SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
SPM UP  UP dapatdiberikanuntukmembiayaipengeluaran-pengeluarandenganklasifikasibelanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811 Batas Pengajuan UP sebagaiberikut :           - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyasampaidengan Rp.900.000.000,- dapatdiajukanUP  sebesar1/12 daridanatersebutmaksimal Rp.50.000.000,-           - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyaantaraRp.900.000.000,- sampaidengan             Rp.2.400.000.000,- dapatdiajukanUP sebesar  1/18 daridana tersebutmaksimal Rp.100.000.000,-           - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyadiatasRp.2.400.000.000,- dapatdiajukanUP sebesar             1/24 daridanatersebutmaksimal Rp.200.000.000,-
Perubahanbesaran UP harusmendapatkanpersetujuan/ijindariDirjenPerbendaharaan KodeAkun yang digunakan :       - RM	0000.0000.825111       - BLN	9999.9999.825112       - PNBP	0000.0000.825113 SPM UP dilampiri :       - SPM danArsip Data Komputer (ADK)       - RincianRencanaPenggunaan Dana       - SuratPernyataan KPA yang menyatakanbahwadanaUP tidakuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaran yang  bersifatLS.
SPM TUP SPM TUP dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) RincianRencanaPenggunaandanadari KPA SuratPernyataan TUP yang menyatakan :           - Untukkeperluanmendesakdanakanhabisdigunakansatubulan sejakterbitSP2D           - Apabilaadasisa, disetorkankeRekeningKas Negara           - Tidakuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaran yang bersifat LS Rekening Koran yang menunjukkansaldoterakhir SuratDispensasidariKepala KPPN LubukSikapinguntukpengajuan TUP setinggi - tingginya Rp.200.000.000,- SuratDispensasidariKepalaKanwilDitjenPerbendaharaanuntukpengajuan TUP diatas Rp.200.000.000,-
SPM GUP Yang dapatdiajukandenganmekanisme GUP  adalahdanadenganklasifikasibelanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. ApabilaSatkeringinmengajukandiluarklasifikasitersebutdenganmekanisme GU diatursebagaiberikut :        - UntukDIPA Pusatharusmendapatpersetujuanterlebihdahuludari DirjenPerbendaharaan        - UntukDIPA Pusat yang kegiatannyadidaerahdan DIPA yang ditetapkanolehKepalaKanwilDitjenperbendaharaanharus mendapatpersetujuanterlebihdahuludariKepalaKanwilDitjen Perbendaharaan Maksimaljumlahuang per transaksi Rp.10.000.000,- kecualihonor SPM GU dilampiri:        - SPM danArsip Data Komputer (ADK)        - SPTB        - RincianPenggunaan Dana UntukBulanBerikutnya        - SSP yang telahdilegalisir KPA
SPM LS Gaji SPM LS Gajidilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajidanRekapitulasiDaftarGaji DaftarPerubahan Data Pegawai DaftarPerubahanPotongan DaftarPenerimaanGajiBersih Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK data pegawaidan ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
SPM LS GajiSusulandilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiSusulandanRekapitulasiDaftarGajiSusulan DaftarPerubahan Data Pegawai Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK  SPM LS Gaji Susulan
SPM LS KekuranganGajidilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiKekuranganGajidanRekapitulasiDaftarKekuranganGaji DaftarPerubahan Data Pegawai Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Kekurangan Gaji ( Rapel Gaji )
SPM LS UDW  dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarUangDukaWafatdanRekapitulasiUangDukaWafat DaftarPerubahan Data Pegawai SK PemberianUangDukaWafat SuratKeterangandanPermintaanTunjanganKematian/UDW SuratKeteranganKematian/visum ADK belanjapegawai SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur
SPM LS GajiTerusandilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiTerusandanRekapitulasiDaftarGajiTerusan DaftarPerubahan Data Pegawai Copy DokumenPendukung ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Gaji Terusan
SPM LS Lembur PNS dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) DaftarPembayaranPerhitunganUangLembur/Honor/Vakasi SuratPerintahKerjaLembur SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Lembur /Honor/Vakasi
SPM LS UangMakan PNS dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) DaftarPerhitunganUangMakan SuratPernyataanTanggungJawabMutlak ( SPTJM ) SSP PPhPasal 21 SPM LS Uang Makan PNS
SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa SPM LS PengadaanBarangdanJasadilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB Resume Kontrak/SPK FakturPajakdan SSP
SPM LS LanggananDayadanJasadilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB BuktiTagihanDayadanJasa SPM LS Langganan Daya dan Jasa
SPM LS PerjalananDinasmelaluiRekeningBendahara PengeluaranatauRekeningPejabat Negara/Pegawai Negeri/PegawaiTidakTetapdilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB Daftar yang ditandatangani KPA yang memuatNamaPejabat Negara/PegawaiNegeri/PegawaiTidakTetap, NIP, Kota tujuanperjalanandinas, lama perjalanandinas, jumlahuang, danNomorRekeningBendaharaPengeluaranatauNomorRekeningPejabat Negara/PegawaiNegeri/PegawaiTidakTetap yang melakukanperjalanandinas. SPM LS Perjalanan Dinas

More Related Content

Similar to Sarat spm

Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaDeny Zaenal Faizin
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmrumputeki
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badannatal kristiono
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badanNisa Gunsay
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitasFajri A
 
Pedoman penyusunan cash flow budget
Pedoman penyusunan cash flow budgetPedoman penyusunan cash flow budget
Pedoman penyusunan cash flow budgetDadan Ginanjar
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalRENBANG
 
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdfrisma314529
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmrumputeki
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnPmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnkp2kppacitan
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 

Similar to Sarat spm (20)

Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spm
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
Pedoman penyusunan cash flow budget
Pedoman penyusunan cash flow budgetPedoman penyusunan cash flow budget
Pedoman penyusunan cash flow budget
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
 
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
 
Proposal bisnis
Proposal bisnisProposal bisnis
Proposal bisnis
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spm
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnPmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 

More from Ridwan Usman

Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerPer 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerRidwan Usman
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonRidwan Usman
 
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Ridwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vPer 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivPer 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiPer 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiPer 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp i
Per 37 pb_2009 lamp iPer 37 pb_2009 lamp i
Per 37 pb_2009 lamp iRidwan Usman
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianRidwan Usman
 

More from Ridwan Usman (11)

Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerPer 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Monitoring rekon
Monitoring rekonMonitoring rekon
Monitoring rekon
 
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
 
Per 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vPer 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp v
 
Per 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivPer 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp iv
 
Per 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiPer 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iii
 
Per 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiPer 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp ii
 
Per 37 pb_2009 lamp i
Per 37 pb_2009 lamp iPer 37 pb_2009 lamp i
Per 37 pb_2009 lamp i
 
Per 37 pb_2009
Per 37 pb_2009Per 37 pb_2009
Per 37 pb_2009
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
 

