SlideShare a Scribd company logo

HARIAN WARTA NASIONAL

•
•
https://wartaviral.com/
https://wartaviral.com/

HARIAN WARTA NASIONAL

News & Politics
1 of 12
Download to read offline
1Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 1Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014 1Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 E-mail: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) Harian Warta Nasional wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KAWAT RAHASIA CIA: Hadi Tokoh Terkorup Dari Koruptor Pajak UNUNUNUNUNAS JAS JAS JAS JAS JADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTAHUNAHUNAHUNAHUNAHUNANANANANAN SMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KOOOOOTTTTTA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERTTTTTOOOOO Berkedok Bimbel Dan Try Out, Pungut RatusanRibuRupiah MOJOKERTO, (WN) KASUS pungutan liar (pungli) dengan dalih Bim- bingan Belajar (Bimbel) ataupunTry-Out (TO) dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (Unas), di Se- kolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Kota Mojokerto, hampir selalu terdengung dalam tiap ta- hun. Meski kejadian tersebut terjadi secara beru- lang hampir di setiap tahun, namun Agus Effendi tak pernah terusik dari jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri terfavorit di Kota Mojokerto ini. Selengkapnya hal-11 Bank Garansi Kandaskan Pengusutan Proyek Pasar Kliwon Kejari Balebandung “Alergi” Mengusut Korupsi di Sekolah BANDUNG, (WN) SUDAH bertahun- tahun lamanya war- ga masyarakat di Kabupaten Bandung belum pernah men- dengar dan mem- baca berita ada seor- ang Kepala Sekolah yang dipanggil, di- periksa, dituntut hingga menjadi terp- idana oleh pihak Ke- jaksaan Negeri (Ke- jari) Balebandung karena terlibat ka- sus tindak pidana korupsi anggaran dunia pendidikan. Kenapa bisa begitu ? Menurut informasi wartawan, setelah semakin seringn- ya penyidik Kejari Balebandung melakukan pertemuan per- temuan khusus dengan para kepala sekolah di Wisma Pala- pa – Bandung dan di tempat tempat tertutup lainnya. Pihak Kejari semakin alergi menanggani kasus korupsi di sekolah. Tak hanya itu, Kejari pun alergi menjawab pertanyaan war- tawan jika terkait korupsi di sekolah. Pertemuan pertemuan penyidik dengan oknum kepala sekolah mengundang kecurigaan banyak pihak telah terja- di persekongkolan terselubung. Kecurigaan yang muncul, adanya pengumpulan dana dari oknum kepala sekolah un- tuk dugaan suap kepada oknum penyidik kejari. Selengkapnya hal-11 SEMENTARAdi kalanganpebisnis berskala internasional, ia dianggap sebagai “birokrat kotor”. Predikat tersebut, melekat pada diri Hadi se- jak menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Bahkan, karena praktik kotornyatersebut, AS melalui agen intelijennya, Central In- telligence Agency (CIA), menggelar “operasi” untuk menjatuhkan Hadi Poernomo dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2006 silam. Hal tersebut, terungkap dalam ka- watdiplomatikrahasiaberkodeJAKAR- TA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014). Dalam kawat ra- hasia itu, agen CIA menggambarkan Hadisebagaisosokangkuhnanarogan. PemerintahAS,kesalterhadaptindakan Hadi yang mencekal terhadap wajib pajak yang tengah diperiksa. Hadi, masih menurut surat raha- sia tersebut, merupakan orang yang menjadi “teladan” anak buahnya dalam praktik suap menyuap perka- ra pajak di instansinya. Bahkan, berdasarkan laporan agen CIA, Hadi tidak segan-segan memoni- tor harta wajib pajak menggunakan fotosatelituntukmemuluskanpraktik kotornya tersebut. “Di bawah kepe- mimpinan Hadi, kedisiplinan petugas pajak menipis. Surat ketetapan pajak menjadinormauntukmemaksaperu- sahaan bernegosiasi (suap),” lapor agen CIA dalam dokumen yang dibo- corkan Wikileaks tersebut. Laporanintelijenitujugamengutip ungkapan rasa gembira dari para pe- bisnis, setelah Hadi Poernomo berha- sil dilengserkan dari kursi Dirjen Pa- jakKemenkeuRI.“Orangterkorupdari para koruptor di Dirjen Pajak akhirn- ya bisa dijatuhkan. ‘Pria yang tidak terkalahkan’ itu akhirnya dapat digul- ingkan.Iniadalahperistiwamenakjub- kan.” Bahkan, komentar dalam doku- men tersebut mengungkapkan rasa gembira intelijen atas kejatuhan Hadi. Mereka menulis: “The Mighty Have Fallen”, si kuat telah jatuh. MODUS HADI POERNOMO MIRIP GAYUS TAMBUNAN WakilKetuaKomisiPemberantasan Korupsi(KPK)BusyroMuqoddasmen- gatakan kasus pajak PT Bank Central Asia yang melibatkan Hadi memiliki kesamaan modus dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. “Kasus begini ada kemiripan dengan Gayus, modusnya sama,” kata Busyro di gedung kantornya, Selasa. Menurut Busyro, modusnya ada se- suatuyangdiberikankepadaHadiseh- inggaHadimenyalahiaturan.“Adayang mengajukan permohonan pembe- basan pajak, dan modusnya, diberikan kickback sehingga pejabat menyalah- gunakan kewenangannya,” kata dia. Selengkapnya hal-11 JAKARTA, (WN) Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, yang kekinian menjadi tersangka kasus Pajak Bank Central Asia (BCA), ternyata memiliki predikat buruk di mata internasional, terutama Amerika Serikat. Hadi , dinilai sebagai “tokoh terkorup dari para koruptor pajak” oleh pemerintah AS. KH. Mas’ud Yunus, Walikota Mojokerto Harlistyati, saat pelaporan pada peresmian Pasar KliwonMustofa, Ketua LSM Garuda Nusantara MOJOKERTO, (WN) PENGUSUTAN yang dilakukan oleh Penyidik Ke- jaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto atas indikasi adan- ya ketidak-beresan pada pelaksanaan proyek revital- isasi Pasar Kliwon Kota Mojokerto, tak terdengar lagi denting alunannya. Bahkan, rambatan bunyinyapun seolah tak tertangkap lagi oleh normalnya kepekaan dauntelinga.Dapatdiibaratkan,hanyadapatdidengar oleh yang memiliki pendengaran ultra-sonik. Bahkan, mungkin hanya dapat diikuti atau dapat dilihat oleh mata-batin atau telepati saja. ProyeksenilaiRp.2,5miliaryangpendanaannyaber- sumberdaridanaTugasPembantuan(TP)Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI tahun 2013 yang lalu tersebut,mulaidikerjakanpadabulanSeptember2013, dengan masa-kontrak 112 hari kalender. Selengkapnya hal-11 MENJAMIN KENYAMANAN DAN KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik peru- sahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bu- lanan. - Penyusunan dan penyam- paianSuratPemberitahuanBulan- an, yang terdiri dari Pajak Peng- hasilan pasal 21 (pajak karya- wan), PPh pasal 25 (pajak peng- hasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemo- tongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesua- ian (jika ada) untuk tujuan mem- persiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian SuratPemberitahuanTahunanPa- jak, yang terdiri dari Pajak Peng- hasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pa- jak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Or- ang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain. Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com MENAWARKAN JASA SERVICE ACCOUNTING: Dicerai Marshanda Ben Bingung MARSHANDA alias Chacha bikin geger lagi. Tiba-tiba saja ia menggugat cerai Ben Kasyafani di saat usia pernikahan mereka masuk tahun ketiga. Chaca dinikahi Ben pada 2 April 2011 dalam usia 21 tahun. Semenjak berumahtangga, mereka sepi dari gosip. Bahkan menjadi role model pasang- an ideal buat fans. Namun semuanya berantakan setelah muncul surat gugatan cerai berno- mor 0419/ PD.TG/ 2014/ BACP 015807.021509 tertanggal 23 April 2014. Selengkapnya hal-11 Tangkap Andar WalikotaPadangsidimpuan BERBAGAI elemen masyarakat terus mempertanyakan kenapa tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri belum mendakwa Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, sementara dia sudah jelas terima fee Rp 620 juta. Berdasarkan dalam dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui Netty Silaen SH dan Hendri Edison SH, menyebutkan pada tahun 2012 RSUD Gunung Tua mendapatkan alokasi dana dari P-BDB dan dana P-APBD Provinsi.... BACA SELENGKAPNYA HAL-4 Proses Hukum DPRD Amat Lekat Aroma Tak Sedap Kendati sudah memasuki meja hijau, kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002-2003 tetap saja tidak bisa lepas dari nuansa aroma tak sedap. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau dikait- kaitkan dengan, kasus penggelontoran dana APBD sebesar Rp. 8.480.400.000,- tersebut merupakan pejabat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... BACA SELENGKAPNYA HAL-3 Ketua MUI Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan H Bahar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana haji 2009 setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejari Baturaja, Sumatera Selatan. “Tersangka diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tahun anggaran 2009 untuk naik haji gratis bagi masyarakat di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri..... BACA SELENGKAPNYA HAL-7 Napi di Lapas Karawang BebasBawaTelefonkeSel PENGHUNI Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, ditengarai bebas membawa peralatan elektronik serta alat komunikasi berupa tablet dan ponsel. Dugaan itu muncul, setelah beredar foto-foto warga binaan di akun Facebook. Mencuatnya temuan ini berawal dari ketidaksengajaan seorang warga yang melihat foto-foto sejumlah orang berpose di dalam sel tahanan. Dalam foto itu, terlihat enam pria bertubuh kekar dan bertato... BACA SELENGKAPNYA HAL-7
2 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi, Rido, Bontor Haloho, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet, KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN : Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, BANTEN: Nazip LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : KABUPATEN TANGERANG : Kota TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PATI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA: TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR : KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO: REMBANG: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, Sudayat, Rony Yunarto, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad Fuad Afdlol, SH, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MADURA : Muh Hasan Sibti Rosul, PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan Hasugian, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : BOLMONG RAYA : Wandy Rotu, TABAGSEL : Rihat Boi Mangunsong DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUMLBH-LSM “INFASI” PENDIRI Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Gugun Gumilar, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu, ALAMAT REDAKSI Komplek Perkantoran Pulomas Blok VI No 15, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi H1 No 2,Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-MAIL wartanasional@rocketmail.com, REKENING BANK MANDIRI NOMOR 132-00-1264034-9, A/N : (Rekson Hermanto P) KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih,Blok B-5, No 2, Bandung SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI Jokowi Nyapres,Tak Disetujui Forum Masyarakat Jakarta MEREKA mengajak masya- rakat untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014. Ala- sannya, mantan walikota Solo ini telah mengingkari janjinya. “FMJ mengajak masyarakat un- tuk tidak memilih Jokowi yang dicapreskan oleh PDI Perjuan- gan. Mengapa? Karena Jokowi telah ingkar janji. Dulu,diaberjanjiakanmem- bereskan Jakarta. Tapi nyatan- ya, baru satu tahun setengah menjabat sebagai gubernur, dia kini maju sebagai capres,” un- gkap Koordinator FMJ, Richard Priyanto, Sabtu. FMJ menilai, saat ini Indone- sia masih dipimpin oleh orang -orang yang tidak jujur. “Apayangmerekajanjikansaat kampanye, ternyata cuma janji. Seharusnya seorang pemimpin menunjukkan sikap tegas, jujur, danbukanjustrumengingkarijan- jinya,” tandas Richard. FMJ juga melihat ada pemim- pin yang menganggap kebohon- gandanpenipuanmerupakanhal lumrah. “Kami tak setuju jika Jokowi nyapres. Soalnya masih banyak persoalan Jakarta yang harus diselesaikannya. Katanya tidakmacet,tidakbanjir,tapitern- yata Jakarta tetap macet dan ke- banjiran,” selorohnya. Menyikapi kondisi seperti ini, FMJ mengajak masyarakat untuk menegur Jokowi dan mengingatkan agar tidak bo- hong dan menyelesaikan tugas- nya di Jakarta. Gun JAKARTA, (WN) Forum Masyarakat Jakarta (FMJ) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat, Minggu (4/5/2014) besok, berencana menggelar aksi demo di bunde- ran Hotel Indonesia. CILACAP, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Keja- ri) Cilacap bakal membuat ge- brakan membongkar dugaan kasus markup proyek pembe- basan tanah proyek Irigasi dan bendungan yang berada di Cikawung - Cimanggu dan Cikawung – Cipari dengan lua- san areal distribusi mencapai 1.900 hektare. Menurut sumber di Kejak- saan, menjelaskan, pengungka- pan kasus pembebasan tanah ini merupakan hasil kerja keras operasi intelijen yustisia yang melakukan pengembangan atas tiga proyek bendung besar dan lima bendungan kecil dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah berasal dari dana APBN, APBDPronvisidanAPBDKabu- paten. Ketiga bangunan bend- ung tersebut masing-masing berada di Cilacap, Purbalingga dan Temanggung. “Untuk di Cilacap, Pemkab Cilacap bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pengembangan dan pengelo- laan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Cikawung - Ci- manggu dan Cikawung – Cipari di Kabupaten Cilacap dengan membangun bendungan dan daerah irigasi dengan luasan areal distribusi mencapai 1.900 hektare. Proses tersebut masih dalam tahap pembe- basan tanah,” ujar sumber. Sedangkan Pemkab Cilacap sudah merealisasikan kegiatan pembebasan tanah tersebut pada rencana lokasi pemban- gunan bendungan dan daerah irigasi yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten CilacapdanAPBDProvinsiJawa Tengah. Guna kelancaran pel- aksanaan pengadaan tanah te- lah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pem- bangunan Daerah Irigasi Cikawung dengan Surat Kepu- tusan Bupati Cilacap Nomor : 590/214/06/Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Ditempat terpisah. Guber- nur Jawa Tengah, Ganjar Prano- wo menyebutkan, tiga ban- gunan bendungan yang meng- habiskan anggaran miliaran tersebut masing-masing bera- da di Cilacap, Purbalingga dan Temanggung. Untuk Bendungan Progo- pistan dengan nilai sekitar Rp48 miliar yang pembangunannya berkesinambungan hingga 2016. Dana awal pada 2012, Pemkab Temanggung mulai dengan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk pembebasan tanah dan Pemprov Jateng memberikan Rp7 miliar pada tahun anggaran yang sama, se- dangkan untuk konstruksi se- mua dari APBN hingga 2016. Program yang telah terlaksa- na pada 2013, direalisasikan senilai Rp8,3 miliar. Tahun ini dianggarkan Rp 5,6 miliar. Pada tahun anggaran 2015 telah disediakan anggaran senilai Rp15 miliar dan terakhir fini- shing di 2016 sebanyak Rp 15 miliar. Tim Pembebasan Tanah Proyek Bendungan Rawan Mark-Up JAKARTA, (WN) TAK sanggup menahan bira- hi, seorang pemuda mencabuli dan menganiaya salah satu pen- gunjung perempuan di toilet pusat perbelanjaan Roxy Square, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2014) sore. Kejadian bermula ketika pe- rempuan berinisial RH (25) se- dang berada di dalam toilet khusus wanita. Ia terkejut keti- ka tiba-tiba ada pria yang den- gan santainya masuk ketoilet. Ia berusaha menegur. Tetapi pe- muda itu justru mendorongnya ke dalam salah satu pintu toilet hingga RH terjatuh. RH yang belum sempat ber- diri kemudian mendapat per- lakuan yang tidak senonoh dari pelaku.Pelakumemegangpayu- dara korban dan meremasnya. Teriakan korban didengar oleh petugas keamanan. MW pun kemudian diamankan sebelum akhirnya dibawa ke Mapolre- stro Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi kepada wartawan menjelaskan, peristiwa yang terjadi pada 15.00 tersebut mengakibatkan korban terluka di bagian bibir. Hengki menegaskan, saat ini kasusnya ditangani Unit Perlin- dungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Bar- at. “Korban mengaku pelaku dengan beringas memegang dan meremas payudaranya. Korbanyangmelawanjustrudi- dorong lagi dan jatuh di closset,” kata Hengki. Sementara itu, Kanit PPA Pol- res Metro Jakarta Barat, AKP Slamet menjelaskan, dari pen- gakuan, birahi pelaku tiba-tiba memuncak ketika ia melintas di kamarmandikhususwanitadan melihat wanita-wanita cantik. “Pelaku baru saja buang air be- sar di toilet pria. Ketika melihat wanitacantikditoiletwanita,naf- sunya naik seketika,” katanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 289 KUHP atas pencabulan, dan Pasal 351 ayat 1 KUHP atas penganiayaan den- gan ancaman hukuman maksi- mal 9 tahun penjara. Fg Pemuda Cabuli Gadis Cantik di Toilet Mall KEJAHATAN di bidang pajak seperti tiada henti. Upaya wajib pajak menghindar dari kewajiban terus saja terjadi. Celakanya, pejabat negara yang semestinya memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban justru membantu mereka untuk mengemplang pajak. Penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada kasus keberatan pajak PT BCA menjadi penambah fakta empiris terkini atas asumsi bahwa patgulipat antara wajib pajak dan aparat pajak masih banyak dipraktikkan. Kasus itu juga menegaskan kembali modus yang sudah diyakini kebenarannya bahwa pengemplangan dan penggelapan pajak bisa terjadi hanya karena orang dalam ikut berperan serta secara aktif dalam membantu upaya busuk itu. KPK, Senin (21/4), menetapkan status tersangka terhadap Hadi Poernomo karena ia diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan keberatan pajak BCA senilai Rp5,7 triliun. Diduga, terjadi korupsi atas transaksi non- performing loan tahun pajak 1999 itu. Hadi Poernomo yang menjabat Dirjen Pajak periode 2002- 2004 bersama-sama dengan pihak BCA diduga merugikan negara Rp375 miliar. Penetapan status tersangka terhadap Hadi Poernomo itu tentu saja sangat mengejutkan. Mengejutkan tidak hanya dari saat penetapannya yang bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Hadi sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hari ulang tahun Hadi yang ke-67. Juga mengejutkan karena bobot keterlibatan orang dalam dengan jabatan tertinggi di bidang perpajakan. Tidak hanya terkejut, kita tentu merasa sangat prihatin dengan fakta bahwa Ditjen Pajak ternyata belum juga banyak berubah dan menjadi wilayah yang benar-benar steril dari praktik pengemplangan dan penggelapan pajak. Orang nomor satu di institusi tersebut justru menjadi pemimpin praktik culas. Tentu saja kasus Hadi itu menjadi sebuah ironi besar dalam dunia perpajakan nasional. Kita tahu pajak menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Praktik mengemplang pajak, jika terjadi terus-menerus, tentu bisa menghambat pembangunan. Kasus yang sama juga menegaskan kembali betapa di kalangan para pejabat masih ada saja yang memiliki mentalitas pencuri. Kita khawatir kasus tersebut dapat memengaruhi kepatuhan rakyat untuk membayar pajak. Kalau pemimpin nomor satu pada Nasib Kepala BPK dan Bank BCA Diujung Tanduk institusi pengumpul pajak saja memiliki kinerja yang demikian sarat dengan moral hazard, bagaimana dengan aparat pajak di bawahnya dalam menjalankan tugas sehari-hari? Tidaklah adil bila kita menggeneralisasi kasus Hadi Poernomo itu dengan asumsi bahwa semua aparat pajak ialah penilap. Kita yakin bahwa masih ada aparat pajak yang bersih dan jujur. Kita pun percaya bahwa aparat pajak yang baik jauh lebih banyak daripada yang busuk. Kita mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tidak berhenti hanya di Hadi Poernomo dan pihak BCA yang terkait, KPK juga harus menyeret semua aparat pajak di bawah Hadi yang diduga terlibat. KPK pun harus memastikan apakah Hadi sekadar korupsi kebijakan atau ada aliran uang ke dirinya. (***)
3Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 HUKUM & KRIMINA MENURUT Muhammad Ar- syad Maksyum, nuansa aroma tak sedap makin terasa ketika pendapat itu muncul dari peja- bat nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi. Dalam surat den- gan nomor B/2194/V/2010/ Dit Reskrim tanggal 18 mei 2010, Kapolda Jambi melalui Wadir Reskrim AKBP Drs, H. Dul Alim, MH menyimpulkan, hingga saat ini berkas perkara atas nama tersangka Umar Ibrahim, dan kawan-kawan tidak dapat diajukan karena tidak berlakunya PP110/2000 sehingga perbuatan tersangka tidak dapat di kategorikan se- bagai tindak pidana. Dipersidangan terdakwa Syarifuddin, SE, saksi ahli dalam bidang hukum pidana, DR. Sahuri Lasmadi, SH, MH men- yatakan,unsurmelawanhukum dalam tindak pidana korupsi akan hilang apabila pelaku tidak mendapat untung, Negara tidak dirugikan, dan kepentingan umum di layani. Berdasarkan fakta-fakta, Ma- jelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang diketuai Daliun Saila, SH, MH, dengan Hakim Anggota Sunoto, SH dan Etik Purwaningsih, SH, MH ber- pendapat bahwa seluruh ang- gota DPRD Tanjung Jabung Bar- at Periode 1999-2004 telah menerima anggaran dari pos DPRD/ sekretariat DPRD tahun anggaran 2002 dan 2003 yang tidak sesuai dengan Perda No. 51 Tahun 2001 Dan telah digunakan yang tidak sesuai dengan peruntuk- kannya serta tidak bisa mem- pertanggungjawabkan peng- gunaan anggaran-anggaran tersebut sebagaimana ketentu- an dalam penggunaan keuan- gan Negara Sesuai dengan hasil pemerik- saanBadanPengawasKeuangan danPembangunan(B.P.K.P)Per- wakilan Provinsi Jambi yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah atas perkara TPK APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pos DPRD/ Sekre- tariat DPRD tahun anggaran 2002 dan 2003 Nomor : S-707/ PW 05/5/2005 tanggal 28 Feb- ruari 2005 dan keterangan ahli dari BPKP yaitu B.J Sipayung ad- alahsebesarRp.8.480.400.000,- “ Itu membuktikan keputu- san yang di ambil bukan ber- dasarkan aturan akan menim- bulkan persoalan di belakang hari. AKPB Drs. Dul Alim, MH semestinya paham akan hal itu,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Oleh karena itu, lan- jut Arsyad, kita bertanya apakah AKBP Drs. Dul Alim, MH ketika itu mengalami tekanan psikolo- gis hebat? Kita pun bertanya apakah ada tekanan dari atas yang membuat ia menyebut karena tidak berlakunya PP 110 Tahun2000sehinggaperbuatan tersangka tidak dapat dikate- gorikan sebagai tindak pidana. Pertanyaan itu, kata Muham- mad Arsyad Maksyum, relevan diajukan karena dalam Putusan PengadilanNegeriKualaTungkal Nomor : 194/Pid.B/2005/PNK- TL tanggal 20 Desember 2005 atas nama terdakwa H. Machlud- din Ahmad dan Putusan Nom- nor: 23/Pid.B/2006/PNKTL Tanggal28Desember2006yang diperkuat dengan Putusan Pen- gadilan Tinggi Jambi Nomor: 199/Pid/2007/PT.JBI. Tanggal 11september2007danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1137 K/PID.SUS/2008 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Syarifuddin,SEmenyatakantelah terbukti secara sah dan meny- akinkanbersalahmelakukantin- dak pidana KORUPSI YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Jika Pengadilan Negeri, Pen- gadilan Tinggi hingga Mahka- mah Agung RI menyatakan tin- dakpidanakorupsiyangdilaku- kan secara bersama-sama se- mentara kepolisian menyata- kan karena tidak berlakunya PP.110 Tahun 2000 sehingga perbuatan tersangka tidak da- pat dikategorikan sebagai tin- dak pidana, siapa lagi yang da- pat di percayai di Negeri ini ?” cetus Muhammad Arsyad Maksyum pada WN. Berkaitan dengan berkas perkara atas nama tersangka H.M Umar Ibrahim, dan kawan- kawan, AKPB Drs. H. Dul Alim, MHmenjelaskan,penyidiktelah melakukan upaya / langkah- langkah sebagai berikut. Pada tanggal 11 Juni 2006 dan 31 Mei 2007 telah melaku- kan koordinasi dengan JPU Ke- jaksaan Tinggi Jambi ( sdr. Wahyudin Sumantri, SH dan Soleh, SH), dengan hasil bahwa JPU tetap memberikan petun- juk agar penyidik menerapkan aturan / UU di luar PP Nomor 110 Tahun 2000, namun sam- pai saat ini belum di peroleh referensi sesuai dengan petun- juk JPU tersebut. Pada tanggal 25 oktober 2007, Wadir Reskrim Polda JambiAKBPDrs.R.JhonyDjum- hana dan kasat II Dit Reskrim Polda Jambi AKBP Drs. Djoko Poerwanto melakukan koordi- nasi via telepon seluler dengan staf KPK dan staf Dir III/ Pidkor & WCC Breskrim Polri, dengan hasil bahwa dalam penanganan kasus TPK APBD Kab. Tanjab Barat agar tetap mengacu pada telegram Kabareskrim Polri No. Pol. TR/75/IX/2006 tanggal 18 September 2006. Pada tanggal 18 Februari 2006, telah diminta pendapat ahli hukum pidana ( Prof DR.LOEBBY LOQMAN, SH, MH), yang pada intinya menyatakan karena PP No. 110/2000 sejak semula telah di batalkan oleh MA, maka hal-hal yang ber- kaitan dengan PP No. 110/2000 tersebut dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi, meskipun ada suatu review maka terhadap suatu perbua- tan sebelum review tersebut juga batal demi hukum terma- suk dalam hal ini Perda Kab. Tanjab Barat No. 51/2001". Bahwa PP No. 110/2000 telah dilakukanreviewdenganPPNo. 24/2004 dan menurut asas hukum pidana maka UU yang baru tidak boleh berlaku surut dan tersangka tetap tidak dap- at di persangkakan dengan UU yang baru. Berkaitan dengan penjelasan Wadir Reskrim Polda Jambi, AKBP Drs. H. Dul Alim, MH di atas, Muhammad Arsyad Maksyum mengatakan, “kita amat yakin Wadir Reskrim Pol- da Jambi paham bahwa kasus DPRD Tanjab Barat sudah dimeja hijaukan. Kita juga per- caya AKBP Drs. H. Dul Alim, MH sepenuhnya tahu bahwa wilayah hukum semestinya steril dari intervensi kekua- saan. Dalam momenklatur hu- kum di negeri ini dikenal asas persamaan didepan hukum, atau equality before the low. Asas tersebut meniscayakan setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum”. “Penyidik Polda Jambi tidak perlu repot-repot mencari ref- erensi hukum yang sesuai den- gan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, referensi itu ada dan terbukti telah digunakan pada perkara H. Machluddin Ahmad dan Syarifuddin, SE, dapat dili- hat dari Putusan Pengadilan di Negeri Kuala Tungkal dalam perkara H. Machluddin ahmad dan Putusan pengadilan Negeri yang diperkuat Putusan Peng- adilan Tinggi Jambi dan Putu- san Mahkamah Agung RI pada perkara syarifuddin, SE. Putu- san tersebut harusnya bisa menjadi landasan atau juris- prudensi bagi polisi untuk tetap meneruskan proses hukum dalam kasus korupsi yang mel- ibatkan anggota DPRD Tanjab Barat priode 1999-2004,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Undang-undang nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,kataMuhammadArsy- ad, sudah mengatur kepolisian wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korup- si paling lambat 14 (empat be- las ) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian wajib dilakukan koordinasi secara terus me- nerus dengan komisi pember- antasan korupsi. “Seharusnya telegram ka- barreskrim tidak dijadikan acuan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi APBD Tanjab Barat. Sesuai karakter telegram, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan yang mengikat keluar. Telegram ka- bareskrim polri tidak dapat di- jadikan dasar hukum karena bukanlah peraturan perun- dang-undangan. Disinilah terli- hat bahwa pertimbangan hu- kum dalam penanganan kasus DPRD Tanjab Barat oleh polda jambi menggunakan telegram tersebut tidak berdasar,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Telegram Bareskrim Polri tersebut, menurut Muhammad Arsyad Maksyum, tak lebih dari upaya untuk melindungi politi- si daerah dari jangkauan hu- kum, dengan berlindung diba- lik kewenangan yang dimiliki Bareskrim. Seharusnya ketika praktik diskriminasi terjadi, Bareskrim Polri secara konsis- ten mendesak aparat penegak hukum dibawahnya untuk menjerat semua pelaku yang terlibat bukan justru meminta adanya penghentian penyidi- kan kepada anggota DPRD. Mahkamah agung mengab- ulkan permohonan julicial re- view DPRD Sumatra barat melalui putusan No. 04/G/ HUM/2001 tanggal 9 septem- ber 2002 tentang gugatan hak uji materil terhadap PP No. 110/2000 tentang kedudukan keuagngan DPRD. Hal ini bisa dilihat dari amar putusan se- bagai berikut : Mengabulkangugatanhakuji materil dari penggugat : 1. Drs. EC.H.ArwanKasriMK.MS,2.Drs. Syahrial, SH, 3. Ny. Titi Nazief Lubuk, 4. Mastar Rasyid, SH, DT.RajoTuoMenyatakanPeratu- ran Pemerintah Republik Indo- nesia No. 110 tahun 2000 bertentangan ( Tegengesteld ) Dengan Peraturan Perun- dang-undangan yang lebih ting- gi yakni undang-undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang-un- dang No. 22 Tahun 1999, men- yatakanbataldantidakmempu- nyai kekuatan mengikat PP No. 110tahun2000tentangKedudu- kan Keuangan Dewan Perwak- ilan Rakyat Daerah tanggal 30 Nofember2000lembaranNega- ra Republik Indonesia tahun 2000 nomor 211 memerintah- kan kepada tergugat untuk seg- eramencabutperaturanpemer- intah tersebut dengan ketentu- an apabila dalam 90 (sembila puluh ) hari setelah keputusan ini dikirimkan ( disampaikan) ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum per- aturan pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- ( dua ra- tus limah puluh ribu rupiah ). “Prof. DR. Loebby Loqman, SH,MH tidak dapat memahami konsekuensi batal dan batal demi hukum suatu peraturan perundang-undangan yang te- lah di yudisial review sehingga salah dalam memberikan pendapat,” kata Muhammad Arsyad Maksyum. Putusan MA Nomor: 04/G/ HUM/2001 tanggal 9 septem- ber 2002, kata Muhammad Ar- syad maksyum, menyatakan PP nomor 110 tahun 2000 batal, bukan batal demi hukum seper- ti pendapat Prof. DR. Loebby Loqman, SH,MH. Pernyataan batal berarti bahwa putusan tersebut berlaku ke depan ( Prosfektif ), dengan kata lain PP 110 tahun 2000 tidak berlaku setelah dinyatakan batal oleh MA. Putusan MA itu telah dis- ampaikan kepada tergugat pada 27 Desember 2002, tern- yata tergugat tidak melaksana- kan pencabutan. Demi hukum peraturan pe- merintah tersebut tidak mem- punyai kekuatan hukum se- sudah 26 maret 2003 ini berar- ti PP 110 tahun 2000 adalah hukum positif yang berlaku se- jak diberlakukan sampai pada tanggal pernyataan batal oleh MA dengan putusannya terse- but batal demi hukum atau batal sejak semula (awal ) atau Van- reechtswege Nieting atau null en Void, yang berarti putusan itu berlaku kebelakang. Pernyataan batal demi hu- kum berarti bahwa PP tersebut harus dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, karena putusan MA menyatakan batal, sehingga PP 110 tahun 2000 adalah hukum positif sejak diberlakukan sampai pada tanggal dibatalkan, maka pel- anggaran terhadap PP 110 tahun 2000 pada waktu peratu- ran tersebut berlaku adalah perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut dia, pe- rundang-undangan mengenal asas bahwa sepanjang peratu- rantersebutbelumdicabutoleh peraturan yang setingkat atau yang lebih tinggi peraturan pe- rundang-undangan tersebut tetap berlaku. Agar tidak terja- di kekosongan hukum setidaknya sampai diterbitkan- nya Peraturan Pemerintah yang baru yakni peraturan pemerin- tah No. 24 Tahun 2004 yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004,dariaspeknilaimasihada semangat atau jiwa peraturan tersebut, ternyata nilai-nilai peraturan pemerintah no. 110 tahun 2000 tersebut masih dipertahankan di dalam peratu- ran pemerintah No. 24 Tahun 2004, artinya komponen-ko- mponen tersebut tetap ada dan di tambah. Pasal 32 PP. 24 Tahun 2004 menyatakan, “ pada saat diteta- pkan peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah Nomor: 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku. “ Dan jika di hubungkan dengan wak- tu tindak pidana korupsi APBD dilakukan ( tahun 2002 dan 2003), maka secara nyata pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004 telah meni- kmati uang rakyat Rp. 8.480.400.000,- sehingga men- imbulkan kerugian Negara per- buatan mana secara metril te- lah memenuhi unsur tindak pi- dana korupsi. “ Wadir Reskrim Polda Jam- bi AKBP. Drs. H. Dul Alim, MH tidak cermat dan kurang teliti sertakelirudenganmenyatakan bahwa PP. No. 110 /2000 telah dilakukanreviewdenganPPNo. 24/2004, yang seharusnya PP. No. 110/2000 telah di yudicial review dan dibertantangan den- gan Peraturan Perundang-un- dangan yakni Undang-undang yang lebih tinggi No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR/DPRD, dan undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah. Hal mana mem- buktikan wadir reskrim polda jambi AKBP Drs. H. Dul Alim, MH tidak cermat, tidak teliti dan professional,” ucap Mu- hammad Arsyad Maksyum. Sangat tidak etis sebuah lembaga hukum berbicara sep- erti tukang ramal. Polda jambi semestinya berbicara fakta hu- kum. Sebagai lembaga hukum, kata Muhammad Arsyad, Polda jambi harus tahu bahwa mere- ka bekerja dalam koridor hu- kum, bukan koridor politik. Politik boleh diwarnai gegap gempita isu, berbagai manuver, bahkan saling jegal. Namun cara-cara itu haram bagi peker- ja-pekerja hukum yang semes- tinya tertib dan disiplin dalam koridor aturan. Politikus boleh mengumbar janji. Apapun konsekuensinya dengan resiko jika tidak me- menuhijanjinya,diakehilangan kepercayaan. Namun, peker- jaan hukum harus berbicara fakta dan bukti karena dalam fakta dan buktilah lembaga penegak hukum itu memproleh legitiminasi publik. “ Ketika menurut data Kepolisian RI yang berjudul data tipikor ang- gota DPRD terkait PP. 110/ 2000, priode tahun 2003 s/d 2005, kasus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 ter- sangka P21, tetapi hanya 2 ter- sangka sampai kepengadilan, kepercayaan terhadap lembaga tersebut pun tergerus. Polda Jambipun dicerca se- bagai lembaga yang tidak bern- yali memeriksa pimpinan dan anggota DPRD Tanjab Barat Pe- riode 1999-2004. Kasihankan Wibawa polda jambi tergerus hanya ulah satu-dua oknum yang hanya ingin mendongkrak popularitas,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. AF Proses Hukum DPRD Amat Lekat Aroma Tak Sedap TANJAB BARAT, JAMBI (WN) Kendati sudah memasuki meja hijau, kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002-2003 tetap saja tidak bisa lepas dari nuansa aroma tak sedap. Bukan saja karena nama- nama yang terkait atau dikait-kaitkan dengan, kasus penggelontoran dana APBD sebesar Rp. 8.480.400.000,- tersebut merupakan pejabat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004, melainkan juga karena penjelasan-penjelasan yang mengiringi kasus DPRD Tanjab Barat amat lekat dengan aroma tak sedap. BANDUNG, (WN) PEJABAT PPK dan juga men- jabat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PSMAK Di- nas Pendidikan Asep Zainudin, diberhentikan sementara se- bagai Pejabat Pembuat Komit- men (PPK), dengan dicopot tidak menjabat PPK lagi karena terkait banyak permasalahan proyek RKB yang belum selesai ada RKB yang amburadul kare- na lemahnya pengawasan, ada juga diduga membagi – bagi proyek semaunya dan tidak pernah ada di tempat. Pember- itaan edisi 23 tanggal 3 April 2014 tentang oknum pejabat PPK kebal hukum karena ban- yak permasalahan terkait RKB. Elih Sudiapermana, menga- takan kalau sudah diberitakan mau bilang apa itukan kebe- basan pers sebagai kontrol so- sial dan juga untuk pembenah- an ke depan supaya tidak teru- lang kembali dan saya sudah memberhentikan sementara Asep Zainudin, sebagai PPK untuk menyelesaikan yang be- lum tuntas, ujarnya. Dan di ke- mudian hari saya masih mem- butuhkannya karena memiliki pengalaman yang cukup, tam- bahnya pula. Ketika dikonfirmasikan oleh wartawan WN ke Asep Zainudin di ruang kerjanya tidak ada di tempat dan ketika dihubungi melaluiviaHP,AsepZainudin,SH. membenarkan dirinya sudah tidak lagi menjabat PPK saya sudah capek dan ingin istirahat dulu,semuaproyekdiDinasPen- didikan Kota Bandung sekarang ditanganiolehSuryadi,DiaPPKn- ya sekarang, ujarnya. Suryadi ketika dihubungi melalui HP tidak pernah aktif ketika mau dikonfirmasikan mengenai proyek DAK tahun 2013, sekali aktif HPnya dan diangkat berdalih tidak ada sin- yal padahal HPnya jenis gadget dan mahal atau memang alergi terhadap wartawan. Suryaditerkenalagakarogan kata wartawan BN yang sering meliput Dinas Pendidikan Kota Bandung, pernah wartawan BN melayangkan surat konfirmasi dengan nomor surat 072/Red- BN/IX/2013tanggal24Septem- ber2013yanglaludengannomor agenda masuk surat 2826 men- genai diduga terindikasi pungu- tantidakjelassetiapsekolahyang mendapat rehab harus setor ke oknum pejabat Dinas Pendidi- kan Kota Bandung. Akan tetapi surat itu tidak terjawab tertulis malah mengatakan ke wartawan BN “Jangan macam – macam ka- lau mau masih betah di Band- ung”, hardiknya. Suryadi disebut – sebut se- bagai dalang di balik pemecat- an Asep Zainudin, SH. dari PPK tahun 2014 Suryadi yang akan menguasai ratusan proyek yang dananya bersumber dari APBNdanAPBD.Beberapawar- tawan yang biasa meliput di Dinas Pendidikan Kota Band- ung dan mengenal Suryadi mengatakan termasuk pejabat yang sulit ditemui dan jarang dikantor, apalagi kalau turun ke sekolah kepala sekolah harus memberi amplop, Dia lebih parah dari Asep Zainudin, SH., kata salah seorang yang dibe- narkan oleh lainnya. Team TANJAB BARAT, (WN) BEBERAPA hari yang lalu, salah seor- ang oknum polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yang bertugas di Satuan Lalulintas, inisial Brigadir AM menganiaya seorang warga dengan cara memukul, menendang, dan menginjak- injak, hingga meninggalkan luka lebam dibeberapa bagian tubuh korban. Menurut Informasi yang berhasil di- himpun kronologis kejadian berawal, ke- tika sang istri oknum polisi tersebut me- markirkendaraanrodaduamiliknyasaat berbelanja. Kemudian di sepeda motor milik istri oknum polisi itu tertinggal se- buahHandphone.MelihatadasebuahHP, petugas parkir langsung mengamankan, dan berniat mengembalikan kepada si pemilik. Namun niat baik petugas parkir itu, dibalas dengan cacian dan pukulan. Begitu melihat si pemilik HP yang tak lain merupakan istri brigadir AM menuju kearah kendaaraannya dengan wajah ge- lisah, petugas parkir mendekat, dan lang- sung mengembalikan HP miliknya. Na- mun istri brigadir AM merasa kesal dan curiga, dan langsung menuduh petugas parkir telah mencuri HP miliknya. Sang istrioknumpolisibergegaslangsungmen- ghubungi suaminya, brigadir AM, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Menurutsaksidilokasikejadian,brig- adir AM begitu tiba langsung memukul korban, hingga tersungkur ke tanah. “Saya lihat polisi berbaju dinas polantas itu, begitu tiba langsung memukul dan mencekik petugas parkir. Petugas parkir itukemudianjatuhtertelungkupditanah, kemudian diinjak-injak,” sebut saksi. Saksi juga mengatakan, sebelum per- gi, brigadir AM sempat mengancam petugas parkir. “Namun saya tidak di begitujelasmendengarapayangdiucap- kannya,” kata saksi yang namanya tidak mau disebutkan itu. Peristiwa ini sempat dilaporkan ke propampolresTanjabBarat.BrigadirAM sempat diperiksa oleh penydik propam. Namun menurut informasi brigadir AM menempuh upaya damai, dan meminta korban untuk tidak melaporkan tindak penganiayaan yang dilakukannya. Atas terjadinya peristiwa ini, warga Tanjab Barat meminta kepada Kapolres TanjabBarat, AKBPKuswahyudiTresna- di SH, Sik selaku pimpinan, untuk mem- berikan tindakan tegas kepada brigadir AM, dan menjadi pembejaran bagi oknum polisi lainnhya, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Deni Arogan,OknumPolresAniayaPetugasParkir Copot Oknum Pejabat PPK
4 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 BANDUNG, (WN) Setiap orang yang secara melawan hu- kum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat/menghalangi profesi wartawan dipidana (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta sesuai UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 18 dan pasal 8 profesi wartawan mendapat perlindungan hukum. ProyekRKBSDNSukarela4,Amburadul TERKAIT pemberitaan Hari- anWartaNasionaledisi23tang- gal 3 April 2014 tentang usut proyek RKB SDN Sukarela 4 sa- rat KKN, sampai saat ini belum ada klarifikasi tentang pember- itaan tersebut oleh Dinas Pen- didikan Kota Bandung maupun surat klarifikasi dari media har- ian Warta Nasional dengan no- morsurat002/BB-WN/II/2014 tertanggal surat 17 Februari 2014 belum ada alias mengang- kangi KIP (Keterbukaan Infor- masiPublik)No.14tahun2008. Kontraktor/Pemborong yang melaksanakan proyek RKB SDN Sukarela 4 yang se- bagai mantan RW di Kacapiring bertetangga dengan Asep Zainudin melalui via telepon kepada wartawan WN dengan mengatakan, apa – apaan ini main pemberitaan saja se- harusnyatanyadulukronologis- nya, pembangunan RKB tahun 2013 yang sempat terbengkalai dilanjutkan tahun 2014 saya juga pemborongnya”, tegasnya. Kepada wartawan WN yang diduga arahan Asep Zaenudin sebagai pejabat PPK untuk mengintimidasi wartawan WN. WartawanWNmencobamelalui HP ke Asep Zainudin mengata- kan saya tidak pernah merasa mengarahkan sedemikian nan- ti akan saya klarifikasi ke pem- borongnya, ujarnya. Lembaga Advokasi Hukum BANDUNG, (WN) PROYEK Dinas Permukiman dan Pe- rumahan Jawa Barat yang berlokasi di Kawasan Perumahan Gandasari Kenca- na Cigelam, Kabupaten Purwakarta un- tuk pembangunan PSD RSH Kawasan, Infrastruktur Kawasan RSH, Penga- wasan PSD RSH Kawasan dan pemban- gunan TPT dengan panjang 348 meter dengan ketinggian 30-50 cm, dengan Anggaran 2 miliar pada tahun 2013. Hasil infestigasi Harian Warta Na- sional di lapangan proyek tersebut sudah rusak parah dan berlobang, se- mentara TPT yang dibangun pihak kon- traktor bukan dari awal melainkan han- ya menempel TPT yang sudah ada se- belumnya, hal ini di sampaikan team WN kepada pihak Diskimrum yakni PPK,HediBacheransyahdanmelampir- kan dokumentasi foto sesuai dengan fakta dilapangan agar proyek tersebut diperbaiki oleh pihak pelaksana. Hingga beberapa kali team WN me- minta tanggapan kepada PPK Hedi Bacheransyah, selalu menghindar me- lainkan memberikan no HP pelaksana dan menyuruh agar wartawan meng- hubungi no yang telah diberikan PPK,team WN menghubungi no HP yang dimaksud untuk dikonfirmasi, namun apa yang diterima team WN dari pelaksana yang dimaksud melain- kan tantangan dan ancaman. Jangan coba-coba mengganggu proyek saya, tidak ada urusan war- tawan sama proyek saya, kalau berani datang aja ke Purwakarta, saya sudah bilang sama pak Hedi kalau ada war- tawan mempermasalahkan proyek saya biar saya aja yang menghadapi ujar pel- aksana tersbut kepada team WN mela- lui telepon,yang paling ironis yang men- gaku pelaksana tersebut SMS team WN mengatakan, silahkan saya tunggu apa maumu, hal ini sudah di sampaikan WN kepada PPK Hedi Bacheransya melalui Stafnya Budi Suprio. Hingga berita ini muncul tidak ada tanggapan dari PPK, menurut pengam- atan WN no HP yang diberikan Hedi Bacheransya sebagai PPK bukan No HP pelaksana melainkan No HP seorang suruhan PPK yang di duga adalah pre- man bayaran untuk menakut-nakuti wartawan. Diminta kepada pihak Yuri- dis untuk memeriksa PPK Hedi Bach- eransya terkait proyek ini karena masa pemeliharaan sudah habis tapi proyek tersebut sudah rusak parah dan TPT harusdibangunkembalidariawalkare- na yang dibangun pihak pelaksana ad- alah TPT yang sudah ada sebelumnya. Martua/Rudi Usut Proyek Amburadul Di Perumahan Gandasari – Purwakarta Jabar Menjadi Salah Satu Pilot Project SMA Terbuka BANDUNG, (WN) JAWA Barat bersama 5 provinsi lainnya yaitu Kaliman- tan Selatan, Jawa Timur, Jambi, NTB, Sorong pada tahun ajaran baru 1 Juli 2014 akan menjadi pilot project program SMA ter- bukayangdigagasKementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaluiDirektoratJenderalPen- didikan Menengah. Peluncuran Program SMA Terbuka secara resmi akan di- buka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh di Sorong Papua pada tanggal 10 Mei 2014 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional dengan Teleconferencedi5Provinsilainnya,demikiandikatakanProf. Dr.Ir.AhmadJazidie,M.EngDirekturJenderalPendidikanMe- nengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dia- log Interaktif dengan sejumlah wartawan cetak maupun elek- tronik di Hotel Park Bandung 30 April yang lalu. Dikatakan Ahmad Jazidie Jawa Barat akan melaksanakan program SMA terbuka dimulai di sekolah induk yaitu SMAN 2 PadalarangKabupatenBandungBaratdanuntukmasing-mas- ing sekolah induk disetiap provinsi pada penerimaan siswa barutahun2014/2015akanmenerimasekitar200siswakelas X , model layanan pembelajaran diterapkan melalui 3 model yaitudominanonline(bimbinganonline80%tatapmuka20% ) , Balance online dan tatap muka ( Bimbingan Online 50 % tatap muka 50% ), serta Dominan Tatap muka ( Bimbingan online 20% tatap muka 80 % ), sistem mana yang lebih efektif sambil berjalan tentu akan kita evaluasi, jelas Ahmad. Untuk menunjang pembelajaran sistem online nantinya setiap siswa akan diberi bantuan komputer tablet juga diberi bantuan beasiswa sebesar Rp.1.250.000,-/siswa per-tahun yang termasuk didalamnya untuk biaya operasional sekolah. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan sasaran utama dari SMA Terbuka ini adalah lulusan SLTP sederajat yang tidak tertam- pung di SMA/K reguler karena hambatan geografis, sosial, ekonomi dan keterbatasan waktu. Hambatan ekonomi diant- aranya : anak jalanan , pemulung, pengamen, putus sekolah, pekerja anak, pengemis anak , pelacur anak, anak pelacur, anakburuhmigransedangkanhambatangeografisdiantaran- ya:sekolahIndonesiaLuarNegeri,Perbatasan/terdepan,Ped- alaman, Pulau Terpencil, Pulau Terluar, Daerah Tertinggal, hambatan waktu diantaranya : atlet, home schooling serta anak yang terkendala waktu belajar, hambatan sosisal diant- aranya:korbannarkoba,miras,perdagangananak,anak-anak terlantar, korban kerusuhan, kenakalan remaja, korban kek- erasan Rumah Tangga, korban HIV/AIDS serta anak Lapas. Selain itu sasasaran utama juga pada anak-anak usia sekolah maksimal usia 21 tahun yang drop out SMA/K. Sekolah Menengah Terbuka merupakan pendidikan lay- anan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah induk, yang merupakan bagian dari sekolah reguler tersebut. Sekolah reguler yang menyelenggarakan Sekolah Menengah Terbuka mengelola dan melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda yakni kelompok peserta didik reguler dan kelompok peserta didik jarak jauh. Sesuai kar- akteristiknya maka masing-masing kelompok peserta did- ik tersebut dilayani dengan sistem belajar yang berbeda. Visi Sekolah Menengah Terbuka adalah meningkatkan ak- ses, mutu dan relevansi pendidikan menengah dalam men- dukung target capaian Pendidikan Menengah Universal se- dangkan misi Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh adalah : a)menyelenggarakanSekolahMenengahTerbukaJarakJauh diSeluruhIndonesiasebagaisatuanpendidikanlayanankhusus bagi lulusan SMP sederajad karena kendala geografi,sosial masalah ekonomi dan keterbatasan waktu disekolah regular. b) mengembangkan sistem pembelajaran mandiri dengan mengkombinasikansistembimbinganbelajarjarakjauhmeng- gunakan jaringan internet dan bimbingan belajar tatap muka. c) memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada masyarakatyangtidakdapatmengikutipendidikandisekolah menengah reguler,melalui sistem pembelajaran mandiri. d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye- lenggaraan pendidikan layanan khusus. e) mempersiapkan lulusan Sekolah Menegah Terbuka Jarak Jauh yang mampu berprakarsa untuk membangun diri dan masyarakat lingkungannya. Ahmad mengatakan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka ini diharapkan mampu memberi kontribusi berar- ti terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) pendidikan menengah nasional yang ditargetkan sebesar 97% pada tahun 2020.”Dengan demikian pengembangan Sekolah Menengah Terbuka akan mampu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbu- han ekonomi dan daya saing bangsa”, tegasnya. Anang 5ProyekPaketSapan-Nanjung, diSungaiCitarumdiKorupsi? BANDUNG, (WN) Pekerjaansebanyak5paketmulaidariSapansampaiNan- jung sepanjang 45 kilomer diduga telah di korupsi karena pekerjaannya asal jadi. Bahkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga tidak mengetahui berapa jumlah angga- ran Pembangunan Jembatan Sungai Citarum Manggahang. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga tidak mengetahui jumlah anggara pembuatan dinding penahan tanah,pengecoranjalandansaluranairdibangunanJembatan Sungai Citarum Manggahang. Sesuai dengan surat konfirma- si sudah disampaikan resmi secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,dengan Nomor 12/konf- Biro-kab.Bandung WN/IV/2014 Pertanggal 14-04-2014. Menurutinformasiwartawan,proyekpengerukansedimen- tasi,pemasanganSitefile,parepetdanjembatanberakhirhing- ga2013bulandesember,dengananggaranRp218miliyaryang dikerjakan oleh kontraktornya BUMN, PT. Was Kita Karya. PersoalanjembatanSungaiCitarumManggahangyangtidak bisa di Jawab Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yaitu : Jumlah anggaranya terkait pembangunan jembatan sungai citarummanggahangtersebut?,anggaranyapembuatandind- ing penahan tanah, pengecoran jalan dan saluran air di ban- gunanjembatansungaicitarummanggahangtersebut?,Kena- padindingpenahantanahdikiridandikanandibangunanjem- batan sungai citarum manggahang sudah pada retak-retak? Pengecoran dinding penahan tanah jembatan sungai citarum manggahang memakai beton K berapa? Bisa saya minta uji LAB beton (Concrete)?, Bangunan jembatan sun- gai citarum manggahang ini memakai Spesifikasi bahan apa, khusus Plat beton dengan bentangan sekian?, Berapa pan- jang, tingginya pengecoran jalan tersebut dan memakai Mutu beton K berapa, dibangunan jembatan sungai citarum manggahang?, Sesuai dengan photo Apakah bentuk saluran air dibangunan jembatang begitu adanya? RUDI ZAHID NUSANTARA Pengembangan Koperasi Di Setiap Sekolah Dipertanyakan BANDUNG, (WN) KOPERASI sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungansekolahyangtujuannyaadalahmemajukankese- jahteraan anggotanya dan menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini. Akan tetapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd. dengan nomor surat 518/III/Disdik 2014 tentang pembangunan sekolah yang ditujukan kepada seluruh ke- pala sekolah SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Bandung yang menyarankan antara lain: Agar setiap sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung mendirikan Koperasi Siswa. Kegiatan yang menghimpun atau menyalurkan dana dan kegiatan pra koperasi agar segera memiliki legalitas Badan Hukum Koperasi. Kegiatan usaha koperasi diupayakan tidak terkait dengan kegiatan akademik. Salah satu kepala sekolah SMPN yang tidak mau disebut namanya mengatakan kami kebingungan dan mempertan- yakan dalam pengembangan koperasi sekolah pada poin ketiga yang mana berbunyi tidak terkait oleh kegiatan aka- demik jadi koperasi yang dimaksud yang mana, apakah un- tuk melatih siswa untuk berkoperasi atau khusus guru saja karena harus berbadan hukum. Sedangkan untuk kegiatan akademik tidak perlu ber- badan hukum karena bukan ajang bisnis komersil tapi melatih para siswa arti pentingnya berkoperasi, ujarnya. Asal tidak memperjualbelikan buku LKS ataupun buku pa- ket dan tidak boleh dikondisikan oleh pihak sekolah kalau untuk pengembangan pengetahuan cukup diarahkan ke perpustakaan, tambahnya pula. Wartawan WN mau mengkonfirmasi tentang perihal tersebut diatas akan tetapi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Elih Sudiapermana,M.Pd. tidak ada di tempat karena padatnya kesibukan maklum baru menjabat di Di- nas Pendidikan Kota Bandung. Team dan HAM Lian mengatakan Tip- ikorPoldamaupunkejaksaandi- minta segera periksa dan pang- gil pejabat terkait di Dinas Pen- didikan Kota Bandung. Team KadisdikJabar:Kurikulum2013 Diterapkan Juli 2014 BANDUNG, (WN) KEPALA Dinas Pendidikan JawaBaratProfDrMohWahyu- din Zarkasyi CPA mengatakan, secara umum kurikulum 2013 sudah dapat diterapkan pada tahun ajaran baru di Juli 2014 nanti. Saat ini baru sebagian kecilsekolahyangberupayame- nerapkannya. Kurikulum baru di dunia pendidikan Indonesia itu, menekankan dua hal. Yakni, kreatifitassiswadanperubahan sikap.Selamaini,lanjutnya,ban- yak guru yang belum menerima atau terbiasa dengan pola baru tersebut.Namun,setelahdilaku- kan sosialisasi, mereka akhirn- ya menerima kurikulum 2013. Wahyudinmengatakan,guru menjadi kunci pembelajaran kurikulum2013.