Teori pemerintahan kolaboratif menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor lainnya untuk mengatasi masalah kompleks dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip utamanya meliputi keterbukaan, inklusivitas, kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Meskipun membawa banyak manfaat, seperti solusi holistik dan legitimasi, pemerintahan kolaboratif menghadapi tantangan seperti waktu, sumber daya, dan ketimpangan kekuasaan.

1. TEORI COLLABORATIVE GOVERNANCE:
Kolaborasi dalam menghadapi ATHG

2. PENDAHULUAN
Pemerintahan yang efektif memerlukan keterlibatan
aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-
pemerintah. Salah satu pendekatan yang semakin
banyak digunakan dalam konteks ini adalah teori
collaborative governance atau pemerintahan
kolaboratif. Teori ini menekankan pada kolaborasi
sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama,
memecahkan masalah kompleks, dan membangun
keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.

3. PENGERTIAN
1. Collaborative governance atau pemerintahan
kolaboratif adalah suatu pendekatan dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
publik yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dari sektor pemerintahan, masyarakat
sipil, bisnis, dan organisasi non-profit. Dalam teori ini,
kolaborasi dianggap sebagai kunci untuk mencapai hasil
yang lebih baik dalam menyelenggarakan pelayanan
publik dan mengatasi masalah-masalah kompleks yang
sulit dipecahkan dengan pendekatan konvensional.

4. PENGERTIAN
2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
(ATHG) menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 46 Tahun
2019 adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan,
dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat
membahayakan keselamatan bangsa, keamanan,
kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di
berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya maupun pertahanan dan
keamanan. Jadi, dengan demikian ATHG dapat
berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

5. PENGERTIAN
Pemerintahan kolaboratif berfokus pada
pembentukan kemitraan yang inklusif dan berdaya
guna antara pemerintah dan berbagai kelompok
masyarakat, yang bekerja sama dalam merancang
dan melaksanakan kebijakan serta program-
program publik. Dalam konteks ini, kolaborasi
bukan hanya sebatas berbagi informasi atau
konsultasi, tetapi mencakup kerjasama yang lebih
mendalam dan terstruktur guna mencapai tujuan
bersama yaitu menghadapi ATHG.

6. PRINSIP-PRINSIP CG
a. Keterbukaan dan Transparansi: Prinsip keterbukaan
dan transparansi mendasari kolaborasi dalam
pemerintahan. Melalui akses terbuka terhadap
informasi dan data, semua pihak dapat berpartisipasi
secara adil dan memberikan masukan yang berharga
dalam proses pengambilan keputusan.
b. Keadilan dan Inklusivitas: Pemerintahan kolaboratif
menekankan pada perlunya keterlibatan semua
pemangku kepentingan yang relevan. Kolaborasi harus
mencakup representasi dari berbagai kelompok
masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin kurang
terwakili atau rentan, untuk memastikan keputusan
yang dihasilkan lebih adil dan inklusif.

7. PRINSIP PRINSIP CG
c. Kepercayaan dan Keterikatan: Pembangunan hubungan saling
percaya antara semua pihak yang terlibat merupakan kunci
kesuksesan dalam pemerintahan kolaboratif. Keterikatan
(engagement) aktif dan proses berkelanjutan untuk
memperkuat hubungan tersebut menjadi landasan bagi
kolaborasi yang efektif.
d. Pembagian Tanggung Jawab: Menghadapi Tantangan Kompleks
Pemerintahan kolaboratif mengakui bahwa masalah kompleks
sering kali memerlukan penyelesaian melalui gabungan sumber
daya dan kemampuan berbagai pihak. Oleh karena itu, prinsip
ini mendorong pembagian tanggung jawab dan sumber daya
secara adil di antara semua mitra kolaboratif.

8. IMPLEMENTASI CG
a. Identifikasi Isu atau Masalah yang Kompleks
Pemerintahan kolaboratif biasanya digunakan
untuk menangani masalah atau isu yang
kompleks, yang tidak dapat dipecahkan secara
efektif oleh satu pihak atau sektor saja.
Identifikasi masalah ini menjadi langkah awal
untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan
dalam kolaborasi.

