Dokumen tersebut membahas tentang hukum surat berharga, termasuk pengertian, jenis, dan ketentuan surat berharga seperti wesel, cek, dan saham berdasarkan KUHD dan peraturan terkait.
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...GLC
Perjanjian ini membahas kerahasiaan informasi yang akan diberikan oleh PT Pertama kepada PT Kedua terkait proyek tambang. PT Kedua setuju untuk merahasiakan informasi tersebut dan hanya menggunakannya untuk tujuan proyek. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode administrasi surat menyurat pemerintahan yang mencakup pengertian surat, unsur-unsur kop surat, penomoran dan kode surat, penandatanganan dan stempel surat, agenda surat, arsip surat, serta contoh kode surat untuk berbagai instansi pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum surat berharga, termasuk pengertian, jenis, dan ketentuan surat berharga seperti wesel, cek, dan saham berdasarkan KUHD dan peraturan terkait.
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...GLC
Perjanjian ini membahas kerahasiaan informasi yang akan diberikan oleh PT Pertama kepada PT Kedua terkait proyek tambang. PT Kedua setuju untuk merahasiakan informasi tersebut dan hanya menggunakannya untuk tujuan proyek. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode administrasi surat menyurat pemerintahan yang mencakup pengertian surat, unsur-unsur kop surat, penomoran dan kode surat, penandatanganan dan stempel surat, agenda surat, arsip surat, serta contoh kode surat untuk berbagai instansi pemerintahan.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
H. Annas Maamun memohon pengampunan pelaksanaan hukuman 7 tahun menjadi 4 tahun dan pembatalan tuntutan hukum korupsi lainnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk di usia 78 tahun. Ia menderita berbagai penyakit seperti COPD, gastritis, dan hernia serta membutuhkan perawatan intensif. H. Annas Maamun juga menyatakan pengabdiannya selama lebih dari 50 tahun kepada bang
Surat ini merupakan permohonan izin untuk melaksanakan latihan gabungan persiapan Pra EATS Java Scouts Challenge yang akan diadakan pada 8 Maret 2015 di Lapangan Kepala Desa Labuhan. Latihan ini diikuti 11 orang peserta dan akan meliputi berbagai kegiatan seperti arah mata angin, tantangan bola, dan lainnya.
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Surat keterangan ini menerangkan kepemilikan tanah seluas 423 meter persegi yang terletak di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atas nama Sugeri bin Sukria, tanpa adanya sengketa atau beban hak dan digunakan sebagai tempat tinggal.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Yayasan Karomah Walisongo mengundang orang tua/wali siswa untuk menghadiri acara perpisahan kelas XII TKJ di SMK Walisongo Ngawen yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 08.00 di Aula sekolah. Surat ini berharap kehadiran orang tua/wali untuk memberikan dukungan pada siswa yang akan menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
H. Annas Maamun memohon pengampunan pelaksanaan hukuman 7 tahun menjadi 4 tahun dan pembatalan tuntutan hukum korupsi lainnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk di usia 78 tahun. Ia menderita berbagai penyakit seperti COPD, gastritis, dan hernia serta membutuhkan perawatan intensif. H. Annas Maamun juga menyatakan pengabdiannya selama lebih dari 50 tahun kepada bang
Surat ini merupakan permohonan izin untuk melaksanakan latihan gabungan persiapan Pra EATS Java Scouts Challenge yang akan diadakan pada 8 Maret 2015 di Lapangan Kepala Desa Labuhan. Latihan ini diikuti 11 orang peserta dan akan meliputi berbagai kegiatan seperti arah mata angin, tantangan bola, dan lainnya.
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Surat keterangan ini menerangkan kepemilikan tanah seluas 423 meter persegi yang terletak di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atas nama Sugeri bin Sukria, tanpa adanya sengketa atau beban hak dan digunakan sebagai tempat tinggal.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Yayasan Karomah Walisongo mengundang orang tua/wali siswa untuk menghadiri acara perpisahan kelas XII TKJ di SMK Walisongo Ngawen yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 08.00 di Aula sekolah. Surat ini berharap kehadiran orang tua/wali untuk memberikan dukungan pada siswa yang akan menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan.
Dokumen tersebut membahas tentang teknik persidangan yang meliputi definisi dan jenis persidangan, aturan personalia dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan persidangan seperti quorum, pengambilan keputusan, dan interupsi. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi untuk membahas masalah dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Ada tiga jenis persidangan yaitu sidang pleno, paripurna, dan komisi.
Dokumen tersebut merupakan agenda Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Daerah Sumatera Utara (LP3KD Sumut) yang diselenggarakan pada 4-5 Oktober 2019 di Catholic Center Medan dengan tema "Terwujudnya LP3KD Sumut sebagai Sarana untuk Memuji, Memuliakan, dan Mewartakan Kasih Tuhan serta Mempererat Kesatuan Umat Katolik yang Semakin Bermartabat dalam B
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai teknik persidangan, mulai dari definisi, unsur-unsur, jenis, mekanisme, sifat, aturan, istilah, dan tata tertib persidangan. Dokumen ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab presidium sidang dalam memimpin jalannya persidangan secara tertib dan menghasilkan keputusan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai teknik persidangan, mulai dari definisi, unsur-unsur, jenis, mekanisme, sifat, aturan, istilah, dan tata tertib persidangan. Dokumen ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab presidium sidang dalam memimpin jalannya persidangan secara tertib dan menghasilkan keputusan.
