• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Ruu ap   final (2010)
 

Ruu ap final (2010)

on

  • 616 views

 

Statistics

Views

Total Views
616
Views on SlideShare
616
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ruu ap   final (2010) Ruu ap final (2010) Document Transcript

    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
    • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Akuntan Publik adalah Akuntan dan Akuntan Publik Asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.3. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit umum atas laporan keuangan.4. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.5. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.6. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disebut KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit umum atas laporan keuangan.8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disebut OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit umum atas laporan keuangan.9. Pihak Terasosiasi adalah Rekan Kantor Akuntan Publik yang tidak 2
    • menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai Kantor Akuntan Publik yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.10. Rekan adalah sekutu pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan.11. Standar Profesional Akuntan Publik adalah acuan yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan. Pasal 2Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara RepublikIndonesia. BAB II BIDANG JASA Bagian Kesatu Jenis Jasa Pasal 3(1) Akuntan Publik memberikan jasa atestasi, yang meliputi: a. jasa audit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; d. jasa reviu atas laporan keuangan; dan e. jasa atestasi lainnya.(2) Jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.(3) Selain jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3
    • Bagian Kedua Pembatasan Pemberian Jasa Pasal 4(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.(2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB III PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Umum Pasal 5(1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.(3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Bagian Kedua Perizinan bagi Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik Pasal 6(1) Syarat Akuntan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan; b. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih berlaku; c. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan; d. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 4
    • f. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; g. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri; dan i. tidak berada dalam pengampuan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Perizinan untuk Akuntan Publik Asing Pasal 7(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya; d. tidak berada dalam pengampuan; dan e. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 5
    • Bagian Keempat Perpanjangan Izin Pasal 8(1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.(2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Republik Indonesia; b. tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik; c. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri; d. tidak berada dalam pengampuan; dan e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.(3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah izin Akuntan Publik tidak berlaku.(4) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal tidak berlakunya izin dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi Akuntan Publik Asing.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Penghentian Pemberian Jasa Atestasi untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin Pasal 9(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu.(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. 6
    • (3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.(4) Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berakhirnya persetujuan penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu.(5) Dalam masa penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 10(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.(3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan atas pengunduran diri tersebut.(4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi Akuntan Publik Asing.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11(1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.(2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan: a. mengajukan permohonan pengunduran diri; 7
    • b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin; c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan undang-undang ini; e. berada dalam pengampuan; atau f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik. BAB IV KANTOR AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Bentuk Usaha Pasal 12(1) Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; atau d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.(2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha Kantor Akuntan Publik. Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan Pasal 13(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.(2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh 8
    • Rekan merupakan Akuntan Publik.(3) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili Kantor Akuntan Publik.(4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Akuntan Publik, maka jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Akuntan Publik paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik. Bagian Ketiga Rekan non-Akuntan Publik Pasal 14(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik wajib mendaftar kepada Menteri.(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah strata-1 atau yang setara; b. berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik; c. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi; dan f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 15 Rekan non-Akuntan Publik dilarang:a. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih;b. merangkap jabatan sebagai: 9
    • 1) pejabat negara; 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan; atau 3) pimpinan atau pengurus pada partai politik.c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik. Pasal 16(1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik : a. tidak berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia; b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; c. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih; d. merangkap jabatan sebagai: 1) pejabat negara; 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan; atau 3) pimpinan atau pengurus pada partai politik. e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik.(2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal : a dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau c menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa 10
    • sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. Bagian Keempat Tenaga Kerja Profesional Asing Pasal 17(1) Kantor Akuntan Publik yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada Kantor Akuntan Publik paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Bagian Kelima Izin Usaha Pasal 18(1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha perseorangan; c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 1) alamat Akuntan Publik; 2) nama dan domisili kantor; dan 3) maksud dan tujuan pendirian kantor; f. memiliki akta pendirian dari Notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang 11
    • paling sedikit mencantumkan: 1) nama para Rekan; 2) alamat para Rekan; 3) bentuk usaha; 4) nama dan domisili usaha; 5) maksud dan tujuan pendirian kantor; 6) hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan 7) penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara para Rekan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Pasal 19(1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Cabang Kantor Akuntan Publik; c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh Notaris.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Pasal 20(1) Cabang Kantor Akuntan Publik hanya dapat didirikan dan dikelola oleh Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud 12
    • dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.(2) Cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh satu orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili cabang Kantor Akuntan Publik.(3) Pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik tidak boleh dirangkap oleh: a. pemimpin cabang lain pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau b. pemimpin Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Bagian Kedelapan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Pasal 21(1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal: a. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik; b. Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik; c. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseorangan dicabut; d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik dicabut; e. domisili Kantor Akuntan Publik berubah; atau f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha Kantor Akuntan Publik.(2) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud 13
    • pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kesembilan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Pasal 22(1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal: a. izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut; b. tidak terdapat pemimpin cabang Kantor Akuntan selama 180 (seratus delapan puluh) hari. c. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik; d. cabang Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik; e. domisili cabang Kantor Akuntan Publik berubah; atau f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik.(2) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku jika izin usaha Kantor Akuntan Publik tidak berlaku.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang Kantor Akuntan Publik dan tidak berlakunya izin cabang Kantor Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 23Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang inidiatur dengan Peraturan Menteri. BAB V PENGGUNAAN NAMA Pasal 24(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola 14
    • Kantor Akuntan Publik tersebut.(2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik tersebut.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN KAPA ATAU OAA Bagian Kesatu Pencantuman Nama KAPA atau OAA Pasal 25(1) Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.(2) Kantor Akuntan Publik yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik setelah mendapat persetujuan Menteri.(3) Kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat: a. bidang jasa audit umum atas laporan keuangan; b. kewajiban untuk melakukan reviu mutu oleh KAPA atau OAA terhadap Kantor Akuntan Publik; c. penggunaan metodologi KAPA atau OAA oleh Kantor Akuntan Publik; d. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan e. kerja sama bersifat berkelanjutan;(4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat: a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan 15
    • b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.(5) Pencantuman nama oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.(6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh Kantor Akuntan Publik lain. Pasal 26(1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila: a. kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA berakhir; b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.(2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kantor Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25. Pasal 27Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA,perjanjian kerjasama, persetujuan pencantuman nama, pengajuanpermohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan PeraturanMenteri. Bagian Kedua Pendaftaran, Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA Pasal 28(1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut: a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA; 16
    • b. tidak sedang dikenakan pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA.(2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut: a. memiliki kompetensi dalam bidang atestasi; b. terdaftar di suatu negara; c. mempunyai anggota KAPA; d. mempunyai program pelatihan; dan e. mempunyai standar reviu mutu.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 29(1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila: a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau b. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan sanksi pembekuan izin.(2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan OAA dikenakan sanksi pembekuan izin. Pasal 30(1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila: a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit umum; b. KAPA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik; c. KAPA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan; d. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA; e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan 17
    • sanksi pencabutan izin; atau f. KAPA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.(2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam hal: a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit umum atas laporan keuangan; b. OAA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik; c. OAA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan; d. OAA bubar; e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan OAA dikenakan sanksi pencabutan izin; atau f. OAA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.(3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran. BAB VII BIAYA PERIZINAN Pasal 31(1) Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh izin Akuntan Publik; b. memperpanjang izin Akuntan Publik; c. memperoleh status terdaftar bagi rekan non-Akuntan Publik; d. memperoleh izin usaha Kantor Akuntan Publik; e. memperoleh izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik; f. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama- sama dengan Kantor Akuntan Publik; dan g. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA, diatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 18
