SlideShare a Scribd company logo
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2015-2016
Bismillahirrohmanirrohim
Menimbang : Bahwa demi berjalannya sidang paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas KBM Universitas Lampung Periode 2014-2015 maka perlu adanya
tata tertib sidang paripurna DPM U KBM Unila.
Mengingat : 1. Pasal 12 ayat 2 Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Unila 2006
2. Tata tertib DPM U KBM Unila periode 2014-2015
Memperhatikan : Hasil rapat dan sidang paripurna DPM U KBM Unila hari Rabu, 26 Agustus
2015
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Pertama : Menetapkan Tata Tertib Sidang Paripurna DPM U KBM Universitas
Lampung Periode 2015-2016 .
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata
ada kekeliruan, maka ketetapan ini akan diperbaiki.
Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 26 Agustus 2015
Pukul : 16.26WIB
Ketua DPMU KBM UNILA,
Ahmad Nur Hidayat
NPM. 1212011022
Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015
TATA TERTIB
SIDANG PARIPURNA DPM U KBM
UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2015-2016
Pasal 1
PESERTA
Peserta sidang Paripurna DPM U KBM Unila adalah sebagai berikut :
1. Peserta penuh, yakni seluruh anggota DPM U KBM Unila
2. Peserta peninjau, yakni pihak yang diundang oleh DPM U KBM Unila
Pasal 2
Hak PESERTA
1. Peserta Penuh mempunyai hak suara dan hak bicara
2. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
Pasal 3
KEWAJIBAN PESERTA
Peserta memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
1. Menaati tata tertib sidang
2. Mengikuti jalannya sidang paripurna
3. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika akan meninggalkan ruangan sidang
4. Menjaga ketertiban, kesopanan, kelancaran sidang dan menghargai peserta lain saat berbicara
5. Meredam suara telepon selular (ponsel) selama sidang berlangsung
6. Berpakaian rapi dan sopan serta beralmamater
7. Tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mengintimidasi dan
melakukan tindakan anarkis
8. Tidak diperkenankan makan dan merokok selama sidang berlangsung
9. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan miras selama sidang berlangsung
10. Tidak diperkenankan tidur selama sidang berlangsung
Pasal 4
SIFAT
Sidang Paripurna DPM U KBM Unila memiliki sifat tertutup, yaitu sidang yang hanya dihadiri oleh
seluruh anggota DPM U KBM Unila dan Undangan Kehormatan.
Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG SIDANG
Tugas dan wewenang Sidang Paripurna adalah menghasilkan :
1. Rekomendasi
2. Keputusan
3. Ketetapan
Pasal 6
PIMPINAN SIDANG
1. Pimpinan sidang adalah :
a. Presidium 1, yakni Ketua DPM U KBM Unila yang bertugas memimpin jalannya sidang
b. Presidium 2, yakni Wakil Ketua 1 DPM U KBM Unila yang bertugas mencatat hasil sidang
c. Presidium 3, yakni Wakil Ketua 2 DPM U KBM Unila yang bertugas merekomendasikan
kepada presidium 1 mengenai penunjukan peserta sidang yang ingin berbicara
2. Bila presidium 1 berhalangan untuk memimpin sidang, maka pemimpin sidang dapat digantikan
oleh salah satu presidium sidang lainnya atas persetujuan anggota.
Pasal 7
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah :
1. Memimpin dan mengarahkan sidang
2. Menjaga ketertiban, kesopanan dan kelancaran sidang
3. Memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib sidang
Pasal 8
QUORUM
1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPM U KBM
Unila
2. Apabila qourum tidak tercapai, maka sidang diskors selama 2x10 menit, dan selanjutnya sidang
dinyatakan sah.
Pasal 9
KEPUTUSAN
Keputusan :
1. Semua keputusan sidang yang tidak ditentukan dalam tata tertib dapat diambil secara musyawarah
untuk mufakat
2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan lobi selama 10 menit
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting)
Pasal 10
PELANGGARAN
Pelanggaran :
1. Pasal ini berlaku untuk peserta sidang paripurna
2. Jenis-jenis pelanggaran :
a. Pelanggaran ringan
1. Melakukan pelanggaran terhadap pasal 3
2. Datang terlambat 15 menit sesudah sidang dimulai
b. Pelanggaran berat.
1. Jika peserta melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali dalam sidang paripurna DPM U
KBM Unila
2. Peserta tidak hadir selama 2 sesi berturut-turut atau 3 sesi tidak berturut-turut tanpa
pemberitahuan kepada pimpinan sidang.
Pasal 11
SANKSI-SANKSI
Sanksi-sanksi :
1. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah peringatan dari pimpinan sidang
2. Jika telah mendapat 3 kali peringatan dalam 1 sesi yang bersangkutan harus dikeluarkan dari
ruangan sidang
3. Sanksi untuk pelanggaran berat bagi peserta sidang adalah dikeluarkan dari ruangan sidang.
Pasal 12
PENUTUP
1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga sidang paripurna DPM U KBM Unila berakhir dan
dapat dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.
2. Dengan berlakunya tata tertib sidang paripurna ini maka anggota DPM U KBM Unila dianggap
telah mengetahuinya.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang
atas kesepakatan peserta sidang
Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 26 Agustus 2015
Pukul : 16 : 32 WIB
Ketua DPM U KBM UNILA,
Ahmad Nur Hidayat
NPM. 1212011022