Sarat spm

  • 1. SPM UP UP dapatdiberikanuntukmembiayaipengeluaran-pengeluarandenganklasifikasibelanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811 Batas Pengajuan UP sebagaiberikut : - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyasampaidengan Rp.900.000.000,- dapatdiajukanUP sebesar1/12 daridanatersebutmaksimal Rp.50.000.000,- - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyaantaraRp.900.000.000,- sampaidengan Rp.2.400.000.000,- dapatdiajukanUP sebesar 1/18 daridana tersebutmaksimal Rp.100.000.000,- - Untukpagu DIPA sesuaiklasifikasibelanjatersebutjumlah dananyadiatasRp.2.400.000.000,- dapatdiajukanUP sebesar 1/24 daridanatersebutmaksimal Rp.200.000.000,-
  • 2. Perubahanbesaran UP harusmendapatkanpersetujuan/ijindariDirjenPerbendaharaan KodeAkun yang digunakan : - RM 0000.0000.825111 - BLN 9999.9999.825112 - PNBP 0000.0000.825113 SPM UP dilampiri : - SPM danArsip Data Komputer (ADK) - RincianRencanaPenggunaan Dana - SuratPernyataan KPA yang menyatakanbahwadanaUP tidakuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaran yang bersifatLS.
  • 3. SPM TUP SPM TUP dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) RincianRencanaPenggunaandanadari KPA SuratPernyataan TUP yang menyatakan : - Untukkeperluanmendesakdanakanhabisdigunakansatubulan sejakterbitSP2D - Apabilaadasisa, disetorkankeRekeningKas Negara - Tidakuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaran yang bersifat LS Rekening Koran yang menunjukkansaldoterakhir SuratDispensasidariKepala KPPN LubukSikapinguntukpengajuan TUP setinggi - tingginya Rp.200.000.000,- SuratDispensasidariKepalaKanwilDitjenPerbendaharaanuntukpengajuan TUP diatas Rp.200.000.000,-
  • 4. SPM GUP Yang dapatdiajukandenganmekanisme GUP adalahdanadenganklasifikasibelanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. ApabilaSatkeringinmengajukandiluarklasifikasitersebutdenganmekanisme GU diatursebagaiberikut : - UntukDIPA Pusatharusmendapatpersetujuanterlebihdahuludari DirjenPerbendaharaan - UntukDIPA Pusat yang kegiatannyadidaerahdan DIPA yang ditetapkanolehKepalaKanwilDitjenperbendaharaanharus mendapatpersetujuanterlebihdahuludariKepalaKanwilDitjen Perbendaharaan Maksimaljumlahuang per transaksi Rp.10.000.000,- kecualihonor SPM GU dilampiri: - SPM danArsip Data Komputer (ADK) - SPTB - RincianPenggunaan Dana UntukBulanBerikutnya - SSP yang telahdilegalisir KPA
  • 5. SPM LS Gaji SPM LS Gajidilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajidanRekapitulasiDaftarGaji DaftarPerubahan Data Pegawai DaftarPerubahanPotongan DaftarPenerimaanGajiBersih Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK data pegawaidan ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
  • 6. SPM LS GajiSusulandilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiSusulandanRekapitulasiDaftarGajiSusulan DaftarPerubahan Data Pegawai Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK  SPM LS Gaji Susulan
  • 7. SPM LS KekuranganGajidilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiKekuranganGajidanRekapitulasiDaftarKekuranganGaji DaftarPerubahan Data Pegawai Copy Pendukungperubahan data pegawai ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Kekurangan Gaji ( Rapel Gaji )
  • 8. SPM LS UDW dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarUangDukaWafatdanRekapitulasiUangDukaWafat DaftarPerubahan Data Pegawai SK PemberianUangDukaWafat SuratKeterangandanPermintaanTunjanganKematian/UDW SuratKeteranganKematian/visum ADK belanjapegawai SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur
  • 9. SPM LS GajiTerusandilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluarDaftarGajiTerusandanRekapitulasiDaftarGajiTerusan DaftarPerubahan Data Pegawai Copy DokumenPendukung ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Gaji Terusan
  • 10. SPM LS Lembur PNS dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) DaftarPembayaranPerhitunganUangLembur/Honor/Vakasi SuratPerintahKerjaLembur SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK SPM LS Lembur /Honor/Vakasi
  • 11. SPM LS UangMakan PNS dilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) DaftarPerhitunganUangMakan SuratPernyataanTanggungJawabMutlak ( SPTJM ) SSP PPhPasal 21 SPM LS Uang Makan PNS
  • 12. SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa SPM LS PengadaanBarangdanJasadilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB Resume Kontrak/SPK FakturPajakdan SSP
  • 13. SPM LS LanggananDayadanJasadilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB BuktiTagihanDayadanJasa SPM LS Langganan Daya dan Jasa
  • 14. SPM LS PerjalananDinasmelaluiRekeningBendahara PengeluaranatauRekeningPejabat Negara/Pegawai Negeri/PegawaiTidakTetapdilampiri : SPM danArsip Data Komputer (ADK) SPTB Daftar yang ditandatangani KPA yang memuatNamaPejabat Negara/PegawaiNegeri/PegawaiTidakTetap, NIP, Kota tujuanperjalanandinas, lama perjalanandinas, jumlahuang, danNomorRekeningBendaharaPengeluaranatauNomorRekeningPejabat Negara/PegawaiNegeri/PegawaiTidakTetap yang melakukanperjalanandinas. SPM LS Perjalanan Dinas