Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020 menyajikan berbagai berita terkait dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Menkes RI Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi I ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini.
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Resolusi Rakerkesnas untuk Provinsi.
Semoga dengan Instrumen ini semakin meningkatkan kualitas Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Materi ini menjelaskan tentang kebijakan pelayanan kesehatan primer, deskripsi remote area serta bentuk/pola pengembangan pelayanan kesehatan di remote area termasuk Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020 menyajikan berbagai berita terkait dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Menkes RI Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi I ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini.
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Resolusi Rakerkesnas untuk Provinsi.
Semoga dengan Instrumen ini semakin meningkatkan kualitas Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Materi ini menjelaskan tentang kebijakan pelayanan kesehatan primer, deskripsi remote area serta bentuk/pola pengembangan pelayanan kesehatan di remote area termasuk Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKWulanHandayani19
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelola Program
Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Puskesmas
Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
dr Suleiman Suman
2. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Cakupan Deteksi Kanker
Cerviks dan Kanker Payudara
TANGGAL : 2 Januari 2020
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
dr Suleiman Suman
3. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Cakupan Deteksi Kanker
Cerviks dan Kanker Payudara
TANGGAL : 2 Januari 2019
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
dr Suleiman Suman
4. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Posbindu Penyakit
Tidak Menular (PTM)
TANGGAL : 2 Januari 2020
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
dr Suleiman Suman
5. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Kerangka Acuan Akreditasi Puskesmas
TANGGAL : 30 November 2017
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
Azman, SKM
6. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
NAMA
DOKUMEN
: Kerangka Acuan Kegiatan Validasi Data Penyakit Tidak Menular
(PTM) dan Kesehatan Jiwa
TANGGAL : 2 Januari 2019
PEMBUAT : dr Sri Hartati
DIPERIKSA
DAN
DISETUJUI
:
dr Suleiman Suman