“Apapunkritik yang muncul dari penerapan kurikulum 2013, butuh sentu- han manajemen yang jitu untuk melaksanakannya, sehingga ke- santerburu-burudalammener- apkan kurikulum itu tak malah jadibumerang.Guruyangharus menyempurnakan,” ungkap Prof Dr H Moh. Wahyudin Zarkasyi,CPA,KepalaDinasPen- didikan Provinsi Jawa Barat pada seminar nasional di Graha Widya Wisuda di IPB Dramaga yang dibuka oleh Kepala UPBJJ UT Bogor, Drs Budi Utoyo, MA, beberapa waktu yanglalu. “Lulusan UT tak perlu mind- er, apalagi ragu-ragu menjadi sutradara handal ketika tampil sebagai teladan peserta didik. Gurunya sengaja minimal S-1, yang diajar adalah calon pres- iden,gubernur,bupati,walikota, yang syaratnya minimal SMA. Syukur-syukurkelakbakalmun- cul pemimpin dari UT,” tandas Zarkasyi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaranituketikaberdialog dengan alumni UT. Ia sangat yakin, para guru jebolan UT mampu menjadi te- ladan peserta didik, karena mereka lahir dari rahim ibu yang hebat dan telah berkiprah sejak masa sumpah pemuda 85 tahun silam.”Sesuai dengan mu- kadimah UUD 1945, guru dimotivasi agar bangkit mencerdaskan bangsa (sumber daya manusia), baru mengolah sumber daya alam untuk men- ingkatkan perekonomian, sehingga terwujud kese- jahteraan. Siklus itu jangan dibo- lak-balik, apalagi kelas menen- gah kita pada 2030 mencapai 135 juta, saat ini 45 juta dari 235 juta penduduk Indonesia, peran guru sangat strategis dalam mewarnai sistem pen- didikan nasional kita. Bonus demografi dari Tuhan itu jan- gan sampai berubah jadi musibah, tapi mesti dikelola se- cara inovatif dan kreatif, di ant- aranya melalui kurikulum 2013 yangdiusahakanmampumem- bangun karakter bangsa. Di si- nilah dibutuhkan keteladanan sikap dan kharisma guru yang pada akhirnya mampu men- gubah sikap hidup atau karak- ter peserta didik,” tandasnya. Anang/net Wahyudin Zarkasyi LAMPUNG, (WN) KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung terus menyelidiki per- karadugaankreditmacetdanfik- tif proyek pembangunan peru- mahan di Kabupaten Lampung Timurtahun 2011-2012sebesar Rp3 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Lampung bahkan Kejaksaan Tinggi sudah mengantongisejumlahnamaun- tukditetapkansebagaitersangka. Asisten Pidana Khusus (As- pidsus) Kejaksaan Tinggi (Ke- jati) Lampung, Bambang Gunawan mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara, ren- cananya penyidik akan melaku- kan pemanggilan beberapa or- ang untuk diperiksa kembali dalam waktu dekat ini. Bambang menambahkan, “Problemnya ada beberapa or- ang yang sudah pindah tugas dan tidak berada di Lampung lagi. Makanya nanti akan kami atur lagi waktunya untuk me- manggil yang bersangkutan,” . Modus yang dilakukan dalam perkara ini adalah membiayai proyek pembangunan peruma- han di Kabupaten Lampung Timur senilai Rp. 3 Miliar oleh Bank BTN cabang Lampung pada tahun 2011-2012 dengan cara kredit. Yus Kejati Lampung Usut Kasus Kredit Macet Bank BTN Lampung Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng
5Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KORUPSI DI RSUD GUNUNG TUA TangkapAndarWalikotaPadangsidimpuan SIDEMPUAN, (WN) Berbagai elemen masyarakat terus mempertanyakan kenapa tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri belum mendakwa Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, sementara dia sudah jelas terima fee Rp 620 juta. BERDASARKAN dalam dak- waan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui Netty SilaenSHdanHendriEdisonSH, menyebutkan pada tahun 2012 RSUD Gunung Tua mendapat- kan alokasi dana dari P-BDB dan dana P-APBD Provinsi tahun 2012 untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Gunung Tua, Paluta,vsebesar Rp.10miliar. Dalam hal ini terdakwa Naga Bagti, Rahmat Taufik dan Hen- dry Hamonangan ternyata sep- akat mengatur strategi dan me- BANDUNG, (WN) PROYEK SPAM IKK Ciparay, Kabupaten Bandung dengan nilaianggaraRp14miliyarbersumberdariAPBNbermasalah dan berbau korupsi. Pasalnya, pipa-pipa proyek sudah patah dan lepas dari pengikatnya (baut) karena memakai material asal asalan. Bahkan, dinding tembok SPAM IKK sudah retak- retak, padahal bangunan tersebut belum ada satu tahun. Harian Warta Nasional sudah melakukan konfirmasi ter- tulis pada tanggal 17-04-2014 diterima oleh staf kadis Dis- kimrum, Budi Rosana. Dengan nomor 12/konf-Biro-Kab. Bandung WN/IV/2014. Ditujukan kepada Kepala Dinas Kim- rum Prov. Jabar. Namun sampai berita ini dimuat Kepala Dinas masih memilih bungkam. “Jika proyek ini diusut oleh Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK) akan banyak yang terlibat, saya nyakin akan banyak yang masuk hotel prodeo. Karena itulah saya ber- harapKejaksaandanKPKmelakukanpenyidikandanpenun- tutan atas proyek yang menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah”, ujar Ketua LSM Infasi, Ian. Pertanyaan yang ditanyakan yang tidak bisa dijawab oleh Kepala Dinas Kimrum Prov. Jabar adalah, Merk Pipa yang dipakai pembangunan SPAM IKK Cipary ? Semen yang di- pakai pembuatan tembok SPAM IKK CIPARAY memakai K berapa?, pavingblok disekitar SPAM IKK CIPARAY sudah pada rusak ataupun retak-retak?, Pembangunan SPAM IKK CIPARAY Sudah sesuai dengan spesifikasi dan soof drawing? Pipa-pipa yang dipake dibangunan SPAM IKK CIPARAY me- makai ukuran berapa? Dan apa penyebabnya pipa tersebut sudah pada karatan? Berapa meter luas tanah untuk pem- bangunan SPAM IKK CIPARAY tersebut? Kenapa dranase (saluran air) disekitar SPAM IKK CIPARAY Sudah pada rusak? Rudi zahid Usut Proyek Diskimrum Jabar Rawan Korupsi Siswa SDN 2 Kalangjaladri Duduk Berdesak Desakan CIAMIS/PANGANDARAN (WN) KEPALA SDN 2 Kalangjaladri di Kecamatan Parigi Kabupa- ten Pangandaran, Sudar.SPd mengaku gara gara jumlah ruan- gan kelas kurang memadai, para siswa merasa kurang nya- man saat melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Kondisi tersebut sangat mengganggu konsentrasi para siswa dalam belajar. “Saat ini jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 225 siswa dan di bagi kedalam sembilan rombongan belajar (rombel), sedangkan jumlah ruangan tersedia “kata Sudar. Menurutnya, hanya enam ruangan kelas itupun satu ruan- gan di antaranya di gunakan untuk ruangan guru dan kepala sekolah, artinya sekolah masih membutuhkan sekitar tiga ru- angan lagi. Pihak sekolah sudah beberapa kali menyampai- kan kondisi ini kepada pemerintah namun sampai saat ini,laporan yang di sampaikannya belum mendapat respon. “Untuk menyiasati agar anak-anak bisa belajar dengan tenang,dan tidak duduk berdesak-desakan kami menyisihkan uang bantuan uang operasional sekolah untuk membeber walaupun pembelian nya tidak dilakukan sekaligus atau dici- cil, “katanya sembari berharap agar pemerintah Kabupaten Ciamis/Pangandaran segera merealisasikan bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh sekolah. Wawan Proyek Sumur Bor Dinas ESDM Diadukan ke Kejaksaan NUSANTARA menangkan Ridwan Winata dalam pengadaan Alat Keseha- tan Kedokteran Umum pada RSUD Gunung tua tersebut. “Terdapat enam item alat kedokteran yang ditawarkan oleh PT.Aditya Wiguna Kencana milik Ridwan tidak mendapat dukungan dari distributor atau agen tunggal pabrikan alat- nya.”kata jaksa. Setelah menerima pembaya- ran dan kelebihan harga yang diterima, Ridwan Winata ke- mudian membagi-bagikan uang kepada dr.Naga Bakti se- banyak Rp.400juta, Rahmat Taufik Hasibuan sebesar Rp.70juta dan Andar Amin ha- rahap selaku walikota padang- sidimpuan sekarang, meneri- ma fee sebesar Rp.620juta dan Hendry hamonangan daulae Rp.89 juta. Berdasarkan informasi kami harian Warta Nasional ketiga oknum tersebut yakni Naga Bakti, Rahmad taufik, Henry Hamonangan dan Ridwan Wi- nata selaku pemilik perusahaan atau rekanan telah didakwa oleh majelis JPU. Dan ternyata Andar masih saja berkeliaran di gedung pemerintahannya sebagai Walikota Padangsidim- puan. Sejumlah Tokoh Masyarakat pun meminta Kejagung, Mabes Polri dan KPK untuk mengusut tuntas permasalahan korupsi ini agar para pejabat daerah tidak sewena-wena terhadap jabatannya, RIHAT BANDUNG, (WN) KEGIATAN pekekerjaan Ba- lai Besar Pelaksana Jalan Nasio- nal wilayah II, tahun 2013, yaitu proyek pembangunan jalan, Tembok penahan tanah/tebing dan saluran air. Di Naringgul batas Kab.Bandung, Cidaun dan Cianjur, dengan pagu APBD Rp 104miliyardannilaikontrakRp 92 miliyar diduga telah menja- di ajang penyimpangan. Pengerjaan jalan yang baru dibangun setahun kini sudah ambruk. Begitu juga dengan tembok penahan tanah/tebing sudah ambruk juga. Saluran airpun rusak juga, sesuai den- gan photo diatas. Jadi belum ada satu tahun sudah pada am- bruk dan rusak, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Jan- gan sampai seperti film sine- tron yang sudah di setting ak- tornya dibalik layar dan saling tuding yang bertanggung jawab?. Kegiatan proyek balai besar pelaksana jalan nasional wilayah II, diduga keras tidak sesuai dengan bestek dan asal, beracuan dari photo tersebut, yang diatas?. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK) Asep memil- ih menghindar. “Ya pak hari Rabu aja kita ketemu, saya mau ke Jakarta ada rapat jadi para PPK (Pejabat Pembuat Komit- men), ujar Asep. Hingga hari Jumat pun, Asep menjanjikan ketemu dengan wartawan. “Ya hari jumat pak, sayausahakanpakkitabertemu, cetusnya.Ironisnya,sampaiber- itainiditurunkanolehwartawan tidak ada jawaban atau penjela- san proyek dan handphone nya segaja tidak aktif. Rudi Zahid Usut Proyek Rp 104 M Di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Jabar SIDEMPUAN, (WN) Di daerah Kota Padangsi- dimpuan masih banyak jem- batan yang seharusnya sudah layak rehap akan tetapi Dinas PU Daerah Kota Padangsidim- puan tidak memperdulikan seolah-olah tutup mata ter- hadap pemeliharaan jembatan. Contohnya masih terdapat jem- batan yang pengaman besinya yang untuk pencegahan terjad- inya kecelakaan terhadap peng- guna jalan umum yang sudah patah akibat kropos. Ini bisa mengancam nyawa pengguna jalan umum mengak- ibatkan kecelakaan, oleh kare- na itu dikemanakan biaya per- awatan jembatan tiap Tahun- nya oleh Dinas PU Daerah Kota Padangsidimpuan??? Sehingga masih banyak lagi jembatan yang belum mendapatkan per- awatan rutin tiap Tahunnya! Sejumlah Tokoh Masyarakat meminta agar Dinas PU Daerah Kota Padangsidimpuan tidak hanya memperkaya diri sendi- ri akan tetapi harusnya men- jalankan tugas dan tanggung jawabnya. Monitoring dari Di- nas PU daerah kota padangsi- dimpuan seolah-olah tidak di- laksanakan sehingga membiar- kan jembatan banyak yang tidak layak lagi dan seharusnya sudahdirehap.PUKota Padang- sidimpuan tidak menjalankan perawatan jembatan yang sudah besi pembatas jalan pa- tah akibat kropos yang ber- tahun-tahun tidak dig anti den- gan besi yang baru, rihat PU Telantarkan Jembatan Rusak TANJAB BARAT, (WN) PROYEK pengadaan sumur bor dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tan- jung Jabung Barat, Jambi yang ber- lokasi di Parit Itur, Kecamatan Se- berang Kota menggunakan dana APBD Tahun 2014 yang dikeraja- kan oleh rekanan CV Anisma diduga bermasalah, dan kemudian dilaporkan oleh salah satu LSM / OKP ke Kejaksaan. Pasalnya, proyek tersebut diter- minkan hingga seratus persen, se- mentarapengerjaannyabelumram- pung. Menurut warga sekitar, proyek sumur bor yang dikerjakan rekanan CV Anisma didesa mereka tidak bisa digunakan, karena tidak memiliki mesin penyedot. “Mesin penyedotnya tidak ada, bagaimana bisa digunakan, Pada hal kami sudah menanti lama keberadaan sumur bor tersebut, karena warga disinisangatmembutuhkanairber- sih, namun apa boleh buat jika keja- diannya seperti ini. Impian warga mendambakan air bersih pupus sudah,” ungkap warga yang enggan namanya untuk disebutkan itu. Menanggapi hal ini, Ketua OKP Generasi Muda Sriwijaya (G.M Sri- wiaya) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Riharmin Sitompul menya- takan, bahwa pihaknya sudah me- laporkan terkait pengerjaan proyek sumur bor tersebut. “Be- berapa waktu yang lalu kami sudah melaporkan proyek sumur bor yang berlokasi di wilayah Kecama- tan Seberang Kota ke Kejari Tanjab Barat. Dan pihak kejaksaan melalui Kasi Intel, Tedy Hartawan berjanji akan segera menindak lanjuti lapo- ran kami,” ungkap pria berdarah barah batak yang selalu berpe- nampilan pelontos itu. Sementaraitu,KepaladinasESDM Kabupaten Tanjab Barat, Yon Heri berusaha ditemui wartawan media iniuntukdikonfirmasiterkaithalini, selalu dikatakan tidak berada ditem- pat.“Bapaktidak tidakadaditempat, sedang dinas luar,” sebut salah satu- nya stafnya kepada wartawan. Begitu juga dengan rekanan pel- aksana proyek direktur CV Anisma. Beberapa kali wartawam media ini berusaha untuk menemui, namun belum berhasil. Hingga berita ini di- turunkan, belum ada satu pun pi- hak dari CV Anisma yang berhasil dijumpai. Abdul Fattah GARUT, (WN) KEGIATAN pemasangan Bronjong Sungai Cimanuk di Kecamatan Cisurupan Kabu- paten Garut, Jawa Barat pada tahun 2013 oleh Balai Besar Sungai Cisanggarong, Cirebon asal jadi dan amburadul pada- hal belum ada satu tahun. Bronjongnya sudah pada rusak, karena dikerjakan tidak sesuai speksifikasi. Pantauan Wartawan, batu- batuyangdipakaisudahpecah- pecah tidak sesuai dengan se- mistinya,apabiladebitairbesar diwaktuharihujan,masyarakat mengalamimusibahbanjir.Pat- utdicurigaipemasanganbron- jong ini ajang korupsi, karena tidak jelas berapa anggaranya, dan darimana asal anggaran kegiatantersebut. Menurut Martua, demi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan kepada Kejati Jabar harus mengusut dan melakukan pe- meriksaan terhadap Kepala Balai Besar Wilayah sungai Cisanggarong,SatkerdanPeja- batPembuatKomitmen(PPK). Beberapa kali Wartawan menghubungiKepalaBalaiBe- sar Wilayah Sungai Cisangga- rong melalalui kontak person tetapihandphonenyamelbox. Sehinggaberitainiditurunkan oleh Harian Warta Nasional. Rudi Zahid Pemasangan Bronjong Di Sungai Cimanuk Desa Tambak Jaya Amburadul Proyek Pemeliharaan Jembatan Disunat SIDEMPUAN, (WN) ANGGARAN perawatan tahun 2013 untuk sebanyak 8 (de- lapan) proyek Jembatan telah disunat oleh sejumlah oknum di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sidimpuan. Pasalnya, pengerjaan Jembatan belum selesai dikerjakan, anggaran sudah habis dipergunakan dengan tidak sesuai peruntukan dan perawatan dibuat kongkalingkong untuk menghabiskan keuangan negera. Kedelapan yang asal dikerjakan itu antara lain, yang ada di Jalan Sutoyo, Jalan Mustafa Harahap, di Jalan Sutan Soripada Mulya, di Jalan Sutan MHD Arif, di belakang Kantor Walikota. Berdasarkan pantauan wartawan, jembatan tersebut ada yang setengahnya jadi alias belum di cat, ada yang besinya dibiarkan kropos. Padahal, menurut pengakuan salah seor- ang Kabid PU, anggaran untuk perawatan sudah habis dipergunakan. rihat tabagsel Tangkap Efendi Berkedok LSM Untuk Pungli SIDEMPUAN, (WN) PARA oknum Pe- jabat di Dinas Pen- didikan, Kabupaten Tapanuli Selatan ban- yak melakukan pen- gutipan biaya pengu- rusan sertifikasi (pungli) dari guru- guru binaan. Teruta- ma pejabat yang ber- tugas di Dikmen (Bi- dang Pendidikan Me- nengah) salah satunya Pejabat berinisial Ependi. Untuk memu- luskan modusnya, Ependi mengantongi Kartu LSM, setiap ada wartawanyangdatangmenemuinya,diaselalupamerkartuLSM. “Saya ini LSM, kalau ada wartawan konfirmasi masalah pungli, dia berurusan dulu dengan LSM kami, semua pertanyaan soal pungli tanya saja ke Ketua LSM kami, ujar Ependi arogan. Menanggapi hal tersebut. Ketua LSM Infasi Jakarta, Ian Si- hombing langsung berang. Ian mengatakan, Efendi itu perlu sekolah lagi, dia itu kayaknya tidak sekolah. Kalau dia men- gatasnamakan nama LSM dalam urusan dinas sebagai tameng. Saya akan paksa Poldasu untuk menangkap Ependi itu. Efen- di itu memiliki Kartu dari LSM kacangan yang tidak berizin untuk merusak citra LSM, LSM kacangan begituan disini pas- ti dibubarkan itu, ujar Ian. “Pegawai seperti itu sudah selayaknya dicopot dengan tidak hormat dan bila perlu dipermalukan oleh semua media dan semua LSM yang ada di Sidempuan. Sini saya minta photo Kartu LSM nya biar saya sebarkan di semua media dan biar saya laporkan resmi,ujar Ian berang. Rihat KejatiRiauTerimaPelimpahan Kasus Dugaan Money Politik RIAU, (WN) KASUS dugaan Money Politik oleh Maimanah Umar caleg DPD RI Dapil Riau dan Maryenik Yanda caleg DPRD Riau Dapil Kampar akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau , Rabu sore lalu. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaaan (P-21), Asisten Pidana Umum (As- pidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Akmal Abbas menye- butkan, pelimpahan tahap II sudah dilakukan Rabu sore lalu dan Selanjutnya Kejaksaan Tinggi ( Kejati) akan serahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk disidangkan. Penyerahan berkas terlapor ini berikut dengan barang buk- ti dari penyidik Polda ke Kejaksaan Tinggi Riau dilakukan setelah pihaknya menelaah berkas perkara, dan kemudian jaksa peneliti tidak menemukan adanya kekurangan sehing- gadinyatakan lengkap (P-21). “Satu kali berkasnya pernah kita kembalikan ke Polda. Karena masih ditemukan adanya kekurangan. Sekarang sudah lengkap dan siap untuk disidang- kan,” ujar Akmal. Yus
6 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KEPALA daerah terpilih dan kemudian di lantik sejatinya semata-mata untuk melayani masyarakatnya. Karena itu, ia semestinya selalu hadir dan menampilkan diri sebagai pel- ayan bagi masyarakat, tak peduli seberapa besar jumlah dan beragamnya kepentingan masyarakat. “Seorang Kepala Daerah menjadi suluh bagi tegaknya mandat, moral dan tanggung jawab.Tidakhanyabersifathor- izontal ( hablu minannas ), teta- pi juga tanggung jawab vertical ( Hablu Minallah ) disinilah letak keserasian antara kapasitas se- bagai kepala daerah dan berpe- gangteguhpadakomitmenmor- al sehingga mereka dapat men- jalankan perbuatan yang utama bagi masyarakat, bangsa, dan Negara”ucapMuhammadArsy- ad Maksyum, Warga Tanjung Jabung Barat memberikan ko- mentar pada W.N Keberanian pejabat mening- galkan jabatan empuk memang supermahal di republik ini. Meski jelas-jelas gagal, meski jelas-jelas mengingkari janji politik, meski jelas-jelas jarang masuk kerja, karena faktor kesehatan, mereka biasanya bergeming. Bagi para pejabat, Pejabat wajib mati-matian dipertahankan, tak peduli apa- kah standar moralitas mereka kangkangi. “Kita patut menaruh hormat jikaDrs.UsmanErmulan,MMbe- rani mundur dan meletakkan ja- batanBupatiTanjungJabungBar- at demi menempatkan etika dan moral.Mundurataskesadaranetis karenafaktor kesehatan,danbu- kan karena harus bertangggung- jawab atas penyelesaian janji – janji politik yang pernah diucap- kan diwaktu kampanye. Usman Ermulanberanimundurmencer- minkan jiwa kenegarawan,” kata Muhammad Arsyad. Negara ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal yang baik untuk di jadikan panduan seh- ingga, untuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. Misalnya, untuk sekedar memi- liki moral, etika dan rasa malu, kita mesti berguru ke negeri orang. Presiden Jerman Chris- tian Wulff, menurut dia, men- gajarkan moral, etika dan rasa malu itu kepada kita wulff me- milih mundur dari jabatan presiden. Wulff bukanlah sosok pengecut. Dia menggelarkonfrensi pers di istana presiden, Berlian bersama istrinya, Bettima Se- cara tegas Wulff mengatakan Jerman membutuhkan pres- iden yang di dukung publik. Namun, kepercayaan itu se- makin tergerus dan mulai mengganggu. Itulah alasan Wulff mundur. Di Brasil, Jepang dan Korea, banyak pejabat mundur dan bahkan bunuh diri karena ada rasa malu. Moral, etika dan rasa malu, kata Muhammad arsyad, me- mang sudah hilang dari pejabat publik kita. Padahal, moral, eti- ka dan rasa malu merupakan kekuatan preventif yang mem- bentangi seseorang Jika Elite tidak lagi memiliki moral, etika danrasamalu,merekamudahdi kuasai nafsu keserakahan.” Kita menaruh hormat setinggi-ting- ginyabilasajaDrs.UsmanErmu- lan,MMberanimemilihmundur dari jabatan Bupati Tanjung JabungBarat,itumencerminkan jiwa kenegarawan, “kata Mu- hammad Arsyad. AF Usman Ermulan Berani Mundur Jadi Bupati Cermin Jiwa Kenegarawan TANJAB BARAT, JAMBI (WN) Budaya mengundurkan diri bagi seorang pejabat amatlah langka di negeri ini. Kalau toh ada yang berani mundur, langkah itu lebih untuk memuaskan kepentingan pribadi dan bukan semata sebagai bentuk pertanggung jawaban moral. Kejati Tahan Kadis Sosial Dan Transmigrasi Jambi JAMBI, (WN) KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jambi menahan inisial HA Ke- palaDinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasiProvinsiJam- bi , karena kesandung dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menahan HA yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jambi untuk kegiatan Perkemahan Pu- tri Tingkat Nasional (Perkempinas) 2012. HA ditahan dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bidang logistik kegiatan tersebut. HA yang mengenakan kemeja batik warna cokelat, diba- wa ke Lapas Klas II A Kota Jambi dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan sekitar pukul 11.15 WIB. Ia ditahan sela- ma 20 hari pertama untuk langkah pemeriksaan lebih lanjut. KepalaKejaksaanTinggi(Kajati)JambiSyarifuddinKasim se- usai penahanan mengatakan “Drs HA , MM ditahan terkait kasus danahibahAPBDProvinsiJambitahun2012,dalampelaksanaan kegiatanPerkempinas.Beliausebagaikuasapenggunaanggaran bidanglogistik”terangSyaifuddinKasim,KepalaKejaksaanTing- gi Jambi seusai penahanan Harris, Selasa siang. Yus Kejari Sungaipenuh Panggil Anggota DPRD Kerinci KERINCI, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sungaipenuh batal memerik- sa H Said Abdullah, anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi tersangka kasus bagi-bagi dana Bansos tahun 2008 . Pasalnya H Said mendadak sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungaipenuh Agus Wido- do melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Mursy- idi mengatakan, tersangka H Said tidak datang memenuhi panggilan penyidik, karena sakit. “H Said tidak datang, ada surat sakitnya,” ujarnya. SementaraituhariinidijadwalkanpemeriksaananggotaDPRD Kerincilainnya,IrmantodanNopantrisertamantananggotaDPRD Kerinciperiode2004-2009yangkinimenjadianggotaDPRDKota Sungaipenuh, yakni Ade Utama dan Mursimin. Mereka juga di- periksa terkait kasus dana Bansos yang dilaporkan Adi Muklis, mantan anggota DPRD Kerinci periode 2004-2009. Pemeriksaan keempat anggota dewan ini hari ini menen- tukan apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. “Pemeriksaan tanggal 15 April menentukan apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Sungaipenuh, Agus Widodo baru-baru ini. Yus Kejari Medan Cekal Dirops PD Pembangunan Medan MEDAN, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Medan melakukan koordina- si dengan pihak imigrasi untuk mencekal Direktur Operasio- nal (Dirops) PD Pembangunan Kota Medan, Ichwan Husein Siregar dirinya agar tidak bisa berpergian ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan terkait status tersangka Ichwan H Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam dugaan korupsi dana penyertaan modal tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp5,9 Miliar serta melarikan uang milik PD Pem- bangunan senilai Rp800 juta. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negerei (Kejari) Medan Jufri Nasution mengungkapkan “Ter- us kita upayakan pencarian, termasuk melakukan pencekalan,” Caranya, pihaknya akan menyampaikan pencekalan itu ke Kejagung baru kemudian berkordinasi dengan kementerian HukumdanHAM(Kemenkuham)RIuntukditeruskankebagi- an Imigarasi sebagai tindaklanjut pencekalan terhadap Ich- wan Husein Siregar. Yus NUSANTARA Proyek Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Dikorupsi? SIDEMPUAN, (WN) PROYEK pembangunan Ru- mah Dinas yang menggunakan anggaran DAU APBD Kabupat- en Tapanuli Selatan (Tapsel) sebesar 10.340.000.000 mili- yar untuk volume pekerjaan pembangunan sebanyak 3 unit rumah dan pagar telah meng- hambur hamburkan keuangan Negara dengan nilai fantastis. Anggaran sebesar itu sangat bertolak belakangan dengan ke- hidupan warga masyarakat Si- dempuan yang berada dibawah garis kemiskinan. Sejumlah elemen masyarakat sangat menyayangkan adanya proyek 3 unit rumah muspida. APBD dihabiskan hanya untuk kepentinganpejabattanpameli- hat banyaknya masyarakat yang hidupdibawahgariskemiskinan, selayaknya bupati lebih fokus, memperhatikan masyarakat agar lebih sejahtera, ujarnya. Ironisnya, proyek sebesar 10.340.000.000 miliyar itu juga berbau penyimpangan karena sesuai dengan pelaksanaanya sudah selesai, tetapi sampai berita ini dimuat masih tetap dikerjakan. Artinya proyek tidak sesuai dengan kesepaka- tan lelang proyek, adanya kongkalingkong diantara peja- bat dengan kontraktor. Proyek itu menjadi pergunc- inganmasyarakatkarenasangat kental dengan permainan kotor kekuasaan dengan segaja me- langgar aturan. Entah apa ken- dalanya kok belum selasai, Apa- kah ada adeundum waktu pelak- sanaanya?. yang membuat curiga lagi tidak ada site plane (gambar ) dan IMB tidak ada. Apakah ini salah satu modus untuk mengkorupsikan uang negara, agar tidak terdeteksi oleh masyrakat umum? Dan be- gitu juga bahan material yang dipakeuntukpembangunanru- mah dinas tersebut agak men- curigakan, karena bangunanya sudah ada yang retak-retak?, Selainitu,kasusanggaranpem- bebasantanah/lahan,pembangu- narumahdinassampaisekarang belumselesaidituntaskan.Beber- apa kali wartawan Harian Warta Nasional mendatangi ruangan kerja bupati, untuk mengkonfir- masi hal ini. Tetapi bupati tidak berkenan member Keterangan. Rudi zahid/ Rihat boy CILACAP, (WN) PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah melalui SK Gubernur Nomor 411.2 / 4 TAHUN 2014 Tentang Alokasi dan loka- si Bantuan Keuangan Kepada Pemerin- tah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 memberikan bantuan kepada 7.809 Desa yang tersebar di 537 Keca- matan di 29 Kabupaten se Jawa Tengah untuk kegiatan Pembangunan infras- truktur desa dengan klasifikasi : 1. Desa Miskin tinggi dengan jumlah 1.356 Desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 100 juta, 2. Desa miskin sedang dengan jumlah sebanyak 2.080 desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 60 juta, 3. Desa miskin rendah dengan jumlah 4.373 desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 40 juta dan untuk Kabupaten Cilacap. Bantuan yang diberikan kepada Pe- merintahan desa mencakup 51 Desa un- tukklasifikasiDesamiskintinggi,90Desa untuk klasifikasi Desa Miskin sedang dan128 Desa untuk klasifikasi Desa Mis- kin rendah. Bantuan tersebut diberikan kepada Pemerintahan Desa dan menjadi tanggung jawab Desa Penerima Bantuan sesuai dengan peruntukan penggunaan bantuan yang disetujui dan Kepala desa Penerima bantuan menyampaikan lapo- ran Penggunaan dana bantuan setelah kegiatanselesaidilaksanakanpalinglam- battanggal10setelahakhirtriwulanmela- luiBupatikepadaGubernurJawaTengah c.qKepalaBiroKeuanganSETDAProvinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut Gubernur memerintahkan Bupati diseluruh Kabupaten di Jawa tengah untuk menunjuk Badan / Kan- tor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat desa untuk memfasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan, koordina- si Pencairan dana dan pelaporan ke- giatan Kamsi Gautama Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Untuk Desa VERIFIKASI DATA – Suasana kegiatan verifikasi proposal di Ruang rapat kantor Bapermades Cilacap Satpol PP Bekasi TakMampuPerangiIklanIlegal BEKASI, (WN) SATUAN Polisi Pamong Praja Kota Bekasi kewalahan menertibkan iklan ilegal di wilayah kerjanya. “Seperti kucing- kucingan dengan yang memasang,” kata Kepala Seksi Penyid- ik dan Penyelidikan Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Kota Bekasi Arlindo R. Basmery, Rabu. Arlindo mengatakan iklan ilegal tersebut berupa spanduk yang dipasang di sejumlah titik. Iklan berisi promosi dari pe- rusahaan properti, rokok, dan lainnya. Karena tak beraturan, iklan-iklanilegaltersebutmengganggukeindahankota.“Dalam seminggu, kami bisa tiga kali melakukan penertiban,” ujarnya. Lebih lanjut, Arlindo mengatakan pihaknya tak dapat mem- berikan sanksi kepada perusahaan pemasang karena peratu- ran daerah tentang iklan tak mengatur pemberian sanksi. Karena itu, pihaknya hanya bisa menyarankan perusahaan memasang iklan sesuai dengan peraturan yang ada. “Kalau tetap memasang, ya, kami tertibkan,” ujar Arlindo. Menurut dia, lokasi yang menjadi sasaran pemasangan iklan ilegal tersebut antara lain persimpangan jalan, jalan pro- tokol, dan sejumlah ruas jalan yang padat oleh kendaraan. “Kami meminta kesadaran perusahaan agar mematuhi per- aturan,” katanya. Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi Makbullah mengatakan pihaknya menargetkan perolehan pajak reklame tahun ini sebesar Rp 27 miliar. Penetapan target ini menyusul peruba- han Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 perihal pajak reklame. “Kami optimistis mencapai target itu,” katanya. Dalam perda tersebut, jumlah tarif papan reklame atau video yakni Rp 5-11 ribu per meter per hari. Sedangkan tarif umbul- umbul Rp 10-21 ribu per meter per bulan untuk kelas jalan tiga sampaikelasjalankhusus.Tarifituturunsekitar200persendari tarif sebelum perda diubah pada akhir tahun lalu. RADEMAN SIDEMPUAN, (WN) WALIKOTA Padangsidim- puan, Andar Amin Harahap melantik Zulfeddi Simamora menjadi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakota) defenitif di Gedung AdamMalik,JalanSermaLianKo- song, P.Sidimpuan, Jumat (2/5). Pelantikan ditandai pengam- bilan sumpah, penandatangan- an naskah berita acara dan di- lanjutkan dengan penandatan- ganan serah terima jabatan dari Plt Sekdakota lama Khairul Alamsyah Lubis kepada Zulfed- di Simamora. Mantan Kadis Pendidkan Daerah dan Kadis Sosial Tena- ga Kerja Pemko P.Sidimpuan serta Kadis Sosial Pemkab Palu- ta itu dilantik berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No- mor :821.23/1600/2014 tang- gal 23 April 2014 dan berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal 2 Mei 2014. Walikota mengatakan, jaba- tan Sekda merupakan jabatan karir tertinggi di jajaran pe- merintahan Kota P.Sidimpuan yang memiliki tugas pokok membantu walikota dalam hal perumusan kebijakan pemer- intah daerah, pengkoordina- sian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis, penye- lengaraan admin- istrasi pemerin- tahan daerah, pengelolaan ke- uangan dan sara- na prasarana pe- merintah daerah, pembinaan admi- nistrasi dan apa- ratur. Kemudian, pemantauan dan evaluasi pelaksan- aankebijakanser- ta melaksanakan tugas lain yang diberikan waliko- ta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekda. Sekda juga merupakan penggerak perumusan kebija- kan sampai operasionl teknis kegiatan pembangunan sekali- gus dalam menjembatani hubungan pemerintah dengan forum komunikasi pimpinan daerah serta masyarakat. “Untuk itu dengan tugas yang diemban diharapkan dapat se- makin produktif dalam bekerja dengan demikian mendorong PNS di Pemerintah Kota P. Si- dimpuan bekerja untuk men- ingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar walikota. “Saya yakin saudara mampu melaksanakannya dengan selalu berprinsip untul bekerja keras, cerdas dan tuntas yang dilandasi denan keihklasan untuk mewu- judkan masyarakat yang sehat, maju dan sejahtera,” katanya. Kepada Plt Sekdakota P. Si- dimpuan yang lama walikota menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas jasa, dedi- kasi dan pengabdian selama ini. RIHAT SIMANGUNSONG Sekdakota yang Baru Dilantik Mampu Bekerja Keras
7Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 NUSANTARA Ketua MUI Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Bansos BATURAJA, (WN) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan H Bahar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana haji 2009 setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejari Baturaja, Sumatera Selatan. “TERSANGKA diduga me- nyelewengkan dana bantuan sosial(bansos)daripemerintah pusat tahun anggaran 2009 untuk naik haji gratis bagi masyarakat di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Sugeng Sumarno melalui Kasi PidsusHalimdidampingiRicky Ramadhan di Baturaja, Rabu. DikatakanHalim,KetuaMaje- lisUlamaIndonesia(MUI)2006- 2016 tersebut dengan sengaja melakukan tindakan korupsi dana APBD OKU Selatan tahun anggaran 2009 di mana pemer- intah setempat menggelontor- kandanasebesarRp525jutaun- tuk membiayai 15 tokoh agama dantokohmasyarakatsatuorang setiapkelurahandiwilayahituke Tanah Suci Mekkah. Namun, dari hasil pemerik- saan tim BPKP dan Jajaran Pol- res OKU Selatan ditemukan ke- janggalan sekitar Rp287 juta dana tersebut diduga disele- wengkantersangkauntukkeper- luanpribadi.Iamengungkapkan, dari 15 orang yang dibiayai naik haji hanya lima yang dib- erangkatkan,satuberangkatden- gan biaya sendiri dan sembilan orang hanya didaftarkan tanpa adarealisasi.“Proposaldiajukan tersangka sebanyak 15 orang yang dibiayai, namun terdapat sembilan orang tidak diberang- katkan dengan total nilai sebesar Rp287.716.000,” ujarnya. Halim menegaskan, tersang- ka terbukti melakukan tinda- kan melanggar hukum yang merugikan negara dan dijerat pasal 2, 3 dan 8 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana ko- rupsi dengan ancaman huku- man maksimal 20 tahun pen- jara. Pelaku dititipkan di rutan Sarang Elang Baturaja sejak Rabu ini hingga 19 Mei untuk menjalani proses sidang. “Kasus korupsi ini sebelum- nya ditangani Polres OKU Sela- tan kemudian dilimpahkan ke Kejari Baturaja. Berkas sempat bolak-balik karena belum lengkap, tetapi setelah mengge- larkasusinterndiKejari,berkas dinyatakan lengkap,” ujarnya. Sementara, tersangka warga Tebing Gading Kelurahan Batu BelangJaya,KabupatenOKUSe- latan tersebut saat dikonfirma- si terkait kasus korupsi yang menjeratnyamenolakmemberi- kan pernyataan kepada war- tawan.“Nocomment.Kepalasaya pusing dan kondisi tubuh saya sedang tidak sehat,” kata Ketua MUI yang juga ikut bersaing menjadicalonlegislatifdariPar- tai Girendra pada Pemilu Legis- latif 9 April itu. Usman Perda di Tangerang Menyengsarakan Warga JAKARTA (WN) PERINGATAN Hari Kartini selama ini masih banyak yang sebatas seremonial dan kemasan busana daerah. Padahal yang terpenting melanjutkan substansi apa yang diperjua- ngkan oleh RA Kartini, dan kenyataannya, kini perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. “Cita-cita Kartini adalah memajukan pendidikan, pencer- dasan, dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Dalam konteks sekarang, tentunya di segala bidang, seperti politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Kenyataannya, perempuan masih banyak dibatasi aturan formal yang memperlemah kaumhawa,”kata KetuaKomnasPerempuanYuniyantiChuza- ifah di MPR, Senin (28/4). Sekarang ini, lanjutnya, ada ratusan Peraturan Daerah (Per- da) yang diterbitkan berbagai Pemkab/Pemkot, yang mem- batasi kaum perempuan. Misalnya saja Perta Pelarangan Ke- luar Malam buat perempuan. Iniselaindiskriminatif,seringmenjadipembatasanyangtidak rasional.YunimembericontohPerdasemacamyangditerbitkan Pemkot Tangerang Selatan. Aturan ini membawa bahaya salah tangkap.Suatumalamseorangguruperempuansedangmenung- gu angkutan umum di pinggir jalan, oleh petugas. Sang guru ditangkap karena dikira PSK dan melanggar atu- ran keluar malam. “Alhasil, perempuan ini mengalami tekan- an, dan saat itu ia hamil muda. Karena sudah terkena stigma negatif, ia tertekan, keguguran, dan meninggal. Aturan sok moralis seperti ini menindas sekali,” ujarnya. Selainitu,Perdaitutidakcocokdengankonteksnya.DiTangsel banyaklalulalangpedagangsayurperempuanyangjualanmalam hari. Lantas, banyak yang bekerja di Jakarta hingga larut malam, bahkan di Tangsel banyak pabrik yang mempekerjakan perem- puan siang malam. “Perda ini tidak layak, perlu dicabut,” katanya. Dibidangpolitik,posisiperempuankerapkalimenjadirent- an. Perempuan biasanya banyak kenalan dan pandai memega- ng uang. Di parpol kemudian didudukkan di posisi bendahara atau sekretaris, termauk posisi kunci di kepartaian. “Masalahnya, perempuan biasanya hanya banyak kenalan, tapi itu tidak sebagai jaringan. Perempuan di politik justru kurang punya jaringan. Di sinilah rentannya, kalau terjadi apa- apa dia ikut terjerat dalam kasus korupsi,” katanya. Dalam konteks lain, perempuan juga banyak menjadi sasa- randankorbanKekerasan.Kitamelihatapayangmenimpaburuh migran(TKIdiluarnegeri),yangmendapatkekerasanfisik,seksu- al,pembunuhan,danbahkansecarapsikis,ekonomi,sertapolitis. Karena itu, Yuni menyarankan agar negara tidak melaku- kan pembiaran, dengan berbagi tanggung jawab dan peran, namun tidak baku. “Negara harus aktif, membangun tero- bosan berbasis kecerdasan membaca konteks dengan meli- batkan swasta, media massa, industri media, dan kekuatan sosial media,” ujarnya. Pasaribu BEKASI, (WN) SESUAI perjanjian kerjasama antara investor maka tepat pada 23 November 2016 mendatang, seluruh aset kilang gas diserahkan sepenuhnya kepada PT BBWM dari PT Odira Energy Persada sebagai investor awal yang kala itu membangun kilang gas dengan investa- si sekitar US$ 15 juta. Kerjasama berlangsung 10 tahun dari sejak dibangun 23 November 2004 lalu (dua tahun masa pembangunan se- belum resmi beroperasi pada 2006), yang diakhiri dengan sistem Build Op- eration Transfer (BOT) pada akhir tahunkerjasama.Denganbegitunantin- ya PT BBWM akan melaksanakan pen- gelolaan mandiri gas dari hulu sampai hilir. Sejumlah langkah telah dipersiap- kan Direksi Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Bekasi itu agar pengolahan gas terus berjalan baik. Di antaranya, menyiapkan sejumlah operator gas yang akan mengoperasikan kilang den- gan cara menyekolahkan mereka ke ki- lang-kilang milik PT Pertamina. Kemudian, mengoptimalisasikan ki- lang yang sudah ada. Menurut Prananto, setelah diambil alih semetinya nilai produksikilangmeningkatduakalilipat karenaseluruhhasilpengolahanmenja- di hak PT BBWM. Saat ini, PT BBWM melakukan Audit Kilang yang dilakukan tim auditor independen di antaranya In- stitut Teknologi Bandung (ITB), yang nantinya hasil audit akan dijadikan ba- han pengembangan kilang gas. Hasil evaluasi sementara oleh Direk- si dan Kepala Kilang menyebutkan bah- wa sekitar 50 persen aset harus dire- majakan, seperti kompresor, pipa, dan filter. Peremajaan peralatan masih men- jadi tanggungjawab PT Odira Energy Persada sebelum diserahkan ke PT BBWM. “Sehingga saat kilang gas resmi diambil alih produksi tidak shut down (jatuh),” kata Direktur Operasional PT BBWM Adhi Fadilah. Hasil kajian independen ini nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh pemangkukepentingan,yakniPemerin- tah Daerah Kabupaten Bekasi, DPRD, dan seluruh Muspida. Dengan begitu, usaha pengembangan kilang gas di- harapkan mendapat dukungan sepenu- hnya dari seluruh aparatur terkait. Secara umum, PT BBWM memiliki dua pekerjaan utama dalam pengem- bangan kilang gas di wilayah Utara Kabupaten Bekasi. Pertama, pengelo- laan kilang gas yang sudah ada maupun yang baru direncanakan pembangu- nannya. Kedua, mengelola sistem trans- portasi atau pengangkutan gas yang di- lakukan dengan dua cara, yakni penga- ngkutan melalui pipa dan dan meng- gunakan mobil tangki. TigadireksiterpilihPTBBWMdalam pengembangan bisnis gas selama lima tahun kedepan. Me- reka adalah Direktur Utama Prananto S u k o d j a tm o k o, Direktur Operasio- nalAdhiFadilah,dan Direktur Keuangan Eko Budi Purnawan. Badan Usaha Mi- lik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi yang bergerak di sektor oil and gas, PT Bina Bangun Wi- bawa Mukti (BB- WM)segeramelaku- kan pengembangan investasi khususnya elpiji. Langkah ini dilakukan seiring dengan besarnya po- tensi gas Kabupaten Bekasi bisa men- capai 70 juta kaki kubik per hari dari jumlah produksi saat ini 32 juta kaki kubik per hari. Untuk pengembangan investasi ini, PT BBWM segera mem- bangunduakilangbarudenganpembia- yaan mandiri. Sumber dana berasal dari keuntun- gan bisnis tanpa mengurangi setoran Penadapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah berjalan sekitar Rp 35 miliar per tahun. Dengan langkah itu hasil produk- si dan penjualan elpiji ditargetkan bisa meningkat dua kali lipat dari saat ini. Selain memiliki potensi gas bumi cukup besar, juga memiliki potensi pasar yang tinggi dengan partisipasi pemenuhan kebutuhan elpiji mencapai 40 persen dari jumlah kebutuhan konsumsi elpiji PulauJawasebesar9,9ributonperhari. Dari total partisipasi tersebut, seki- tar 80 persen elpiji dipasok untuk ke- butuhan industri dan 20 persen sisanya disalurkan kepada masyarakat yang disebutelpijibersubsidi.“Cadangangas Kabupaten Bekasi salah satu yang ter- besar di Pulau Jawa,” terang Prananto Sukodjatmoko. Prananto optimistis mampu men- gubah BUMD minyak dan gas milik Pe- merintah Kabupaten Bekasi itu dari keadaan pasif menjadi aktif berinvesta- si. Ia punya alasan kuat untuk bisa men- capai target tersebut: pertama, PT BBWMtelahditopangolehSumberDaya Manusia (SDM) profesional. Kedua, pe- rusahaan telah menguasai teknologi pengolahan gas. Ketiga, punya modal tanpa bergantung pada pihak lain. Tiga hal inilah yang membuat Direksi PT BBWM sangat yakin mampu membawa perusahaan berlari kencang untuk me- menuhikebutuhangasmasyarakatyang terus meningkat. Untuk pembangunan satu kilang gas baru diperkirakan mem- butuhkan dana hingga US$ 35 juta atau setaradenganRp420miliar,denganper- incian sekitar US$ 25 juta untuk infras- trukturkilangdanlahan,sertaUS$10juta untuk pengadaan pipa-pipa distribusi dari kilang ke pelanggan. Kilang gas baru mampu memproduk- si elpiji setara dengan kilang gas yang te- lah ada. “Kami targetkan satu kilang baru sudah terbangun sebelum akhir 2016,” terangDirekturKeuanganPTBBWMEko Budhi Purnawan. Pembangunan satu ki- lang gas normalnya membutuhkan wak- tuhingga15bulan,namunPTBBWMbisa mempercepatdalamdurasi12bulansaja. Alasannya,perusahaantelahmemperoleh informasi pembelian peralatan yang sudah siap digunakan. Selain itu, proses perizinan bisa lebih cepat sebagai BUMD denganpemegangsahamKepalaDaerah. Dan yang terpenting perusahaan bisa kerjasama dengan sejumlah Bank untuk menambah pembiayaan. Rademan BBWM Kab. Bekasi Mau Ambil Alih Kilang PT Odira BEKASI, (WN) KABID Pertamanan DPPPJU Kota Bekasi, Mardani membe- narkan dirinya telah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait dugaan penyele- wengan pajak reklame. Kepada pihak penyelidik dia menjelas- kan, hanya menerangkan me- kanisme proses dan teknis saat pengusaha ingin mendirikan reklame di Kota Bekasi. Menurutnya, pemanggilan tersebut hanya memintai keter- angan dengan pertanyaan bagaimana sistem pembayaran pajak reklame, dirinya pun menjelaskansebagaitimteknis, untuk masalah pembayaran pa- jak reklame semuanya di urus di BPPT Kota Bekasi. ’’Kalau untuk masalah pajak reklame kan yang ngurusin BPPT, nah kalau saya hanya tek- nis di lapangan dan mekanis- menya seperti apa setelah pen- gusaha reklame tersebut men- gajukan izin mendirikan rek- lame ke BBPT Kota Bekasi. Ka- lau masalah pajaknya saya tidak mengetahui,” ujarnya. Lebih jauh Mardani menam- bahkan,sebenarnyakasusyang diduga ada penyelewengan soal pajak reklame Indomaret, dan akhirnya merembet kemana- mana. Tetapi pihak indomaret telah mengakui saat dipanggil oleh kejaksaan Negeri Kota Bekasi karena telat membayar pajak Reklame. ’’Jadi saya hanya menjelas- kan sistemnya saja, dan kemar- in saat pemanggilan pengusaha oleh pihak Kejaksaan, pihak dari Indomaret sudah men- gakuinya bahwa telat mem- bayar pajak reklame kepada BPPT. Dan tidak hanyasaya saja yang dipanggil, kepala dinas DPPPJU, BPPT Kota Bekasi juga dipanggil untuk dimintai keter- angan,” paparnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memanggil Kepala Dinas DPPPJU Kota Bekasi untuk dimintai keteran- gan terkait pajak reklame di Kota Bekasi, setelah itu para pengusaha reklame di Kota Bekasi, dan hingga saat ini ka- sus tersebut masih dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. (Rademan) Kejaksaan Usut Penyelewengan Pajak Reklame Indomaret BEKASI, (WN) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, menjamin soal Ujian Nasional tingkat SMP/Mts di wilayah setempat tidak akan mengalami keboco- ran. “Pengamanan diberlaku- kan di setiap tahapan. Mulai dari kedatangan soal di lokasi titik bongkar, selama penyim- panan, pengiriman ke lokasi subrayon, hingga distribusi ke sekolah-sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana, Sabtu (3/5). Menurutdia,titikbongkarsoal UN tingkat SMP/Mts berlokasi di SMPN12KotaBekasiyangselan- jutnya akan didistribusikan ke sejumlahsubrayonyangberadadi SMPN 2, SMPN 26, SMPN 12, SMPN 23, dan SMPN 19. “Penugasan pengamanan dilakukan sesuai dengan per- aturan yang berlaku. Penjagaan di setiap tahapannya sangat ketat, sehingga kesempatan un- tuk menggandakannya sangat kecil,” katanya. Menurutdia,bentuksoalyang diujikan kepada siswa sangat banyakuntukmeminimalisirke- mungkinan kebocoran. “Soal yang dikerjakan setiap siswa berbeda,sehinggakemungkinan bocor minim,” lanjutnya. UN tingkat SMP/Mts yang diselenggarakan mulai Senin (5/5) akan diikuti oleh 28.646 siswa SMP dan 5.089 siswa Mts. “Peserta terbagi ke dalam 1.548 ruangan SMP dan 290 ruang Mts,” jelas Encu. Pihaknya juga menjalin ker- ja sama dengan tim pengawas independen dari Universitas Is- lam45untukmemastikanpros- es UN berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Pen- gawasnya pun kita lakukan se- cara silang, sehingga kecil ke- mungkinan ada siswa yang mencurangi jawaban,” tambah- nya. Rademan Disdik Bekasi Jamin Soal UN SMP/MTs Tidak Bocor Di Peringati Hardiknas, 1384 Siswa Dapat Beasiswa KOTA BEKASI, (WN) BETEPATAN dengan hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syakihu beserta unsur muspida, Kepala Dinas Pendidikan, Encu Her- mana,KepalakantorBPJSKetengakerjaancabangKotaBekasi, R.Siagian langsung menyerahkan bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi. Dalam apel peringatan hari pendidi- kan nasional, di plaza Pemkot Bekasi, Jumat,(2/5). Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syakihu, memberikan apre- siasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang peduli akan dunia pendidikan khususnya di Kota Bekasi. yang rutin memberi- kan beasiswa tiap tahun dalam meningkatkan kecerdasaan siswa/i di Kota Bekasi. “ ini wujud perhatian yang sangat baik antara BPJS dengan peserta BPJSnya”, ujar Wakil walikota. Ditambahkan Wakil Walikota, beasiswa ini, diharapkan dapat membantu tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pembiayaan pendidikan anak-anak tenaga kerja yang berprestasi,katanya. Sementara itu, ditemui usai peringatan hardiknas terse- but ,Kepala kantor BPJS Ketengakerjaan cabang Kota Bekasi, R.Siagian yang juga didampingi Kabid Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, OkiW.Gandha, S.sos.MM dan Kabid Pemasaran Informal Khusus BPJS Ketengakerjaan Kota Bekasi, Dessy Sriningsih,SEmengatakan ini merupakan salah satu wujud program manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang pendidikan. R. Siagian menjelaskan pemberian beasiswa di berikan dalam bentuk buku tabungan kepada 1384 siswa, Untuk kat- egori SD/SMP sebanyak 1200 siswa diberikan beasiswa sebe- sar Rp.1.800.000,- SLTA dan Perguruan tinggi akan diberi- kan beasiswa sebesar Rp 2.400.000. “Saya berharap beasiswa ini dapat membuat siswa/i un- tuk bersemangat lagi dalam pendidikannya, dan meningkat- kan kecerdasan bangsa khususnya keluarga kerja peserta BPJS ketenaga kerjaan”, Tuturnya. Dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, pro- gram jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya memberikan manfaatkepadapekerjadanpengusahasaja,namunjugamem- berikan konstribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia se- suai dengan motto, BPJS Ketenagakerjaan menjadi jembatan menujukesejahteraanpekerja,punskas,R.Siagian. Rademan Soal-soal ujian nasional siap didistribusikan.
