[Ringkasan] Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Polri dan Polda Kalbar untuk tahun 2010. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, sasaran, dan kebijakan strategis Polri dan Polda Kalbar dalam rangka meningkatkan keamanan di tingkat nasional dan regional.

1. PAPARAN SUN RENJA
POLDA TA. 2010

2. BUKU I
BAB I LATAR BELAKANG BAB I LATAR BELAKANG
A. KONDISI UMUM A. KONDISI UMUM
- PERKEMBANGAN ASPEK KEHIDUPAN NAS/ DAERAH - PERKEMBANGAN ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL
( POLITIK, EKONOMI, SOSBUD,AGAMA, HANKAM ) (POLITIK, EKONOMI, SOSBUD, AGAMA, HANKAM)
- ANALISIS SWOT ( KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG - ANALISIS SWOT ( KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG
& ANCAMAN) YG DIKAITKAN DGN ASPEK PD KONDISI UMUM & ANCAMAN ) YG DIKAITKAN DGN ASPEK PD KONDISI
B. IDENFIKASI MASALAH ( SITUASI KAKERDA SETEMPAT ) UMUM
B. IDENFIKASI MASALAH ( SESUAI KARAKTERISTIK SETEMPAT)
BAB II TUJUAN & SASARAN
BAB II TUJUAN & SASARAN
A. VISI DAN MISI ( POLRI / POLDA / SATKER )
A. VISI DAN MISI ( POLRI DAN POLDA )
B. TUJUAN JANGKA MENENGAH
C. SASARAN TAHUN 200X ( RENJA TAB ) B. TUJUAN JANGKA MENENGAH
~ SASARAN NASIONAL ( AGENDA BANG NAS / PEMERINTAH) C. SASARAN POLDA TAB+1
~ SASARAN PERIORITAS POLRI ~ SASARAN DAERAH ( SASARAN YG AKAN DICAPAI TAB+1
( SASARAN PERIORITAS POLDA / SATKER ) YG DIMUAT DLM RKPD )
~ SASARAN PERIORITAS POLDA ( SASARAN YANG INGIN
BAB III BIJAK PRIORITAS ( RENJA TAB ) DICAPAI TAB+1 )
A. BIJAK NASIONAL ( BIJAK KAPOLRI )
BAB III BIJAK PRIORITAS TAB UTK ATASI MSLH DAERAH
~ KERANGKA REGULASI ( URAIAN BIJAK POLRI )
~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH A. BIJAK DAERAH
( PROGRAM POLRI) ~ KERANGKA REGULASI NASIONAL
B. BIJAK STRATEGI POLRI, POLDA / SATKER ( BIJAK DAERAH CIPTAKAN PARTISIPASI MASY / GIAT 2 )
~ KERANGKA REGULASI ( BIJAK KAPOLDA TAB ) ~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH
~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH ( BIJAK POLDA, GIAT UTK CAPAIAN TUJUAN & SASARAN )
( PROG , SASARAN POLDA/ SATKER 8 PROGRAM / KURANG) B. BIJAK STRATEGI POLDA TAB
~ KERANGKA REGULASI ( BIJAK KAPOLDA TAB )
BAB IV PROG KEGIATAN PRIORITAS & SASARAN
BAB IV PROG, KEGIATAN & SASARAN
PENUTUP
BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN BUKU II
- RKA-KL ( APLIKASI ) PAGU INDIKATIF - RANJA KL VERSI BAPPENAS ( APLIKASI )
- RENJA TAHUNAN / RKT ( APLIKASI ) - RENJA TAHUNAN / RKT ( APLIKASI )
- RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ( MANUAL )
2

3. BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
A. KONDISI AWAL
A. KONDISI AWAL
- KONDISI UMUM ( ASTA GATRA )
- KONDISI UMUM ( PERSONEL & MATFASJAS )
- KONDISI KHUSUS ( ORGS, PERS & MATFASJAS )
- KONDISI KHUSUS ( ORGS, GK & OPS KEPOL )
B. ANALISIS SWOT
B. IDENFIKASI MASALAH
C. IDENFIKASI MASALAH
BAB II TUGAS POKOK
BAB II TUGAS POKOK
A. TUGAS POKOK POLDA
A. TUGAS POKOK POLDA
B. TUGAS POKOK SATKER FUNGSI
B. TUGAS POKOK SATWIL
C. VISI DAN MISI POLDA
C. VISI DAN MISI POLDA
D. VISI DAN MISI SATKER FUNGSI
D. VISI DAN MISI SATWIL
BAB III ARAHAN DAN BIJAK
BAB III BIJAK
A. BIJAK KAPOLDA
A. BIJAK KAPOLDA
B. BIJAK SATKER FUNGSI
B. BIJAK PEMDA
C. BIJAK SATWIL
BAB IV PRIORITAS SASARAN
A. PROGRAM
BAB IV PRIORITAS SASARAN PROGRAM
- TUJUAN
A. PROGRAM
- SASARAN
- TUJUAN
B. DUKUNGAN ANGGARAN
- SASARAN
- PROGRAM ANGGARAN
- KEGIATAN
C. MATRIKS INDIKATOR KINERJA
BAB V DUKUNGAN ANGGARAN
A. PROGRAM & ANGGARAN
B. MATRIKS INDIKATOR KINERJA
3 C. PENUTUP

4. PROSEDUR
RUANG LINGKUP
1. BAHAN MASUKAN
1. TANPA URAIAN BANG LINGK STRATEGIS /
A. PENYIAPAN BHN MASUKAN
BANG ANCAMAN /GANGGUAN KEAMANAN
B. PEMBENTUKAN PKJA
( PD BAB TERSENDIRI )
C. PENYIAPAN SPRIN POKJA
D. KETUA POKJA OLEH KASATKER
2. URAIAN TLH TERDAPAT PD RENJA INDUKNYA
YAITU RENJA POLRI & RENJA POLDA
2. PROSES AWAL PENYIAPAN MATERI
A. PADA BULAN JUNI TAB-1
3. MELIPUTI :
B. PEMUTAKHIRAN DATA SCR “BUTTON
- PENDAHULUAN
UP PLANING”
- KONDISI AWAL
C. PADA BULAN JULI TAB-1
- TUGAS POKOK
DIDISTRIBUSIKAN KE DLM RKA-KL
- ARAHAN & KEBIJAKAN
3. PENYUSUNAN KONSEP RENJA
- PRIORITAS SASARAN PROGRAM
- DUK GAR
4. PROSES PENYEMPURNAAN &
- MATRIK INDIKATOR KINERJA
PENGESAHAN RENJA SATKER
5. RENJA DISYAHKAN PD TGL 1 JUNI TAB-1
4

5. RPJM UPAYA ATASI
VISI, MISI & BIJAK
DAERAH
DAERAH MASALAH
RENSTRA POLRI RENJA POLRI
DOMREN KIRKA INTEL TH.
2010 - 2014 (SSRN
2010
KAPOLRI
(VISI,MISI,BIJAK) PRIORITAS)
PAGU
LAKIP TAB-2
(TA. 2008) INDIKATIF
5

6. PENYIAPAN MATERI
PERKIRAAN ANCAMAN KAMTIBMAS TA. 2010
( KIRKA INTEL )
PERKIRAAN GIAT RUTIN MAUPUN OPSPOL
PERKIRAAN PERS ( KONDISI AWAL, PERKIRAAN
SUSUT DAN PERKIRAAN INTAKE ) DIKAITKAN
DAYA TAMPUNG SPN
PERKIRAAN MATERIIL / LOG ( KONDISI AWAL
MAT DAN FAS, PERKIRAAN SUSUT SERTA
KEBUTUHAN UTK DUK GIAT OPS )
PERKIRAAN SUMBER DAYA ANGGARAN ( UTK DUK
GIAT BANG KUAT, BIN KUAT DAN OPSNAL )
6

7. POLRI POLDA KALBAR
MEWUJUDKAN KAMDAGRI MELALUI MEWUJUDKAN KEAMANAN
KEMITRAAN MELALUI KEMITRAAN DGN
SEGENAP KOMPONEN MASY DAN
APARATUR PEMDA
TA. 2009
MEWUJUDKAN POSTUR POLRI YG
PROFESIONAL, BERMORAL DAN
MODERN SBG LIN, YOM DAN YAN
MASY YG ERPERCAYA DLM
MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN
GAKKUM SERTA MAMPU
MEMBANGUN SINERGI DGN
APARAT GAKKUM
LAINNYA, INTERNAL POLRI SERTA
KEPOLISIAN NEGARA (RENSTRA
POLRI)
7

