Materi audiensi pegiat desa, relawan TIK didukung beberapa lembaga, terkait usulan revisi Permenkominfo 5/2015 yang secara teknis dirasa mempersulit pendaftaran dan perpanjangan domain desa.id Audiensi dengan Menteri Kominfo RI, 6 Oktober 2015.

1. Diskusi Permenkominfo 5/2015
Menegaskan DESA.ID
sebagai identitas desa di internet
Gerakan Desa Membangun, PANDI, Relawan TIK, ICT Watch, Kemkominfo RI
Jakarta, 6 Oktober 2015

2. kebanggan desa
belum dipahami pemda

3. Juli 2012 : Desa mempertanyakan
mengapa Pemdes tidak boleh go.id
Feb 2013 : Desa usul desa.id, diterima
DUT PANDI, disetujui Forum Nama
Domain Indonesia
1 Mei 2013 : desa.id diluncurkan
Sept 2013-Juni 2015 : GDM + PANDI
kampanye desa.id, dibantu RTIK
menyebar ke seluruh Indonesia
1 Juni 2015 : Ditjen Aptika Kominfo usul
desa.id didaftarkan PEMDA
Feb 2015 : Kominfo mengeluarkan
Permen 5/2015, hal ini disambut baik
1 Juli 2015 : Kominfo mulai melayani
pendaftaran & perpanjangan desa.id
Diakui atau diambilalih?
desa.id itu..

4. Registran
(Desa)
PANDI
PENGISIAN FORMULIR PEMBAYARAN KONFIRMASI SINKRONISASI DATA
1 JULI 20151 MEI 2013
Reseller / Registrar
1. KTP
2. SURAT (Kades/Sekdes)
3. email@bebas.id
Registran
(Desa)
Registrar
pnsmail.go.id
1. SK Bupati ttg Pengangkatan Kades
2. SK Kades ttg Pengangkatan Perangkat Desa
3. Surat Permohonan domain ttd & cap Kades
4. Suat Kuasa Kades kepada Perangkat Desa
daftar EMAIL dulu ke
pendaftaran@pnsmail.go.id
PANDI
domain.go.id

5. Masalah Teknis
2013 - Juni 2015 > Juli 2015
Registran Kades/Sekdes
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Perangkat Daerah - PNS (dapat)
Perangkat Pusat - PNS (dapat)
Dokumen KTP Registran
Surat Permohonan
SK Bupati Pengangkatan KADES
SK Kades Pengangkatan Perangkat
Surat Permohonan dari Kades/Sekdes
Surat Kuasa Kades/Sekdes kepada Perangkat
Email @bebas.id email-desa@pemda.go.id
namaperangkat.namadesa@desa.pnsmail.go.id
Penggunaan Domain Instansi Domain Instansi (oleh Desa)
Domain Layanan (oleh Pemerintah Pusat)
Domain Khusus (oleh Pemerintah Pusat)

6. data diolah dari
http://pandi.id/content/statistik

7. Resolusi (Revisi Permen)
konsideran jadikan UU 6/2014 menjadi salah satu rujukan Permen
5/2015 selain UU 11/2008, 39/2008 dan 23/2014
rekognisi desa hapus pasal 9 ayat 3
karena menempatkan Desa di bawah Pemda
sesat pikir ubah 3 klasifikasi fungsi domain pemerintah
hapus penyamarataan penggunaan ekstensi domain
restorasi domain kembalikan desa.id ke desa (hanya desa)
kembalikan go.id ke Pemerintah (pusat & pemda)
.id untuk publik, termasuk pemerintah
permudah syarat & proses pengelolaan desa.id, agar lebih mudah

8. 1 PERMEN
TURUNAN
Permen 23/2013
pasal 21 ayat 2
harusnya mengatur go.id & mil.id
2 KONSIDERAN
& WEWENANG
PEMDA
“Mengingat”
Pasal 9 ayat 3
UU DESA tidak dirujuk
Desa ditempatkan dibawah Pemda
3 KLASIFIKASI Pasal 4,5,6 Menyamaratakan 3 ekstensi
domain (go.id, .id & desa.id)
4 DOKUMEN
PENDAFTARAN
Pasal 7 ayat 4 Untuk desa.id, dianggap sangat
memberatkan (ribet)
Masalah Permen 5/2015

9. TURUNAN PERMEN
masalah 1

10. Resolusi 1
Permen 5/2015 REVISI
Domain go.id, .id, desa.id go.id, .id, desa.id, .mil.id
Klasifikasi instansi, layanan,
khusus
go.id = instansi, layanan, khusus
.id = layanan, khusus
desa.id = instansi
mil.id = instansi
UU Desa tidak disebut, tidak
dirujuk
disebutkan, dirujuk, diakui

11. 7 Oktober 2013, keluar
Permenkominfo No. 23/2013 tentang
Pengelolaan Nama Domain
6 Februari 2015, keluar
Permenkominfo No. 5/2015 tentang
Registrar Domain Instansi
Penyelenggara Negara
UU 11/2008 tentang ITE
UU 39/2008 tentang KEMENTERIAN NEGARA
UU 23/2014 tentang PEMDA
PP 82/2012 tentang PSTE
Permenkominfo No. 23/2013 ttg Pengelolaan
Domain
KONSIDERAN
masalah 2

12. UU No 32 tahun 2004 UU No 6 tahun 2014
Desa menjadi bagian dari
Pemerintahan Kabupaten
(Pasal 200)
Desa berkedudukan di wilayah
Kabupaten/Kota (Pasal 5)
Desa hanya diatur dalam 15 pasal
(200-215)
Desa diatur dalam Undang-Undang
sendiri
Kedudukan
Desa
UU 6/2014
ttg DESA
UU 23/2014
ttg PEMDA
UU 32/2004
ttg PEMDA

