SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
3

r,   ilji
:iLti:
                                B.  Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
ffi,'
                                    Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan
1*:
{ii l
                                    Tata Kerja Kementrian Negara Republik lndonesia, sebagaimana
                                    telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
                                    Nomor 20 Tahun 2008;
                                9.  Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005
                                    tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
                                    RepuOiif lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
                                    terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
                                10. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhutll/2005 tentang
                                    Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana
                                    telih beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
                                    Kehutanan Nomor P.64/Menhut-ll/2008;
                                11. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/2008 tentang
                                     Rencana Kehutanan Tingkat nasional;
                                12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-ll/2008 tentang
                                     DeliniasiAreal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman;
                                13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-ll/2008 jo. Nomor
                                     P.14lMenhutll/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
                                     Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri dan Hutan Tanaman
                                     Rakyat {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 74'
                                     Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
                                     32).

            Memperhatikan   :   Surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor S. 597/BPHT-3/2010
                                tanggal 20 Desember 2010 hal Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2011
                                se"l-r" mandiri (setf approval) An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper di
                                Provinsi Riau.


                                                  MEMUTUSKAN

            Menetapkan          KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. RIAU ANDALAN PULP AND
                                PAPER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
                                USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
                                |NDUSTRI (RKTUPHHK-HTI) TAHUN 2011 A.N. PT. RIAU ANDALAN
                                PULP AND PAPER DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
                                PROVINSI RIAU.

More Related Content

What's hot

Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Jhon Blora
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Jhon Blora
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014Jhon Blora
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakJhon Blora
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Jhon Blora
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011People Power
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Jhon Blora
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Jhon Blora
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 

What's hot (18)

Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 

Viewers also liked

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2People Power
 
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5People Power
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4People Power
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 

Viewers also liked (9)

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
 
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 

Similar to RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3

P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_Buumb Bee
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiSani Saragih
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum PerhutaniPP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum PerhutaniGedhe Foundation
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Sapik Bubud
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesabening2air
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplDewi Hadiwinoto
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdfMeldaYeni3
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPipiet Noorch
 

Similar to RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3 (20)

P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
P43 2014
P43 2014P43 2014
P43 2014
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09
 
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum PerhutaniPP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
P.1
P.1P.1
P.1
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
 

More from People Power

Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORPeople Power
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaPeople Power
 
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRDPeople Power
 
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraKronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
 

More from People Power (20)

Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsa
 
Sk tim terpadu
Sk tim terpaduSk tim terpadu
Sk tim terpadu
 
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
 
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraKronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
 

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3

  • 1. 3 r, ilji :iLti: B. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang ffi,' Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan 1*: {ii l Tata Kerja Kementrian Negara Republik lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara RepuOiif lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 10. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhutll/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telih beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-ll/2008; 11. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat nasional; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-ll/2008 tentang DeliniasiAreal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-ll/2008 jo. Nomor P.14lMenhutll/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri dan Hutan Tanaman Rakyat {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 74' Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 32). Memperhatikan : Surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor S. 597/BPHT-3/2010 tanggal 20 Desember 2010 hal Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2011 se"l-r" mandiri (setf approval) An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN |NDUSTRI (RKTUPHHK-HTI) TAHUN 2011 A.N. PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU.