SlideShare a Scribd company logo

Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

•
•
Parja Negara
Parja Negara

Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Law
1 of 8
Download to read offline
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perpres Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Recommended

Msdm bab v tunjangan dan pelayanan
Msdm bab v tunjangan dan pelayananMsdm bab v tunjangan dan pelayanan
Msdm bab v tunjangan dan pelayananSelfia Dewi
 
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanMsdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanbagibagiilmu
 
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíA
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíACuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíA
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíAguest7b8d49
 
Ciencia que ayudan a la Ecología
Ciencia que ayudan a la EcologíaCiencia que ayudan a la Ecología
Ciencia que ayudan a la Ecologíabach29
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Parja Negara
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 

Recommended

Msdm bab v tunjangan dan pelayanan
Msdm bab v tunjangan dan pelayananMsdm bab v tunjangan dan pelayanan
Msdm bab v tunjangan dan pelayananSelfia Dewi
 
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanMsdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanbagibagiilmu
 
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíA
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíACuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíA
CuáLes Son Las Ciencias Que Apoyan La EcologíAguest7b8d49
 
Ciencia que ayudan a la Ecología
Ciencia que ayudan a la EcologíaCiencia que ayudan a la Ecología
Ciencia que ayudan a la Ecologíabach29
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Parja Negara
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014Parja Negara
 
Tisna andayani
Tisna andayaniTisna andayani
Tisna andayaniParja Negara
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 Parja Negara
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Parja Negara
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Parja Negara
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

More Related Content

More from Parja Negara

Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 Parja Negara
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Parja Negara
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Parja Negara
 

More from Parja Negara (20)

PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014
 
Tisna andayani
Tisna andayaniTisna andayani
Tisna andayani
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf