1. S I A R A N P E R S
Untuk disiarkan segera
Industri Kehutanan Memakai Lebih dari 30 Persen Terindikasi Kayu
Ilegal
Kurangnya persediaan kayu legal telah menimbulkan kerugian ekonomi triliunan dan
ancaman besar bagi kelestarian hutan alam Indonesia
Jakarta, 17 Februari 2015 – Koalisi Anti Mafia Hutan bersama Forest Trends meluncurkan
laporan terbaru yang menunjukkan industri kehutanan Indonesia dalam lima tahun terakhir
menggunakan pasokan kayu terindikasi lebih dari 25% dari sumber yang illegal. Pada 2014
saja setidaknya lebih dari 30% kayu yang dikonsumsi oleh industri tidak tercatat oleh
kementerian kehutanan. Jumlah kesenjangan volume kayu tersebut 219 juta m3
jika
dikalkulasi sejak tahun 1991 hingga 2014. Analisis yang sepenuhnya menggunakan data
dari Kementerian Kehutanan dan industri juga mengindikasikan bahwa kayu tersebut
bersumber dari praktek tebang habis hutan alam dan sumber-sumber ilegal lainnya, atau
bukan dari hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikelola
baik.
Jika pabrik pulp dan kertas di Indonesia beroperasi dengan kapasitas penuh, dan jika
perusahaan-perusahaan mewujudkan rencana investasi multi-miliaran dolar untuk pabrik
baru, maka industri harus menggandakan pasokan kayu untuk memenuhi permintaan.
Diperkirakan kesenjangan pasokan kayu akan mencapai hingga 59%.
Penelitian menggunakan perbandingan antara data persediaan kayu Kementerian
Kehutanan (sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan data
volume produksi yang dilaporan pihak industri kehutanan. Laporan terbaru tersebut berjudul
“Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity”
dan diluncurkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/2).
Hadir sebagai pembicara Grahat Nagara, Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan; Riko
Kurniawan, Direktur WALHI Riau; Nursamsu, WWF Riau;; dan Koordinator Jikalahari
Muslim Rasyid sebagai moderator.
Grahat sebagai juru bicara Koalisi Anti Mafia Hutan mengatakan, “Inti dari penelitian koalisi
Anti Mafia Hutan bersama Forest Trends adalah melakukan evaluasi kecukupan persediaan
kayu legal bagi industri kehutanan Indonesia yang sedang tumbuh. Hasil temuan
memberikan indikasi kerugian negara yang besar.”
Jika menggunakan asumsi semua yang didapat dari rimba campuran, maka indikasi
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak terpungut dari dana reboisasi (DR)
mencapai setidaknya US$ 250 juta dan dari provinsi sumber daya hutan (PSDH) mencapai
Rp 1,9 triliun per tahun.
“Jika dihitung total dari tahun 1991, potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 55
triliun. Nilai total kerugian bahkan sebenarnya bisa mencapai lebih tinggi lagi jika
2. S I A R A N P E R S
memasukkan perhitungan penggantian nilai tegakan (PNT) yang dilakukan kalau berasal
dari pembukaan lahan oleh izin pemanfaatan kayu (IPK),” kata Grahat.
Kurangnya ketersediaan kayu legal tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tapi juga
menyebabkan industri akan terus bergantung kepada persediaan kayu hutan alam.
Parahnya, jelas ditunjukkan di dalam laporan bahwa sebagian besar kayu yang dilaporkan
dipanen dari hutan alam berasal praktek tebang habis (atau konversi hutan alam), bukan
dari tebang pilih. Data Kementerian Kehutanan sendiri mengatakan bahwa industri
memasok kayu dari konversi hutan sampai dua kali lipat lebih besar daripada penebangan
di HTI dan di HPH.
Berdasarkan hal tersebut Koalisi Anti Mafia Hutan merekomendasikan agar Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi strategi pembangunan kehutanan dan Peta
Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan dengan memasukkan tiga unsur yang sangat penting:
tidak memperkenankan adanya peningkatan kapasitas pengolahan, tidak menambah izin
baru industri kehutanan dan meningkatkan produktivitas HTI. Di sisi lain, juga dengan terus
melaksanakan pembenahan dalam tata kelolanya untuk mencegah terjadinya korupsi di
sektor kehutanan.
--- S e l e s a i ---`
Laporan dan materi tambahan bisa didapatkan di http://forest-trends.org/indonesia_timber_supply.php.
Username: embargoed; password: timber
Kontak Media
Grahat Nagara
Koalisi Anti Mafia Hutan
Handphone 087 8787 21651
E-mail grahat.nagara@gmail.com