13. Dampak Langsung

14. https://www.youtube.com/watch?v=clnTEVTPLyo

15. Resolusi 2
Permen 5/2015 REVISI
Konsideran UU ITE
UU Kementerian Negara
UU PEMDA
UU ITE
UU Kementerian Negara
UU PEMDA
UU DESA
Wewenang
Pemda
Pasal 9 ayat 3 Hapus

16. .id ● sebagai domain layanan/khusus, BUKAN sebagai domain
instansi, dapat didaftarkan Pemdes, Pemda, Pusat (K/L)
.desa.id ● sebagai domain instansi dapat didaftarkan PEMDES harus
dengan tembusan kepada Pemkab (Sekda)
● sebagai domain layanan/khusus dapat didaftarkan Pemda
atau pemerintah pusat, contoh : broadband.desa.id
.go.id ● sebagai domain instansi, hanya Pemda & K/L (Pusat)
● sebagai domain layanan/khusus dapat didaftarkan PEMDES
contoh : umbrellafestkalibagor.go.id
.mil.id ● belum / tidak diatur Permenkominfo 5/2015
KLASIFIKASImasalah 3

17. Resolusi 3
.id ● sebagai domain publik, dengan prinsip FCFS, diatur PANDI
● siapa saja, termasuk pemerintah dapat mendaftarkannya
● jika sebagai pemerintah, harus daftar melalui domain.go.id
.desa.id ● sebagai domain instansi
● hanya dapat didaftarkan oleh PEMDES (Kades/Sekdes)
● tidak perlu tembusan ke Pemda
● Pemda tetap dapat membantu mendaftarkan massal desa.id
● syarat pendaftaran dipermudah (slide berikutnya)
.go.id ● sebagai domain instansi, layanan/khusus terserah registrant
● hanya untuk PEMDA & PEMERINTAH PUSAT

18. Resolusi 4
syarat desa.id ● identitas : cukup KTP Kades/Sekdes
● lainnya : surat permohonan dari Kades/Sekdes
● surat kuasa hanya diperlukan jika Kades/Sekdes bukan
sebagai reginstrant, misal : perangkat desa
proses ● domain.go.id diharapkan menjadi satu panel pendaftaran,
baik itu email maupun domain
● jika memungkinkan, desa cukup mengisi satu formulir
saja, agar tidak bertele-tele
pembayaran ● disediakan Rekening BRI, bukan hanya BCA & Mandiri
● transfer antar bank menambah biaya

19. 5 PROSES web
domain.go.id
Tidak mudah dipahami, ribet
email
@desa.pnsma
il.go.id
Tidak mudah dipahami, ribet
Mendaftar via email, tidak disediakan
formulir
transfer
registran
Ribet mendapatkan authcode
Perlu kirim 4 dokumen via email, lalu
upload ulang di panel registrar
CS : hanya
telp/sms/email
Tidak ada live chat,
Terbatas hari kerja, tidak 24/7
Masalah Layanan

20. Resolusi 5
Website perlu perubahan user interface www.domain.go.id agar lebih
mudah digunakan, bahkan oleh awam sekalipun
Email permudah proses registrari @desa.pnsmail.go.id
jadikan satu panel / formulir di website domain.go.id
bila menyusahkan, desa bisa gunakan @bebas.id
Transfer permudah proses permintaan authcode, tak perlu upload
dokumen, verifikasi cukup menggunakan data registran whois
desa.id sebelumnya
Panduan perlu juga ditambahkan fitur live-chat, knowledge-base,
tutorial video dll.

21. 6 REGISTRAN Disepakati di
DUT PANDI 4
registran desa.id = perangkat desa
KOMINFO sendiri melanggar
contoh :
- broadband.desa.id
- silawan.desa.id
7 NAME
SERVER
Pasal 20
ayat 3
Harusnya name server = .id
KOMINFO sendiri menggunakan .net
contoh : silawan.desa.id
8 SOSIALISASI Surat Edaran Hanya sampai Setda, tak jelas tindak
lanjutnya, sosialisasi terpusat tdk efektif
Masalah Teknis Lainnya

22. REGISTRAN
masalah 6

23. Resolusi 6
Registran ● harus sesuai masing-masing pemilik domain
● untuk desa.id = registran adalah Kades/Sekdes atau
perangkat desa
Registran
domain
layanan/khusus
● desa.id tidak dijadikan domain layanan/khusus,
sehingga tidak menimbulkan polemik

24. ?
NAME SERVER
masalah 7

25. Sementara desa..

26. Resolusi 7
Name server ● menggunakan domain ccTLD .id
● tegur dan koreksi kelalain staf KOMINFO
● tegur dan koreksi kesalahan registran
IP ● harus menggunakan IP Indonesia, setuju
Server ● harus terletak di Indonesia
● harus didukung kebijakan Pemerintah yang membuat
tarif server hosting Indonesia lebih terjangkau

27. SOSIALISASImasalah 8

28. Resolusi 8 - Sosialisasi Permen
formal ● terbukti TIDAK efektif
● sosialisasi terpusat dengan ceramah = borring
● surat edaran, mandeg di Setda, tak sampai ke desa
kerjasama ● agar lebih menjangkau desa, sosialisasi lebih efektif di
level kecamatan, bisa kerjasma dengan K/L lain,
Pemda dan komunitas
online ● optimalisasi sosial media yang lebih intensif, kontinyu
● melalui jejaring komunitas

29. terimakasih