More Related Content

What's hot

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studi
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studiSurat keterangan telah melakukan kunjungan studi
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studi
Wibowo Wibowo
 
Surat Permohonan Grasi Annas Maamun
Surat Permohonan Grasi Annas MaamunSurat Permohonan Grasi Annas Maamun
Surat Permohonan Grasi Annas Maamun
Dhani Irawan
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Surat Permohonan Delegasi
Surat Permohonan DelegasiSurat Permohonan Delegasi
Surat Permohonan Delegasi
Ariefiandra Ariefiandra
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
natal kristiono
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
nurul khaiva
 
Undangan pengurus ranting
Undangan pengurus rantingUndangan pengurus ranting
Undangan pengurus ranting
Saifudin Purnomo
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Billy Adam Fisher
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
dichasenja
 
Teknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan OrganisasiTeknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan OrganisasiDevid Adi Surya
 
Surat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanSurat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunan
Pemerintah Pauh
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kardoman Tumangger
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
alsalcunsoed
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahContoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Sukardi Juniardi
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
Topan Erlando
 
Surat undangan perpisahan kelas xii
Surat undangan perpisahan kelas xiiSurat undangan perpisahan kelas xii
Surat undangan perpisahan kelas xii
khozsohgafoxako
 

What's hot (20)

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studi
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studiSurat keterangan telah melakukan kunjungan studi
Surat keterangan telah melakukan kunjungan studi
 
Surat Permohonan Grasi Annas Maamun
Surat Permohonan Grasi Annas MaamunSurat Permohonan Grasi Annas Maamun
Surat Permohonan Grasi Annas Maamun
 
Sk pergantian kepengurusan pkbm tumondu pure
Sk pergantian kepengurusan pkbm tumondu pureSk pergantian kepengurusan pkbm tumondu pure
Sk pergantian kepengurusan pkbm tumondu pure
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Surat Permohonan Delegasi
Surat Permohonan DelegasiSurat Permohonan Delegasi
Surat Permohonan Delegasi
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Undangan pengurus ranting
Undangan pengurus rantingUndangan pengurus ranting
Undangan pengurus ranting
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Teknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan OrganisasiTeknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan Organisasi
 
Surat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanSurat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunan
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahContoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
Surat undangan perpisahan kelas xii
Surat undangan perpisahan kelas xiiSurat undangan perpisahan kelas xii
Surat undangan perpisahan kelas xii
 

Similar to Sk 06-tatib-sidang-paripurna

AGENDA SIDANG AMBALAN.doc
AGENDA SIDANG AMBALAN.docAGENDA SIDANG AMBALAN.doc
AGENDA SIDANG AMBALAN.doc
NursainSmanja
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidangan
cicifeby
 
