Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah Papua yang berbasis tata ruang provinsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Dijelaskan pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia, serta kebijakan yang dapat diambil berdasarkan kondisi setiap kabupaten/kota. Juga dibahas mengenai sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu.

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI PERENCANAAN SISTEMATIK
BERBASIS TATA RUANG PROVINSI PAPUA
Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kedeputian Bidang Pengembangan
Regional dan Otda, BAPPENAS
Dalam
Rakernis Bappeda Se-Provinsi Papua di Serui Kab Kep Yapen, Provinsi Papua
10-11 September 2012

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
OUTLINE
1. PENDAHULUAN
2. KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SAAT INI
3. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
4. RANCANGAN RTRW PROVINSI PAPUA
5. TUJUH SWP SEBAGAI MAINSTREAM BERSAMA
6. SINKRONISASI DENGAN MP3EI DAN P4B
7. PERENCANAAN TAHUNAN
8. PENUTUP
2

3. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PEMBANGUNAN BERKUALITAS
o Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
(pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat),
o Fokus dalam mengelola potensi/mengatasi
masalah,
o Berkesinambungan, berkelanjutan  bukan
kepentingan sesaat (orientasi proyek),
o Keterpaduan lintas sektor, link and match 
bukan jalan sendiri-sendiri (parsial/sepotong-
sepotong).
3

4. BAGAIMANA MASA DEPAN KABUPATEN/KOTA,
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PROVINSI DAN NEGARA?
Pertumbuhan Tinggi
Berkelanjutan
Kinerja Pembangunan
Pertumbuhan
Rendah
Mandeg (Stagnan)
Menurun
Waktu
4

5. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
MENURUT PROVINSI, MARET 2011
35
31,9 32,0
Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar
30 Provinsi Sangat Tinggi
• Jakarta = 3,75%,
25 • Papua = 32,00%, 23,0
21,2
• Indonesia = 12,49% 19,6 19,7
20 18,8
16,9 17,5
15,8 15,8 16,1
15 13,9 14,214,2 14,6
11,3
10,3 10,7
9,2
10 8,5 8,5 8,6 8,7 9,0
7,4
6,6 6,8
5,3 5,8 6,3
5 3,7 4,2
0 Jabar
Kalsel
Jambi
Bengkulu
Kalbar
Aceh
Sumsel
P.Barat
Sumbar
Malut
Jakarta
Sulteng
NTB
Papua
Keppri
Sumut
NTT
Yogya
Lampung
Jateng
Gorontalo
Kalteng
Babel
Sulsel
Riau
Jatim
Sulbar
Maluku
Kaltim
Sultra
Banten
Bali
Sulut
Sumber : BPS
5

6. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS TAHUN 2006-2011 (poin persentase)
12.00
10.38
10,03
10.00 9.54
9.42
8.71 8.81
8.11
7.80
8.00 7.44
6.75 6.86 6.64 6.85
6.43
5.77
6.00 5.50
5.16
4.76
4.44 4,64
5.26
4.28
3.68 3.47 3,84
4.00 3.38 3.43 3.47 3.55
2.88 3.03 3,03
2.72
2.00
0.82
0.00
Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Nasional
Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan
nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa
Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua
Barat, dan Papua
6

7. POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KENAIKAN IPM DI PAPUA
• Pertama, Kabupaten Asmat, Mappi dan Memberamo Raya daerah
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas
rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi
sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development).
Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah
KUADRAN I
2.00 KUADRAN II daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap
Jayawijaya
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus
mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang
pendidikan dan kesehatan.
• Kedua, Kota Jayapura, Kabupaten Jaya
1.50 Wijaya, Marauke, Jayapura, Yapen Waropen, Keerom, Dogiyai, yang
Rata-rata peningkatan IPM tahun 2005-2010
terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan
ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low
growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa
berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan
Jayapura
pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi
1.00 Asmat adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui
Merauke peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi
Kota Jayapura
yang menggunakan sumber daya lokal seperti
Yapen Waropen
Dogiyai Mappi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
Membramo Raya
Mimika
Supiori
Keerom
• Ketiga, Kabupaten Mimika, Supioro, Tolikara,Yahukimo, Sami, Puncak
0.50
Tolikara
Waropen Yalimo
Jaya,Pegunungan Bintang, Nabire, dan Paniai terletak di kwadaran III
Yahukimo Sarmi
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah
Lanny Jaya
Paniai Pegunungan Bintang Nduga rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini
Nabire Puncak Jaya Puncak
menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik
Mamberamo Tengah di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga
harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu
0.00 KUADRAN III KUADRAN IV pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
• Keempat, Kabupaten Puncak, Lanny Jaya, Yalimo, Nduga, Memberano
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010 (%) Tengah, dan Waropen terletak di kwadran IV dengan rata-rata
pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-
rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi
pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan
ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan. 7

8. BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
No. IDENTIFIKASI PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KINERJA
MASALAH (Perencanaan dan KEBIJAKAN KEBIJAKAN
(Data dan Penganggaran) (Dampak)
Informasi)
1 SALAH SALAH SALAH GAGAL
2 BENAR SALAH SALAH GAGAL
3 BENAR BENAR SALAH GAGAL
4 BENAR BENAR BENAR BERHASIL
8

9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
( RTRW )
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
RPJP
VISI-MISI DAERAH
2005 2025
5 TAHUN
2005 2010 2015 2020 2025
RPJM
VISI-MISI KDH
• ARAH KEBIJAKAN
• STRATEGI DAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
• MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN
RKT TAHUN 1 RENJA MUSREN RKPD
SKPD BERJENJANG
RKT TAHUN 2
KUA +
RKT TAHUN 3 PAGU ANGGARAN
RKT TAHUN 4
RKT TAHUN 5 RKA SKPD
PERDA APBD
DIPA

10. PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RENCANA TATA RUANG,
DAN PERENCANAAN SEKTORAL
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TATA RUANG SEKTORAL
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP)
JARINGAN
RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA INFRASTRUKTUR
JANGKA MENENGAH (RPJMN) TATA RUANG ANTARPULAU
Nasional NASIONAL DAN ANTAR-
RENCANA KERJA PROVINSI
PEMERINTAH (RKP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJPD) JARINGAN
RENCANA INFRASTRUKTUR
RENCANA PEMBANGUNAN TATA RUANG
Provinsi JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI ANTARKABUPATEN
ANTARKOTA
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKPD)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJPD)
RENCANA JARINGAN
Kabupaten/ RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TATA RUANG
Kota JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN/KOTA ANTARKECAMATAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKPD)
RENCANA JARINGAN
TATA RUAG INFRASTRUKTUR
Kecamatan KECAMATAN ANTARDESA
10

11. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman
Renstra Renja - Pedoman Rincian
RKA-KL
KL KL APBN
Pusat
Pemerintah
Pedoman Diacu
Bahan Bahan
RPJP Pedoma RPJM Dijabarkan Pedoman
Nasional n RKP RAPBN APBN
Nasional
Diserasikan Melalui
Diacu Diperhatika
Musrenbang
n
RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Daerah
Pemerintah
Bahan Bahan
Pedoman Diacu
Renstra
Pedoman
Renja - Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
11

12. Proses Penyusunan RKP (Januari - April)
<Medio Februari>
Kabinet /
Presiden
Ditetapkan
Sidang Sidang
dgn
Kabinet Kabinet
Perpres
Mentri PPN
RPJM Rancangan Rancangan I Musrenbang Rancangan
Musrenbang RKP
Nasional Dijabarkan Awal RKP RKP Pusat Akhir RKP
Nasional
SEB Men PPN
dan Men Keu
Pagu Indikatif
Keuangan
Menteri
Keuangan
Negara
Penyelenggara
Moneter - BI
Statistik - BPS
Negara
Renstra- Data Sektoral Rancangan Renja-
Penyesuaian
KL Renja-KL KL
Renja-KL
Musrenbang
Daerah
Provinsi
RPJM Rancangan Penyesuaian
Daerah RKPD Rancangan
RKPD
12

13. REFORMASI KERANGKA PENDANAAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
(Public Expenditure Management)
Aggregate Fiscal Discipline MTFF: Medium Term Fiscal Framework
(Ketersediaan Anggaran) 2010 2011 2012
- Rasio pajak
- Rasio defisit
- Rasio utang
Allocative Efficiency KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF:
(Alokasi pada Prioritas) Medium Term Expenditure Framework)
Alokasi pada Prioritas Prakiraan Maju
- Program  outcomes (Forward Estimates)
- Kegiatan  output
Anggaran Berbasis Kinerja
(PBB: Performance Based Budgeting)
Anggaran Terpadu
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah- (Unified Budget)
masy./antar instansi pem./pusat-daerah
Operational Efficiency PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Efisiensi Belanja) - Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)
- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)
- Lelang (bidding)
- External Control
- Perjalanan Dinas (at cost)
- Internal Control
- Management Accountability
13
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)