8. POLRI POLDA KALBAR
1. M’KATKAN PUAN DETEKSI DINI & PERINGATAN DINI M’KATKAN PUAN DETEKSI DINI & PERINGATKAN
1.
MELALUI GIAT/OPS LIDIK, PAM & PENGGALANGAN.
MELALUI GIAT/OPS LIDIK, PAM & PENGGALANGAN.
2. M’KATKAN LIN, YOM & YAN SCR MUDAH, MURAH, TDK
2. M’KATKAN LIN, YOM & YAN SCR MUDAH,
MEMBEBANI, RESPONSIF & TDK DISKRIMINATIF.
RESPONSIF & TDK DISKRIMINATIF.
3. MANTAPKAN KAMTIBCAR LANTAS UTK JAMIN
3. MANTAPKAN KAMTIBCAR LANTAS UTK JAMIN
KESELAMATAN & KELANCARAN ORG MAUPUN BRG.
KESELAMATAN.
4. M’KATKAN UPAYA PENANGGULANGAN KAM DI WILKUM
4. M’KATKAN UPAYA PENANGGULANGAN KAMDAGRI. POLDA KALBAR (KOTA, PEDALAMAN, BATAS &
5. BANG POLMAS BERBASIS MASY PATUH HUKUM. PERAIRAN)
6. GAKKUM SCR PROF, OBYEKTIF, PROPORSIONAL, 5. BANG POLMAS BERBASIS MASY PATUH HUKUM.
TRANSPARAN & AKUNTABEL UTK JAMIN 6. GAKKUM SCR PROF, OBYEKTIF, PROPORSIONAL,
KEPASTIAN HUKUM & RASA ADIL. TRANSPARAN & AKUNTABEL UTK JAMIN KEPASTIAN
7. KELOLA SUMBER DAYA POLRI SCR PROF, HUKUM & RASA ADIL.
7. KELOLA SUMBER DAYA POLRI SCR PROF,
AKUNTABEL UTK DUK OPSNAL
8. M’KATKAN KERMA INTERDEP DLM RANGKA TRANSPARAN, AKUNTABEL UTK DUK OPSNAL KEPOL
8. M’KATKAN KERMA VERIKAL/LITAS SEKTORAL MAUPUN
KAMDAGRI
KERMA KEPOL LUGRI (PDRM KONTINJEN SERAWAK)
9. M’KATKAN FUNG WAS & WUJUDKAN KINERJA
9. M’KATKAN FUNG WAS & WUJUDKAN KINERJA POLDA
POLRI YG BERSIH, BERIBAWA & TERPERCAYA
KALBAR YG BERSIH, BERIBAWA & TERPERCAYA
10. M’KATKAN BANGUN SARPRAS DGN MANFAATKAN 10. M’KATKAN BANGUN SARPRAS DGN
TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI MANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA/TEPAT
11. BANGUN BUDAYA ORGS POLRI DLM TINGKATKAN SASARAN INFORMASI & KOMUNIKASI SUAI
KINERJA KARAKTERISTIK
11. BANGUN BUDAYA ORGS POLDA KALBAR DLM
TINGKATKAN KINERJA & YAN KPD MASY SCR PRIMA
(CPT, TANGGAP, TRANSPARAN & TDK MEMBEBANI)
12. TINGKATKAN KINERJA SATKERS JJRN POLDA KALBAR
DGN OPTIMALKAN BIJAK TRASFORMASI BIROKRASI
SCR SINAMBUNG & BERKELANJUTAN DLM RANGKA
8 WUJUDKAN TRUST BUILDING.

9. 2010
SASARAN PRIORITAS
POLRI
MEMBANGUN INTERNAL KEPOLISIAN DGN CARA
MENSTRUKTURKAN POLMAS DGN MENEMPATKAN
PD KESATUAN OPERASIONAL DASAR ( KOD )
POLDA KALBAR
MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN SDM
KEPOLISIAN POLDA KALBAR DGN
MENSTRUKTURKAN POLMAS PADA KESATUAN –
KESATUAN OPERASIONAL DASAR DI WILAYAH
PERBATASAN, PANTAI DAN PULAU – PULAU YG
BERPENGHUNI
9

10. 2010
BIJAK STRATEGI
POLRI POLDA KALBAR
1. SISTEM REMUNERASI
1. SISTEM REMUNERASI
2. REKRUITMEN PERSONEL
2. REKRUITMEN PERSONEL
3. PROG REFORMASI POLRI ASPEK KULTURAL
3. PROG REFORMASI POLRI ASPEK
(YAN PRIMA, RESPONSIF & TDK MEMBEBANI)
KULTURAL
4. PAM WIL BATAS, PANTAI & P’DAYAAN POLMAS
4. PAM WIL BATAS DAN PULAU
PD PULAU TERLUAR BERPENGHUNI
TERLUAR BERPENGHUNI
5. BANG SARPRAS KEPOL SUAI ARANTERISTIK
5. BANG SISTEM LOGISTIK
DAERAH
6. PAM PASCA PEMILU 2009
6. PAM PASCA PEMILU 2009
7. RESTRUKTURISASI ORGANISASI
7. RESTRUKTURISASI ORGANISASI DLM RANGKA
MEREALISASIKAN YANMAS DGN BIJAK POLDA
8. PEMBERDAYAAN LITBANG
CUKUP, POLRES BESAR, POLSEK KUAT
9. PENANGGULANGAN THDP 4
8. PEMBERDAYAAN FUNGSI LITBANG THDP
JENIS KEJAHATAN
SISMET, ORGS & FASMAT
9. PENANGGULANGAN THDP 4 JENIS KEJAHATAN
DGN PRIORITAS 9 JENIS KEJAHATAN TERTENTU
10

11. VISI DAN MISI PEMPROV
1. MELAKS PENINGKATAN SISTEM YAN DASAR DLM BIDANG
SOSIAL, KESEHATAN, DIK, AGAMA, KAM DAN KETERTIBAN
MELALUI SISTEM LEMBAGA JEMEN YG EFISIEN DAN
TRANSPARAN
2. TINGKATKAN KUALITAS & KUANTITAS SDM LALUI PENINGKATAN
VISI TENAGA DIK & SARPRAS DIK SERTA PEMERATAAN DIK
3. TINGKATKAN PUAN KAPASITAS & AKUNTABILITAS APARATUR
PEMDA GUNA TINGKATKAN YAN PUBLIK, SERTA MENINGKATKAN
APARATUR YG PROF & BERAKHLAK SUAI DGN KAPASITAS & PUAN
YG DIMILIKI SERTA SUAI DGN PERATURAN JENJANG KARIR
MEWUDKAN MASYARAKAT KALBAR PEGAWAI YG BERLAKU
4. TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, TINGKATKAN KEADILAN SOSIAL
YG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, DAN LIN HAM GUNA DUKUNG TERCIPTA KEHIDUPAN MASY YG
RUKUN, AMAN & DAMAI
AMAN, BERBUDAYA DAN
5. MELAKS PENINGKATAN BANG INFRASTRUKTUR DASAR GUNA
SEJAHTERA M’LANCAR MOBILITAS ORG & BRG SERTA M’CEPAT BANG
PARIWISATA DI WIL PEDALAMAN, BATAS, PESISIR & KEPULAUAN SBG
SUMBER POTENSI EKONOMI
6. MELAKS DAL & PEMANFAATAN TATA RUANG/GUNA WIL SUAI DGN
PERUNTUKAN & REGULASI, GUNA MENGHINDARI KESENJANGAN
WIL & TERWUJUD BANG YG BERKELANJUTAN
MELAKS PEMERATAAN & SEIMBANG BANG SCR B’KELANJUTAN UTK
7.
MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WIL DGN
MEMPERHATIKAN ASPEK EKOLOGI DLM PEMANFAATAN SDA
8. MENGGALI & MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI & KERAGAMAN BUDAYA
SERTA MEMANFAATAN KEINDAHAN ALAM UTK KEPENTINGAN
PARIWISATA
9. KEMBANGKAN SUMBER DAYA LOKAL BG BANG EKONOMI MASY
LALUI SISTEM LOLA YG PROF, EFEKTIF & EFISIEN SERTA AKUNTABEL
DGN DIDUKUNG SISTEM & SARANA INVEST YG BAIK MELALUI
PENYEDIAAN DATA POTENSI INVEST GUNA MENARIK & MENDORONG
MASUKNYA INVESTASI
M’NGEMBANGKAN JARINGAN KERMA ANTARA PEMDA DGN SWASTA
10.
BAIK DLM TATARAN LOKAL, REGIONAL, NAS MAUPUN INT’L MELALUI
PENYEDIA SARPRAS INFRASTRUKTUR SERTA SDM YG
MEMADAI
M’LUAS
11. LAP KERJA& USAHA DGN BERBASIS EKONOMI
KERAKYATAN, MELALUI P’DAYA POTENSI & KUAT EKONOMI LOKAL
TERUTAMA PENGUSAHA KECIL, MENENGAH & KOPERASI DGN
MEMBUKA AKSES SUMBER MODAL, TEKNOLOGI & PASAR UTK
TINGKATKAN DAYA SAING SERTA MENGGALI & MELESTARIKAN
NILAI BUDAYA DAERAH & TRADISIONAL GUNA M’TAHANKAN
KETAHANAN BUDAYA SEKALIGUS WUJUDKAN PARIWISATA
BERBASIS BUDAYA & KERAKYATAN
11