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
Sk 06-tatib-sidang-paripurna
1. KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2015-2016
Bismillahirrohmanirrohim
Menimbang : Bahwa demi berjalannya sidang paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas KBM Universitas Lampung Periode 2014-2015 maka perlu adanya
tata tertib sidang paripurna DPM U KBM Unila.
Mengingat : 1. Pasal 12 ayat 2 Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Unila 2006
2. Tata tertib DPM U KBM Unila periode 2014-2015
Memperhatikan : Hasil rapat dan sidang paripurna DPM U KBM Unila hari Rabu, 26 Agustus
2015
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Pertama : Menetapkan Tata Tertib Sidang Paripurna DPM U KBM Universitas
Lampung Periode 2015-2016 .
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata
ada kekeliruan, maka ketetapan ini akan diperbaiki.
Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 26 Agustus 2015
Pukul : 16.26WIB
Ketua DPMU KBM UNILA,
Ahmad Nur Hidayat
NPM. 1212011022
Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
2. KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015
TATA TERTIB
SIDANG PARIPURNA DPM U KBM
UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2015-2016
Pasal 1
PESERTA
Peserta sidang Paripurna DPM U KBM Unila adalah sebagai berikut :
1. Peserta penuh, yakni seluruh anggota DPM U KBM Unila
2. Peserta peninjau, yakni pihak yang diundang oleh DPM U KBM Unila
Pasal 2
Hak PESERTA
1. Peserta Penuh mempunyai hak suara dan hak bicara
2. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
Pasal 3
KEWAJIBAN PESERTA
Peserta memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
1. Menaati tata tertib sidang
2. Mengikuti jalannya sidang paripurna
3. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika akan meninggalkan ruangan sidang
4. Menjaga ketertiban, kesopanan, kelancaran sidang dan menghargai peserta lain saat berbicara
5. Meredam suara telepon selular (ponsel) selama sidang berlangsung
6. Berpakaian rapi dan sopan serta beralmamater
7. Tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mengintimidasi dan
melakukan tindakan anarkis
8. Tidak diperkenankan makan dan merokok selama sidang berlangsung
9. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan miras selama sidang berlangsung
10. Tidak diperkenankan tidur selama sidang berlangsung
Pasal 4
SIFAT
Sidang Paripurna DPM U KBM Unila memiliki sifat tertutup, yaitu sidang yang hanya dihadiri oleh
seluruh anggota DPM U KBM Unila dan Undangan Kehormatan.
Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG SIDANG
Tugas dan wewenang Sidang Paripurna adalah menghasilkan :
1. Rekomendasi
2. Keputusan
3. Ketetapan
Pasal 6
PIMPINAN SIDANG
1. Pimpinan sidang adalah :
a. Presidium 1, yakni Ketua DPM U KBM Unila yang bertugas memimpin jalannya sidang
b. Presidium 2, yakni Wakil Ketua 1 DPM U KBM Unila yang bertugas mencatat hasil sidang
c. Presidium 3, yakni Wakil Ketua 2 DPM U KBM Unila yang bertugas merekomendasikan
3. kepada presidium 1 mengenai penunjukan peserta sidang yang ingin berbicara
2. Bila presidium 1 berhalangan untuk memimpin sidang, maka pemimpin sidang dapat digantikan
oleh salah satu presidium sidang lainnya atas persetujuan anggota.
Pasal 7
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah :
1. Memimpin dan mengarahkan sidang
2. Menjaga ketertiban, kesopanan dan kelancaran sidang
3. Memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib sidang
Pasal 8
QUORUM
1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPM U KBM
Unila
2. Apabila qourum tidak tercapai, maka sidang diskors selama 2x10 menit, dan selanjutnya sidang
dinyatakan sah.
Pasal 9
KEPUTUSAN
Keputusan :
1. Semua keputusan sidang yang tidak ditentukan dalam tata tertib dapat diambil secara musyawarah
untuk mufakat
2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan lobi selama 10 menit
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting)
Pasal 10
PELANGGARAN
Pelanggaran :
1. Pasal ini berlaku untuk peserta sidang paripurna
2. Jenis-jenis pelanggaran :
a. Pelanggaran ringan
1. Melakukan pelanggaran terhadap pasal 3
2. Datang terlambat 15 menit sesudah sidang dimulai
b. Pelanggaran berat.
1. Jika peserta melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali dalam sidang paripurna DPM U
KBM Unila
2. Peserta tidak hadir selama 2 sesi berturut-turut atau 3 sesi tidak berturut-turut tanpa
pemberitahuan kepada pimpinan sidang.
Pasal 11
SANKSI-SANKSI
Sanksi-sanksi :
1. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah peringatan dari pimpinan sidang
2. Jika telah mendapat 3 kali peringatan dalam 1 sesi yang bersangkutan harus dikeluarkan dari
ruangan sidang
3. Sanksi untuk pelanggaran berat bagi peserta sidang adalah dikeluarkan dari ruangan sidang.
Pasal 12
4. PENUTUP
1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga sidang paripurna DPM U KBM Unila berakhir dan
dapat dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.
2. Dengan berlakunya tata tertib sidang paripurna ini maka anggota DPM U KBM Unila dianggap
telah mengetahuinya.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang
atas kesepakatan peserta sidang
Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 26 Agustus 2015
Pukul : 16 : 32 WIB
Ketua DPM U KBM UNILA,
Ahmad Nur Hidayat
NPM. 1212011022