Tatib musang 2016 2017
Tatib musang 2016 2017Tatib musang 2016 2017
Tatib musang 2016 2017
iisryu
 
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptxI.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
symanrahman
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidangan
Sandy Putra
 
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdfteknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
EKOTURNIANTO
 
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGANI.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
AhmadNaufalHafidzhi
 
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
lsm pendidikan noorwangsanegara
 
Musda LP3KD Sumut - Buku Acara
Musda LP3KD Sumut - Buku AcaraMusda LP3KD Sumut - Buku Acara
Musda LP3KD Sumut - Buku Acara
Lusius Sinurat
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
VespaHijrah
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
MuhamadFatwa3
 
Teknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).pptTeknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).ppt
taryadi faqot
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
ASRIASRI29
 
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PersidanganTata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
KresnaSusiloZaelani
 
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
rianalfaridzi2
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
alifauzan4
 
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
RoyEkanala
 
Teknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).pptTeknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).ppt
yuliantono27
 
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
EldehaDoank
 

Similar to Sk 06-tatib-sidang-paripurna (20)

AGENDA SIDANG AMBALAN.doc
AGENDA SIDANG AMBALAN.docAGENDA SIDANG AMBALAN.doc
AGENDA SIDANG AMBALAN.doc
 
TATA TERTIB MUBES simulasi
TATA TERTIB MUBES simulasiTATA TERTIB MUBES simulasi
TATA TERTIB MUBES simulasi
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidangan
 
Tatib musang 2016 2017
Tatib musang 2016 2017Tatib musang 2016 2017
Tatib musang 2016 2017
 
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptxI.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
I.2-TEKNIK-PERSIDANGAN.pptx
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidangan
 
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdfteknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
teknikpersidangan-151016143513-lva1-app6891.pdf
 
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGANI.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
I.2-TATA CARA PERSIDANGAN / METODE METODE PERSIDANGAN
 
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
 
Musda LP3KD Sumut - Buku Acara
Musda LP3KD Sumut - Buku AcaraMusda LP3KD Sumut - Buku Acara
Musda LP3KD Sumut - Buku Acara
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
 
Teknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).pptTeknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).ppt
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
 
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PersidanganTata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
Tata Cara Persidangan di Organisasi : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persidangan
 
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
Teknik-PersidanganTeknik-PersidanganTeknik-Persidangan
 
Teknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.pptTeknik-Persidangan.ppt
Teknik-Persidangan.ppt
 
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
Teknik-Persidangan. F1ksnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninininininini...
 
Teknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).pptTeknik-Persidangan (1).ppt
Teknik-Persidangan (1).ppt
 
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
Teknik Persidangan (pelatihan kepemimpinan dasar bagi mahasiswa)
 