12. UPAYA PENGUATAN PEREKONOMIAN
KALIMANTAN BARAT
Pertumbuhan Ekonomi
1. Meningkatan investasi dengan mekanisme pelayanan terpadu dan disertai dengan
kepastian hukum.
2. Menerapkan SOP (Standar Operasional Produk) pada revitalisasi industri upaya
menguatkan daya saing ekspor.
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan program KUAT (Kawasan
Usaha Agribisnis Terpadu).
4. Menguatkan kelembagaan dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas
dan kompensi SDM
5. Membuat regulasi daerah untuk meningkatkan produktivitas dan akses UKM
kepada sumber – sumber permodalan.
Stabilitas Ekonomi
1. Meningkatkan Ketahanan Pangan berbasiskan kearifan lokal.
2. Meningkatkan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga.
Infrastruktur
1. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
2. Meningkatkan investasi infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta.
12

13. RENCANA PROGRAM /
KEGIATAN PRIORITAS 2010 Kalbar
1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
a. Revitalisasi bidang pertanian pangan
b. Revitalisasi bidang perkebunan
c. Revitalisasi bidang perikanan dan kelautan
d. Revitalisasi bidang peternakan
e. Revitalisasi bidang kehutanan
f. Revitalisasi bidang industri
g. Pengembangan perdagangan
h. Pengembangan UMKM dan Koperasi
2. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan
a. Meningkatkan investasi
b. Meningkatkan pengelolaan PAD
c. Meningkatkan sumber pendanaan dekonsentrasi
d. Meningkatkan kerjasama (sinergi) dg. pihak swasta
13

14. Usulan Program Anggaran TA. 2010
Provinsi Kalimantan Barat Bidang Ekonomi
Sebesar Rp. 694.548
 APBD Rp. 288.185
 APBN Rp. 406.363
14

15. PROGRAM DAN REGULASI REGIONAL KALIMANTAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Program dan kegiatan pemerintah baik Kementerian/ Lembaga, maupun SKPD
secara terpadu mengembangkan Infrastruktur tranportasi untuk mendukung
kawasan perbatasan, pesisir dan kepulauan luar Kalimantan, trans Kalimantan
dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Mengusulkan regulasi ekonomi Kalimantan khusus untuk daerah kawasan
perbatasan di sektor Perdagangan,karena secara geografis berjarak lebih dekat
dengan kegiatan ekonomi negara tetangga daripada pusat pemerintah
provinsi, namun regulasi ekonomi ini harus dilengkapi dengan sarana prasarana
teknis di pintu perbatasan untuk mengendalikan Ketahanan dan Keamanan
Pangan Nasional.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan melalui peningkatan
investasi swasta untuk mengelola sumberdaya alam melalui Pelayan Perijinan
Terpadu dan mengacu kepada UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 yang masih
direview ditingkat pusat agar segera cepat dikeluarkan, sehingga UU No. 41 tahun
1999 tentang Kehutanan tidak menghamba investasi di Kalimantan.
15
15

16. Mempercepat realisasi Kalimantan sebagai Lumbung Pangan Nasional, melalui
pengusulan Program Master Plan Kalimantan Sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan HDI di
Kalimantan dengan memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan kualitas
management usaha melalui dukungan regulasi daerah untuk memperkuat
permodalan UKM
Melestarikan serta menjaga Kalimantan sebagai kawasan konservasi Nasional dan
paru – paru Dunia, maka perlu dukungan Pusat memberikan insentif untuk
membangun masyarakat di kawasan hutan.
Meningkatkan kerjasama Desa Mandiri Energi.
Meningkatkan kerjasama dalam menjaga kawasan perairan laut dan perairan umum
dalam pengawasan dan mengendalikan illegal fishing dengan memperkuat tehnologi
sarana penangkapan ikan yang lebih modern.
16
16

17. SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1. MENINGKATNYA SDM YG BERIMAN, CERDAS DAN BERBUDAYA
2. MENINGKATNYA PUAN DAN KETERAMPILAN MASY DLM
MENGELOLA LAP PEKERJAAN SERTA MENINGKATNYA
PRODUKTIFITAS USAHA YG EFISIEN DAN EFEKTIF
3. MENINGKATNYA PUAN APARATUR DLM MEMBERIKAN YAN PUBLIK
4. MENINGKATNYA BANG WIL
PEDALAMAN, PERBATASAN, PESISIR, DAN KEPULAUAN TERMASUK
MENINGKATNYA BANG KAWASAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
5. TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASY YG RUKUN, AMAN DAN DAMAI
6. MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN MASY DGN
PENDAPATAN PER KAPITA DIATAS RATA2 KEBUTUHAN HIDUP
MINIMUM
7. MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DGN
MENDORONG MASUKNYA INVESTOR DALAM DAN LUAR NEGERI
17

18. Tema RKP 2010
PEMULIHAN PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
18

19. Prioritas Pembangunan
Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat Serta
Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan
Sistem Perlindungan Sosial
Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indonesia
Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasidan Hukum
serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan
Nasional
Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh
Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan
Energi
Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Kapasitas Penanganan
Perubahan Iklim
19