    • BAB VIII ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK Pasal 32(1) Akuntan Publik berhimpun dalam satu wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik.(2) Menteri mengakui hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik.(3) Pengakuan Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 33Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap AkuntanPublik, Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik. Bagian Kedua Pembinaan Pasal 34Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33,Menteri berwenang:a. menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik;b. menetapkan kebijakan tentang Standar Profesional Akuntan Publik, standar akuntansi keuangan, ujian profesi Akuntan Publik, pendidikan profesional berkelanjutan;c. menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik dan pendidikan profesional berkelanjutan; dand. melakukan hal-hal lain berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 35(1) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk: 19
    • a. menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik; b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; dan c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan.(2) Menteri mendelegasikan kewenangan menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Asosiasi Profesi Akuntan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Standar Profesional Akuntan Publik dan standar akuntansi keuangan, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan penyelenggaraan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 36(1) Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam hal: a. tidak menjalankan kewenangan yang didelegasikan; b. Standar Profesional Akuntan Publik atau standar akuntansi keuangan yang disusun dan ditetapkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri, atau bertentangan dengan tujuan Undang- Undang ini; atau c. menyalahgunakan kewenangan yang didelegasikan.(2) Kewenangan yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara dapat didelegasikan kepada instansi pemerintah atau lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri. Bagian Kedua Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pasal 37(1) Akuntan Publik wajib : a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri; 20
    • b. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin Kantor Akuntan Publik atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik wajib berdomisili sesuai dengan domisili Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik dimaksud; c. mendirikan atau menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu Kantor Akuntan Publik; d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak: 1) menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik; 2) mengundurkan diri dari Kantor Akuntan Publik; atau 3) merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini. e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.(2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib: a. melalui Kantor Akuntan Publik; b. mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 38Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Pasal 39(1) Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik wajib: a. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; 21
    • b. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha; c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan d. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.(2) Kantor Akuntan Publik yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.(3) Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri: a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan b. laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Kantor Akuntan Publik wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri: a. perubahan susunan Rekan; b. perubahan pemimpin Kantor Akuntan Publik dan/atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik; c. perubahan domisili pemimpin Kantor Akuntan Publik dan/atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik; d. perubahan alamat Kantor Akuntan Publik; e. berakhirnya kerjasama dengan KAPA atau OAA; f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik oleh otoritas negara asal KAPA; atau g. pembubaran OAA yang melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik.(5) Pelaporan wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perubahan, berakhirnya kerjasama, pencabutan izin atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. 22
    • Pasal 40(1) Dalam memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.(2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila: a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien; b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 41 (1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. (3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Bagian Ketiga Hak Akuntan Publik Pasal 42 Akuntan Publik berhak untuk: a. memperoleh imbalan jasa; 23
    • b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik; dan c. hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa. Bagian Keempat Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pasal 43(1) Akuntan Publik dilarang: a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) Kantor Akuntan Publik; b. merangkap jabatan sebagai: 1) pejabat negara; 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; 3) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; 4) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya; 5) pimpinan atau pengurus pada partai politik; atau 6) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan. c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang dan peraturan pelaksanaannya; d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin; e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui Kantor Akuntan Publik yang sedang dikenakan pembekuan izin; f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui Kantor Akuntan Publik; g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana 24
    • dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; h. menerima imbalan jasa bersyarat; i. menerima atau memberikan komisi; atau j. melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.(2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap jabatan sebagai : a. dosen yang tidak menduduki jabatan struktural; b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau c. pimpinan atau pegawai pada lembaga yang dibentuk dengan Undang- Undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi akuntan. Pasal 44(1) Kantor Akuntan Publik dilarang: a. melakukan kerjasama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik lain; b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan; c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri; d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan e. membuat iklan yang menyesatkan.(2) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3). 25
    • Bagian Kelima Pengawasan Pasal 45(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik.(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk: a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan b. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Asosiasi Profesi.(4) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.(5) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank.(6) Pemeriksa yang ditugaskan oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 46(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi: a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); 26
