun juga informasi mengenai duduk persoalan sebenarnya terkait dengan kasus itu. Informasi mengenai duduk persoalan yang sebenarnya mengenai kasus itu sangat menentukandalam penyusunan mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban lumpur.Siapa dan Hal-hal apa saja yangdimasukan dalam point-point yang akan diganti rugi sangat terkait dengan informasi menganai dudukpersoalan kasus ini. Dalam kasus semburan lumpur Lapindo, informasi mengenai hal itu sangatlah beragam. PihakLapindo dalam iklan-iklannya2 dan juga pernyataan di berbagai media massa, sebelum3 dan terlebihsesudah4 ada keputusan pengadilan mengenai kasus ini, selalu mengatakan bahwa semburan lumpurtidak terkait dengan pengeboran. Semburan lumpur di Sidoarjo adalah akibat bencana alam, gempaYogyakarta tahun 2006. Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil dan mayoritas pakar geologi justru mengemukakan bahwasemburan lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam namun terkait dengan pengeboran. Informasi manayang akan mengarahkan kebijakan pemulihan bencana lumpur Lapindo tergantung dari siapa yangmemenangkan perang informasi dalam kasus ini. II. Konglomerasi Media dan Dominasi Informasi dalam Kasus Lapindo. Salah satu ruang publik yang menjadi ajang dari perang informasi dalam kasus semburan lumpurLapindo ini adalah media massa. Di era konvergensi (menyatunya) telematika (telekomunikasi daninformatika) ini perang informasi itu tidak lagi terbatas pada media konvensional, namun juga mediaelektronik dan internet.2 Dalam salah satu iklannya yang berjudul “Dua Tahun Komitmen Sosial Lapindo di Sidoarjo” (Tempo 2-8 Juni 2008, hal.116-117) , dengan jelasmemberikan informasi bahwa seakan-akan semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam bukan terkait dengan pengeboran. Lihat analisisiklan di http://grafisosial.wordpress.com/2008/06/11/advertorial-lumpur-lapindo-menyesatkan/3 Keputusan pengedilan, berupa penolakan kasasi YLBHI dalam kasus Lapindo baru diputuskan tahun 2009, sementara kemunculan iklan-iklanLapindo sudah muncul sebelum putusan kasasi itu.4 Dalam laporan investigasi Al Jazerra, pihak Lapindo menyatakan bahwa semburan lumpur adalah bencana alam, People & Power - MuddyJustice - 17 June 09, http://www.youtube.com/watch?v=H0USZ0nX3Pk
  • 3. 3 Namun, menurut aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margioyono, konvergensi telematikaadalah bahasa teknologi, namun bahasa bisnisnya adalah konglomerasi media5. Artinya para pemilikmodal memanfaatkan era konvergensi telematika ini untuk memperkuat konglomerasi media yangdimilikinya. Seperti ditulis di salah satu portal6, Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya NovyanBakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology (BakrieTMT2015) yang akanmenyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET)sampai dengan tahun 2015.No Media Newspaper Magazine Radio Television Cyber Media Other Bussines Group Station Station 71 Kompas- Kompas, 37 Majalah dan Sonora Kompas TV Kompas.com, Hotel,Printing, 8 Gramedia The Jakarta Tabloid, 5 book Radio dan Kompasiana.com House, Group Post, Warta publisher Otomotion Promotion, Kota dan 11 Radio Agencies, surat kabar University lokal2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Global Okezone.com IT Bussines (Media Indonesia Mom&Kiddy, FM,Radio TV, TPI Nusantara Realita, Dangdut (MNC TV), Citra) Majalah Trust TPI, ARH Indovision Global, (Televisi Women Cable) Radio3 Jawa Pos Jawa Pos, 23 majalah Fajar FM di JTV di Travel Bureau, Fajar, Riau mingguan Makassar Surabaya Power House Pos, Rakyat dan 3 Merdeka, stasiun TV 9 dan 90 lokal surat kabar lokal di berbagai daerah5 http://www.satudunia.net/system/files/Final%20Report_Kebijakan%20Telematika%20dan%20Pertarungan%20Wacana%20di%20Era%20Konvergensi%20Media_SD_Tifa.pdf6 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/88677 Saat tulisan ini dibuat Group Kompas sedang mempersiapkan kompasTV8 Kompasiana adalah sebuah Media Warga (Citizen Media)9 Batam, Pekanbaru, Makassar
  • 4. 4 124 Mugi Reka Cosmopolitan, Hard Rock O’Channel Holder of Saveral 10 Aditama Harper’s FM , MTV International 11 (MRA) Bazaar,Esquire, Sky Boutique FHM, Good House Keeping dan 10 majalah lainnya (kebanyakan franchise)5 Bali Post Bali post, Tabloid Tokoh Bali TV dan Balipost, bisnis bali Suluh 8 TV lokal Indonesia lainnya dan 2 koran lainnya6 Mahaka Harian Golf Digest, Radio Jak JakTV, TV Entertaiment. 13 Media Republika Arena, Parents FM One Outdoor Indonesia, A+ Advertisment7 Femina Femina, Gadis, Radio U Production House Group Ayah Bunda, FM Dewi dan 10 majalah lainnya8 Bakrie AnTV, TV Vivanews.com Property, Group One minning, palm oil dan telekomunikasi9 Lippo Jakarta Majalah Beritasatu.com Property,hospital, 14 Group Globe, Investor, Globe Education, Investor Asia, Campus insurance, Daily, Suara Asia internet service Pembaruan provider 1510 Trans Corp TransTV, Detik.com Trans711 Media Media MetroTv mediaindonesia.com 16 Group Indonesia,10 Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya11 Jakarta dan Bandung12 Has been taken over SCTV13 Bekerjasama dengan Group Bakrie14 Berita Satu Media Holdings15 Saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses akusisi
  • 5. 5 Lampung Post, Borneo News Sumber: diolah dari tabel konglomerasi media Ignatius Haryanto17 Konglomerasi media tentu saja bukan hanya fenomena ekonomi semata. Konglomerasi mediaadalah salah satu peluang yang sangat besar bagi munculnya dominasi informasi di masyarkaat tentangkasus tertentu. Kasus Lapindo menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan contoh bagaimana perankonglomerasi media dalam mendominasi informasi dalam kasus ini. TV One, salah satu televisi milik Group Bakrie, menyebut semburan lumpur sebagai lumpurSidoarjo bukan lumpur Lapindo18. Bahkan TV itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr.Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahanpengeboran19. Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibatpengeboran tidak diwawancarai. Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik Group Bakrie itu juga menyebut semburan lumpursebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV juga menayangkan pendapat Dr. Sergey Kadurinyang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran20.Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidakdimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal berita milik Group Bakrie itu juga menyebutsemburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di saat yang hampir bersamaan pulaportal berita itu menampilkan pendapat pakar geologi Rusia yang menyatakan semburan lumpur bukanakibat pengeboran21. Liputan khusus terhadap pakar Rusia juga ditampilkan secara audio-visual di portalvivanews.com22. Tapi publik tidak tinggal diam. Terkait wawancara khusus kelompok media Bakrie terhadap Dr.Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan16 http://id.wikipedia.org/wiki/Media_Group17 10 tahun Yayasan Tifa,”Semangat Masyarakat Terbuka”18 Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah bencana alam bukan akibatpengeboran.19 http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE20 http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU21 http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran22 http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo
  • 6. 6pemboran, diimbangi oleh www.korbanlumpur.info23 dengan menuliskan pendapat pakar perminyakanMark Tingay dari Australian School of Petroleum, Universitas Adelaide, Australia24. Menurut MarkTingay, semburan lumpur di Sidoarjo, 90% akibat aktivitas pemboran bukan bencana alam25. Web korban korban lumpur sendiri adalah sebuah inisiatif masyarakat sipil untuk melawanwacana dari media mainstream dalam kasus Lapindo. Web korban lumpur juga mendistribusikankontennya melalui media sosial, facebook dan twitter. Kampanye untuk melawan wacana mediamainstream dalam kasus Lapindo juga dilakukan melalui jejaring sosial facebook. Gerakan kampanye kasus Lapindo di media sosial Channel Jumlah anggota/follower Keterangan 26 Fanpage facebook 878 (per 19 Juli 2011) Friend of Lapindo Victim, 3404 (per 19 Juli 2011) Group in Facebook27 Twitter @korbanlapindo28 452 (27 Juli 2011) Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 29 Tingkat keterbacaan atau paparan media yang dijadikan tempat untuk melawan dominasi wacana dalam kasus Lapindo sangat sedikit dibandingkan dengan keterbacaan atau paparan dari media konglomerasi Group Bakrie.23 Situs ini (www.korbanlumpur.info) dikelola oleh Kanal News Room, dapur berita dan data yang lahir atas inisiatif aliansi masyarakat sipiluntuk korban Lapindo pada pertemuan Ciputat 12-13 Juli 2008. Kanal hingga kini melahirkan tiga bentuk media, yakni websitewww.korbanlumpur.info, buletin Kanal dan Kanal Radio. Kanal menyajikan fakta lapangan, data, dan analisis tentang kasus lumpur Lapindodengan menitikberatkan pada komitmen memperjuangkan hak-hak korban.24 http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html25 “Menurut pendapat saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah saya lakukan, gempa tidak bisa memicu semburan lumpur Lapindo.Dan kita 90 persen yakin, bahkan kolega-kolega saya 99 persen yakin, semburan ini terkait dengan kecerobohan pemboran,” ujar Tingay.26 http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall27 http://www.facebook.com/group.php?gid=2608334051828 http://twitter.com/#!/korbanlapindo29 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932
  • 7. 7 NO Channel Jumlah Ranking di Alexa Jumlah pembaca/pemirsa anggota/follower di media sosial Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo 1 Website korbanlumpur.info 6,167,065 (global), 140,328 (rank in id), 40 (site link in) 2 Fanpage facebook 878 3 Friend of Lapindo Victim, 3404 Group in Facebook 4 Twitter @korbanlapindo 452 5 Cause;Dukung Korban 17,238 Lapindo Mendapatkan Keadilan Media Group Bakrie 1 Vivanews.com Peringkat ke-13 topsite menurut alexa. 857 (global), 13 (rank in Id), 276 (site link in) Twitter (@VIVAnews) 185,597 Vivanews.com di facebook30 4,545 Vivanews.com di facebook 66,849 31 2 2 AnTV 87,4 juta30 http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall31 http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom
  • 8. 8 AnTV di twitter32 30,278 3 TV One 108,8 TV One di Twitter33 404,409 Dari tabel di atas terlihat bahwa secara kuantitas potensi publik yang terpapar kampanye terkaitkasus Lapindo dan media group Bakrie jauh dari berimbang. III. Dampak dari Dominasi Informasi Terhadap Kebijakan Pemulihan ‘Bencana’ Lumpur Seperti dikemukakan di awal makalah, bahwa informasi akan berujung pada sebuah pembuatankeputusan. Dominasi informasi yang dikeluarkan dari media dalam Group Bakrie membuat prosespenyelesaian kasus Lapindo pun ‘sesuai’ yang diharapkan dari pihak yang mendominasi informasi dalamkasus ini. III.1 . Lumpur Sidoarjo Bukan Lumpur Lapindo Dominasi informasi dalam kasus Lapindo ini akhirnya mempengaruhi pemerintah dalam pembuatankeputusan terkait dengan pemulihan bencana dalam kasus ini. Menjelang setahun setelah terjadinyasemburan lumpur Lapindo, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun2007 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Penggunaan kata lumpur Sidoarjo (Lusi) dan bukan lumpur Lapindo (Lula) ini bukanlah sesuatu yangnetral. Kata Lusi sering dilontarkan oleh pihak Lapindo dalam iklan maupun pernyataannya di mediamassa. Sementara kata Lula sering digunakan oleh masyarakat dan juga media massa di luar GroupBakrie. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, mengapa pemerintah lebih memilih menggunakan kataLusi dari pada Lula untuk menyebut kasus semburan lumpur ini, seperti yang sering digunakan olehpihak Lapindo dan media dari Group Bakrie? Apakah kesamaan ini sebuah kebetulan? Apa yang melatarbelakangi pemerintah lebih mimilih menggunakan kata Lusi, tentu hanyapemerintah sendiri yang tahu. Namun, yang jelas penggunaan kata Lusi sendiri bukanlah pilihan yangbebas nilai atau netral. Pilihan itu sejatinya telah ‘menghilangkan’ Lapindo dari pusaran kasus itu.Sehingga sangat dimaklumi bila pihak Lapindo ataupun media milik Group Bakrie lebih nyamanmenggunakan kata Lusi daripada Lula. III.2. Jual Beli Aset Bukan Ganti Rugi32 @whatsonANTV33 @tvOneNews
  • 9. 9 Dihilangkannya Lapindo dalam pusaran kasus itu melalui pelebelan lumpur Sidoarjo akhirnyaberdampak juga dalam kebijakan pemulihan bencana kasus Lapindo. Pemulihan bencana dalam Perpres14/2007 menggunakan mekanisme jual beli aset korban lumpur bukan ganti rugi. Pemulihan bencanakasus lumpur ini tidak mungkin menggunakan mekanisme ganti rugi, karena sudah sejak awal pihakLapindo secara perlahan dihilangkan dalam pusaran kasus ini. Bagaimana dampaknya bila pemulihan bencana kasus lumpur ini menggunakan mekanisme jual beliaset dan bukan ganti rugi? Akibatnya, tentu saja adalah dampak buruk semburan lumpur di luarperosalan hilangnya rumah dan tanah tidak dimasukan dalam mekanisme jual beli ini. Artinya, yangdipulihkan adalah kehilangan warga atas tanah dan rumah mereka. Lantas, hilangnya hak warga Porongatas udara dan air bersih, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya tidak bisa dimasukan dalam mekansimejual beli aset ini. Saat makalah ini ditulis semburan lumpur Lapindo telah berusia lebih dari lima tahun. Dampak buruksemburan lumpur telah meluas, tidak hanya sebatas hilangnya tanah dan rumah, namun jugapenurunan tanah, polusi udara dan air. Berdasarkan penelitian Tim Kajian Kelayakan Pemukiman, tanah di sebelah barat tanggul penahanlumpur Lapindo, Porong, ambles hingga 60 sentimeter34. Penurunan permukaan tanah terjadi mulai daribekas Jembatan Tol Porong-Gempol hingga Pasar Porong, Sidoarjo. Penurunan tanah itu akanmembahayakan konstruksi rumah di kawasan Porong. Artinya, rumah warga yang tidak tenggelam oleh lumpur juga terancam roboh. Siapa yang harusbertanggungjawab jika rumah warga roboh? Dan bagaimana mekanisme pemulihannya? Tidak jelas.Karena rumah dan tanah mereka bukan termasuk objek jual beli aset. Hal yang sama terjadi ketika dampak buruk semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan polusiudara. Surat rekomendasi Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2008, mengungkapkan bahwa angkahidrokarbon di udara kawasan Porong telah mencapai 55.000 ppm dari ambang batas normal 0,24 ppm. Dan pada tahun 2011, polusi udara di kawasan Porong, Sidoarjo telah menelan korban jiwa. AuliaNadira Putri, bayi usia 3,5 bulan menghembuskan nafas terakhirnya di dunia ini. Bayi tak berdosa itumeninggal dunia karena diduga terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo35. Tak lama berselang setelah bayi Aulia Nadira Putri meninggal dunia, Mulyadi, pria usia 51 tahun,warga Desa Siring Barat Porong meninggal dunia36. Seperti ditulis di web korban lumpur, sehari sebelum34 http://entertainment.kompas.com/read/2010/04/23/14430795/duh.tanah.di.porong.ambles.60.sentimeter35 http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/15/218091/289/101/Kasihan-Bayi-Korban-Lumpur-Lapindo-Meninggal-Hirup-Gas-Metan36 http://korbanlumpur.info/berita/sosial/777-lagi-nyawa-melayang-akibat-lumpur-lapindo-.html
  • 10. 10meniggal, Mulyadi mengeluh dadanya nyeri setelah menghirup bau gas yang menyengat. Kawasan SiringBarat hanya berjarak kurang 500 meter dari pusat semburan lumpur Lapindo. Siapa yang bertanggungjawab atas terjadi polusi udara di Porong, Sidoarjo? Bagaimana upayapemulihan atas terjadinya polusi udara di Porong, Sidoarjo itu dilakukan? Jawabannya tidak jelas. Karenapolusi udara tidak masuk bukan objek dari jual beli aset yang menjadi mekanisme tunggal untukpemulihan bencana lumpur. III.3. Penawaran untuk Eksplorasi Migas Lapindo di Sidoarjo Mantan petinggi Group Bakrie yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie,mengatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2012, pembayaran untuk kasus Lapindo oleh keluargaBakrie akan selesai. Pernyataan itu dikemukakan saat ia memberikan kuliah umum di UniversitasAirlangga pada April 2011 lalu37. Hanya berselang beberapa bulan, Wakil Presiden Budiono juga berjanji pemerintah akan segeramelunasi ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo pada 201238. Apakah kesamaan pernyataan AburizalBakrie dan Wapres Budiono itu sebuah kebetulan semata? Entahlah, yang jelas setelah muncul pernyataan dari kedua elite politik itu, muncul penawaranpemerintah melalui Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Widjajono Partowidagdo kepadaLapindo untuk melakukan lagi eksplorasi minyak dan gas (migas) di Porong, Sidoarjo39. Sang wakilmenteri mensyaratkan eksplorasi itu bisa dilakukan setelah selesai proses pembayaran kepada wargasekitar. Artinya jika mengaitkan pernyataan wakil menteri ini dengan pernyataan Aburizal Bakrie danWapres Budiono maka, eksplorasi migas di kawasan Porong, akan dimulai setelah 2012. Belum jelas siapa dan bagaimana memulihkan kehancuran ekologi akibat semburan lumpur Lapindo,namun sudah mulai nampak upaya untuk kembali mengeksplorasi dan eksploitasi migas di kawasanPorong, Sidoarjo. IV. Penutup Dari uraian di atas ada hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, informasi menjadi salah satukunci dari kejelasan kebijakan, program atau kegiatan pemulihan bencana. Dengan informasi yang benardan lengkap maka kebijakan pemulihan bencana pun akan lebih baik.37 http://www.antaranews.com/berita/256049/ical-akan-tuntaskan-ganti-rugi-korban-lapindo38 http://www.detiknews.com/read/2011/09/22/164928/1728465/10/wapres-ganti-rugi-korban-lapindo-tuntas-pada-201239 Koran TEMPO, 9 November 2011
  • 11. 11 Kedua, dalam kasus bencana ekologi, seperti dalam kasus Lapindo, sebuah perang informasi tidakbisa terelakan. Hal itu disebabkan karena bencana ekologi selalu melibatkan beberapa pihak yangmemiliki kepentingan atas kasus itu. Ketiga, di era konvergensi telematika ini, berbagai media dapat digunakan sebagai outlet daripenyaluran, bahkan perang, informasi. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolan informasi menjadipenting dalam hal ini. Terkait dengan ‘perang informasi’ dalam bencana ekologi seperti dalam kasusLapindo, perencanaan dan pengelolaan informasi saja tidak cukup. Perlu sebuah upaya pengemasaninformasi sehingga informasi itu mudah dipahami publik, utamanya para pengambil keputusan.

×