20. TUJUAN : MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR
KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN SEPERTI BELANJA
PEGAWAI, BELANJA BARANG, BELANJA PERJALANAN, BELANJA MODAL
DAN BELANJA LAINNYA
SASARAN : TERSELENGGARANYA TUGAS PIMPINAN DAN FUNGSI
MANAJEMEN DALAM MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN
KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN
TUJUAN : WUJUDKAN SDM POLRI YG MAMPU MENGEMBAN TUPOK
POLRI BAIK ASPEK KUALITAS MAUPUN KUANTITAS
SASARAN : PENAMBAHAN DAN PENINGKATAN SDM POLRI
TERWUJUDNYA PENDELEGASIAN KEWENANGAN, MEMANGKSA
BIROKRASI SERTA PERBAIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TUJUAN : UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN SERTA PEMBERDAYAAN
MATERIIL, FASILITAS DAN JASA
SASARAN : TERPENUHI KEBUTUHAN SERTA MAT,FAS DAN JAS YG
BERDAYA GUNA
20

21. TUJUAN : MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DLM RANGKA PEMELIHARAAN KEAMANAN
SASARAN : TERWUJUDNYA STRATEGI KEMANAN JARINGAN DAN
KETERTIBAN JARINGAN INTELIJEN
TUJUAN : TERWUJUDNYA KONDISI YG DPT MEMBERI RASA AMAN
TENTRAM, KEPASTIAN DAN BEBAS DARI RASA TAKUT BAIK SECARA FISIK
MAUPUN PSIKIS
SASARAN : TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN, PENGAYOAMAN DAN
PELAYANAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBINAAN KAMTIBMAS
TUJUAN : WUJUDKAN PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKATAGAR
MASYARAKAT TERDORONG MEMBANTU DAN KERJASAMA DNG POLRI
SASARAN : POTENSI MASYARAKAT BERDAYA GUNA SECARA OPTIMAL AL;
TOGA,TOMAS,TODAT, PENUDA TOKOH POLITIK, LSM DAN FORUM
KEMITRAAN
21

22. TUJUAN : TERWUJUDNYA PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM SESUAI DNG
PERAT PER UND-2AN YG BERLAKU DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM
SASARAN : MENINGKTNYA PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN
PERKARA KEJAHATAN KONVENSIONAL, TRANSNASIONAL, KEJAHATAN
TERHADAP KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI
KONTINJENSISERTA TERWUJUDNYA OPERASI KEWILAYAHAN DAN
OPERASI TERPUSAT DLM RANGKA PENGUNGKAPAN KEJAHATAN
TERMASUK YG DAPAT MENIMBULKAN EFEK JERA.
TUJUAN : MEWUJUDKAN DUKUNGAN KERJA SAMA DARI DALAM
NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI DLM RANGKA PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SASARAN : TERWUJUDNYA KERJASAMA DI BID KAMTIB, DIKLAT
DNG LEMBAGA TERKAIT DALAM DAN LUAR NEGERI
22

23. SISA GAR TA. 2008 POLDA KALBAR Rp. 4.008.861.000,-
1. Prog. Penerapan Kepemerintahan yg baik sisa : Rp. 2.979.034.000,-
( PCHT Kapor Polri, Langganan Daya Listrik,
Telepon, Har Gedung, Har Ranmor R.4 dan R.2 )
2. Prog. Bang Sarpras sisa : Rp. 27.197.000,-
( Har Komlek dan Speed Boat )
3. Prog. Bang SDM sisa : Rp. 92.804.000,-
( Bang Kuat Pers, Bang Puan Pers dan Giat
Opsnal dan Har Perkantoran )
4. Prog. Pemberdayaan Potkam sisa : Rp. 69.277.000,-
( Duk Giat Petugas Polmas Polsek / Bhabin )
5. Prog. Bang Strakamtib sisa : Rp. 4.069.000,-
( Pulbaket tk. Polsek )
6. Prog. Harkamtibmas sisa : Rp. 514.683.000,-
( Sun Naskah / Buku, Bin Pam Polri / P3D, Duk
Opsnal Satwil, Humas Protokol, Bankum, Rakor/ Raker,
Bin Poliklinik, Pak Kirim, Bin Garku, Kontinjensi,
Bin Yom Linmas, Turwali dan Visum Et Refertum )
7. Prog. Lidik Sidik TP sisa : Rp. 296.418.000,-
( Wat Makan Tahanan, Opsnal Lidik Sidik,
Bantek Lidik Sidik dan Kerma Bin PPNS )
8. Prog. Kerma Kamtib sisa : Rp. 25.377.000,-
( Patroli bersama dgn PDRM Kontinjen Sarawak )
23

24. PER PROGRAM//PER SATKER
PER PROGRAM PER SATKER
( (DALAM RIBUAN ) )
DALAM RIBUAN
PAGU PERUBAHAN
NO SATKER JUMLAH
PNRPN KPMRT YG BAIK BANG SDM BANG SARPRAS STRAKAMTIB POTKAM HARKAMTIBMAS LIDIK SIDIK KERMA
SPIM 7.839.943 202.570 253.365 13.631.590 445.000
1 22.372.468
ROOPS 1.740.453 8.550 4.130.219
2 5.879.222
DENMA 4.773.962 27.980 587.415
3 5.389.357
DITINTELKAM 5.877.952 122.675 5.225.320 1.315.545
4 12.541.492
DITRESKRIM 6.766.218 4.131.610 831.675 2.059.126
5 13.788.629
DITSAMAPTA 6.433.604 48.985 1.073.337 14.000
6 7.569.926
DITLANTAS 8.134.708 821.502 1.496.762
7 10.452.972
ROPERS 3.087.364 1.448.014 20.800 422.250
8 4.978.428
SPN 4.596.173 1.604.849 100.431 251.275
9 6.552.728
ROLOG 7.666.769 5.343.874 102.482.385
10 115.493.028
SATBRIMOB 37.879.889 12.406.932 2.625.856
11 52.912.677
DITPOLAIR 9.361.843 22.208.144 776.247 202.040
12 32.548.274
BIDKU 937.844 175.745 239.500
13 1.353.089
BIDDOKKES 3.518.426 159.902 77.850 870.248
14 4.626.426
POLTABES PONTIANAK 59.907.486 1.793.851 535.672 297.270 3.602.520 2479113 18.000
15 68.633.912
POLRES PONTIANAK 24.674.413 1.358.059 440.454 626.242 1.725.337 936431 18.000
16 29.778.936
POLRES SAMBAS 31.636.760 2.851.975 565.210 836.482 2.327.158 1548669 63.000
17 39.829.254
POLRES SANGGAU 26.213.892 14.612.786 567.927 444.802 2.090.418 1222369 108.000
18 45.260.194
POLRES SINTANG 21.008.813 16.929.170 539.857 524.290 2.196.040 1178794 63.000
19 42.439.964
POLRES KAPUAS HULU 24.094.492 13.072.089 937.162 361.020 3.031.285 908264 63.000
20 42.467.312
POLRES KETAPANG 33.830.311 3.504.740 688.264 557.698 2.650.382 1040169 18.000
21 42.289.564
BIDPROPAM 3.193.622 15.870 210.060 548.177
22 3.967.729
BIDTELEMATIKA 9.128.796 2.004.427 166.794
23 11.300.017
POLRES LANDAK 19.651.049 4.744.252 447.435 630.082 1.690.330 1467779 18.000
24 28.648.927
POLRES BENGKAYANG 21.277.976 9.415.602 541.389 264.514 1.812.855 791704 63.000
25 34.167.040
POLRES SINGKAWANG 20.273.257 15.786.187 277.734 181.858 1.318.232 975634 18.000
26 38.830.902
POLRES SEKADAU 10.995.957 1.344.703 344.774 196.834 1.106.109 771564 18.000
27 14.777.941
POLRES MELAWI 13.328.728 1.982.394 342.274 199.138 1.220.985 700014 18.000
28 17.791.533
DIT NARKOBA 3.295.623 1.836.925 522.650 2216750
29 7.871.948
J U M L AH 431.126.323 3.212.765 136.950.678 11.663.532 5.373.595 156.743.576 18.512.420 931.000 764.513.889

25. POKOK – POKOK KEGIATAN
KEGIATAN OPERASIONAL
1. LAT YG DISIAPKAN UTK OPS KEPOL
2. GIAT / OPS YG DILAKS OLEH FUNGSI2 OPERASIONAL
( OPS TERPUSAT DAN OPS KEWIL)
3. WASDAL OPS
GIAT BANG DAN HAR PERS
1. REKRUITMEN PERS
2. DIK BANG
3. WAT PERS
4. LAT UTK HAR PUAN PERS
BANG DAN HAR MATFASJAS
1. BANG MATFASJAS
2. HAR MATFAS
3. PENGHAPUSAN MATFAS
4. WAS MATFASJAS