    • c. dikenakan pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau d. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri. BAB X KOMITE PERTIMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Pasal 47(1) Menteri membentuk Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik.(2) Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri apabila Akuntan Publik: a. diduga tidak mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri; b. diduga tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri; dan/atau c. diduga melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri.(3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik juga memberikan pertimbangan terhadap: a. penyusunan standar akuntansi keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik; dan b. hal-hal lain yang diperlukan oleh Menteri berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri. 27
    • BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48Akuntan Publik yang melanggar ketentuan penghentian pemberian jasa atestasiuntuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin, pencabutan izin,dan/atau denda. Pasal 49(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang melanggar ketentuan pendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf, c, dan huruf d yang melanggar ketentuan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(3) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 50(1) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan mempekerjakan tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan komposisi tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 51(1) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan 28
    • izin.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Pasal 52Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan penggunaan namasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksiadministratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin,dan/atau denda. Pasal 53Kantor Akuntan Publik yang mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik tersebut tanpa mendapatpersetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakansanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, ataupencabutan izin. Pasal 54(1) Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Akuntan Publik yang dalam memberikan jasanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap ketentuan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(4) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang dalam memberikan jasanya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b atau huruf c, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 55(1) Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), 29
    • dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 56(1) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang dalam memberikan jasa atestasinya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 57Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaaninformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksiadministratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin,dan/atau denda. Pasal 58(1) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.(2) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. Pasal 59(1) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda. 30
    • (2) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau denda.(3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau denda. Pasal 60(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin.(2) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin.(3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin. Pasal 61Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif danbesaran sanksi administratif berupa denda, diatur dengan PeraturanPemerintah. Pasal 62Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 63(1) Akuntan Publik yang: a. melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 31
    • huruf j; b. dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang; c. menerbitkan laporan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tanpa membuat kertas kerja; atau d. memberikan pernyataan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik atau izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 19 ayat (2). dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).(2) Akuntan Publik yang dengan sengaja tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 64Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a danhuruf b dilakukan oleh Pihak Terasosiasi maka dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah). Pasal 65(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik tetapi bukan Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan jasa Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang, 32
    • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak yang bukan orang perseorangan maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).(3) Setiap orang yang mendirikan dan/atau mengelola suatu badan hukum, organisasi, atau yang disamakan dengan badan hukum atau organisasi, yang menggunakan istilah “Akuntan”, “Akuntansi”, “Audit”, “Auditor”, atau istilah lain yang seolah-olah menunjukkan bahwa entitas tersebut adalah Kantor Akuntan Publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pihak yang bukan orang perseorangan, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). BAB XIII DALUARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN Pasal 66(1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.(2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) yang dilakukan telah lewat dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:1. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik 33
    • yang telah memiliki izin Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.2. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperpanjang izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e3. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha Kantor Akuntan Publik dan/atau izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.4. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai ada ketentuan yang baru.5. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu Kantor Akuntan Publik dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dan huruf d.6. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mendaftar dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.7. Kantor Akuntan Publik harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.8. Asosiasi Profesi yang telah diakui oleh Menteri diakui sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik.9. Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. 34
    • BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68Pada saat Undang-Undang ini berlaku:1. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur mengenai jasa akuntan publik sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 69Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggalMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ... 35
    • RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG AKUNTAN PUBLIKI. UMUM Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanyaadalah jasa atestasi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas olehpublik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilankeputusan ekonomis. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memilikiperanan yang besar dalam mendukung terwujudnya perekonomian yangsehat, efisien dan transparan. Peranan Akuntan Publik tersebut terutama dalam peningkatan kualitasdan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas.Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untukmemberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian,tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataanpendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkanpenyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggungjawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam eraliberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publikakan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasikeuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalampengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, Akuntan Publikdituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalismeagar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengembankepercayaan publik. Namun demikian, meskipun Akuntan Publik berupaya untuksenantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalismeagar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadikegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untukmelindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi 36
    • Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengaturmengenai profesi Akuntan Publik. Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum adaundang-undang yang khusus mengatur mengenai profesi Akuntan Publik.Undang-undang yang saat ini ada dan masih berlaku adalah Undang-UndangNo. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenaiprofesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentangPemakaian Gelar Akuntan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganyang ada pada saat ini, karena Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentangPemakaian Gelar Akuntan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalamprofesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publikyang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik.Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk melindungi kepentinganpublik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan,memelihara integritas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentinganprofesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal mendasar dalam profesiAkuntan Publik, antara lain:1. lingkup Jasa Akuntan Publik;2. perizinan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;3. kerjasama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing;4. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;6. hak, kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;7. Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik;8. sanksi administratif;9. ketentuan pidana. Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh AkuntanPublik yaitu jasa atestasi yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik.Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi AkuntanPublik, juga diatur mengenai daluarsa tuntutan pidana dan gugatan kepadaAkuntan Publik. Disamping mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik. Kantor AkuntanPublik merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa 37
    • profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan Kantor Akuntan Publikantara lain mengenai perizinan Kantor Akuntan Publik dan bentuk usahaKantor Akuntan Publik. Salah satu persyaratan izin usaha Kantor AkuntanPublik adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu, sehingga dapatmenjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan StandarProfesional Akuntan Publik. Sedangkan pengaturan mengenai bentuk usahaKantor Akuntan Publik dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesiAkuntan Publik yaitu independensi dan tanggung jawab profesional AkuntanPublik terhadap hasil pekerjaannya.II. PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup jelas.Pasal 2 Yang dimaksud dalam pengaturan ini adalah Akuntan Publik dapat memberikan jasa profesional di seluruh wilayah Indonesia.Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “jasa audit umum atas laporan keuangan” adalah pemeriksaan atas bukti-bukti yang mendukung informasi yang disajikan dalam laporan keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan “jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif” adalah pemeriksaan atas bukti-bukti dan asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi untuk menyajikan laporan keuangan prospektif, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan prospektif tersebut. Huruf c Yang dimaksud dengan “jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma” adalah pemeriksaan atas bukti- 38
    • bukti dan asumsi yang mendasari penyajian dampak langsung suatu peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan atau informasi keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas pelaporan informasi keuangan proforma. Huruf d Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas laporan keuangan” adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis, dimana hasil reviu tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan. Huruf e Yang dimaksud dengan “jasa atestasi lainnya” antara lain perikatan berdasarkan prosedur yang disepakati, laporan akuntan atas laporan portofolio investasi dan hasil investasi dana pensiun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah audit kinerja, jasa internal audit, konsultasi perpajakan, desain dan implementasi sistem pengendalian internal, jasa penyusunan laporan keuangan dan jasa pembukuan.Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlah tahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik secara berturut-turut, jenis industri, perusahaan publik atau privat, dan sanksi administrasi.Pasal 5 Ayat (1) 39
    • Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Akuntan Publik yang sudah berakhir izinnya tidak boleh memberikan jasa atestasi sebelum memperoleh perpanjangan izin yang ditetapkan oleh Menteri.Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan” adalah telah memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan. Huruf b Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang masih berlaku” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri, yang masih memenuhi persyaratan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan diukur antara lain dari jumlah jam penugasan audit dalam periode dan jabatan tertentu dalam penugasan audit. Huruf d Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Huruf h 40
    • Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan dan tata cara perizinan antara lain mencakup ketentuan mengenai sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang masih berlaku dan pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan.Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian saling pengakuan” dapat berupa perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara lain mengenai saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin antara lain mencakup tata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-Undang ini.Pasal 9 Cukup jelas.Pasal 10 Cukup jelas.Pasal 11 Cukup jelas. 41
    • Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usaha yang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawab yang melekat pada Akuntan Publik, contohnya Limited Liability Partnership. Ayat (2) Cukup jelas.Pasal 13 Cukup jelas.Pasal 14 Cukup jelas.Pasal 15 Cukup jelas.Pasal 16 Cukup jelas.Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tenaga kerja profesional asing” adalah tenaga kerja selain Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang terkait dengan pemberian jasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidang tertentu yang berkaitan dengan pemberian jasa. Ayat (2) Cukup jelas.Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a 42