Sk 06-tatib-sidang-paripurna

  • 1. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015 TENTANG TATA TERTIB SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2015-2016 Bismillahirrohmanirrohim Menimbang : Bahwa demi berjalannya sidang paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas KBM Universitas Lampung Periode 2014-2015 maka perlu adanya tata tertib sidang paripurna DPM U KBM Unila. Mengingat : 1. Pasal 12 ayat 2 Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Unila 2006 2. Tata tertib DPM U KBM Unila periode 2014-2015 Memperhatikan : Hasil rapat dan sidang paripurna DPM U KBM Unila hari Rabu, 26 Agustus 2015 MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : Pertama : Menetapkan Tata Tertib Sidang Paripurna DPM U KBM Universitas Lampung Periode 2015-2016 . Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka ketetapan ini akan diperbaiki. Ditetapkan di : Bandar Lampung Tanggal : 26 Agustus 2015 Pukul : 16.26WIB Ketua DPMU KBM UNILA, Ahmad Nur Hidayat NPM. 1212011022 Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
  • 2. KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor : VI/KPTS/DPM U/UL/VIII/2015 TATA TERTIB SIDANG PARIPURNA DPM U KBM UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2015-2016 Pasal 1 PESERTA Peserta sidang Paripurna DPM U KBM Unila adalah sebagai berikut : 1. Peserta penuh, yakni seluruh anggota DPM U KBM Unila 2. Peserta peninjau, yakni pihak yang diundang oleh DPM U KBM Unila Pasal 2 Hak PESERTA 1. Peserta Penuh mempunyai hak suara dan hak bicara 2. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara. Pasal 3 KEWAJIBAN PESERTA Peserta memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 1. Menaati tata tertib sidang 2. Mengikuti jalannya sidang paripurna 3. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika akan meninggalkan ruangan sidang 4. Menjaga ketertiban, kesopanan, kelancaran sidang dan menghargai peserta lain saat berbicara 5. Meredam suara telepon selular (ponsel) selama sidang berlangsung 6. Berpakaian rapi dan sopan serta beralmamater 7. Tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mengintimidasi dan melakukan tindakan anarkis 8. Tidak diperkenankan makan dan merokok selama sidang berlangsung 9. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan miras selama sidang berlangsung 10. Tidak diperkenankan tidur selama sidang berlangsung Pasal 4 SIFAT Sidang Paripurna DPM U KBM Unila memiliki sifat tertutup, yaitu sidang yang hanya dihadiri oleh seluruh anggota DPM U KBM Unila dan Undangan Kehormatan. Pasal 5 TUGAS DAN WEWENANG SIDANG Tugas dan wewenang Sidang Paripurna adalah menghasilkan : 1. Rekomendasi 2. Keputusan 3. Ketetapan Pasal 6 PIMPINAN SIDANG 1. Pimpinan sidang adalah : a. Presidium 1, yakni Ketua DPM U KBM Unila yang bertugas memimpin jalannya sidang b. Presidium 2, yakni Wakil Ketua 1 DPM U KBM Unila yang bertugas mencatat hasil sidang c. Presidium 3, yakni Wakil Ketua 2 DPM U KBM Unila yang bertugas merekomendasikan
  • 3. kepada presidium 1 mengenai penunjukan peserta sidang yang ingin berbicara 2. Bila presidium 1 berhalangan untuk memimpin sidang, maka pemimpin sidang dapat digantikan oleh salah satu presidium sidang lainnya atas persetujuan anggota. Pasal 7 TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah : 1. Memimpin dan mengarahkan sidang 2. Menjaga ketertiban, kesopanan dan kelancaran sidang 3. Memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib sidang Pasal 8 QUORUM 1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPM U KBM Unila 2. Apabila qourum tidak tercapai, maka sidang diskors selama 2x10 menit, dan selanjutnya sidang dinyatakan sah. Pasal 9 KEPUTUSAN Keputusan : 1. Semua keputusan sidang yang tidak ditentukan dalam tata tertib dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat 2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan lobi selama 10 menit 3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) Pasal 10 PELANGGARAN Pelanggaran : 1. Pasal ini berlaku untuk peserta sidang paripurna 2. Jenis-jenis pelanggaran : a. Pelanggaran ringan 1. Melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 2. Datang terlambat 15 menit sesudah sidang dimulai b. Pelanggaran berat. 1. Jika peserta melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali dalam sidang paripurna DPM U KBM Unila 2. Peserta tidak hadir selama 2 sesi berturut-turut atau 3 sesi tidak berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada pimpinan sidang. Pasal 11 SANKSI-SANKSI Sanksi-sanksi : 1. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah peringatan dari pimpinan sidang 2. Jika telah mendapat 3 kali peringatan dalam 1 sesi yang bersangkutan harus dikeluarkan dari ruangan sidang 3. Sanksi untuk pelanggaran berat bagi peserta sidang adalah dikeluarkan dari ruangan sidang. Pasal 12
  • 4. PENUTUP 1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga sidang paripurna DPM U KBM Unila berakhir dan dapat dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. 2. Dengan berlakunya tata tertib sidang paripurna ini maka anggota DPM U KBM Unila dianggap telah mengetahuinya. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang atas kesepakatan peserta sidang Ditetapkan di : Bandar Lampung Tanggal : 26 Agustus 2015 Pukul : 16 : 32 WIB Ketua DPM U KBM UNILA, Ahmad Nur Hidayat NPM. 1212011022