27. PROGRAM KERJASAMA KALIMANTAN
SEKTOR PROGRAM/KEGIATAN DANA
(Juta Rp)
Kehutanan 1. Pemantapan Kawasan Hutan
2. Pengembangan Sistim Informasi
3. Rehabilitasi Hutan 7.703
Peternakan 1. Pengendalian Penyakit Hewan Strategis
Ekonomi Terpadu
2. Pencegahan Pemberantasan Penyakit 8.950
Hewan
3. Pengendalian dan Pengawasan Produk
illegal
Pertanian Pengendalian Hama Belalang 242
Perkebunan Bokar (Pengembangan Bahan Olahan Karet 300
Rakyat)
27

28. DATA SASARAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN 2010
NO KOMODITI SATUAN 2010
1. PAD I TON 1.500.000
2. JAGUNG TON 198.280
3. KEDELE TON 3.715
4. SAPI EKOR 203.705
5. AYAM EKOR 28.876.356
7. KARET TON 250.670
8. SAWIT TON 1.432.388
9. IKAN TON
28

29. 8 Program Kepolisian
( Dalam Ribuan Rupiah )
N Ke
Program Pagu Realisasi % Sisa t
o
Penerapan
1 Kepemerintahan 342.280.387 386.938.746 113 (51.376.042,0)
Yang Baik 2.979.034,0
Bang SDM
2 3.880.819 3.788.014 97,6 92.804
Kepolisian
Bang Sarpras
3 1.084.980 1.057.782 97,5 27.197
Kepolisian
4 Bang Strakamtib 1.283.334 1.279.264 99,7 4.069
5 Berdaya Potkam 4.333.792 4.264.515 98,4 69.277
6 Harkamtibmas 55.213.411 54.698.719 99,1 514.691
7 Lidik & Sidik TP 12.275.484 11.501.777 93,7 296.418
8 Kerma Kamtib 500.000 474.622 94,9 25.377
Jumlah Total 420.852.207 416.843.345 99,1 4.008.861
29

30. BUKU I
BAB I LATAR BELAKANG BAB I LATAR BELAKANG
A. KONDISI UMUM A. KONDISI UMUM
- PERKEMBANGAN ASPEK KEHIDUPAN NAS / DAERAH - PERKEMBANGAN ASPEK KEHIDUPAN DAERAH
( POLITIK, EKONOMI, SOSBUD, AGAMA, HANKAM ) (POLITIK, EKONOMI, SOSBUD,AGAMA, HANKAM)
- ANALISIS SWOT - ANALISIS SWOT
B. IDENFIKASI MASALAH (SUAI KARAKTERISTIK SETEMPAT) B. IDENFIKASI MASALAH ( SESUAI KARAKTERISTIK SETEMPAT)
BAB II TUJUAN & SASARAN BAB II TUJUAN & SASARAN
- VISI DAN MISI - VISI DAN MISI ( POLRI )
- TUJUAN JANGKA MENENGAH - TUJUAN JANGKA MENENGAH
- SASARAN TAHUN 200X ( RPJM/RENSTRA POLRI/POLDA/SATKER )
~ SASARAN NASIONAL ( SESUAI RKP UTK SUN RENJA )
BAB III SASARAN TAB+1
~ SASARAN PRIORITAS POLRI
( SASARAN PRIORITAS POLDA / SATKER ) - SASARAN NASIONAL ( RENJA PEMERINTAH )
- SASARAN PRIORITAS POLRI
BAB III BIJAK PRIORITAS TH 200X UTK ATASI MSLH ( RENCANA CAPAIAN SASARAN NASIONAL )
( NASIONAL / DAERAH / SATKER ) BAB IV BIJAK PRIORITAS TAB UTK ATASI MSLH NAS
- BIJAK NASIONAL - BIJAK NASIONAL
~ KERANGKA REGULASI ~ KERANGKA REGULASI
~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH ( BIJAK NAS CIPTAKAN PARTISIPASI MASY ( GIAT 2 )
- BIJAK STRATEGIS POLRI TH 200X ~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH
~ KERANGKA REGULASI ( BIJAK POLRI, GIAT UTK CAPAIN TUJUAN & SASARAN )
~ KERANGKA YANUM & INVESTASI PEMERINTAH ~ BIJAK STRATEGI POLRI TAB
( BIJAK KAPOLRI DLM DUKUNG BIJAK NAS / BIJAK
PRIORITAS POLRI )
BAB IV PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS & SASARAN
BAB V PROG KEGIATAN & SASARAN
PENUTUP
BAB VI PENUTUP
- RANJA KL / POLDA / SATKER ( APLIKASI )
- RENJA TAHUNAN / RKT ( APLIKASI )
BUKU II
- RANJA KL VERSI BAPPENAS ( APLIKASI )
- RENJA TAHUNAN / RKT ( MANUAL )
30