Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
  • Save
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD

  • 10,173 views
Published

Wadah perwakilan mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Wadah perwakilan mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Published in Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • gimana cara mendownloadnya?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
10,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Workshop “ Kesinambungan Kualitas Kinerja Lembaga Legislatif Daerah m enuju Pengabdian Paripurna u ntuk Keberhasilan Pembangunan d an Otonomi Daerah Sulawesi Tengah ” Silae Beach Hotel-Palu , 2 6 Januari 200 8 Fine Tuning Workshop Parliament
  • 2. File Presentasi ini bisa didownload di
    • http://www.ziddu.com/download/4075916/2008_002_Palu.pdf.html
    www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi Workshop
    • Tujuan Pembangunan Daerah
    • Wadah Perwakilan Rakyat
    • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
    • Kelompok M edian
    • P endukung P emilu
    • Fungsi DPRD menurut UU
    • Orientasi Dasar Politik DPRD
    • DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
    • APBD
    • Dari RPJP Sampai APBD
    www.dadangsolihin.com
    • Proses Perencanaan
    • Ruang Lingkup Perencanaan
    • Penyusunan dan Penetapan R PJP D
    • Penyusunan dan Penetapan R PJM D
    • Penyusunan dan Penetapan RKPD
    • Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan
    • Anggaran
    • Pengalokasian Anggaran
    • Perencanaan Keuangan Daerah
    • Analisis Potensi Pendapatan Daerah
    • Analisa Anggaran Belanja Daerah
    • Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Prinsip Penyusunan APBD
  • 4. Tujuan Pembangunan Daerah
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 5. Wadah Perwakilan Rakyat
    • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
    • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
    www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
  • 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 7. Kelompok M edian
    • Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
    • Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.
    • Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.
    • Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
    • Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
    www.dadangsolihin.com
  • 8. P endukung P emilu
    • P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.
    • Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Fungsi DPRD menurut UU
    • Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
    • Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
    • Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
    • Sumber : UU 32/2004
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Orientasi Dasar Politik DPRD
    • A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .
      • Penanggulangan kemiskinan;
      • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
      • Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
      • D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
      • Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .
      • A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
      • Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .
      • P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
      • Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
    www.dadangsolihin.com
  • 14. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
    • R akyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
    • Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
    • Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
    • J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
    • Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan) Sumber: NDI, LGSP
  • 17. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
    • Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
    • DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Secara substansial
      • perlindungan hak
      • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
    • Secara prosedural
      • mengikuti prosedur hukum yang benar
      • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
    • K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain.
    • S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Tertinggi
    • K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi.
    • Menengah
    • K epentingan, yakni hak-hak so s ial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat .
    • Terendah
    • K einginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik)
    www.dadangsolihin.com Sumber: LGSP Tertinggi Menengah Terendah
  • 20. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
    • Wawasan ke Depan ( Visionary )
    • Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )
    • Partisipasi Masyarakat ( Participation )
    • Tanggung Gugat ( Accountability )
    • Supremasi Hukum ( Rule of Law )
    • Demokrasi ( Democracy )
    • Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )
    • Daya Tanggap ( Responsiveness )
    • Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness )
    • Desentralisasi ( Decentralization )
    • Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )
    • Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )
    • Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )
    • Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )
    www.dadangsolihin.com
    • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
  • 21. APBD
    • APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
    • Sumber : UU 32/2004 Pasal 179
    • Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Dari RPJP Sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  • 23. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 24. Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber : UU25/2004 NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 25. Penyusunan dan Penetapan R PJP D www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
    • B ahan Rancangan RPJP
    • M elibatkan Masyarakat
    oleh Bappeda oleh DPRD
  • 26. Penyusunan dan Penetapan R PJM D www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  • 27. Penyusunan dan Penetapan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  • 28. Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengendalian (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (7) Pemantauan dan evaluasi (6) Koordinasi (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (4) Penganggaran
  • 29. Anggaran
    • Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.
    • Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.
    • Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
    • Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.
    • Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.
    www.dadangsolihin.com
  • 30. Pengalokasian Anggaran
    • D iprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan.
    • D igunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran.
    www.dadangsolihin.com Anggaran
  • 31. Perencanaan Keuangan Daerah
    • Analisis Potensi Pendapatan Daerah
      • Identifikasi potensi pendapatan
      • Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD
      • Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
    • Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
      • Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah
      • Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman .
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Perencanaan Keuangan Daerah . . .
    • Arah Anggaran Belanja Daerah
      • Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan
        • Proporsi Belanja
        • Unit Satuan Belanja
      • Arah Pengembangan Ekonomi Lokal
        • Fasilitasi Ekonomi Lokal
        • Kemitraan Pemda dan Swasta
      • Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat
        • Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)
        • Alokasi mempercepat perbaikan IPM.
    www.dadangsolihin.com
  • 33. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
    • Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan D aerah?
      • Dana Transfer DAU
      • Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK
      • Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan
      • Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan
      • Jenis-Jenis PAD
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Analisis Potensi Pendapatan Daerah . . .
    • Bagaimana memperkirakan Potensinya
      • DAU dan DAK berdasarkan Formula
      • Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula
      • Potensi PAD
        • Kenali setiap jenis Pajak Daerah
        • Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah
        • Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut
        • Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan)
        • Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Analisa Anggaran Belanja Daerah
    • Kenali Struktur Belanja Daerah
      • Berdasarkan Pengelompokan (kategori)
      • Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
      • Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
      • Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
    • Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
      • Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi.
      • Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan) , mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan lainnya.
      • Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.
    • Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
    • Masih tingginya pengangguran terbuka;
    • Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan:
    • Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor;
    • Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala;
    • Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;
    www.dadangsolihin.com
  • 37. Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah . . .
    • Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;
    • Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal;
    • Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;
    • Belum memadainya kema m puan dalam menangani bencana;
    • Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar;
    • Dukungan infrastruktur masih belum memadai.
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Prioritas Pembangunan Daerah
    • Penanggulangan kemiskinan;
    • Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
    • Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan;
    • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
    • Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi;
    • Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;
    • Mitigasi dan penanggulangan bencana;
    • Percepatan pembangunan infrastruktur;
    • Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
    www.dadangsolihin.com
  • 39. Prinsip Penyusunan APBD
    • Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
    • Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
      • APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
    • Disiplin Anggaran
      • Pendapatan harus terukur secara rasional,
      • Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
      • Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,
      • Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 40. Prinsip Penyusunan APBD . . .
    • Keadilan Anggaran
      • Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
      • Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
    • Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
      • P enetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai .
      • P enetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
    • Taat Azas
      • APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 41. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  • 42. www.dadangsolihin.com Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile