YUS BAIMBANG BILABORA           UU Nomor 40 Tahun 2004      SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL                 (SJSN)         ...
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALSejarah dan beberapa pengertian :  1.       Bismarck (1883), Roosevelt (1935)  2.       Sosi...
JAMINAN SOSIAL ADALAH :      Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar       setiap rakyat dapat memenuhi...
UU No 40 TAHUN 2004,      LANDASAN :          Memenuhi amanat dasar konstitusi          UUD Tahun 1945, Pasal 5        ...
UU No 40 TAHUN 2004  ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP          Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial          Tujuan unt...
UU No. 40 TAHUN 2004           SASARAN:              Perluasan kepesertaan              Perluasan jenis program jaminan ...
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALPrinsip-prinsip :   •       Kegotong-royongan / solidaritas   •       Kepesertaan wajib   • ...
PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN*                                          TOTAL                              GDP               ...
11/22/12                                                         % pddk dg ASK                                            ...
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL     1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social           Insurance)     2.    Bantuan Sosial (Soc...
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL•    Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia•    Secara bertahap, kelompok formal, masyar...
PRINSIP DASAR Jaminan Sosial berkembang sejalan dengan  pertumbuhan ekonomi Peran peserta membiayai jaminan sosial yang ...
Struktur dan Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja               di Indonesia (2005)                               100,77 juta ang...
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL(SJSN dan Pertumbuhan ekonomi):      Program Jaminan Sosial   Manfaat bagi Masyarakat       ...
UU No. TAHUN 2004Memayungi dan mengatur semua bentuk                              PRESIDENJaminan Sosial termasuk yang eks...
JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL   MENURUT UU No.40 TAHUN 2004 :            Jaminan Hari Tua (JHT)            Jaminan Pensiu...
JAMINAN HARI TUA          Jaminan hari tua diselenggarakan secara           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial ...
JAMINAN PENSIUN          Jaminan pensiun diselenggarakan secara           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial   ...
JAMINAN KEMATIAN          Jaminan kematian diselenggarakan secara           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial....
JAMINAN KECELAKAAN KERJA          Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan           secara nasional berdasarkan prinsip ...
JAMINAN KESEHATAN      1.   Diselenggarakan secara nasional      2.   Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip     ...
JAMINAN KESEHATAN          Sistem pembiayaan kesehatan yang akan           dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan.        ...
MANAGED HEALTH CARE CONCEPT(Pelayanan Kesehatan Terkendali)          Mengembangkan sistem pembayaran dan           pelaya...
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN     •     Peserta JK terdiri atas pekerja sektor formal dan           pekerja sektor informal (p...
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN     Cakupan kepesertaan dalam program JK ditetapkan dan      diperluas secara bertahap dengan m...
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN      Kepesertaan tetap berlaku untuk masa tertentu       apabila seseorang mengalami perubahan ...
CAKUPAN KEPESERTAAN JK DI INDONESIA (2005)              Depnaker              Depkeu               Depkes                D...
HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKANDLM PENGEMBANGAN JK    Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah     besar    Kebijakan...
PENGEMBANGAN KEPESERTAAN      JK SJSN di INDONESIA ?           •   Lihat pengalaman negara lain                apakah yan...
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN                                 Alternatif 1                                                    ...
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN                                Alternatif 2                                                     ...
AGENDA NASIONAL (SJSN)          Menyelesaikan agenda bidang regulasi          d          Menyelesaikan agenda bidang pen...
PERAN PEMERINTAH DAERAH      1. Pengawasan      2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima           bantuan iuran.      3....
LANGKAH-LANGKAH    1.     Sosialisasi SJSN    2.     Peraturan Pelaksana (PP dan Perpres)           yang diperlukan    3. ...