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL

Recommended

Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014
hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014
hastapurnama
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
Noeh Nemen
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
https://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 

Recommended

Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014
hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014
hastapurnama
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
Noeh Nemen
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
https://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 

More Related Content

More from https://wartaviral.com/

More from https://wartaviral.com/ (20)

harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

HARIAN WARTA NASIONAL

  • 1. 1Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 1Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014 1Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 E-mail: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) Harian Warta Nasional wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KAWAT RAHASIA CIA: Hadi Tokoh Terkorup Dari Koruptor Pajak UNUNUNUNUNAS JAS JAS JAS JAS JADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTADI BERKAHTAHUNAHUNAHUNAHUNAHUNANANANANAN SMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KSMPN-2 KOOOOOTTTTTA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERA MOJOKERTTTTTOOOOO Berkedok Bimbel Dan Try Out, Pungut RatusanRibuRupiah MOJOKERTO, (WN) KASUS pungutan liar (pungli) dengan dalih Bim- bingan Belajar (Bimbel) ataupunTry-Out (TO) dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (Unas), di Se- kolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Kota Mojokerto, hampir selalu terdengung dalam tiap ta- hun. Meski kejadian tersebut terjadi secara beru- lang hampir di setiap tahun, namun Agus Effendi tak pernah terusik dari jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri terfavorit di Kota Mojokerto ini. Selengkapnya hal-11 Bank Garansi Kandaskan Pengusutan Proyek Pasar Kliwon Kejari Balebandung “Alergi” Mengusut Korupsi di Sekolah BANDUNG, (WN) SUDAH bertahun- tahun lamanya war- ga masyarakat di Kabupaten Bandung belum pernah men- dengar dan mem- baca berita ada seor- ang Kepala Sekolah yang dipanggil, di- periksa, dituntut hingga menjadi terp- idana oleh pihak Ke- jaksaan Negeri (Ke- jari) Balebandung karena terlibat ka- sus tindak pidana korupsi anggaran dunia pendidikan. Kenapa bisa begitu ? Menurut informasi wartawan, setelah semakin seringn- ya penyidik Kejari Balebandung melakukan pertemuan per- temuan khusus dengan para kepala sekolah di Wisma Pala- pa – Bandung dan di tempat tempat tertutup lainnya. Pihak Kejari semakin alergi menanggani kasus korupsi di sekolah. Tak hanya itu, Kejari pun alergi menjawab pertanyaan war- tawan jika terkait korupsi di sekolah. Pertemuan pertemuan penyidik dengan oknum kepala sekolah mengundang kecurigaan banyak pihak telah terja- di persekongkolan terselubung. Kecurigaan yang muncul, adanya pengumpulan dana dari oknum kepala sekolah un- tuk dugaan suap kepada oknum penyidik kejari. Selengkapnya hal-11 SEMENTARAdi kalanganpebisnis berskala internasional, ia dianggap sebagai “birokrat kotor”. Predikat tersebut, melekat pada diri Hadi se- jak menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Bahkan, karena praktik kotornyatersebut, AS melalui agen intelijennya, Central In- telligence Agency (CIA), menggelar “operasi” untuk menjatuhkan Hadi Poernomo dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2006 silam. Hal tersebut, terungkap dalam ka- watdiplomatikrahasiaberkodeJAKAR- TA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014). Dalam kawat ra- hasia itu, agen CIA menggambarkan Hadisebagaisosokangkuhnanarogan. PemerintahAS,kesalterhadaptindakan Hadi yang mencekal terhadap wajib pajak yang tengah diperiksa. Hadi, masih menurut surat raha- sia tersebut, merupakan orang yang menjadi “teladan” anak buahnya dalam praktik suap menyuap perka- ra pajak di instansinya. Bahkan, berdasarkan laporan agen CIA, Hadi tidak segan-segan memoni- tor harta wajib pajak menggunakan fotosatelituntukmemuluskanpraktik kotornya tersebut. “Di bawah kepe- mimpinan Hadi, kedisiplinan petugas pajak menipis. Surat ketetapan pajak menjadinormauntukmemaksaperu- sahaan bernegosiasi (suap),” lapor agen CIA dalam dokumen yang dibo- corkan Wikileaks tersebut. Laporanintelijenitujugamengutip ungkapan rasa gembira dari para pe- bisnis, setelah Hadi Poernomo berha- sil dilengserkan dari kursi Dirjen Pa- jakKemenkeuRI.“Orangterkorupdari para koruptor di Dirjen Pajak akhirn- ya bisa dijatuhkan. ‘Pria yang tidak terkalahkan’ itu akhirnya dapat digul- ingkan.Iniadalahperistiwamenakjub- kan.” Bahkan, komentar dalam doku- men tersebut mengungkapkan rasa gembira intelijen atas kejatuhan Hadi. Mereka menulis: “The Mighty Have Fallen”, si kuat telah jatuh. MODUS HADI POERNOMO MIRIP GAYUS TAMBUNAN WakilKetuaKomisiPemberantasan Korupsi(KPK)BusyroMuqoddasmen- gatakan kasus pajak PT Bank Central Asia yang melibatkan Hadi memiliki kesamaan modus dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. “Kasus begini ada kemiripan dengan Gayus, modusnya sama,” kata Busyro di gedung kantornya, Selasa. Menurut Busyro, modusnya ada se- suatuyangdiberikankepadaHadiseh- inggaHadimenyalahiaturan.“Adayang mengajukan permohonan pembe- basan pajak, dan modusnya, diberikan kickback sehingga pejabat menyalah- gunakan kewenangannya,” kata dia. Selengkapnya hal-11 JAKARTA, (WN) Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, yang kekinian menjadi tersangka kasus Pajak Bank Central Asia (BCA), ternyata memiliki predikat buruk di mata internasional, terutama Amerika Serikat. Hadi , dinilai sebagai “tokoh terkorup dari para koruptor pajak” oleh pemerintah AS. KH. Mas’ud Yunus, Walikota Mojokerto Harlistyati, saat pelaporan pada peresmian Pasar KliwonMustofa, Ketua LSM Garuda Nusantara MOJOKERTO, (WN) PENGUSUTAN yang dilakukan oleh Penyidik Ke- jaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto atas indikasi adan- ya ketidak-beresan pada pelaksanaan proyek revital- isasi Pasar Kliwon Kota Mojokerto, tak terdengar lagi denting alunannya. Bahkan, rambatan bunyinyapun seolah tak tertangkap lagi oleh normalnya kepekaan dauntelinga.Dapatdiibaratkan,hanyadapatdidengar oleh yang memiliki pendengaran ultra-sonik. Bahkan, mungkin hanya dapat diikuti atau dapat dilihat oleh mata-batin atau telepati saja. ProyeksenilaiRp.2,5miliaryangpendanaannyaber- sumberdaridanaTugasPembantuan(TP)Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI tahun 2013 yang lalu tersebut,mulaidikerjakanpadabulanSeptember2013, dengan masa-kontrak 112 hari kalender. Selengkapnya hal-11 MENJAMIN KENYAMANAN DAN KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik peru- sahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bu- lanan. - Penyusunan dan penyam- paianSuratPemberitahuanBulan- an, yang terdiri dari Pajak Peng- hasilan pasal 21 (pajak karya- wan), PPh pasal 25 (pajak peng- hasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemo- tongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesua- ian (jika ada) untuk tujuan mem- persiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian SuratPemberitahuanTahunanPa- jak, yang terdiri dari Pajak Peng- hasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pa- jak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Or- ang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain. Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com MENAWARKAN JASA SERVICE ACCOUNTING: Dicerai Marshanda Ben Bingung MARSHANDA alias Chacha bikin geger lagi. Tiba-tiba saja ia menggugat cerai Ben Kasyafani di saat usia pernikahan mereka masuk tahun ketiga. Chaca dinikahi Ben pada 2 April 2011 dalam usia 21 tahun. Semenjak berumahtangga, mereka sepi dari gosip. Bahkan menjadi role model pasang- an ideal buat fans. Namun semuanya berantakan setelah muncul surat gugatan cerai berno- mor 0419/ PD.TG/ 2014/ BACP 015807.021509 tertanggal 23 April 2014. Selengkapnya hal-11 Tangkap Andar WalikotaPadangsidimpuan BERBAGAI elemen masyarakat terus mempertanyakan kenapa tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri belum mendakwa Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, sementara dia sudah jelas terima fee Rp 620 juta. Berdasarkan dalam dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui Netty Silaen SH dan Hendri Edison SH, menyebutkan pada tahun 2012 RSUD Gunung Tua mendapatkan alokasi dana dari P-BDB dan dana P-APBD Provinsi.... BACA SELENGKAPNYA HAL-4 Proses Hukum DPRD Amat Lekat Aroma Tak Sedap Kendati sudah memasuki meja hijau, kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002-2003 tetap saja tidak bisa lepas dari nuansa aroma tak sedap. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau dikait- kaitkan dengan, kasus penggelontoran dana APBD sebesar Rp. 8.480.400.000,- tersebut merupakan pejabat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... BACA SELENGKAPNYA HAL-3 Ketua MUI Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan H Bahar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana haji 2009 setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejari Baturaja, Sumatera Selatan. “Tersangka diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tahun anggaran 2009 untuk naik haji gratis bagi masyarakat di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri..... BACA SELENGKAPNYA HAL-7 Napi di Lapas Karawang BebasBawaTelefonkeSel PENGHUNI Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, ditengarai bebas membawa peralatan elektronik serta alat komunikasi berupa tablet dan ponsel. Dugaan itu muncul, setelah beredar foto-foto warga binaan di akun Facebook. Mencuatnya temuan ini berawal dari ketidaksengajaan seorang warga yang melihat foto-foto sejumlah orang berpose di dalam sel tahanan. Dalam foto itu, terlihat enam pria bertubuh kekar dan bertato... BACA SELENGKAPNYA HAL-7
  • 2. 2 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi, Rido, Bontor Haloho, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet, KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN : Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, BANTEN: Nazip LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : KABUPATEN TANGERANG : Kota TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PATI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA: TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR : KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO: REMBANG: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, Sudayat, Rony Yunarto, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad Fuad Afdlol, SH, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MADURA : Muh Hasan Sibti Rosul, PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan Hasugian, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : BOLMONG RAYA : Wandy Rotu, TABAGSEL : Rihat Boi Mangunsong DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUMLBH-LSM “INFASI” PENDIRI Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Gugun Gumilar, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu, ALAMAT REDAKSI Komplek Perkantoran Pulomas Blok VI No 15, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi H1 No 2,Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-MAIL wartanasional@rocketmail.com, REKENING BANK MANDIRI NOMOR 132-00-1264034-9, A/N : (Rekson Hermanto P) KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih,Blok B-5, No 2, Bandung SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI Jokowi Nyapres,Tak Disetujui Forum Masyarakat Jakarta MEREKA mengajak masya- rakat untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014. Ala- sannya, mantan walikota Solo ini telah mengingkari janjinya. “FMJ mengajak masyarakat un- tuk tidak memilih Jokowi yang dicapreskan oleh PDI Perjuan- gan. Mengapa? Karena Jokowi telah ingkar janji. Dulu,diaberjanjiakanmem- bereskan Jakarta. Tapi nyatan- ya, baru satu tahun setengah menjabat sebagai gubernur, dia kini maju sebagai capres,” un- gkap Koordinator FMJ, Richard Priyanto, Sabtu. FMJ menilai, saat ini Indone- sia masih dipimpin oleh orang -orang yang tidak jujur. “Apayangmerekajanjikansaat kampanye, ternyata cuma janji. Seharusnya seorang pemimpin menunjukkan sikap tegas, jujur, danbukanjustrumengingkarijan- jinya,” tandas Richard. FMJ juga melihat ada pemim- pin yang menganggap kebohon- gandanpenipuanmerupakanhal lumrah. “Kami tak setuju jika Jokowi nyapres. Soalnya masih banyak persoalan Jakarta yang harus diselesaikannya. Katanya tidakmacet,tidakbanjir,tapitern- yata Jakarta tetap macet dan ke- banjiran,” selorohnya. Menyikapi kondisi seperti ini, FMJ mengajak masyarakat untuk menegur Jokowi dan mengingatkan agar tidak bo- hong dan menyelesaikan tugas- nya di Jakarta. Gun JAKARTA, (WN) Forum Masyarakat Jakarta (FMJ) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat, Minggu (4/5/2014) besok, berencana menggelar aksi demo di bunde- ran Hotel Indonesia. CILACAP, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Keja- ri) Cilacap bakal membuat ge- brakan membongkar dugaan kasus markup proyek pembe- basan tanah proyek Irigasi dan bendungan yang berada di Cikawung - Cimanggu dan Cikawung – Cipari dengan lua- san areal distribusi mencapai 1.900 hektare. Menurut sumber di Kejak- saan, menjelaskan, pengungka- pan kasus pembebasan tanah ini merupakan hasil kerja keras operasi intelijen yustisia yang melakukan pengembangan atas tiga proyek bendung besar dan lima bendungan kecil dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah berasal dari dana APBN, APBDPronvisidanAPBDKabu- paten. Ketiga bangunan bend- ung tersebut masing-masing berada di Cilacap, Purbalingga dan Temanggung. “Untuk di Cilacap, Pemkab Cilacap bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pengembangan dan pengelo- laan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Cikawung - Ci- manggu dan Cikawung – Cipari di Kabupaten Cilacap dengan membangun bendungan dan daerah irigasi dengan luasan areal distribusi mencapai 1.900 hektare. Proses tersebut masih dalam tahap pembe- basan tanah,” ujar sumber. Sedangkan Pemkab Cilacap sudah merealisasikan kegiatan pembebasan tanah tersebut pada rencana lokasi pemban- gunan bendungan dan daerah irigasi yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten CilacapdanAPBDProvinsiJawa Tengah. Guna kelancaran pel- aksanaan pengadaan tanah te- lah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pem- bangunan Daerah Irigasi Cikawung dengan Surat Kepu- tusan Bupati Cilacap Nomor : 590/214/06/Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Ditempat terpisah. Guber- nur Jawa Tengah, Ganjar Prano- wo menyebutkan, tiga ban- gunan bendungan yang meng- habiskan anggaran miliaran tersebut masing-masing bera- da di Cilacap, Purbalingga dan Temanggung. Untuk Bendungan Progo- pistan dengan nilai sekitar Rp48 miliar yang pembangunannya berkesinambungan hingga 2016. Dana awal pada 2012, Pemkab Temanggung mulai dengan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk pembebasan tanah dan Pemprov Jateng memberikan Rp7 miliar pada tahun anggaran yang sama, se- dangkan untuk konstruksi se- mua dari APBN hingga 2016. Program yang telah terlaksa- na pada 2013, direalisasikan senilai Rp8,3 miliar. Tahun ini dianggarkan Rp 5,6 miliar. Pada tahun anggaran 2015 telah disediakan anggaran senilai Rp15 miliar dan terakhir fini- shing di 2016 sebanyak Rp 15 miliar. Tim Pembebasan Tanah Proyek Bendungan Rawan Mark-Up JAKARTA, (WN) TAK sanggup menahan bira- hi, seorang pemuda mencabuli dan menganiaya salah satu pen- gunjung perempuan di toilet pusat perbelanjaan Roxy Square, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2014) sore. Kejadian bermula ketika pe- rempuan berinisial RH (25) se- dang berada di dalam toilet khusus wanita. Ia terkejut keti- ka tiba-tiba ada pria yang den- gan santainya masuk ketoilet. Ia berusaha menegur. Tetapi pe- muda itu justru mendorongnya ke dalam salah satu pintu toilet hingga RH terjatuh. RH yang belum sempat ber- diri kemudian mendapat per- lakuan yang tidak senonoh dari pelaku.Pelakumemegangpayu- dara korban dan meremasnya. Teriakan korban didengar oleh petugas keamanan. MW pun kemudian diamankan sebelum akhirnya dibawa ke Mapolre- stro Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi kepada wartawan menjelaskan, peristiwa yang terjadi pada 15.00 tersebut mengakibatkan korban terluka di bagian bibir. Hengki menegaskan, saat ini kasusnya ditangani Unit Perlin- dungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Bar- at. “Korban mengaku pelaku dengan beringas memegang dan meremas payudaranya. Korbanyangmelawanjustrudi- dorong lagi dan jatuh di closset,” kata Hengki. Sementara itu, Kanit PPA Pol- res Metro Jakarta Barat, AKP Slamet menjelaskan, dari pen- gakuan, birahi pelaku tiba-tiba memuncak ketika ia melintas di kamarmandikhususwanitadan melihat wanita-wanita cantik. “Pelaku baru saja buang air be- sar di toilet pria. Ketika melihat wanitacantikditoiletwanita,naf- sunya naik seketika,” katanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 289 KUHP atas pencabulan, dan Pasal 351 ayat 1 KUHP atas penganiayaan den- gan ancaman hukuman maksi- mal 9 tahun penjara. Fg Pemuda Cabuli Gadis Cantik di Toilet Mall KEJAHATAN di bidang pajak seperti tiada henti. Upaya wajib pajak menghindar dari kewajiban terus saja terjadi. Celakanya, pejabat negara yang semestinya memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban justru membantu mereka untuk mengemplang pajak. Penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada kasus keberatan pajak PT BCA menjadi penambah fakta empiris terkini atas asumsi bahwa patgulipat antara wajib pajak dan aparat pajak masih banyak dipraktikkan. Kasus itu juga menegaskan kembali modus yang sudah diyakini kebenarannya bahwa pengemplangan dan penggelapan pajak bisa terjadi hanya karena orang dalam ikut berperan serta secara aktif dalam membantu upaya busuk itu. KPK, Senin (21/4), menetapkan status tersangka terhadap Hadi Poernomo karena ia diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan keberatan pajak BCA senilai Rp5,7 triliun. Diduga, terjadi korupsi atas transaksi non- performing loan tahun pajak 1999 itu. Hadi Poernomo yang menjabat Dirjen Pajak periode 2002- 2004 bersama-sama dengan pihak BCA diduga merugikan negara Rp375 miliar. Penetapan status tersangka terhadap Hadi Poernomo itu tentu saja sangat mengejutkan. Mengejutkan tidak hanya dari saat penetapannya yang bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Hadi sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hari ulang tahun Hadi yang ke-67. Juga mengejutkan karena bobot keterlibatan orang dalam dengan jabatan tertinggi di bidang perpajakan. Tidak hanya terkejut, kita tentu merasa sangat prihatin dengan fakta bahwa Ditjen Pajak ternyata belum juga banyak berubah dan menjadi wilayah yang benar-benar steril dari praktik pengemplangan dan penggelapan pajak. Orang nomor satu di institusi tersebut justru menjadi pemimpin praktik culas. Tentu saja kasus Hadi itu menjadi sebuah ironi besar dalam dunia perpajakan nasional. Kita tahu pajak menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Praktik mengemplang pajak, jika terjadi terus-menerus, tentu bisa menghambat pembangunan. Kasus yang sama juga menegaskan kembali betapa di kalangan para pejabat masih ada saja yang memiliki mentalitas pencuri. Kita khawatir kasus tersebut dapat memengaruhi kepatuhan rakyat untuk membayar pajak. Kalau pemimpin nomor satu pada Nasib Kepala BPK dan Bank BCA Diujung Tanduk institusi pengumpul pajak saja memiliki kinerja yang demikian sarat dengan moral hazard, bagaimana dengan aparat pajak di bawahnya dalam menjalankan tugas sehari-hari? Tidaklah adil bila kita menggeneralisasi kasus Hadi Poernomo itu dengan asumsi bahwa semua aparat pajak ialah penilap. Kita yakin bahwa masih ada aparat pajak yang bersih dan jujur. Kita pun percaya bahwa aparat pajak yang baik jauh lebih banyak daripada yang busuk. Kita mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tidak berhenti hanya di Hadi Poernomo dan pihak BCA yang terkait, KPK juga harus menyeret semua aparat pajak di bawah Hadi yang diduga terlibat. KPK pun harus memastikan apakah Hadi sekadar korupsi kebijakan atau ada aliran uang ke dirinya. (***)
  • 3. 3Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 HUKUM & KRIMINA MENURUT Muhammad Ar- syad Maksyum, nuansa aroma tak sedap makin terasa ketika pendapat itu muncul dari peja- bat nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi. Dalam surat den- gan nomor B/2194/V/2010/ Dit Reskrim tanggal 18 mei 2010, Kapolda Jambi melalui Wadir Reskrim AKBP Drs, H. Dul Alim, MH menyimpulkan, hingga saat ini berkas perkara atas nama tersangka Umar Ibrahim, dan kawan-kawan tidak dapat diajukan karena tidak berlakunya PP110/2000 sehingga perbuatan tersangka tidak dapat di kategorikan se- bagai tindak pidana. Dipersidangan terdakwa Syarifuddin, SE, saksi ahli dalam bidang hukum pidana, DR. Sahuri Lasmadi, SH, MH men- yatakan,unsurmelawanhukum dalam tindak pidana korupsi akan hilang apabila pelaku tidak mendapat untung, Negara tidak dirugikan, dan kepentingan umum di layani. Berdasarkan fakta-fakta, Ma- jelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang diketuai Daliun Saila, SH, MH, dengan Hakim Anggota Sunoto, SH dan Etik Purwaningsih, SH, MH ber- pendapat bahwa seluruh ang- gota DPRD Tanjung Jabung Bar- at Periode 1999-2004 telah menerima anggaran dari pos DPRD/ sekretariat DPRD tahun anggaran 2002 dan 2003 yang tidak sesuai dengan Perda No. 51 Tahun 2001 Dan telah digunakan yang tidak sesuai dengan peruntuk- kannya serta tidak bisa mem- pertanggungjawabkan peng- gunaan anggaran-anggaran tersebut sebagaimana ketentu- an dalam penggunaan keuan- gan Negara Sesuai dengan hasil pemerik- saanBadanPengawasKeuangan danPembangunan(B.P.K.P)Per- wakilan Provinsi Jambi yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah atas perkara TPK APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pos DPRD/ Sekre- tariat DPRD tahun anggaran 2002 dan 2003 Nomor : S-707/ PW 05/5/2005 tanggal 28 Feb- ruari 2005 dan keterangan ahli dari BPKP yaitu B.J Sipayung ad- alahsebesarRp.8.480.400.000,- “ Itu membuktikan keputu- san yang di ambil bukan ber- dasarkan aturan akan menim- bulkan persoalan di belakang hari. AKPB Drs. Dul Alim, MH semestinya paham akan hal itu,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Oleh karena itu, lan- jut Arsyad, kita bertanya apakah AKBP Drs. Dul Alim, MH ketika itu mengalami tekanan psikolo- gis hebat? Kita pun bertanya apakah ada tekanan dari atas yang membuat ia menyebut karena tidak berlakunya PP 110 Tahun2000sehinggaperbuatan tersangka tidak dapat dikate- gorikan sebagai tindak pidana. Pertanyaan itu, kata Muham- mad Arsyad Maksyum, relevan diajukan karena dalam Putusan PengadilanNegeriKualaTungkal Nomor : 194/Pid.B/2005/PNK- TL tanggal 20 Desember 2005 atas nama terdakwa H. Machlud- din Ahmad dan Putusan Nom- nor: 23/Pid.B/2006/PNKTL Tanggal28Desember2006yang diperkuat dengan Putusan Pen- gadilan Tinggi Jambi Nomor: 199/Pid/2007/PT.JBI. Tanggal 11september2007danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1137 K/PID.SUS/2008 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Syarifuddin,SEmenyatakantelah terbukti secara sah dan meny- akinkanbersalahmelakukantin- dak pidana KORUPSI YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Jika Pengadilan Negeri, Pen- gadilan Tinggi hingga Mahka- mah Agung RI menyatakan tin- dakpidanakorupsiyangdilaku- kan secara bersama-sama se- mentara kepolisian menyata- kan karena tidak berlakunya PP.110 Tahun 2000 sehingga perbuatan tersangka tidak da- pat dikategorikan sebagai tin- dak pidana, siapa lagi yang da- pat di percayai di Negeri ini ?” cetus Muhammad Arsyad Maksyum pada WN. Berkaitan dengan berkas perkara atas nama tersangka H.M Umar Ibrahim, dan kawan- kawan, AKPB Drs. H. Dul Alim, MHmenjelaskan,penyidiktelah melakukan upaya / langkah- langkah sebagai berikut. Pada tanggal 11 Juni 2006 dan 31 Mei 2007 telah melaku- kan koordinasi dengan JPU Ke- jaksaan Tinggi Jambi ( sdr. Wahyudin Sumantri, SH dan Soleh, SH), dengan hasil bahwa JPU tetap memberikan petun- juk agar penyidik menerapkan aturan / UU di luar PP Nomor 110 Tahun 2000, namun sam- pai saat ini belum di peroleh referensi sesuai dengan petun- juk JPU tersebut. Pada tanggal 25 oktober 2007, Wadir Reskrim Polda JambiAKBPDrs.R.JhonyDjum- hana dan kasat II Dit Reskrim Polda Jambi AKBP Drs. Djoko Poerwanto melakukan koordi- nasi via telepon seluler dengan staf KPK dan staf Dir III/ Pidkor & WCC Breskrim Polri, dengan hasil bahwa dalam penanganan kasus TPK APBD Kab. Tanjab Barat agar tetap mengacu pada telegram Kabareskrim Polri No. Pol. TR/75/IX/2006 tanggal 18 September 2006. Pada tanggal 18 Februari 2006, telah diminta pendapat ahli hukum pidana ( Prof DR.LOEBBY LOQMAN, SH, MH), yang pada intinya menyatakan karena PP No. 110/2000 sejak semula telah di batalkan oleh MA, maka hal-hal yang ber- kaitan dengan PP No. 110/2000 tersebut dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi, meskipun ada suatu review maka terhadap suatu perbua- tan sebelum review tersebut juga batal demi hukum terma- suk dalam hal ini Perda Kab. Tanjab Barat No. 51/2001". Bahwa PP No. 110/2000 telah dilakukanreviewdenganPPNo. 24/2004 dan menurut asas hukum pidana maka UU yang baru tidak boleh berlaku surut dan tersangka tetap tidak dap- at di persangkakan dengan UU yang baru. Berkaitan dengan penjelasan Wadir Reskrim Polda Jambi, AKBP Drs. H. Dul Alim, MH di atas, Muhammad Arsyad Maksyum mengatakan, “kita amat yakin Wadir Reskrim Pol- da Jambi paham bahwa kasus DPRD Tanjab Barat sudah dimeja hijaukan. Kita juga per- caya AKBP Drs. H. Dul Alim, MH sepenuhnya tahu bahwa wilayah hukum semestinya steril dari intervensi kekua- saan. Dalam momenklatur hu- kum di negeri ini dikenal asas persamaan didepan hukum, atau equality before the low. Asas tersebut meniscayakan setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum”. “Penyidik Polda Jambi tidak perlu repot-repot mencari ref- erensi hukum yang sesuai den- gan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, referensi itu ada dan terbukti telah digunakan pada perkara H. Machluddin Ahmad dan Syarifuddin, SE, dapat dili- hat dari Putusan Pengadilan di Negeri Kuala Tungkal dalam perkara H. Machluddin ahmad dan Putusan pengadilan Negeri yang diperkuat Putusan Peng- adilan Tinggi Jambi dan Putu- san Mahkamah Agung RI pada perkara syarifuddin, SE. Putu- san tersebut harusnya bisa menjadi landasan atau juris- prudensi bagi polisi untuk tetap meneruskan proses hukum dalam kasus korupsi yang mel- ibatkan anggota DPRD Tanjab Barat priode 1999-2004,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Undang-undang nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,kataMuhammadArsy- ad, sudah mengatur kepolisian wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korup- si paling lambat 14 (empat be- las ) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian wajib dilakukan koordinasi secara terus me- nerus dengan komisi pember- antasan korupsi. “Seharusnya telegram ka- barreskrim tidak dijadikan acuan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi APBD Tanjab Barat. Sesuai karakter telegram, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan yang mengikat keluar. Telegram ka- bareskrim polri tidak dapat di- jadikan dasar hukum karena bukanlah peraturan perun- dang-undangan. Disinilah terli- hat bahwa pertimbangan hu- kum dalam penanganan kasus DPRD Tanjab Barat oleh polda jambi menggunakan telegram tersebut tidak berdasar,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Telegram Bareskrim Polri tersebut, menurut Muhammad Arsyad Maksyum, tak lebih dari upaya untuk melindungi politi- si daerah dari jangkauan hu- kum, dengan berlindung diba- lik kewenangan yang dimiliki Bareskrim. Seharusnya ketika praktik diskriminasi terjadi, Bareskrim Polri secara konsis- ten mendesak aparat penegak hukum dibawahnya untuk menjerat semua pelaku yang terlibat bukan justru meminta adanya penghentian penyidi- kan kepada anggota DPRD. Mahkamah agung mengab- ulkan permohonan julicial re- view DPRD Sumatra barat melalui putusan No. 04/G/ HUM/2001 tanggal 9 septem- ber 2002 tentang gugatan hak uji materil terhadap PP No. 110/2000 tentang kedudukan keuagngan DPRD. Hal ini bisa dilihat dari amar putusan se- bagai berikut : Mengabulkangugatanhakuji materil dari penggugat : 1. Drs. EC.H.ArwanKasriMK.MS,2.Drs. Syahrial, SH, 3. Ny. Titi Nazief Lubuk, 4. Mastar Rasyid, SH, DT.RajoTuoMenyatakanPeratu- ran Pemerintah Republik Indo- nesia No. 110 tahun 2000 bertentangan ( Tegengesteld ) Dengan Peraturan Perun- dang-undangan yang lebih ting- gi yakni undang-undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang-un- dang No. 22 Tahun 1999, men- yatakanbataldantidakmempu- nyai kekuatan mengikat PP No. 110tahun2000tentangKedudu- kan Keuangan Dewan Perwak- ilan Rakyat Daerah tanggal 30 Nofember2000lembaranNega- ra Republik Indonesia tahun 2000 nomor 211 memerintah- kan kepada tergugat untuk seg- eramencabutperaturanpemer- intah tersebut dengan ketentu- an apabila dalam 90 (sembila puluh ) hari setelah keputusan ini dikirimkan ( disampaikan) ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum per- aturan pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- ( dua ra- tus limah puluh ribu rupiah ). “Prof. DR. Loebby Loqman, SH,MH tidak dapat memahami konsekuensi batal dan batal demi hukum suatu peraturan perundang-undangan yang te- lah di yudisial review sehingga salah dalam memberikan pendapat,” kata Muhammad Arsyad Maksyum. Putusan MA Nomor: 04/G/ HUM/2001 tanggal 9 septem- ber 2002, kata Muhammad Ar- syad maksyum, menyatakan PP nomor 110 tahun 2000 batal, bukan batal demi hukum seper- ti pendapat Prof. DR. Loebby Loqman, SH,MH. Pernyataan batal berarti bahwa putusan tersebut berlaku ke depan ( Prosfektif ), dengan kata lain PP 110 tahun 2000 tidak berlaku setelah dinyatakan batal oleh MA. Putusan MA itu telah dis- ampaikan kepada tergugat pada 27 Desember 2002, tern- yata tergugat tidak melaksana- kan pencabutan. Demi hukum peraturan pe- merintah tersebut tidak mem- punyai kekuatan hukum se- sudah 26 maret 2003 ini berar- ti PP 110 tahun 2000 adalah hukum positif yang berlaku se- jak diberlakukan sampai pada tanggal pernyataan batal oleh MA dengan putusannya terse- but batal demi hukum atau batal sejak semula (awal ) atau Van- reechtswege Nieting atau null en Void, yang berarti putusan itu berlaku kebelakang. Pernyataan batal demi hu- kum berarti bahwa PP tersebut harus dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, karena putusan MA menyatakan batal, sehingga PP 110 tahun 2000 adalah hukum positif sejak diberlakukan sampai pada tanggal dibatalkan, maka pel- anggaran terhadap PP 110 tahun 2000 pada waktu peratu- ran tersebut berlaku adalah perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut dia, pe- rundang-undangan mengenal asas bahwa sepanjang peratu- rantersebutbelumdicabutoleh peraturan yang setingkat atau yang lebih tinggi peraturan pe- rundang-undangan tersebut tetap berlaku. Agar tidak terja- di kekosongan hukum setidaknya sampai diterbitkan- nya Peraturan Pemerintah yang baru yakni peraturan pemerin- tah No. 24 Tahun 2004 yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004,dariaspeknilaimasihada semangat atau jiwa peraturan tersebut, ternyata nilai-nilai peraturan pemerintah no. 110 tahun 2000 tersebut masih dipertahankan di dalam peratu- ran pemerintah No. 24 Tahun 2004, artinya komponen-ko- mponen tersebut tetap ada dan di tambah. Pasal 32 PP. 24 Tahun 2004 menyatakan, “ pada saat diteta- pkan peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah Nomor: 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku. “ Dan jika di hubungkan dengan wak- tu tindak pidana korupsi APBD dilakukan ( tahun 2002 dan 2003), maka secara nyata pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004 telah meni- kmati uang rakyat Rp. 8.480.400.000,- sehingga men- imbulkan kerugian Negara per- buatan mana secara metril te- lah memenuhi unsur tindak pi- dana korupsi. “ Wadir Reskrim Polda Jam- bi AKBP. Drs. H. Dul Alim, MH tidak cermat dan kurang teliti sertakelirudenganmenyatakan bahwa PP. No. 110 /2000 telah dilakukanreviewdenganPPNo. 24/2004, yang seharusnya PP. No. 110/2000 telah di yudicial review dan dibertantangan den- gan Peraturan Perundang-un- dangan yakni Undang-undang yang lebih tinggi No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR/DPRD, dan undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah. Hal mana mem- buktikan wadir reskrim polda jambi AKBP Drs. H. Dul Alim, MH tidak cermat, tidak teliti dan professional,” ucap Mu- hammad Arsyad Maksyum. Sangat tidak etis sebuah lembaga hukum berbicara sep- erti tukang ramal. Polda jambi semestinya berbicara fakta hu- kum. Sebagai lembaga hukum, kata Muhammad Arsyad, Polda jambi harus tahu bahwa mere- ka bekerja dalam koridor hu- kum, bukan koridor politik. Politik boleh diwarnai gegap gempita isu, berbagai manuver, bahkan saling jegal. Namun cara-cara itu haram bagi peker- ja-pekerja hukum yang semes- tinya tertib dan disiplin dalam koridor aturan. Politikus boleh mengumbar janji. Apapun konsekuensinya dengan resiko jika tidak me- menuhijanjinya,diakehilangan kepercayaan. Namun, peker- jaan hukum harus berbicara fakta dan bukti karena dalam fakta dan buktilah lembaga penegak hukum itu memproleh legitiminasi publik. “ Ketika menurut data Kepolisian RI yang berjudul data tipikor ang- gota DPRD terkait PP. 110/ 2000, priode tahun 2003 s/d 2005, kasus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 ter- sangka P21, tetapi hanya 2 ter- sangka sampai kepengadilan, kepercayaan terhadap lembaga tersebut pun tergerus. Polda Jambipun dicerca se- bagai lembaga yang tidak bern- yali memeriksa pimpinan dan anggota DPRD Tanjab Barat Pe- riode 1999-2004. Kasihankan Wibawa polda jambi tergerus hanya ulah satu-dua oknum yang hanya ingin mendongkrak popularitas,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. AF Proses Hukum DPRD Amat Lekat Aroma Tak Sedap TANJAB BARAT, JAMBI (WN) Kendati sudah memasuki meja hijau, kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002-2003 tetap saja tidak bisa lepas dari nuansa aroma tak sedap. Bukan saja karena nama- nama yang terkait atau dikait-kaitkan dengan, kasus penggelontoran dana APBD sebesar Rp. 8.480.400.000,- tersebut merupakan pejabat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004, melainkan juga karena penjelasan-penjelasan yang mengiringi kasus DPRD Tanjab Barat amat lekat dengan aroma tak sedap. BANDUNG, (WN) PEJABAT PPK dan juga men- jabat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PSMAK Di- nas Pendidikan Asep Zainudin, diberhentikan sementara se- bagai Pejabat Pembuat Komit- men (PPK), dengan dicopot tidak menjabat PPK lagi karena terkait banyak permasalahan proyek RKB yang belum selesai ada RKB yang amburadul kare- na lemahnya pengawasan, ada juga diduga membagi – bagi proyek semaunya dan tidak pernah ada di tempat. Pember- itaan edisi 23 tanggal 3 April 2014 tentang oknum pejabat PPK kebal hukum karena ban- yak permasalahan terkait RKB. Elih Sudiapermana, menga- takan kalau sudah diberitakan mau bilang apa itukan kebe- basan pers sebagai kontrol so- sial dan juga untuk pembenah- an ke depan supaya tidak teru- lang kembali dan saya sudah memberhentikan sementara Asep Zainudin, sebagai PPK untuk menyelesaikan yang be- lum tuntas, ujarnya. Dan di ke- mudian hari saya masih mem- butuhkannya karena memiliki pengalaman yang cukup, tam- bahnya pula. Ketika dikonfirmasikan oleh wartawan WN ke Asep Zainudin di ruang kerjanya tidak ada di tempat dan ketika dihubungi melaluiviaHP,AsepZainudin,SH. membenarkan dirinya sudah tidak lagi menjabat PPK saya sudah capek dan ingin istirahat dulu,semuaproyekdiDinasPen- didikan Kota Bandung sekarang ditanganiolehSuryadi,DiaPPKn- ya sekarang, ujarnya. Suryadi ketika dihubungi melalui HP tidak pernah aktif ketika mau dikonfirmasikan mengenai proyek DAK tahun 2013, sekali aktif HPnya dan diangkat berdalih tidak ada sin- yal padahal HPnya jenis gadget dan mahal atau memang alergi terhadap wartawan. Suryaditerkenalagakarogan kata wartawan BN yang sering meliput Dinas Pendidikan Kota Bandung, pernah wartawan BN melayangkan surat konfirmasi dengan nomor surat 072/Red- BN/IX/2013tanggal24Septem- ber2013yanglaludengannomor agenda masuk surat 2826 men- genai diduga terindikasi pungu- tantidakjelassetiapsekolahyang mendapat rehab harus setor ke oknum pejabat Dinas Pendidi- kan Kota Bandung. Akan tetapi surat itu tidak terjawab tertulis malah mengatakan ke wartawan BN “Jangan macam – macam ka- lau mau masih betah di Band- ung”, hardiknya. Suryadi disebut – sebut se- bagai dalang di balik pemecat- an Asep Zainudin, SH. dari PPK tahun 2014 Suryadi yang akan menguasai ratusan proyek yang dananya bersumber dari APBNdanAPBD.Beberapawar- tawan yang biasa meliput di Dinas Pendidikan Kota Band- ung dan mengenal Suryadi mengatakan termasuk pejabat yang sulit ditemui dan jarang dikantor, apalagi kalau turun ke sekolah kepala sekolah harus memberi amplop, Dia lebih parah dari Asep Zainudin, SH., kata salah seorang yang dibe- narkan oleh lainnya. Team TANJAB BARAT, (WN) BEBERAPA hari yang lalu, salah seor- ang oknum polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yang bertugas di Satuan Lalulintas, inisial Brigadir AM menganiaya seorang warga dengan cara memukul, menendang, dan menginjak- injak, hingga meninggalkan luka lebam dibeberapa bagian tubuh korban. Menurut Informasi yang berhasil di- himpun kronologis kejadian berawal, ke- tika sang istri oknum polisi tersebut me- markirkendaraanrodaduamiliknyasaat berbelanja. Kemudian di sepeda motor milik istri oknum polisi itu tertinggal se- buahHandphone.MelihatadasebuahHP, petugas parkir langsung mengamankan, dan berniat mengembalikan kepada si pemilik. Namun niat baik petugas parkir itu, dibalas dengan cacian dan pukulan. Begitu melihat si pemilik HP yang tak lain merupakan istri brigadir AM menuju kearah kendaaraannya dengan wajah ge- lisah, petugas parkir mendekat, dan lang- sung mengembalikan HP miliknya. Na- mun istri brigadir AM merasa kesal dan curiga, dan langsung menuduh petugas parkir telah mencuri HP miliknya. Sang istrioknumpolisibergegaslangsungmen- ghubungi suaminya, brigadir AM, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Menurutsaksidilokasikejadian,brig- adir AM begitu tiba langsung memukul korban, hingga tersungkur ke tanah. “Saya lihat polisi berbaju dinas polantas itu, begitu tiba langsung memukul dan mencekik petugas parkir. Petugas parkir itukemudianjatuhtertelungkupditanah, kemudian diinjak-injak,” sebut saksi. Saksi juga mengatakan, sebelum per- gi, brigadir AM sempat mengancam petugas parkir. “Namun saya tidak di begitujelasmendengarapayangdiucap- kannya,” kata saksi yang namanya tidak mau disebutkan itu. Peristiwa ini sempat dilaporkan ke propampolresTanjabBarat.BrigadirAM sempat diperiksa oleh penydik propam. Namun menurut informasi brigadir AM menempuh upaya damai, dan meminta korban untuk tidak melaporkan tindak penganiayaan yang dilakukannya. Atas terjadinya peristiwa ini, warga Tanjab Barat meminta kepada Kapolres TanjabBarat, AKBPKuswahyudiTresna- di SH, Sik selaku pimpinan, untuk mem- berikan tindakan tegas kepada brigadir AM, dan menjadi pembejaran bagi oknum polisi lainnhya, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Deni Arogan,OknumPolresAniayaPetugasParkir Copot Oknum Pejabat PPK
  • 4. 4 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 BANDUNG, (WN) Setiap orang yang secara melawan hu- kum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat/menghalangi profesi wartawan dipidana (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta sesuai UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 18 dan pasal 8 profesi wartawan mendapat perlindungan hukum. ProyekRKBSDNSukarela4,Amburadul TERKAIT pemberitaan Hari- anWartaNasionaledisi23tang- gal 3 April 2014 tentang usut proyek RKB SDN Sukarela 4 sa- rat KKN, sampai saat ini belum ada klarifikasi tentang pember- itaan tersebut oleh Dinas Pen- didikan Kota Bandung maupun surat klarifikasi dari media har- ian Warta Nasional dengan no- morsurat002/BB-WN/II/2014 tertanggal surat 17 Februari 2014 belum ada alias mengang- kangi KIP (Keterbukaan Infor- masiPublik)No.14tahun2008. Kontraktor/Pemborong yang melaksanakan proyek RKB SDN Sukarela 4 yang se- bagai mantan RW di Kacapiring bertetangga dengan Asep Zainudin melalui via telepon kepada wartawan WN dengan mengatakan, apa – apaan ini main pemberitaan saja se- harusnyatanyadulukronologis- nya, pembangunan RKB tahun 2013 yang sempat terbengkalai dilanjutkan tahun 2014 saya juga pemborongnya”, tegasnya. Kepada wartawan WN yang diduga arahan Asep Zaenudin sebagai pejabat PPK untuk mengintimidasi wartawan WN. WartawanWNmencobamelalui HP ke Asep Zainudin mengata- kan saya tidak pernah merasa mengarahkan sedemikian nan- ti akan saya klarifikasi ke pem- borongnya, ujarnya. Lembaga Advokasi Hukum BANDUNG, (WN) PROYEK Dinas Permukiman dan Pe- rumahan Jawa Barat yang berlokasi di Kawasan Perumahan Gandasari Kenca- na Cigelam, Kabupaten Purwakarta un- tuk pembangunan PSD RSH Kawasan, Infrastruktur Kawasan RSH, Penga- wasan PSD RSH Kawasan dan pemban- gunan TPT dengan panjang 348 meter dengan ketinggian 30-50 cm, dengan Anggaran 2 miliar pada tahun 2013. Hasil infestigasi Harian Warta Na- sional di lapangan proyek tersebut sudah rusak parah dan berlobang, se- mentara TPT yang dibangun pihak kon- traktor bukan dari awal melainkan han- ya menempel TPT yang sudah ada se- belumnya, hal ini di sampaikan team WN kepada pihak Diskimrum yakni PPK,HediBacheransyahdanmelampir- kan dokumentasi foto sesuai dengan fakta dilapangan agar proyek tersebut diperbaiki oleh pihak pelaksana. Hingga beberapa kali team WN me- minta tanggapan kepada PPK Hedi Bacheransyah, selalu menghindar me- lainkan memberikan no HP pelaksana dan menyuruh agar wartawan meng- hubungi no yang telah diberikan PPK,team WN menghubungi no HP yang dimaksud untuk dikonfirmasi, namun apa yang diterima team WN dari pelaksana yang dimaksud melain- kan tantangan dan ancaman. Jangan coba-coba mengganggu proyek saya, tidak ada urusan war- tawan sama proyek saya, kalau berani datang aja ke Purwakarta, saya sudah bilang sama pak Hedi kalau ada war- tawan mempermasalahkan proyek saya biar saya aja yang menghadapi ujar pel- aksana tersbut kepada team WN mela- lui telepon,yang paling ironis yang men- gaku pelaksana tersebut SMS team WN mengatakan, silahkan saya tunggu apa maumu, hal ini sudah di sampaikan WN kepada PPK Hedi Bacheransya melalui Stafnya Budi Suprio. Hingga berita ini muncul tidak ada tanggapan dari PPK, menurut pengam- atan WN no HP yang diberikan Hedi Bacheransya sebagai PPK bukan No HP pelaksana melainkan No HP seorang suruhan PPK yang di duga adalah pre- man bayaran untuk menakut-nakuti wartawan. Diminta kepada pihak Yuri- dis untuk memeriksa PPK Hedi Bach- eransya terkait proyek ini karena masa pemeliharaan sudah habis tapi proyek tersebut sudah rusak parah dan TPT harusdibangunkembalidariawalkare- na yang dibangun pihak pelaksana ad- alah TPT yang sudah ada sebelumnya. Martua/Rudi Usut Proyek Amburadul Di Perumahan Gandasari – Purwakarta Jabar Menjadi Salah Satu Pilot Project SMA Terbuka BANDUNG, (WN) JAWA Barat bersama 5 provinsi lainnya yaitu Kaliman- tan Selatan, Jawa Timur, Jambi, NTB, Sorong pada tahun ajaran baru 1 Juli 2014 akan menjadi pilot project program SMA ter- bukayangdigagasKementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaluiDirektoratJenderalPen- didikan Menengah. Peluncuran Program SMA Terbuka secara resmi akan di- buka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh di Sorong Papua pada tanggal 10 Mei 2014 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional dengan Teleconferencedi5Provinsilainnya,demikiandikatakanProf. Dr.Ir.AhmadJazidie,M.EngDirekturJenderalPendidikanMe- nengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dia- log Interaktif dengan sejumlah wartawan cetak maupun elek- tronik di Hotel Park Bandung 30 April yang lalu. Dikatakan Ahmad Jazidie Jawa Barat akan melaksanakan program SMA terbuka dimulai di sekolah induk yaitu SMAN 2 PadalarangKabupatenBandungBaratdanuntukmasing-mas- ing sekolah induk disetiap provinsi pada penerimaan siswa barutahun2014/2015akanmenerimasekitar200siswakelas X , model layanan pembelajaran diterapkan melalui 3 model yaitudominanonline(bimbinganonline80%tatapmuka20% ) , Balance online dan tatap muka ( Bimbingan Online 50 % tatap muka 50% ), serta Dominan Tatap muka ( Bimbingan online 20% tatap muka 80 % ), sistem mana yang lebih efektif sambil berjalan tentu akan kita evaluasi, jelas Ahmad. Untuk menunjang pembelajaran sistem online nantinya setiap siswa akan diberi bantuan komputer tablet juga diberi bantuan beasiswa sebesar Rp.1.250.000,-/siswa per-tahun yang termasuk didalamnya untuk biaya operasional sekolah. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan sasaran utama dari SMA Terbuka ini adalah lulusan SLTP sederajat yang tidak tertam- pung di SMA/K reguler karena hambatan geografis, sosial, ekonomi dan keterbatasan waktu. Hambatan ekonomi diant- aranya : anak jalanan , pemulung, pengamen, putus sekolah, pekerja anak, pengemis anak , pelacur anak, anak pelacur, anakburuhmigransedangkanhambatangeografisdiantaran- ya:sekolahIndonesiaLuarNegeri,Perbatasan/terdepan,Ped- alaman, Pulau Terpencil, Pulau Terluar, Daerah Tertinggal, hambatan waktu diantaranya : atlet, home schooling serta anak yang terkendala waktu belajar, hambatan sosisal diant- aranya:korbannarkoba,miras,perdagangananak,anak-anak terlantar, korban kerusuhan, kenakalan remaja, korban kek- erasan Rumah Tangga, korban HIV/AIDS serta anak Lapas. Selain itu sasasaran utama juga pada anak-anak usia sekolah maksimal usia 21 tahun yang drop out SMA/K. Sekolah Menengah Terbuka merupakan pendidikan lay- anan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah induk, yang merupakan bagian dari sekolah reguler tersebut. Sekolah reguler yang menyelenggarakan Sekolah Menengah Terbuka mengelola dan melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda yakni kelompok peserta didik reguler dan kelompok peserta didik jarak jauh. Sesuai kar- akteristiknya maka masing-masing kelompok peserta did- ik tersebut dilayani dengan sistem belajar yang berbeda. Visi Sekolah Menengah Terbuka adalah meningkatkan ak- ses, mutu dan relevansi pendidikan menengah dalam men- dukung target capaian Pendidikan Menengah Universal se- dangkan misi Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh adalah : a)menyelenggarakanSekolahMenengahTerbukaJarakJauh diSeluruhIndonesiasebagaisatuanpendidikanlayanankhusus bagi lulusan SMP sederajad karena kendala geografi,sosial masalah ekonomi dan keterbatasan waktu disekolah regular. b) mengembangkan sistem pembelajaran mandiri dengan mengkombinasikansistembimbinganbelajarjarakjauhmeng- gunakan jaringan internet dan bimbingan belajar tatap muka. c) memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada masyarakatyangtidakdapatmengikutipendidikandisekolah menengah reguler,melalui sistem pembelajaran mandiri. d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye- lenggaraan pendidikan layanan khusus. e) mempersiapkan lulusan Sekolah Menegah Terbuka Jarak Jauh yang mampu berprakarsa untuk membangun diri dan masyarakat lingkungannya. Ahmad mengatakan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka ini diharapkan mampu memberi kontribusi berar- ti terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) pendidikan menengah nasional yang ditargetkan sebesar 97% pada tahun 2020.”Dengan demikian pengembangan Sekolah Menengah Terbuka akan mampu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbu- han ekonomi dan daya saing bangsa”, tegasnya. Anang 5ProyekPaketSapan-Nanjung, diSungaiCitarumdiKorupsi? BANDUNG, (WN) Pekerjaansebanyak5paketmulaidariSapansampaiNan- jung sepanjang 45 kilomer diduga telah di korupsi karena pekerjaannya asal jadi. Bahkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga tidak mengetahui berapa jumlah angga- ran Pembangunan Jembatan Sungai Citarum Manggahang. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga tidak mengetahui jumlah anggara pembuatan dinding penahan tanah,pengecoranjalandansaluranairdibangunanJembatan Sungai Citarum Manggahang. Sesuai dengan surat konfirma- si sudah disampaikan resmi secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,dengan Nomor 12/konf- Biro-kab.Bandung WN/IV/2014 Pertanggal 14-04-2014. Menurutinformasiwartawan,proyekpengerukansedimen- tasi,pemasanganSitefile,parepetdanjembatanberakhirhing- ga2013bulandesember,dengananggaranRp218miliyaryang dikerjakan oleh kontraktornya BUMN, PT. Was Kita Karya. PersoalanjembatanSungaiCitarumManggahangyangtidak bisa di Jawab Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yaitu : Jumlah anggaranya terkait pembangunan jembatan sungai citarummanggahangtersebut?,anggaranyapembuatandind- ing penahan tanah, pengecoran jalan dan saluran air di ban- gunanjembatansungaicitarummanggahangtersebut?,Kena- padindingpenahantanahdikiridandikanandibangunanjem- batan sungai citarum manggahang sudah pada retak-retak? Pengecoran dinding penahan tanah jembatan sungai citarum manggahang memakai beton K berapa? Bisa saya minta uji LAB beton (Concrete)?, Bangunan jembatan sun- gai citarum manggahang ini memakai Spesifikasi bahan apa, khusus Plat beton dengan bentangan sekian?, Berapa pan- jang, tingginya pengecoran jalan tersebut dan memakai Mutu beton K berapa, dibangunan jembatan sungai citarum manggahang?, Sesuai dengan photo Apakah bentuk saluran air dibangunan jembatang begitu adanya? RUDI ZAHID NUSANTARA Pengembangan Koperasi Di Setiap Sekolah Dipertanyakan BANDUNG, (WN) KOPERASI sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungansekolahyangtujuannyaadalahmemajukankese- jahteraan anggotanya dan menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini. Akan tetapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd. dengan nomor surat 518/III/Disdik 2014 tentang pembangunan sekolah yang ditujukan kepada seluruh ke- pala sekolah SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Bandung yang menyarankan antara lain: Agar setiap sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung mendirikan Koperasi Siswa. Kegiatan yang menghimpun atau menyalurkan dana dan kegiatan pra koperasi agar segera memiliki legalitas Badan Hukum Koperasi. Kegiatan usaha koperasi diupayakan tidak terkait dengan kegiatan akademik. Salah satu kepala sekolah SMPN yang tidak mau disebut namanya mengatakan kami kebingungan dan mempertan- yakan dalam pengembangan koperasi sekolah pada poin ketiga yang mana berbunyi tidak terkait oleh kegiatan aka- demik jadi koperasi yang dimaksud yang mana, apakah un- tuk melatih siswa untuk berkoperasi atau khusus guru saja karena harus berbadan hukum. Sedangkan untuk kegiatan akademik tidak perlu ber- badan hukum karena bukan ajang bisnis komersil tapi melatih para siswa arti pentingnya berkoperasi, ujarnya. Asal tidak memperjualbelikan buku LKS ataupun buku pa- ket dan tidak boleh dikondisikan oleh pihak sekolah kalau untuk pengembangan pengetahuan cukup diarahkan ke perpustakaan, tambahnya pula. Wartawan WN mau mengkonfirmasi tentang perihal tersebut diatas akan tetapi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Elih Sudiapermana,M.Pd. tidak ada di tempat karena padatnya kesibukan maklum baru menjabat di Di- nas Pendidikan Kota Bandung. Team dan HAM Lian mengatakan Tip- ikorPoldamaupunkejaksaandi- minta segera periksa dan pang- gil pejabat terkait di Dinas Pen- didikan Kota Bandung. Team KadisdikJabar:Kurikulum2013 Diterapkan Juli 2014 BANDUNG, (WN) KEPALA Dinas Pendidikan JawaBaratProfDrMohWahyu- din Zarkasyi CPA mengatakan, secara umum kurikulum 2013 sudah dapat diterapkan pada tahun ajaran baru di Juli 2014 nanti. Saat ini baru sebagian kecilsekolahyangberupayame- nerapkannya. Kurikulum baru di dunia pendidikan Indonesia itu, menekankan dua hal. Yakni, kreatifitassiswadanperubahan sikap.Selamaini,lanjutnya,ban- yak guru yang belum menerima atau terbiasa dengan pola baru tersebut.Namun,setelahdilaku- kan sosialisasi, mereka akhirn- ya menerima kurikulum 2013. Wahyudinmengatakan,guru menjadi kunci pembelajaran kurikulum2013.“Apapunkritik yang muncul dari penerapan kurikulum 2013, butuh sentu- han manajemen yang jitu untuk melaksanakannya, sehingga ke- santerburu-burudalammener- apkan kurikulum itu tak malah jadibumerang.Guruyangharus menyempurnakan,” ungkap Prof Dr H Moh. Wahyudin Zarkasyi,CPA,KepalaDinasPen- didikan Provinsi Jawa Barat pada seminar nasional di Graha Widya Wisuda di IPB Dramaga yang dibuka oleh Kepala UPBJJ UT Bogor, Drs Budi Utoyo, MA, beberapa waktu yanglalu. “Lulusan UT tak perlu mind- er, apalagi ragu-ragu menjadi sutradara handal ketika tampil sebagai teladan peserta didik. Gurunya sengaja minimal S-1, yang diajar adalah calon pres- iden,gubernur,bupati,walikota, yang syaratnya minimal SMA. Syukur-syukurkelakbakalmun- cul pemimpin dari UT,” tandas Zarkasyi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaranituketikaberdialog dengan alumni UT. Ia sangat yakin, para guru jebolan UT mampu menjadi te- ladan peserta didik, karena mereka lahir dari rahim ibu yang hebat dan telah berkiprah sejak masa sumpah pemuda 85 tahun silam.”Sesuai dengan mu- kadimah UUD 1945, guru dimotivasi agar bangkit mencerdaskan bangsa (sumber daya manusia), baru mengolah sumber daya alam untuk men- ingkatkan perekonomian, sehingga terwujud kese- jahteraan. Siklus itu jangan dibo- lak-balik, apalagi kelas menen- gah kita pada 2030 mencapai 135 juta, saat ini 45 juta dari 235 juta penduduk Indonesia, peran guru sangat strategis dalam mewarnai sistem pen- didikan nasional kita. Bonus demografi dari Tuhan itu jan- gan sampai berubah jadi musibah, tapi mesti dikelola se- cara inovatif dan kreatif, di ant- aranya melalui kurikulum 2013 yangdiusahakanmampumem- bangun karakter bangsa. Di si- nilah dibutuhkan keteladanan sikap dan kharisma guru yang pada akhirnya mampu men- gubah sikap hidup atau karak- ter peserta didik,” tandasnya. Anang/net Wahyudin Zarkasyi LAMPUNG, (WN) KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung terus menyelidiki per- karadugaankreditmacetdanfik- tif proyek pembangunan peru- mahan di Kabupaten Lampung Timurtahun 2011-2012sebesar Rp3 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Lampung bahkan Kejaksaan Tinggi sudah mengantongisejumlahnamaun- tukditetapkansebagaitersangka. Asisten Pidana Khusus (As- pidsus) Kejaksaan Tinggi (Ke- jati) Lampung, Bambang Gunawan mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara, ren- cananya penyidik akan melaku- kan pemanggilan beberapa or- ang untuk diperiksa kembali dalam waktu dekat ini. Bambang menambahkan, “Problemnya ada beberapa or- ang yang sudah pindah tugas dan tidak berada di Lampung lagi. Makanya nanti akan kami atur lagi waktunya untuk me- manggil yang bersangkutan,” . Modus yang dilakukan dalam perkara ini adalah membiayai proyek pembangunan peruma- han di Kabupaten Lampung Timur senilai Rp. 3 Miliar oleh Bank BTN cabang Lampung pada tahun 2011-2012 dengan cara kredit. Yus Kejati Lampung Usut Kasus Kredit Macet Bank BTN Lampung Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng
  • 5. 5Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KORUPSI DI RSUD GUNUNG TUA TangkapAndarWalikotaPadangsidimpuan SIDEMPUAN, (WN) Berbagai elemen masyarakat terus mempertanyakan kenapa tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri belum mendakwa Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, sementara dia sudah jelas terima fee Rp 620 juta. BERDASARKAN dalam dak- waan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui Netty SilaenSHdanHendriEdisonSH, menyebutkan pada tahun 2012 RSUD Gunung Tua mendapat- kan alokasi dana dari P-BDB dan dana P-APBD Provinsi tahun 2012 untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Gunung Tua, Paluta,vsebesar Rp.10miliar. Dalam hal ini terdakwa Naga Bagti, Rahmat Taufik dan Hen- dry Hamonangan ternyata sep- akat mengatur strategi dan me- BANDUNG, (WN) PROYEK SPAM IKK Ciparay, Kabupaten Bandung dengan nilaianggaraRp14miliyarbersumberdariAPBNbermasalah dan berbau korupsi. Pasalnya, pipa-pipa proyek sudah patah dan lepas dari pengikatnya (baut) karena memakai material asal asalan. Bahkan, dinding tembok SPAM IKK sudah retak- retak, padahal bangunan tersebut belum ada satu tahun. Harian Warta Nasional sudah melakukan konfirmasi ter- tulis pada tanggal 17-04-2014 diterima oleh staf kadis Dis- kimrum, Budi Rosana. Dengan nomor 12/konf-Biro-Kab. Bandung WN/IV/2014. Ditujukan kepada Kepala Dinas Kim- rum Prov. Jabar. Namun sampai berita ini dimuat Kepala Dinas masih memilih bungkam. “Jika proyek ini diusut oleh Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK) akan banyak yang terlibat, saya nyakin akan banyak yang masuk hotel prodeo. Karena itulah saya ber- harapKejaksaandanKPKmelakukanpenyidikandanpenun- tutan atas proyek yang menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah”, ujar Ketua LSM Infasi, Ian. Pertanyaan yang ditanyakan yang tidak bisa dijawab oleh Kepala Dinas Kimrum Prov. Jabar adalah, Merk Pipa yang dipakai pembangunan SPAM IKK Cipary ? Semen yang di- pakai pembuatan tembok SPAM IKK CIPARAY memakai K berapa?, pavingblok disekitar SPAM IKK CIPARAY sudah pada rusak ataupun retak-retak?, Pembangunan SPAM IKK CIPARAY Sudah sesuai dengan spesifikasi dan soof drawing? Pipa-pipa yang dipake dibangunan SPAM IKK CIPARAY me- makai ukuran berapa? Dan apa penyebabnya pipa tersebut sudah pada karatan? Berapa meter luas tanah untuk pem- bangunan SPAM IKK CIPARAY tersebut? Kenapa dranase (saluran air) disekitar SPAM IKK CIPARAY Sudah pada rusak? Rudi zahid Usut Proyek Diskimrum Jabar Rawan Korupsi Siswa SDN 2 Kalangjaladri Duduk Berdesak Desakan CIAMIS/PANGANDARAN (WN) KEPALA SDN 2 Kalangjaladri di Kecamatan Parigi Kabupa- ten Pangandaran, Sudar.SPd mengaku gara gara jumlah ruan- gan kelas kurang memadai, para siswa merasa kurang nya- man saat melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Kondisi tersebut sangat mengganggu konsentrasi para siswa dalam belajar. “Saat ini jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 225 siswa dan di bagi kedalam sembilan rombongan belajar (rombel), sedangkan jumlah ruangan tersedia “kata Sudar. Menurutnya, hanya enam ruangan kelas itupun satu ruan- gan di antaranya di gunakan untuk ruangan guru dan kepala sekolah, artinya sekolah masih membutuhkan sekitar tiga ru- angan lagi. Pihak sekolah sudah beberapa kali menyampai- kan kondisi ini kepada pemerintah namun sampai saat ini,laporan yang di sampaikannya belum mendapat respon. “Untuk menyiasati agar anak-anak bisa belajar dengan tenang,dan tidak duduk berdesak-desakan kami menyisihkan uang bantuan uang operasional sekolah untuk membeber walaupun pembelian nya tidak dilakukan sekaligus atau dici- cil, “katanya sembari berharap agar pemerintah Kabupaten Ciamis/Pangandaran segera merealisasikan bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh sekolah. Wawan Proyek Sumur Bor Dinas ESDM Diadukan ke Kejaksaan NUSANTARA menangkan Ridwan Winata dalam pengadaan Alat Keseha- tan Kedokteran Umum pada RSUD Gunung tua tersebut. “Terdapat enam item alat kedokteran yang ditawarkan oleh PT.Aditya Wiguna Kencana milik Ridwan tidak mendapat dukungan dari distributor atau agen tunggal pabrikan alat- nya.”kata jaksa. Setelah menerima pembaya- ran dan kelebihan harga yang diterima, Ridwan Winata ke- mudian membagi-bagikan uang kepada dr.Naga Bakti se- banyak Rp.400juta, Rahmat Taufik Hasibuan sebesar Rp.70juta dan Andar Amin ha- rahap selaku walikota padang- sidimpuan sekarang, meneri- ma fee sebesar Rp.620juta dan Hendry hamonangan daulae Rp.89 juta. Berdasarkan informasi kami harian Warta Nasional ketiga oknum tersebut yakni Naga Bakti, Rahmad taufik, Henry Hamonangan dan Ridwan Wi- nata selaku pemilik perusahaan atau rekanan telah didakwa oleh majelis JPU. Dan ternyata Andar masih saja berkeliaran di gedung pemerintahannya sebagai Walikota Padangsidim- puan. Sejumlah Tokoh Masyarakat pun meminta Kejagung, Mabes Polri dan KPK untuk mengusut tuntas permasalahan korupsi ini agar para pejabat daerah tidak sewena-wena terhadap jabatannya, RIHAT BANDUNG, (WN) KEGIATAN pekekerjaan Ba- lai Besar Pelaksana Jalan Nasio- nal wilayah II, tahun 2013, yaitu proyek pembangunan jalan, Tembok penahan tanah/tebing dan saluran air. Di Naringgul batas Kab.Bandung, Cidaun dan Cianjur, dengan pagu APBD Rp 104miliyardannilaikontrakRp 92 miliyar diduga telah menja- di ajang penyimpangan. Pengerjaan jalan yang baru dibangun setahun kini sudah ambruk. Begitu juga dengan tembok penahan tanah/tebing sudah ambruk juga. Saluran airpun rusak juga, sesuai den- gan photo diatas. Jadi belum ada satu tahun sudah pada am- bruk dan rusak, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Jan- gan sampai seperti film sine- tron yang sudah di setting ak- tornya dibalik layar dan saling tuding yang bertanggung jawab?. Kegiatan proyek balai besar pelaksana jalan nasional wilayah II, diduga keras tidak sesuai dengan bestek dan asal, beracuan dari photo tersebut, yang diatas?. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK) Asep memil- ih menghindar. “Ya pak hari Rabu aja kita ketemu, saya mau ke Jakarta ada rapat jadi para PPK (Pejabat Pembuat Komit- men), ujar Asep. Hingga hari Jumat pun, Asep menjanjikan ketemu dengan wartawan. “Ya hari jumat pak, sayausahakanpakkitabertemu, cetusnya.Ironisnya,sampaiber- itainiditurunkanolehwartawan tidak ada jawaban atau penjela- san proyek dan handphone nya segaja tidak aktif. Rudi Zahid Usut Proyek Rp 104 M Di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Jabar SIDEMPUAN, (WN) Di daerah Kota Padangsi- dimpuan masih banyak jem- batan yang seharusnya sudah layak rehap akan tetapi Dinas PU Daerah Kota Padangsidim- puan tidak memperdulikan seolah-olah tutup mata ter- hadap pemeliharaan jembatan. Contohnya masih terdapat jem- batan yang pengaman besinya yang untuk pencegahan terjad- inya kecelakaan terhadap peng- guna jalan umum yang sudah patah akibat kropos. Ini bisa mengancam nyawa pengguna jalan umum mengak- ibatkan kecelakaan, oleh kare- na itu dikemanakan biaya per- awatan jembatan tiap Tahun- nya oleh Dinas PU Daerah Kota Padangsidimpuan??? Sehingga masih banyak lagi jembatan yang belum mendapatkan per- awatan rutin tiap Tahunnya! Sejumlah Tokoh Masyarakat meminta agar Dinas PU Daerah Kota Padangsidimpuan tidak hanya memperkaya diri sendi- ri akan tetapi harusnya men- jalankan tugas dan tanggung jawabnya. Monitoring dari Di- nas PU daerah kota padangsi- dimpuan seolah-olah tidak di- laksanakan sehingga membiar- kan jembatan banyak yang tidak layak lagi dan seharusnya sudahdirehap.PUKota Padang- sidimpuan tidak menjalankan perawatan jembatan yang sudah besi pembatas jalan pa- tah akibat kropos yang ber- tahun-tahun tidak dig anti den- gan besi yang baru, rihat PU Telantarkan Jembatan Rusak TANJAB BARAT, (WN) PROYEK pengadaan sumur bor dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tan- jung Jabung Barat, Jambi yang ber- lokasi di Parit Itur, Kecamatan Se- berang Kota menggunakan dana APBD Tahun 2014 yang dikeraja- kan oleh rekanan CV Anisma diduga bermasalah, dan kemudian dilaporkan oleh salah satu LSM / OKP ke Kejaksaan. Pasalnya, proyek tersebut diter- minkan hingga seratus persen, se- mentarapengerjaannyabelumram- pung. Menurut warga sekitar, proyek sumur bor yang dikerjakan rekanan CV Anisma didesa mereka tidak bisa digunakan, karena tidak memiliki mesin penyedot. “Mesin penyedotnya tidak ada, bagaimana bisa digunakan, Pada hal kami sudah menanti lama keberadaan sumur bor tersebut, karena warga disinisangatmembutuhkanairber- sih, namun apa boleh buat jika keja- diannya seperti ini. Impian warga mendambakan air bersih pupus sudah,” ungkap warga yang enggan namanya untuk disebutkan itu. Menanggapi hal ini, Ketua OKP Generasi Muda Sriwijaya (G.M Sri- wiaya) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Riharmin Sitompul menya- takan, bahwa pihaknya sudah me- laporkan terkait pengerjaan proyek sumur bor tersebut. “Be- berapa waktu yang lalu kami sudah melaporkan proyek sumur bor yang berlokasi di wilayah Kecama- tan Seberang Kota ke Kejari Tanjab Barat. Dan pihak kejaksaan melalui Kasi Intel, Tedy Hartawan berjanji akan segera menindak lanjuti lapo- ran kami,” ungkap pria berdarah barah batak yang selalu berpe- nampilan pelontos itu. Sementaraitu,KepaladinasESDM Kabupaten Tanjab Barat, Yon Heri berusaha ditemui wartawan media iniuntukdikonfirmasiterkaithalini, selalu dikatakan tidak berada ditem- pat.“Bapaktidak tidakadaditempat, sedang dinas luar,” sebut salah satu- nya stafnya kepada wartawan. Begitu juga dengan rekanan pel- aksana proyek direktur CV Anisma. Beberapa kali wartawam media ini berusaha untuk menemui, namun belum berhasil. Hingga berita ini di- turunkan, belum ada satu pun pi- hak dari CV Anisma yang berhasil dijumpai. Abdul Fattah GARUT, (WN) KEGIATAN pemasangan Bronjong Sungai Cimanuk di Kecamatan Cisurupan Kabu- paten Garut, Jawa Barat pada tahun 2013 oleh Balai Besar Sungai Cisanggarong, Cirebon asal jadi dan amburadul pada- hal belum ada satu tahun. Bronjongnya sudah pada rusak, karena dikerjakan tidak sesuai speksifikasi. Pantauan Wartawan, batu- batuyangdipakaisudahpecah- pecah tidak sesuai dengan se- mistinya,apabiladebitairbesar diwaktuharihujan,masyarakat mengalamimusibahbanjir.Pat- utdicurigaipemasanganbron- jong ini ajang korupsi, karena tidak jelas berapa anggaranya, dan darimana asal anggaran kegiatantersebut. Menurut Martua, demi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan kepada Kejati Jabar harus mengusut dan melakukan pe- meriksaan terhadap Kepala Balai Besar Wilayah sungai Cisanggarong,SatkerdanPeja- batPembuatKomitmen(PPK). Beberapa kali Wartawan menghubungiKepalaBalaiBe- sar Wilayah Sungai Cisangga- rong melalalui kontak person tetapihandphonenyamelbox. Sehinggaberitainiditurunkan oleh Harian Warta Nasional. Rudi Zahid Pemasangan Bronjong Di Sungai Cimanuk Desa Tambak Jaya Amburadul Proyek Pemeliharaan Jembatan Disunat SIDEMPUAN, (WN) ANGGARAN perawatan tahun 2013 untuk sebanyak 8 (de- lapan) proyek Jembatan telah disunat oleh sejumlah oknum di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sidimpuan. Pasalnya, pengerjaan Jembatan belum selesai dikerjakan, anggaran sudah habis dipergunakan dengan tidak sesuai peruntukan dan perawatan dibuat kongkalingkong untuk menghabiskan keuangan negera. Kedelapan yang asal dikerjakan itu antara lain, yang ada di Jalan Sutoyo, Jalan Mustafa Harahap, di Jalan Sutan Soripada Mulya, di Jalan Sutan MHD Arif, di belakang Kantor Walikota. Berdasarkan pantauan wartawan, jembatan tersebut ada yang setengahnya jadi alias belum di cat, ada yang besinya dibiarkan kropos. Padahal, menurut pengakuan salah seor- ang Kabid PU, anggaran untuk perawatan sudah habis dipergunakan. rihat tabagsel Tangkap Efendi Berkedok LSM Untuk Pungli SIDEMPUAN, (WN) PARA oknum Pe- jabat di Dinas Pen- didikan, Kabupaten Tapanuli Selatan ban- yak melakukan pen- gutipan biaya pengu- rusan sertifikasi (pungli) dari guru- guru binaan. Teruta- ma pejabat yang ber- tugas di Dikmen (Bi- dang Pendidikan Me- nengah) salah satunya Pejabat berinisial Ependi. Untuk memu- luskan modusnya, Ependi mengantongi Kartu LSM, setiap ada wartawanyangdatangmenemuinya,diaselalupamerkartuLSM. “Saya ini LSM, kalau ada wartawan konfirmasi masalah pungli, dia berurusan dulu dengan LSM kami, semua pertanyaan soal pungli tanya saja ke Ketua LSM kami, ujar Ependi arogan. Menanggapi hal tersebut. Ketua LSM Infasi Jakarta, Ian Si- hombing langsung berang. Ian mengatakan, Efendi itu perlu sekolah lagi, dia itu kayaknya tidak sekolah. Kalau dia men- gatasnamakan nama LSM dalam urusan dinas sebagai tameng. Saya akan paksa Poldasu untuk menangkap Ependi itu. Efen- di itu memiliki Kartu dari LSM kacangan yang tidak berizin untuk merusak citra LSM, LSM kacangan begituan disini pas- ti dibubarkan itu, ujar Ian. “Pegawai seperti itu sudah selayaknya dicopot dengan tidak hormat dan bila perlu dipermalukan oleh semua media dan semua LSM yang ada di Sidempuan. Sini saya minta photo Kartu LSM nya biar saya sebarkan di semua media dan biar saya laporkan resmi,ujar Ian berang. Rihat KejatiRiauTerimaPelimpahan Kasus Dugaan Money Politik RIAU, (WN) KASUS dugaan Money Politik oleh Maimanah Umar caleg DPD RI Dapil Riau dan Maryenik Yanda caleg DPRD Riau Dapil Kampar akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau , Rabu sore lalu. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaaan (P-21), Asisten Pidana Umum (As- pidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Akmal Abbas menye- butkan, pelimpahan tahap II sudah dilakukan Rabu sore lalu dan Selanjutnya Kejaksaan Tinggi ( Kejati) akan serahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk disidangkan. Penyerahan berkas terlapor ini berikut dengan barang buk- ti dari penyidik Polda ke Kejaksaan Tinggi Riau dilakukan setelah pihaknya menelaah berkas perkara, dan kemudian jaksa peneliti tidak menemukan adanya kekurangan sehing- gadinyatakan lengkap (P-21). “Satu kali berkasnya pernah kita kembalikan ke Polda. Karena masih ditemukan adanya kekurangan. Sekarang sudah lengkap dan siap untuk disidang- kan,” ujar Akmal. Yus
  • 6. 6 Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 KEPALA daerah terpilih dan kemudian di lantik sejatinya semata-mata untuk melayani masyarakatnya. Karena itu, ia semestinya selalu hadir dan menampilkan diri sebagai pel- ayan bagi masyarakat, tak peduli seberapa besar jumlah dan beragamnya kepentingan masyarakat. “Seorang Kepala Daerah menjadi suluh bagi tegaknya mandat, moral dan tanggung jawab.Tidakhanyabersifathor- izontal ( hablu minannas ), teta- pi juga tanggung jawab vertical ( Hablu Minallah ) disinilah letak keserasian antara kapasitas se- bagai kepala daerah dan berpe- gangteguhpadakomitmenmor- al sehingga mereka dapat men- jalankan perbuatan yang utama bagi masyarakat, bangsa, dan Negara”ucapMuhammadArsy- ad Maksyum, Warga Tanjung Jabung Barat memberikan ko- mentar pada W.N Keberanian pejabat mening- galkan jabatan empuk memang supermahal di republik ini. Meski jelas-jelas gagal, meski jelas-jelas mengingkari janji politik, meski jelas-jelas jarang masuk kerja, karena faktor kesehatan, mereka biasanya bergeming. Bagi para pejabat, Pejabat wajib mati-matian dipertahankan, tak peduli apa- kah standar moralitas mereka kangkangi. “Kita patut menaruh hormat jikaDrs.UsmanErmulan,MMbe- rani mundur dan meletakkan ja- batanBupatiTanjungJabungBar- at demi menempatkan etika dan moral.Mundurataskesadaranetis karenafaktor kesehatan,danbu- kan karena harus bertangggung- jawab atas penyelesaian janji – janji politik yang pernah diucap- kan diwaktu kampanye. Usman Ermulanberanimundurmencer- minkan jiwa kenegarawan,” kata Muhammad Arsyad. Negara ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal yang baik untuk di jadikan panduan seh- ingga, untuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. Misalnya, untuk sekedar memi- liki moral, etika dan rasa malu, kita mesti berguru ke negeri orang. Presiden Jerman Chris- tian Wulff, menurut dia, men- gajarkan moral, etika dan rasa malu itu kepada kita wulff me- milih mundur dari jabatan presiden. Wulff bukanlah sosok pengecut. Dia menggelarkonfrensi pers di istana presiden, Berlian bersama istrinya, Bettima Se- cara tegas Wulff mengatakan Jerman membutuhkan pres- iden yang di dukung publik. Namun, kepercayaan itu se- makin tergerus dan mulai mengganggu. Itulah alasan Wulff mundur. Di Brasil, Jepang dan Korea, banyak pejabat mundur dan bahkan bunuh diri karena ada rasa malu. Moral, etika dan rasa malu, kata Muhammad arsyad, me- mang sudah hilang dari pejabat publik kita. Padahal, moral, eti- ka dan rasa malu merupakan kekuatan preventif yang mem- bentangi seseorang Jika Elite tidak lagi memiliki moral, etika danrasamalu,merekamudahdi kuasai nafsu keserakahan.” Kita menaruh hormat setinggi-ting- ginyabilasajaDrs.UsmanErmu- lan,MMberanimemilihmundur dari jabatan Bupati Tanjung JabungBarat,itumencerminkan jiwa kenegarawan, “kata Mu- hammad Arsyad. AF Usman Ermulan Berani Mundur Jadi Bupati Cermin Jiwa Kenegarawan TANJAB BARAT, JAMBI (WN) Budaya mengundurkan diri bagi seorang pejabat amatlah langka di negeri ini. Kalau toh ada yang berani mundur, langkah itu lebih untuk memuaskan kepentingan pribadi dan bukan semata sebagai bentuk pertanggung jawaban moral. Kejati Tahan Kadis Sosial Dan Transmigrasi Jambi JAMBI, (WN) KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jambi menahan inisial HA Ke- palaDinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasiProvinsiJam- bi , karena kesandung dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menahan HA yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jambi untuk kegiatan Perkemahan Pu- tri Tingkat Nasional (Perkempinas) 2012. HA ditahan dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bidang logistik kegiatan tersebut. HA yang mengenakan kemeja batik warna cokelat, diba- wa ke Lapas Klas II A Kota Jambi dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan sekitar pukul 11.15 WIB. Ia ditahan sela- ma 20 hari pertama untuk langkah pemeriksaan lebih lanjut. KepalaKejaksaanTinggi(Kajati)JambiSyarifuddinKasim se- usai penahanan mengatakan “Drs HA , MM ditahan terkait kasus danahibahAPBDProvinsiJambitahun2012,dalampelaksanaan kegiatanPerkempinas.Beliausebagaikuasapenggunaanggaran bidanglogistik”terangSyaifuddinKasim,KepalaKejaksaanTing- gi Jambi seusai penahanan Harris, Selasa siang. Yus Kejari Sungaipenuh Panggil Anggota DPRD Kerinci KERINCI, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sungaipenuh batal memerik- sa H Said Abdullah, anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi tersangka kasus bagi-bagi dana Bansos tahun 2008 . Pasalnya H Said mendadak sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungaipenuh Agus Wido- do melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Mursy- idi mengatakan, tersangka H Said tidak datang memenuhi panggilan penyidik, karena sakit. “H Said tidak datang, ada surat sakitnya,” ujarnya. SementaraituhariinidijadwalkanpemeriksaananggotaDPRD Kerincilainnya,IrmantodanNopantrisertamantananggotaDPRD Kerinciperiode2004-2009yangkinimenjadianggotaDPRDKota Sungaipenuh, yakni Ade Utama dan Mursimin. Mereka juga di- periksa terkait kasus dana Bansos yang dilaporkan Adi Muklis, mantan anggota DPRD Kerinci periode 2004-2009. Pemeriksaan keempat anggota dewan ini hari ini menen- tukan apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. “Pemeriksaan tanggal 15 April menentukan apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Sungaipenuh, Agus Widodo baru-baru ini. Yus Kejari Medan Cekal Dirops PD Pembangunan Medan MEDAN, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Medan melakukan koordina- si dengan pihak imigrasi untuk mencekal Direktur Operasio- nal (Dirops) PD Pembangunan Kota Medan, Ichwan Husein Siregar dirinya agar tidak bisa berpergian ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan terkait status tersangka Ichwan H Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam dugaan korupsi dana penyertaan modal tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp5,9 Miliar serta melarikan uang milik PD Pem- bangunan senilai Rp800 juta. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negerei (Kejari) Medan Jufri Nasution mengungkapkan “Ter- us kita upayakan pencarian, termasuk melakukan pencekalan,” Caranya, pihaknya akan menyampaikan pencekalan itu ke Kejagung baru kemudian berkordinasi dengan kementerian HukumdanHAM(Kemenkuham)RIuntukditeruskankebagi- an Imigarasi sebagai tindaklanjut pencekalan terhadap Ich- wan Husein Siregar. Yus NUSANTARA Proyek Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Dikorupsi? SIDEMPUAN, (WN) PROYEK pembangunan Ru- mah Dinas yang menggunakan anggaran DAU APBD Kabupat- en Tapanuli Selatan (Tapsel) sebesar 10.340.000.000 mili- yar untuk volume pekerjaan pembangunan sebanyak 3 unit rumah dan pagar telah meng- hambur hamburkan keuangan Negara dengan nilai fantastis. Anggaran sebesar itu sangat bertolak belakangan dengan ke- hidupan warga masyarakat Si- dempuan yang berada dibawah garis kemiskinan. Sejumlah elemen masyarakat sangat menyayangkan adanya proyek 3 unit rumah muspida. APBD dihabiskan hanya untuk kepentinganpejabattanpameli- hat banyaknya masyarakat yang hidupdibawahgariskemiskinan, selayaknya bupati lebih fokus, memperhatikan masyarakat agar lebih sejahtera, ujarnya. Ironisnya, proyek sebesar 10.340.000.000 miliyar itu juga berbau penyimpangan karena sesuai dengan pelaksanaanya sudah selesai, tetapi sampai berita ini dimuat masih tetap dikerjakan. Artinya proyek tidak sesuai dengan kesepaka- tan lelang proyek, adanya kongkalingkong diantara peja- bat dengan kontraktor. Proyek itu menjadi pergunc- inganmasyarakatkarenasangat kental dengan permainan kotor kekuasaan dengan segaja me- langgar aturan. Entah apa ken- dalanya kok belum selasai, Apa- kah ada adeundum waktu pelak- sanaanya?. yang membuat curiga lagi tidak ada site plane (gambar ) dan IMB tidak ada. Apakah ini salah satu modus untuk mengkorupsikan uang negara, agar tidak terdeteksi oleh masyrakat umum? Dan be- gitu juga bahan material yang dipakeuntukpembangunanru- mah dinas tersebut agak men- curigakan, karena bangunanya sudah ada yang retak-retak?, Selainitu,kasusanggaranpem- bebasantanah/lahan,pembangu- narumahdinassampaisekarang belumselesaidituntaskan.Beber- apa kali wartawan Harian Warta Nasional mendatangi ruangan kerja bupati, untuk mengkonfir- masi hal ini. Tetapi bupati tidak berkenan member Keterangan. Rudi zahid/ Rihat boy CILACAP, (WN) PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah melalui SK Gubernur Nomor 411.2 / 4 TAHUN 2014 Tentang Alokasi dan loka- si Bantuan Keuangan Kepada Pemerin- tah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 memberikan bantuan kepada 7.809 Desa yang tersebar di 537 Keca- matan di 29 Kabupaten se Jawa Tengah untuk kegiatan Pembangunan infras- truktur desa dengan klasifikasi : 1. Desa Miskin tinggi dengan jumlah 1.356 Desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 100 juta, 2. Desa miskin sedang dengan jumlah sebanyak 2.080 desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 60 juta, 3. Desa miskin rendah dengan jumlah 4.373 desa masing – masing mendapat bantuan sebesar 40 juta dan untuk Kabupaten Cilacap. Bantuan yang diberikan kepada Pe- merintahan desa mencakup 51 Desa un- tukklasifikasiDesamiskintinggi,90Desa untuk klasifikasi Desa Miskin sedang dan128 Desa untuk klasifikasi Desa Mis- kin rendah. Bantuan tersebut diberikan kepada Pemerintahan Desa dan menjadi tanggung jawab Desa Penerima Bantuan sesuai dengan peruntukan penggunaan bantuan yang disetujui dan Kepala desa Penerima bantuan menyampaikan lapo- ran Penggunaan dana bantuan setelah kegiatanselesaidilaksanakanpalinglam- battanggal10setelahakhirtriwulanmela- luiBupatikepadaGubernurJawaTengah c.qKepalaBiroKeuanganSETDAProvinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut Gubernur memerintahkan Bupati diseluruh Kabupaten di Jawa tengah untuk menunjuk Badan / Kan- tor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat desa untuk memfasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan, koordina- si Pencairan dana dan pelaporan ke- giatan Kamsi Gautama Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Untuk Desa VERIFIKASI DATA – Suasana kegiatan verifikasi proposal di Ruang rapat kantor Bapermades Cilacap Satpol PP Bekasi TakMampuPerangiIklanIlegal BEKASI, (WN) SATUAN Polisi Pamong Praja Kota Bekasi kewalahan menertibkan iklan ilegal di wilayah kerjanya. “Seperti kucing- kucingan dengan yang memasang,” kata Kepala Seksi Penyid- ik dan Penyelidikan Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Kota Bekasi Arlindo R. Basmery, Rabu. Arlindo mengatakan iklan ilegal tersebut berupa spanduk yang dipasang di sejumlah titik. Iklan berisi promosi dari pe- rusahaan properti, rokok, dan lainnya. Karena tak beraturan, iklan-iklanilegaltersebutmengganggukeindahankota.“Dalam seminggu, kami bisa tiga kali melakukan penertiban,” ujarnya. Lebih lanjut, Arlindo mengatakan pihaknya tak dapat mem- berikan sanksi kepada perusahaan pemasang karena peratu- ran daerah tentang iklan tak mengatur pemberian sanksi. Karena itu, pihaknya hanya bisa menyarankan perusahaan memasang iklan sesuai dengan peraturan yang ada. “Kalau tetap memasang, ya, kami tertibkan,” ujar Arlindo. Menurut dia, lokasi yang menjadi sasaran pemasangan iklan ilegal tersebut antara lain persimpangan jalan, jalan pro- tokol, dan sejumlah ruas jalan yang padat oleh kendaraan. “Kami meminta kesadaran perusahaan agar mematuhi per- aturan,” katanya. Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi Makbullah mengatakan pihaknya menargetkan perolehan pajak reklame tahun ini sebesar Rp 27 miliar. Penetapan target ini menyusul peruba- han Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 perihal pajak reklame. “Kami optimistis mencapai target itu,” katanya. Dalam perda tersebut, jumlah tarif papan reklame atau video yakni Rp 5-11 ribu per meter per hari. Sedangkan tarif umbul- umbul Rp 10-21 ribu per meter per bulan untuk kelas jalan tiga sampaikelasjalankhusus.Tarifituturunsekitar200persendari tarif sebelum perda diubah pada akhir tahun lalu. RADEMAN SIDEMPUAN, (WN) WALIKOTA Padangsidim- puan, Andar Amin Harahap melantik Zulfeddi Simamora menjadi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakota) defenitif di Gedung AdamMalik,JalanSermaLianKo- song, P.Sidimpuan, Jumat (2/5). Pelantikan ditandai pengam- bilan sumpah, penandatangan- an naskah berita acara dan di- lanjutkan dengan penandatan- ganan serah terima jabatan dari Plt Sekdakota lama Khairul Alamsyah Lubis kepada Zulfed- di Simamora. Mantan Kadis Pendidkan Daerah dan Kadis Sosial Tena- ga Kerja Pemko P.Sidimpuan serta Kadis Sosial Pemkab Palu- ta itu dilantik berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No- mor :821.23/1600/2014 tang- gal 23 April 2014 dan berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal 2 Mei 2014. Walikota mengatakan, jaba- tan Sekda merupakan jabatan karir tertinggi di jajaran pe- merintahan Kota P.Sidimpuan yang memiliki tugas pokok membantu walikota dalam hal perumusan kebijakan pemer- intah daerah, pengkoordina- sian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis, penye- lengaraan admin- istrasi pemerin- tahan daerah, pengelolaan ke- uangan dan sara- na prasarana pe- merintah daerah, pembinaan admi- nistrasi dan apa- ratur. Kemudian, pemantauan dan evaluasi pelaksan- aankebijakanser- ta melaksanakan tugas lain yang diberikan waliko- ta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekda. Sekda juga merupakan penggerak perumusan kebija- kan sampai operasionl teknis kegiatan pembangunan sekali- gus dalam menjembatani hubungan pemerintah dengan forum komunikasi pimpinan daerah serta masyarakat. “Untuk itu dengan tugas yang diemban diharapkan dapat se- makin produktif dalam bekerja dengan demikian mendorong PNS di Pemerintah Kota P. Si- dimpuan bekerja untuk men- ingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar walikota. “Saya yakin saudara mampu melaksanakannya dengan selalu berprinsip untul bekerja keras, cerdas dan tuntas yang dilandasi denan keihklasan untuk mewu- judkan masyarakat yang sehat, maju dan sejahtera,” katanya. Kepada Plt Sekdakota P. Si- dimpuan yang lama walikota menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas jasa, dedi- kasi dan pengabdian selama ini. RIHAT SIMANGUNSONG Sekdakota yang Baru Dilantik Mampu Bekerja Keras
  • 7. 7Edisi 24/Th XIII/ 5 - 20 MEI 2014 NUSANTARA Ketua MUI Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Bansos BATURAJA, (WN) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan H Bahar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana haji 2009 setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejari Baturaja, Sumatera Selatan. “TERSANGKA diduga me- nyelewengkan dana bantuan sosial(bansos)daripemerintah pusat tahun anggaran 2009 untuk naik haji gratis bagi masyarakat di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Sugeng Sumarno melalui Kasi PidsusHalimdidampingiRicky Ramadhan di Baturaja, Rabu. DikatakanHalim,KetuaMaje- lisUlamaIndonesia(MUI)2006- 2016 tersebut dengan sengaja melakukan tindakan korupsi dana APBD OKU Selatan tahun anggaran 2009 di mana pemer- intah setempat menggelontor- kandanasebesarRp525jutaun- tuk membiayai 15 tokoh agama dantokohmasyarakatsatuorang setiapkelurahandiwilayahituke Tanah Suci Mekkah. Namun, dari hasil pemerik- saan tim BPKP dan Jajaran Pol- res OKU Selatan ditemukan ke- janggalan sekitar Rp287 juta dana tersebut diduga disele- wengkantersangkauntukkeper- luanpribadi.Iamengungkapkan, dari 15 orang yang dibiayai naik haji hanya lima yang dib- erangkatkan,satuberangkatden- gan biaya sendiri dan sembilan orang hanya didaftarkan tanpa adarealisasi.“Proposaldiajukan tersangka sebanyak 15 orang yang dibiayai, namun terdapat sembilan orang tidak diberang- katkan dengan total nilai sebesar Rp287.716.000,” ujarnya. Halim menegaskan, tersang- ka terbukti melakukan tinda- kan melanggar hukum yang merugikan negara dan dijerat pasal 2, 3 dan 8 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana ko- rupsi dengan ancaman huku- man maksimal 20 tahun pen- jara. Pelaku dititipkan di rutan Sarang Elang Baturaja sejak Rabu ini hingga 19 Mei untuk menjalani proses sidang. “Kasus korupsi ini sebelum- nya ditangani Polres OKU Sela- tan kemudian dilimpahkan ke Kejari Baturaja. Berkas sempat bolak-balik karena belum lengkap, tetapi setelah mengge- larkasusinterndiKejari,berkas dinyatakan lengkap,” ujarnya. Sementara, tersangka warga Tebing Gading Kelurahan Batu BelangJaya,KabupatenOKUSe- latan tersebut saat dikonfirma- si terkait kasus korupsi yang menjeratnyamenolakmemberi- kan pernyataan kepada war- tawan.“Nocomment.Kepalasaya pusing dan kondisi tubuh saya sedang tidak sehat,” kata Ketua MUI yang juga ikut bersaing menjadicalonlegislatifdariPar- tai Girendra pada Pemilu Legis- latif 9 April itu. Usman Perda di Tangerang Menyengsarakan Warga JAKARTA (WN) PERINGATAN Hari Kartini selama ini masih banyak yang sebatas seremonial dan kemasan busana daerah. Padahal yang terpenting melanjutkan substansi apa yang diperjua- ngkan oleh RA Kartini, dan kenyataannya, kini perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. “Cita-cita Kartini adalah memajukan pendidikan, pencer- dasan, dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Dalam konteks sekarang, tentunya di segala bidang, seperti politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Kenyataannya, perempuan masih banyak dibatasi aturan formal yang memperlemah kaumhawa,”kata KetuaKomnasPerempuanYuniyantiChuza- ifah di MPR, Senin (28/4). Sekarang ini, lanjutnya, ada ratusan Peraturan Daerah (Per- da) yang diterbitkan berbagai Pemkab/Pemkot, yang mem- batasi kaum perempuan. Misalnya saja Perta Pelarangan Ke- luar Malam buat perempuan. Iniselaindiskriminatif,seringmenjadipembatasanyangtidak rasional.YunimembericontohPerdasemacamyangditerbitkan Pemkot Tangerang Selatan. Aturan ini membawa bahaya salah tangkap.Suatumalamseorangguruperempuansedangmenung- gu angkutan umum di pinggir jalan, oleh petugas. Sang guru ditangkap karena dikira PSK dan melanggar atu- ran keluar malam. “Alhasil, perempuan ini mengalami tekan- an, dan saat itu ia hamil muda. Karena sudah terkena stigma negatif, ia tertekan, keguguran, dan meninggal. Aturan sok moralis seperti ini menindas sekali,” ujarnya. Selainitu,Perdaitutidakcocokdengankonteksnya.DiTangsel banyaklalulalangpedagangsayurperempuanyangjualanmalam hari. Lantas, banyak yang bekerja di Jakarta hingga larut malam, bahkan di Tangsel banyak pabrik yang mempekerjakan perem- puan siang malam. “Perda ini tidak layak, perlu dicabut,” katanya. Dibidangpolitik,posisiperempuankerapkalimenjadirent- an. Perempuan biasanya banyak kenalan dan pandai memega- ng uang. Di parpol kemudian didudukkan di posisi bendahara atau sekretaris, termauk posisi kunci di kepartaian. “Masalahnya, perempuan biasanya hanya banyak kenalan, tapi itu tidak sebagai jaringan. Perempuan di politik justru kurang punya jaringan. Di sinilah rentannya, kalau terjadi apa- apa dia ikut terjerat dalam kasus korupsi,” katanya. Dalam konteks lain, perempuan juga banyak menjadi sasa- randankorbanKekerasan.Kitamelihatapayangmenimpaburuh migran(TKIdiluarnegeri),yangmendapatkekerasanfisik,seksu- al,pembunuhan,danbahkansecarapsikis,ekonomi,sertapolitis. Karena itu, Yuni menyarankan agar negara tidak melaku- kan pembiaran, dengan berbagi tanggung jawab dan peran, namun tidak baku. “Negara harus aktif, membangun tero- bosan berbasis kecerdasan membaca konteks dengan meli- batkan swasta, media massa, industri media, dan kekuatan sosial media,” ujarnya. Pasaribu BEKASI, (WN) SESUAI perjanjian kerjasama antara investor maka tepat pada 23 November 2016 mendatang, seluruh aset kilang gas diserahkan sepenuhnya kepada PT BBWM dari PT Odira Energy Persada sebagai investor awal yang kala itu membangun kilang gas dengan investa- si sekitar US$ 15 juta. Kerjasama berlangsung 10 tahun dari sejak dibangun 23 November 2004 lalu (dua tahun masa pembangunan se- belum resmi beroperasi pada 2006), yang diakhiri dengan sistem Build Op- eration Transfer (BOT) pada akhir tahunkerjasama.Denganbegitunantin- ya PT BBWM akan melaksanakan pen- gelolaan mandiri gas dari hulu sampai hilir. Sejumlah langkah telah dipersiap- kan Direksi Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Bekasi itu agar pengolahan gas terus berjalan baik. Di antaranya, menyiapkan sejumlah operator gas yang akan mengoperasikan kilang den- gan cara menyekolahkan mereka ke ki- lang-kilang milik PT Pertamina. Kemudian, mengoptimalisasikan ki- lang yang sudah ada. Menurut Prananto, setelah diambil alih semetinya nilai produksikilangmeningkatduakalilipat karenaseluruhhasilpengolahanmenja- di hak PT BBWM. Saat ini, PT BBWM melakukan Audit Kilang yang dilakukan tim auditor independen di antaranya In- stitut Teknologi Bandung (ITB), yang nantinya hasil audit akan dijadikan ba- han pengembangan kilang gas. Hasil evaluasi sementara oleh Direk- si dan Kepala Kilang menyebutkan bah- wa sekitar 50 persen aset harus dire- majakan, seperti kompresor, pipa, dan filter. Peremajaan peralatan masih men- jadi tanggungjawab PT Odira Energy Persada sebelum diserahkan ke PT BBWM. “Sehingga saat kilang gas resmi diambil alih produksi tidak shut down (jatuh),” kata Direktur Operasional PT BBWM Adhi Fadilah. Hasil kajian independen ini nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh pemangkukepentingan,yakniPemerin- tah Daerah Kabupaten Bekasi, DPRD, dan seluruh Muspida. Dengan begitu, usaha pengembangan kilang gas di- harapkan mendapat dukungan sepenu- hnya dari seluruh aparatur terkait. Secara umum, PT BBWM memiliki dua pekerjaan utama dalam pengem- bangan kilang gas di wilayah Utara Kabupaten Bekasi. Pertama, pengelo- laan kilang gas yang sudah ada maupun yang baru direncanakan pembangu- nannya. Kedua, mengelola sistem trans- portasi atau pengangkutan gas yang di- lakukan dengan dua cara, yakni penga- ngkutan melalui pipa dan dan meng- gunakan mobil tangki. TigadireksiterpilihPTBBWMdalam pengembangan bisnis gas selama lima tahun kedepan. Me- reka adalah Direktur Utama Prananto S u k o d j a tm o k o, Direktur Operasio- nalAdhiFadilah,dan Direktur Keuangan Eko Budi Purnawan. Badan Usaha Mi- lik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi yang bergerak di sektor oil and gas, PT Bina Bangun Wi- bawa Mukti (BB- WM)segeramelaku- kan pengembangan investasi khususnya elpiji. Langkah ini dilakukan seiring dengan besarnya po- tensi gas Kabupaten Bekasi bisa men- capai 70 juta kaki kubik per hari dari jumlah produksi saat ini 32 juta kaki kubik per hari. Untuk pengembangan investasi ini, PT BBWM segera mem- bangunduakilangbarudenganpembia- yaan mandiri. Sumber dana berasal dari keuntun- gan bisnis tanpa mengurangi setoran Penadapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah berjalan sekitar Rp 35 miliar per tahun. Dengan langkah itu hasil produk- si dan penjualan elpiji ditargetkan bisa meningkat dua kali lipat dari saat ini. Selain memiliki potensi gas bumi cukup besar, juga memiliki potensi pasar yang tinggi dengan partisipasi pemenuhan kebutuhan elpiji mencapai 40 persen dari jumlah kebutuhan konsumsi elpiji PulauJawasebesar9,9ributonperhari. Dari total partisipasi tersebut, seki- tar 80 persen elpiji dipasok untuk ke- butuhan industri dan 20 persen sisanya disalurkan kepada masyarakat yang disebutelpijibersubsidi.“Cadangangas Kabupaten Bekasi salah satu yang ter- besar di Pulau Jawa,” terang Prananto Sukodjatmoko. Prananto optimistis mampu men- gubah BUMD minyak dan gas milik Pe- merintah Kabupaten Bekasi itu dari keadaan pasif menjadi aktif berinvesta- si. Ia punya alasan kuat untuk bisa men- capai target tersebut: pertama, PT BBWMtelahditopangolehSumberDaya Manusia (SDM) profesional. Kedua, pe- rusahaan telah menguasai teknologi pengolahan gas. Ketiga, punya modal tanpa bergantung pada pihak lain. Tiga hal inilah yang membuat Direksi PT BBWM sangat yakin mampu membawa perusahaan berlari kencang untuk me- menuhikebutuhangasmasyarakatyang terus meningkat. Untuk pembangunan satu kilang gas baru diperkirakan mem- butuhkan dana hingga US$ 35 juta atau setaradenganRp420miliar,denganper- incian sekitar US$ 25 juta untuk infras- trukturkilangdanlahan,sertaUS$10juta untuk pengadaan pipa-pipa distribusi dari kilang ke pelanggan. Kilang gas baru mampu memproduk- si elpiji setara dengan kilang gas yang te- lah ada. “Kami targetkan satu kilang baru sudah terbangun sebelum akhir 2016,” terangDirekturKeuanganPTBBWMEko Budhi Purnawan. Pembangunan satu ki- lang gas normalnya membutuhkan wak- tuhingga15bulan,namunPTBBWMbisa mempercepatdalamdurasi12bulansaja. Alasannya,perusahaantelahmemperoleh informasi pembelian peralatan yang sudah siap digunakan. Selain itu, proses perizinan bisa lebih cepat sebagai BUMD denganpemegangsahamKepalaDaerah. Dan yang terpenting perusahaan bisa kerjasama dengan sejumlah Bank untuk menambah pembiayaan. Rademan BBWM Kab. Bekasi Mau Ambil Alih Kilang PT Odira BEKASI, (WN) KABID Pertamanan DPPPJU Kota Bekasi, Mardani membe- narkan dirinya telah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait dugaan penyele- wengan pajak reklame. Kepada pihak penyelidik dia menjelas- kan, hanya menerangkan me- kanisme proses dan teknis saat pengusaha ingin mendirikan reklame di Kota Bekasi. Menurutnya, pemanggilan tersebut hanya memintai keter- angan dengan pertanyaan bagaimana sistem pembayaran pajak reklame, dirinya pun menjelaskansebagaitimteknis, untuk masalah pembayaran pa- jak reklame semuanya di urus di BPPT Kota Bekasi. ’’Kalau untuk masalah pajak reklame kan yang ngurusin BPPT, nah kalau saya hanya tek- nis di lapangan dan mekanis- menya seperti apa setelah pen- gusaha reklame tersebut men- gajukan izin mendirikan rek- lame ke BBPT Kota Bekasi. Ka- lau masalah pajaknya saya tidak mengetahui,” ujarnya. Lebih jauh Mardani menam- bahkan,sebenarnyakasusyang diduga ada penyelewengan soal pajak reklame Indomaret, dan akhirnya merembet kemana- mana. Tetapi pihak indomaret telah mengakui saat dipanggil oleh kejaksaan Negeri Kota Bekasi karena telat membayar pajak Reklame. ’’Jadi saya hanya menjelas- kan sistemnya saja, dan kemar- in saat pemanggilan pengusaha oleh pihak Kejaksaan, pihak dari Indomaret sudah men- gakuinya bahwa telat mem- bayar pajak reklame kepada BPPT. Dan tidak hanyasaya saja yang dipanggil, kepala dinas DPPPJU, BPPT Kota Bekasi juga dipanggil untuk dimintai keter- angan,” paparnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memanggil Kepala Dinas DPPPJU Kota Bekasi untuk dimintai keteran- gan terkait pajak reklame di Kota Bekasi, setelah itu para pengusaha reklame di Kota Bekasi, dan hingga saat ini ka- sus tersebut masih dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. (Rademan) Kejaksaan Usut Penyelewengan Pajak Reklame Indomaret BEKASI, (WN) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, menjamin soal Ujian Nasional tingkat SMP/Mts di wilayah setempat tidak akan mengalami keboco- ran. “Pengamanan diberlaku- kan di setiap tahapan. Mulai dari kedatangan soal di lokasi titik bongkar, selama penyim- panan, pengiriman ke lokasi subrayon, hingga distribusi ke sekolah-sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana, Sabtu (3/5). Menurutdia,titikbongkarsoal UN tingkat SMP/Mts berlokasi di SMPN12KotaBekasiyangselan- jutnya akan didistribusikan ke sejumlahsubrayonyangberadadi SMPN 2, SMPN 26, SMPN 12, SMPN 23, dan SMPN 19. “Penugasan pengamanan dilakukan sesuai dengan per- aturan yang berlaku. Penjagaan di setiap tahapannya sangat ketat, sehingga kesempatan un- tuk menggandakannya sangat kecil,” katanya. Menurutdia,bentuksoalyang diujikan kepada siswa sangat banyakuntukmeminimalisirke- mungkinan kebocoran. “Soal yang dikerjakan setiap siswa berbeda,sehinggakemungkinan bocor minim,” lanjutnya. UN tingkat SMP/Mts yang diselenggarakan mulai Senin (5/5) akan diikuti oleh 28.646 siswa SMP dan 5.089 siswa Mts. “Peserta terbagi ke dalam 1.548 ruangan SMP dan 290 ruang Mts,” jelas Encu. Pihaknya juga menjalin ker- ja sama dengan tim pengawas independen dari Universitas Is- lam45untukmemastikanpros- es UN berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Pen- gawasnya pun kita lakukan se- cara silang, sehingga kecil ke- mungkinan ada siswa yang mencurangi jawaban,” tambah- nya. Rademan Disdik Bekasi Jamin Soal UN SMP/MTs Tidak Bocor Di Peringati Hardiknas, 1384 Siswa Dapat Beasiswa KOTA BEKASI, (WN) BETEPATAN dengan hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syakihu beserta unsur muspida, Kepala Dinas Pendidikan, Encu Her- mana,KepalakantorBPJSKetengakerjaancabangKotaBekasi, R.Siagian langsung menyerahkan bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi. Dalam apel peringatan hari pendidi- kan nasional, di plaza Pemkot Bekasi, Jumat,(2/5). Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syakihu, memberikan apre- siasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang peduli akan dunia pendidikan khususnya di Kota Bekasi. yang rutin memberi- kan beasiswa tiap tahun dalam meningkatkan kecerdasaan siswa/i di Kota Bekasi. “ ini wujud perhatian yang sangat baik antara BPJS dengan peserta BPJSnya”, ujar Wakil walikota. Ditambahkan Wakil Walikota, beasiswa ini, diharapkan dapat membantu tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pembiayaan pendidikan anak-anak tenaga kerja yang berprestasi,katanya. Sementara itu, ditemui usai peringatan hardiknas terse- but ,Kepala kantor BPJS Ketengakerjaan cabang Kota Bekasi, R.Siagian yang juga didampingi Kabid Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, OkiW.Gandha, S.sos.MM dan Kabid Pemasaran Informal Khusus BPJS Ketengakerjaan Kota Bekasi, Dessy Sriningsih,SEmengatakan ini merupakan salah satu wujud program manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang pendidikan. R. Siagian menjelaskan pemberian beasiswa di berikan dalam bentuk buku tabungan kepada 1384 siswa, Untuk kat- egori SD/SMP sebanyak 1200 siswa diberikan beasiswa sebe- sar Rp.1.800.000,- SLTA dan Perguruan tinggi akan diberi- kan beasiswa sebesar Rp 2.400.000. “Saya berharap beasiswa ini dapat membuat siswa/i un- tuk bersemangat lagi dalam pendidikannya, dan meningkat- kan kecerdasan bangsa khususnya keluarga kerja peserta BPJS ketenaga kerjaan”, Tuturnya. Dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, pro- gram jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya memberikan manfaatkepadapekerjadanpengusahasaja,namunjugamem- berikan konstribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia se- suai dengan motto, BPJS Ketenagakerjaan menjadi jembatan menujukesejahteraanpekerja,punskas,R.Siagian. Rademan Soal-soal ujian nasional siap didistribusikan.