9. IMPLEMENTASI CG
b. Membangun Jaringan Pemangku Kepentingan
Langkah selanjutnya adalah membentuk
jaringan pemangku kepentingan (stakeholder
network) yang beragam dan inklusif. Jaringan
ini akan menjadi platform bagi berbagai pihak
untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam
proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan program.

10. IMPLEMENTASI CG
c. Pembentukan Struktur Kolaboratif
Struktur kolaboratif harus dibentuk dengan
jelas, termasuk pengaturan peran dan
tanggung jawab setiap anggota jaringan. Hal
ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan
dan akuntabilitas dalam proses kolaborasi.

11. IMPLEMENTASI CG
d. Pembangunan Kapasitas
Pemerintahan kolaboratif memerlukan
pembangunan kapasitas bagi semua
pemangku kepentingan yang terlibat.
Pelatihan dan pendampingan mungkin
diperlukan untuk memastikan bahwa semua
pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan
efektif dalam kolaborasi

12. IMPLEMENTASI CG
e. Monitoring dan Evaluasi
Kolaborasi yang efektif memerlukan
mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik
untuk mengukur kemajuan, memahami
dampak dari kebijakan atau program yang
diimplementasikan, dan mengidentifikasi
perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.

13. MANFAAT CG
1. Solusi Holistik: Kolaborasi memungkinkan
penggabungan pemikiran, sumber daya, dan
keahlian dari berbagai sektor, sehingga dapat
menghasilkan solusi yang lebih holistik dan
efektif untuk masalah yang kompleks.
2. Ketahanan Keputusan: Dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, keputusan
yang diambil cenderung lebih kuat dan lebih
mampu bertahan dalam jangka panjang.

14. MANFAAT CG
3. Inovasi: Kolaborasi mendorong inovasi dalam
merancang dan melaksanakan kebijakan dan
program publik.
4. Legitimasi: Partisipasi masyarakat dalam
kolaborasi meningkatkan legitimasi kebijakan
dan program yang dihasilkan, sehingga lebih
dapat diterima oleh masyarakat.

15. TANTANGAN CG
1. Waktu dan Sumber Daya: Pemerintahan kolaboratif
membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih
besar daripada pendekatan tradisional, terutama
dalam membangun kemitraan dan memfasilitasi
proses kolaborasi.
2. Keterbatasan Kapasitas: Beberapa pemangku
kepentingan mungkin memiliki keterbatasan
kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam
kolaborasi, sehingga dapat mengurangi
efektivitasnya.

16. TANTANGAN CG
3. Ketimpangan Kekuasaan: Kolaborasi bisa
menghadapi hambatan karena perbedaan
kepentingan dan ketimpangan kekuasaan
antara berbagai pihak yang terlibat.
4. Ketidakpastian Politik: Perubahan politik atau
pergantian kepemimpinan dapat mengganggu
kesinambungan kolaborasi.

17. KESIMPULAN
Pemerintahan kolaboratif merupakan pendekatan yang penting
dalam menghadapi masalah-masalah kompleks dan
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam
pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip
kolaborasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
pemerintah dapat mencapai hasil yang lebih baik, menghadapi
tantangan yang kompleks, dan membangun keseimbangan
antara kepentingan publik dan privat. Namun, untuk mencapai
kolaborasi yang sukses, tantangan-tantangan seperti
keterbatasan sumber daya, ketimpangan kekuasaan, dan
perubahan politik harus diatasi melalui upaya yang
berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

18. KEPUSTAKAAN
1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative
governance in theory and practice. Journal of public
administration research and theory, 18(4), 543-571.
2. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An
integrative framework for collaborative governance.
Journal of public administration research and theory,
22(1), 1-29.
3. Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. (2012). Governance
network theory: past, present and future. Policy &
Politics, 40(4), 587-606.