11/22/12   35
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosialisasi sjsn

1,821 views
1,724 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Sosialisasi SJSN Kalsel 170406 Donald Pardede-Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  • Sosialisasi SJSN Kalsel 170406 Donald Pardede-Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  • Sosialisasi sjsn

    1. 1. YUS BAIMBANG BILABORA UU Nomor 40 Tahun 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 11/22/12 1
    2. 2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALSejarah dan beberapa pengertian : 1. Bismarck (1883), Roosevelt (1935) 2. Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistance (Bantuan Sosial), Social Services (Servis Sosial) 3. Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance (Asuransi Komersial) 4. Kontribusi anggaran Negara 5. Kelompok Formal -- Non Formal 6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan nasional 7. Engine of Development11/22/12 2
    3. 3. JAMINAN SOSIAL ADALAH :  Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat  Perluasan dan pengembangan program yang sudah ada  Merupakan program Negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem  Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya  Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan11/22/12 3
    4. 4. UU No 40 TAHUN 2004, LANDASAN :  Memenuhi amanat dasar konstitusi  UUD Tahun 1945, Pasal 5  UUD Tahun 1945, Pasal 20  UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)  UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)11/22/12 4
    5. 5. UU No 40 TAHUN 2004 ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP  Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial  Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak  Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.11/22/12 5
    6. 6. UU No. 40 TAHUN 2004 SASARAN:  Perluasan kepesertaan  Perluasan jenis program jaminan sosial  Peningkatan manfaat  Sebagai “UU Payung”11/22/12 6
    7. 7. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALPrinsip-prinsip : • Kegotong-royongan / solidaritas • Kepesertaan wajib • Nirlaba • Keberhati-hatian / akuntabilitas • Dana Amanat • Portabilitas11/22/12 7
    8. 8. PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN* TOTAL GDP Per PERCENTAGE COMPULSORY GDP HEALTHCOUNTRY Per Kapita (US$) EXP. OF GDP COVERAGE kapita (US$) (US$)INDONESIA 214 bil 1.060 4.093 bil 19,1 1,7 % 2.7 16 15 %HONGKONG 173 bil 26.610 6,78 bil (HK) 161,3 4% Very small**MALAYSIA 97,9 bil 4.517 2,061 bil 97,3 2,4 % Very small**SINGAPORE 96,3 bil 31.035 3,3 bil (SIN) 667,0 3,6 % 35 %TAIWAN 283,4 bil 13.148 13,6 bil 623,8 4,8 % 96 %THAILAND 154 bil 2.540 66 bil 108,5 4,3 % 56 %* Tahun 2003** Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya 8
    9. 9. 11/22/12 % pddk dg ASK 0 20 40 60 80 100 In *Tahun 2003 do ne s A ia m er ik Fi a lip in Be a la nd a Tu rk Je i rm an Be lg i A a us tr Pe ia ra nc i Sp s an M yol ua ng ta i K or ea C ek o Y un a Po ni rt ug a Se In l gg la ri nd s ia B Fi aru nl an di a It al i DI BEBERAPA NEGARA* Je pa A n us g tr al N or i a w eg D ia en m ar Is k la PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI nd i K a Lu an ks ada em be rg ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK98
    10. 10. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social Insurance) 2. Bantuan Sosial (Social Assistance) 3. Pelayanan Sosial (Social Services) 4. Mekanisme Tabungan (provident-funds) 5. Bagian “Social-Protection” 6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat / membentuk tabungan nasional11/22/12 10
    11. 11. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL• Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia• Secara bertahap, kelompok formal, masyarakat miskin, kelompok nonformal, sesuai kelayakan program• Program yang akan didahulukan adalah Jaminan Kesehatan Kaya 10% →Terbuka jaminan tambahan Sedang dan (60-70)% →Standar SJSN menengah (10-20)% Miskin →Subsidi Pemerintah (Social Assistance)11/22/12 11
