Presentasi Perijinan Radio pada Musyawarah Kerja JRK Jateng di Giritirta 13-14 Juli 2012 oleh Farhan Hilmie (KPID Jawa Tengah)

1. PERIZINAN RADIO KOMUNITAS
FARHAN HILMIE
Anggota KPID Jawa Tengah

2. Dasar Penyelenggaran Penyiaran
2. UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan LP Publik.
5. PP No. 12 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan LPP RRI.
6. PP No. 13 Tahun 2005 tentang LP TVRI.
7. PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan LP Asing.
8. PP No. 50 Tahun 2005 tentang LP Swasta.
9. PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyiaran LP Komunitas.
10. PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyiaran LP Berlanganan.
11. Permen KOMINFO No 28 Tahun 2008 Tatacara dan Persyaratan
Perizinan Penyelenggaran Penyiaran
12. Permen KOMINFO No 18 Tahun 2009
13. Peraturan KPI No 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
14. Peraturan KPI No 3 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran

3. LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
Pasal 21 UU 32/2002
Lembaga Penyiaran Komunitas Merupakan:
A. Lembaga Penyiaran yg berbadan hukum Indonesia
( didirikan oleh WNI & berbadan hukum koperasi/perkumpulan: PP
51/2005 ps. 4)
B. didirikan oleh komunitas tertentu
C. bersifat independen
D. Tidak Komersial
E. Daya Pancar Rendah
F. Luas angkauan wilayah terbatas
G. Melayani kepentingan komunitasnya.
H. LPK didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas
tertentu & mjd milik komunitas tsb. (Ps. 22)

4. i. LPK dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah,
sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Ps. 22).
J. LPK dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan & dana
operasional dari pihak asing. (Ps. 23).
K. LPK dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial
lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. (Ps. 23)

5. PP 51/2005
Ps 2: LPK dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan
penerbangan.
Ps 5 ayat (1): Radius siaran LPK di batasi maksimum 2,5 km dari lokasi
pemancar atau dgn ERP (effective radiated power)
maksimum 50 watt.
ayat (2): Dalam radius siaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat didirikan:
a. 1 (satu) stasiun LPK radio; atau
b. 1 (satu) stasiun LPK televisi
c. 1 (satu) stasiun LPK radio dan 1 (satu) stasiun LPK
televisi.

6. Perizinan
Pasal 33
(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran
wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format
siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan
kenyamanan publik.

7. (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan
penyiaran diberikan oleh negara setelah
memperoleh:
a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara
pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran
dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang
diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan
Pemerintah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi
radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

8. Pasal 34
(3)Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan
penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui
masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan
untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa
uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain.

9. Pasal 34
(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
a.tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
b.melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau
wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan
tanpa pemberitahuan kepada KPI;
d.dipindahtangankan kepada pihak lain;
e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan
persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran
setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap.

10. PROSES PERIZINAN PENYIARAN
1
1 doc. asli DITOLAK
2 1 doc. asli 6
2’ 30 hari
KPID MENTERI 15 hari
FRB
NO
PEMOHON OK
2’ 7
30 hari
1 doc. COPY IPP PRINSIP OLEH
MENTERI
8
PEMDA CHECK
PROG ISR, INFRASTRUKTUR, &
(Sesuai NSPK) 5 IZIN lainnya
Radio 6
30 hari OK 9 bln
3 PRA FRB
30 hari
UJI COBA TV 1 thn
CHECK
SIARAN
ADM &
NO 14
EDP
NO TEK
DITOLAK NO
EUCS
OK OK diperpanjang 1x
15 hari 4
OK
REK. KELAYAKAN 15 14 hari
REK. ADM & TEKNIS. IPP TETAP OLEH
MENTERI

11. Rekapitulasi Pemohon IPP
Lembaga Penyiaran Komunitas Melalui KPID Jateng
1. Jumlah Pemohon LPK
a. Radio 101
b. TV 5
2. Proses perizinan LPK Radio
a. VA: 87 c. EDP: 67 e. FRB: 23
b. VF: 70 d. Pra FRB: 47 f. IP3: 5
g. IPP; 2
3. Proses perizinan LPK TV
a. VA: 4 e. FRB: 1
b. VF: 2 f. IP3: 2
c. EDP: 2 g. IPP: -
d. Pra FRB: 1