tugas kuliah

1. TUGAS POLITIK HUKUM
Di Susun Oleh :
Faisal Rabbani 205010019
Nabil Agus Jamal 205010038
Deinaira Severini 205010005
Muhammad Rijal Firdaus 215010021
Susun dan berikan deskripsi sesuai dengan kerangka peraturan
Kelompok kami membahas mengenai :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2. a. Judul undang-undang

3. b. Konsideran
 Menimbang

4.  Mengingat

5.  Menetapkan
 Mengesahkan

6. PERBEDAAN UU NO 22 TAHUN 2009
DENGAN
PERDA KAB. BANDUNG NO 9 TAHUN 2012
UU NO, 22, 2009 PERDA KAB. BANDUNG NO, 9, 2012
MEMPERHATIKAN - -
MENIMBANG A. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai
peran strategis dalam mendukung pembangunan dan
integrasi nasional sebagai bagian dari memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
B. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian
dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan
potensi dan peran nya untuk mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
dan angkutan jalan dalam rangkan mendukung
pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah
A. Bahwa dalam rangka menunjang perkembangan
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di
Kabupaten Bandung, diperlukan sistem lalu lintas dan
angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib,
aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.
B. Bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu
diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua
komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu
kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan
Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan
kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku
MENGINGAT A. Pasal 5 ayat ( 1 ) serta pasal 20 ayat 1 dan ayat 2
Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

7. Tahun 1945 Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
KETENTUAN UMUM A. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di
ruang lalu lintas jalan.
B. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi
pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa
Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
sungai, dan danau, dan bandar udara
C. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di
permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang
meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang
yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan
A. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan
hewan di jalan.
B. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
selanjutnya disingkat forum, adalah wahana
koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
C. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah
serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan,
dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
dalam rangka mewujudkan, mendukung dan

8. membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
D. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah
suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang,
dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan
hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas.
D. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian
kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
MATERI POKOK A. Ruang lingkup undang-undang adalah membina dan
menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang
aman, selamat, tertib, dan lancar sesuai dengan pasal 4
B. Negara Bertanggung jawab atas lalu lintas dan
angkutan jalan dan pembinaan nya dilaksanakan oleh
pemerintah sesuai dengan pasal 5
C. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan
hukum, dan atau masyarakat sesuai dengan pasal 7 ayat
1.
A. Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah
untuk mengorganisasikan antar instansi
penyelenggara dan para pengguna Lalu Lintas.
B. Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk
memberikan arah yang jelas tentang pembangunan
sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin
dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya,
Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
C. Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan
Komunikasi Untuk mendukung Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem
informasi dan komunikasi yang terpadu.

9. D. Setiap jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas
umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan berupa :
rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, alat
penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan
pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan,
fasilitas sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat,
dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan
angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan
jalan sesuai dengan pasal 25 ayat 1.
D. Sistem Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dalam
rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian
lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana
jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan
sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
KETENTUAN SANKSI A. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi
jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
atau denda paling banyak RP. 24.000.000.00 ( dua
puluh empat juta rupiah ). Pasal 274 ayat 1
B. Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah
yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal
104 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 bulan atau denda paling banyak RP. 250.000.00
A. Sanksi Administrasi Sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. pencabutan izin;
d. pembatalan izin;
e. pembekuan izin.

10. ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )/ Pasal 282.
KETENTUAN PERALIHAN Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pendidikan
dan pelatihan pengemudi yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi tetap
berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan dengan
ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun
wajib disesuaikan dengan undang-undang ini. Pasal 318
KETENTUAN PENUTUP Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini
berlaku. Pasal 320
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
ditetapkan oleh Bupati.
PENGESAHAN Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 oleh
Presiden DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
dan Menteri hukum dan hak asasi manusia ANDI
MATTALATTA. LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96.
Disahkan di Soreang pada tanggal 2 Januari 2012 oleh
Bupati Bandung DADANG M. NASER.
Sumber :
jdih.dephub.go.id
https://jdih.dephub.go.id › uuPDF
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009