    12. 12. PRINSIP DASAR Jaminan Sosial berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Peran peserta membiayai jaminan sosial yang dikelola dengan prinsip asuransi sosial (kecuali masyarakat miskin dibiayai Negara) Dimulai dari kelompok formal, miskin (tanggung jawab Negara) lalu nonformal lainnya Peran Negara dominan Diselenggarakan secara not for profit Instrumen mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai pembangunan11/22/12 12
    13. 13. Struktur dan Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia (2005) 100,77 juta angkatan kerja 94.9 jt pekerja 5.87 jt penganggur 32.5 jt pekerja formal 62.4 pekerja informal 19,1 jt berusaha sendiri 18 jt dibantu keluarga/pekerja 4.2 pekerja bebas pertanian 3.3 pekerja bebas non-pertanian 17.9 jt pekerja tak dibayar11/22/12 13
    14. 14. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL(SJSN dan Pertumbuhan ekonomi): Program Jaminan Sosial Manfaat bagi Masyarakat Bunga bank rendah  Stabilitas nilai Rupiah  Investasi → Lapangan kerja Akumulasi Dana  Perbaikan upah  Investasi sarana kesehatan; • Standar pelayanan • Standar obat • Tarif & harga  Pajak, inflasi  Pasar modal  Pertumbuhan ekonomi  Nasionalisme meningkat Peningkatan Kesejahteraan Peserta SJSN Masyarakat / Kesempatan11/22/12 14 Kerja
    15. 15. UU No. TAHUN 2004Memayungi dan mengatur semua bentuk PRESIDENJaminan Sosial termasuk yang eksis DJSN RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS PT. PT. PT. Dekom Dekom Dekom Dekom Dekom J PT. Direksi Direksi Direksi Direksi Direksi A T A JS JS JS JS JS M A A S S S S A J A T A L BP O K P B A S A S A JS S E E R M K S A I T S N I S E P B N O S E R E S N I K T E 5 TH K Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN Setiap Badan - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi11/22/12 Penyelenggara - DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan 15 merupakan Badan Hukum kebijakan umum dan sinkronisasi sendiri
    16. 16. JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL MENURUT UU No.40 TAHUN 2004 :  Jaminan Hari Tua (JHT)  Jaminan Pensiun (JP)  Jaminan Kematian (JKM)  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  Jaminan Kesehatan (JK)11/22/12 16
    17. 17. JAMINAN HARI TUA  Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.11/22/12 17
    18. 18. JAMINAN PENSIUN  Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.  Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.  Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.11/22/12 18
    19. 19. JAMINAN KEMATIAN  Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.  Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.11/22/12 19
    20. 20. JAMINAN KECELAKAAN KERJA Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.11/22/12 20 18
    21. 21. JAMINAN KESEHATAN 1. Diselenggarakan secara nasional 2. Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas 3. Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis 4. Iur biaya, mencegah abuse 5. Kendali biaya dan kendali mutu 6. Standar pelayanan ditetapkan dengan PP 7. Bantuan iuran dibayar pemerintah 8. Bertahap, sesuai dengan kelayakan program11/22/12 21
    22. 22. JAMINAN KESEHATAN  Sistem pembiayaan kesehatan yang akan dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan. Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket yang diterapkan saat ini adalah:  Penanggungjawab pembayaran : perseorangan (saat ini) diubah menjadi bersama (masa depan)  Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini) diubah menjadi pada waktu sehat (masa depan)  Cara pembayaran : setelah diselenggarakannya pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan11/22/12 (masa depan) 22
    23. 23. MANAGED HEALTH CARE CONCEPT(Pelayanan Kesehatan Terkendali)  Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan  Konsep pelayanan dokter keluarga  Konsep pelayanan rujukan  Konsep pelayanan wilayah  Konsep PPS (Prospective Payment System)  Standar dan plafon harga obat11/22/12 23