    • Yang dimaksud dengan “memiliki kantor” adalah mempunyai atau menyewa kantor. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi paling sedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa yang terdaftar dalam register negara untuk Akuntan dan dua orang Diploma III (DIII) di bidang akuntansi. Huruf d Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian mutu” adalah sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Huruf e Maksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memberikan jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 19 Cukup jelasPasal 20 Cukup jelas.Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan, pengajuan permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik harus dengan persetujuan seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. 43
    • Huruf d Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik berdasarkan persetujuan seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 23 Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempat kedudukan hukum.Pasal 24 Cukup jelas. 44
    • Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Semua bidang jasa audit umum atas laporan keuangan yang diberikan AP melalui Kantor Akuntan Publik harus tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAPA atau OAA. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kerja sama bersifat berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satu KAPA.Pasal 26 Cukup jelas.Pasal 27 Cukup jelas.Pasal 28 Cukup jelas.Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 45
    • Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan KAPA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekerjasama lagi dengan Kantor Akuntan Publik. Ayat (2) Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan OAA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah OAA sudah tidak bekerjasama lagi dengan Kantor Akuntan Publik.Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kerjasama berkelanjutan” adalah kerjasama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud pada saat Kantor Akuntan Publik dikenakan pencabutan izin. Huruf f Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain” adalah untuk pencantuman nama KAPA.Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. 46
    • Huruf d Cukup jelas. Huruf e Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAA masih bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik walaupun OAA tidak bekerja sama lagi dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud pada saat Kantor Akuntan Publik dikenakan pencabutan izin. Huruf f Yang dimaksud dengan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain adalah kerja sama yang mencantumkan nama OAA. Ayat (3) Cukup jelasPasal 31 Cukup jelas.Pasal 32 Cukup jelas.Pasal 33 Cukup jelas.Pasal 34 Cukup jelas.Pasal 35 Ayat (1) Pendelegasian kewenangan tidak menghapus kewenangan otoritas lain dalam menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang lain. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah acuan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menghapus kewenangan otoritas lain dalam menetapkan standar akuntansi keuangan berdasarkan Undang-Undang lain. Ayat (3) Cukup jelas 47
    • Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tata cara yang ditetapkan” adalah tata cara yang ditetapkan oleh Menteri dalam penyusunan standar akuntansi keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kertas kerja” adalah dokumentasi tertulis atau elektronik atau bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelasPasal 38 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah tanggung jawab perdata.Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. 48
    • Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Penyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakan Menteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Kantor Akuntan Publik atau untuk menilai ketaatan Kantor Akuntan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Huruf b Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal 40 Cukup jelas.Pasal 41 Ayat (1) Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenaga spesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik. Contoh spesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahli lingkungan, dan ahli geologi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas 49
    • Pasal 42 Cukup jelas.Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain” adalah kondisi dimana Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “imbalan jasa bersyarat” adalah imbalan jasa yang ditetapkan dimana nilai imbalan jasa dimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan. Huruf i Yang dimaksud dengan “komisi” adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perikatan jasa. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a 50
    • Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” antara lain adalah Rektor, Dekan, Kepala Jurusan atau jabatan lain yang setara pada perguruan tinggi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.Pasal 44 Ayat 1 Huruf a Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang mencantumkan nama KAPA atau OAA. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Iklan dianggap tidak menyesatkan apabila hanya meliputi identitas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, jenis jasa yang dapat disediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar yang memuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya oleh Menteri dan otoritas pasar modal.Pasal 45 Ayat (1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik terhadap Undang-Undang ini dan dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain aparat pengawasan intern pemerintah. 51
    • Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.Pasal 46 Cukup jelas.Pasal 47 Ayat (1) Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Menteri dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan profesi Akuntan Publik. Ayat (2) Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Menteri, Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik melaksanakan tugasnya berdasarkan permintaan Menteri. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 48 Cukup jelas.Pasal 49 Cukup jelas.Pasal 50 Cukup jelas.Pasal 51 Cukup jelas.Pasal 52 Cukup jelas. 52
    • Pasal 53 Cukup jelas.Pasal 54 Cukup jelas.Pasal 55 Cukup jelas.Pasal 56 Cukup jelas.Pasal 57 Cukup jelas.Pasal 58 Cukup jelas.Pasal 59 Cukup jelas.Pasal 60 Cukup jelas.Pasal 61 Tata cara pengenaan sanksi administrasi antara lain mencakup bobot pelanggaran dan jenis sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran.Pasal 62 Cukup jelas.Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b. Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain adalah Menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Huruf c Akuntan Publik hanya menerbitkan laporan auditor independen tanpa membuat kertas kerja pemeriksaan sama sekali. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 53
    • Pasal 64 Cukup jelas.Pasal 65 Cukup jelas.Pasal 66 Cukup jelas.Pasal 67 Cukup jelas.Pasal 68 Cukup jelas.Pasal 69 Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... 54