Undang-undang ini adalah tentang keikutsertaan Negara Indonesia dalam menanda-tangani Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Dalam konstruksi hukum nasional, UU yang dibuat di masa Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat semestinya diperbarui segera agar tidak menimbulkan salah tafsir. Entah karena kelalaian pihak mana, UU ini belum dikuatkan dengan aturan hukum yang lebih jelas dan tegas. Akibatnya, dinas kesehatan militer (TNI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas utamanya. Saat ini, ada sebagian orang yang memanfaatkan kelalaian ini untuk kepentingan kelompoknya dan berusaha agar "payung hukum nasional" baik lewat RUU Lambang yg merupakan inisiatif Pemerintah RI maupun RUU Kepalangmerahan dari inisiatif DPR RI ingin dimentahkan. Naudzubillahi min dzalik.