    24. 24. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN • Peserta JK terdiri atas pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal (penerima upah dan tidak menerima upah) • Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat JK. • Setiap peserta dapat mengikut sertakan orang tua atau mertua sebagai anggota keluarga dengan penambahan iuran.11/22/12 24
    25. 25. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN Cakupan kepesertaan dalam program JK ditetapkan dan diperluas secara bertahap dengan memperhatikan kemudahan dalam pengumpulan iuran dengan tata cara sebagai berikut:  Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada BPJS.  Pemberi kerja yang pada saat Undang-undang ini diundangkan telah menjadi peserta pada suatu BPJS program jaminan serupa, secara bertahap wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kepada BPJS.  Kelompok kerja sektor informal mendaftarkan diri kepada BPJS.  Pemerintah mendaftarkan penduduk yang tidak mampu kepada BPJS.11/22/12 25
    26. 26. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN Kepesertaan tetap berlaku untuk masa tertentu apabila seseorang mengalami perubahan status pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja ataupun mengalami cacat fungsi tetap yang menyebabkan seseorang peserta kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak peserta sebagaimana dimaksud di atas akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.11/22/12 26
    27. 27. CAKUPAN KEPESERTAAN JK DI INDONESIA (2005) Depnaker Depkeu Depkes Dephankam Asuransi ASKES & JAMSOSTEK Komersial Bapel JPKM & ASABRI Masy Miskin Jaminan Asuransi Askes Sosial, Free Tipe Sosial Komersial/ Komersial, Miskin health Privat services 2. 9 Juta 5 juta, 14 Juta + 2 Juta (1.32%) termasuk 2 Juta + (1%) Cakupan Personal 60 Juta Accident (2.27%) (36 %) Pengawasan teknis Pengawasan finansial Mid 2005 :85,9 Juta dari 210 Juta Penduduk ( 40,59%)
    28. 28. HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKANDLM PENGEMBANGAN JK  Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah besar  Kebijakan nasional digariskan di pusat dgn masukan pertimbangan daerah, sedang daerah akan lebih berperan pada aspek operasional  Kepastian penyelenggaraan not for profit  Pemenuhan the law of the large number  Kepastian portabilitas11/22/12 28
    29. 29. PENGEMBANGAN KEPESERTAAN JK SJSN di INDONESIA ? • Lihat pengalaman negara lain  apakah yang bisa kita petik ? • Tidak ada model negara lain yang bisa diadopsi secara bulat-bulat • Identifikasi tantangan/hambatan • Cari solusi pemecahan masalah • Set up roadmap pengembangan11/22/12 29
    30. 30. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Alternatif 1 Benefit-Package Untuk Seluruh Program Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial / Tingkat Upah Masyarakat11/22/12 30
    31. 31. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Alternatif 2 Benefit-Package Non Medis (ruang kelas) Beda antara yang berupah tinggi dan upah rendah Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial / Tingkat Upah terutama aspek non medik.11/22/12 31
    32. 32. AGENDA NASIONAL (SJSN)  Menyelesaikan agenda bidang regulasi d  Menyelesaikan agenda bidang pengorganisasian dan kelembagaan  Membangun peran serta pemangku kepentingan (stakeholders)  Mengidentifikasi dan mengembangkan komponen esensial JK (manfaat, proyeksi finansial, dll)  Memperluas kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial11/22/12 32
    33. 33. PERAN PEMERINTAH DAERAH 1. Pengawasan 2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran. 3. Penentuan peserta penerima bantuan iuran 4. Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jaminan Sosial. 5. Pemanfaatan Dana SJSN 6. Saran/usul kebijakan11/22/12 33
    34. 34. LANGKAH-LANGKAH 1. Sosialisasi SJSN 2. Peraturan Pelaksana (PP dan Perpres) yang diperlukan 3. Pembentukan DJSN 4. Masa transisi sampai 2009 5. Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun) 6. Lembaga/institusi yang bertanggung jawab11/22/12 34 37
    35. 35. 11/22/12 35

    ×