14. HASIL TELAAHAN SINKRONISASI KEGIATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PRIORITAS BAPPENAS
PROSES PERENCANAAN DAN SINKRONISASI
PENGANGGARAN KEGIATAN PRIORITAS
• Mempererat Keterkaitan antara RKP
dengan Renja K/L beserta Rencana Aksi &
RPJMN RKA-K/L dengan penggunaan kegiatan
prioritas yang sama untuk berbagai
In Line dokumen.
• Membuat konsistensi antara Isu Strategis,
RKP Input, Target/Lokus, Program/Kegiatan K/L,
Sasaran, dan Instansi Pelaksana dalam
Relatively In Tabel Sinkronisasi RKP-Renja K/L-
Rencana Aksi.
Line
RENJA • Standarisasi kegiatan prioritas:
K/L 1.Fokus pada pemecahan masalah;
2.Sasaran terukur untuk anggaran
Masih terdapat berbasis kinerja;
ketidaksinkron 3. Mempunyai perkiraan maju (forward
RKA-K/L estimate) dari output (keluaran),
an
jaminan bahwa kegiatan akan terus
Pencapaian
dilaksanakan di tahun mendatang dan
Rencana bersifat Target Program untuk dapat memperkirakan
Aksi lintas sektor Tidak Optimal konsekuensi anggaran.
14

15. MANAJEMEN KINERJA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PELAKSANAAN RPJMN DAN RPJMD
RPJMN Renstra Renja Sinkronisasi antara
KL KL RKP
2004-2009 RAPBN dan
Pemerintah Pusat dan
Daerah sangat penting utk
RAPBD memberikan layanan yang
Renstra Renja
RPJMD SKPD SKPD RKPD Program
optimal kpd masyarakat
dan Kegiatan
Anggaran (cost)
Cost of Input
(Ekonomi)
Masukan (Input)
Cost-
Efficiency Implementasi Efisiensi
(Process) (Produktivitas)
Cost-
Effectiveness Keluaran
(Output)
Efektivitas
Hasil
(Outcome)
Net Social Benefit
Kesejahteraan Manfaat
Rakyat (Benefit)
Dampak
(Impact)
15

16. MENGUPAYAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PAPUA BARAT
Kebijakan Nasional
Semangat
Otsus
Koridor Ekonomi Papua-
Kep Maluku
(MP3EI)
P4B
2011-2014
Prioritas Nasional
RPJMN
RTRW Papua
Pengendalian
dan Evaluasi

17. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Draft RTRW Provinsi Papua
 RTRW Papua, memiliki tujuan pembangunan :
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
diwujudkan dengan mengejar pertumbuhan
ekonomi setinggi-tingginya, dan sekaligus juga
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
 Perlu pencermatan :
 pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya 
Industrialisasi
 pembangunan berkelanjutan  mempertahankan
lingkungan hutan.

18. KAWASAN STRATEGIS RTR PAPUA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
18

19. POLA RUANG RTR PROV PAPUA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
19

20. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN
SATUAN WILAYAH (SWP) VII: KAB SARMI, MAMBERAMO SATUAN WILAYAH
POTENSI-POTENSI YANG BERADA PADA 7 SATUAN PENGEMBANGAN (SWP) III:
KAB BIAK NUMFOR, KAB
RAYA, PENGEMBANGAN (SWP) I:
• Pembangkit Tenaga Listrik (hydropower). KOTA JAYAPURA, KAB
SUPIORI, KAB KEP YAPEN,, JAYAPURA, KAB KEEROM:
KAB WAROPEN: • Pertanian Lahan Basah
• Pertanian Lahan Kering • Pusat Jasa-jasa
• Pelabuhan Laut dan Udara Pemerintahan
• Perkebunan
• Industri Kayu Lapis • Pusat Pelayanan Jasa
• Industri Biofuel
• Export Processing Zone Perdagangan, perbankan
• Industri Pengolahan Kayu
• Pengembangan perkebunan
WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP)
• Industri Perikanan Laut • Industri Pertanian
• Industri Pariwisata • Kawasan Pariwisata Danau
• Industri Pariwisata Sentani
• Pusat Pendidikan dan
SATUAN WILAYAH Penelitian
PENGEMBANGAN (SWP) IV:
KAB NABIRE, KAB INTAN
DI PROVINSI PAPUA
JAYA, KANB PANIAI, KAB SWP III SWP VII
DOGIYAI, KAB DEIYAI
• Pusat Jasa-jasa
Pemerintahan
• Pusat Pelayanan Jasa SWP I
Perdagangan, perbankan
• Pengembangan perkebunan SWP IV SWP
• Kawasan Pariwisata Danau
Sentani V
• Pusat Pendidikan dan
Penelitian
SWP VI
SATUAN WILAYAH
PENGEMBANGAN (SWP) VI:
KAB MIMIKA, KAB PUNCAK,
KAB ASMAT
• Model Konservasi
Lingkungan SATUAN WILAYAH
• Pertambangan dan PENGEMBANGAN (SWP) V: KAB
Penggalian KAYAWIJAYA, KAB YALIMO, SWP II
KAB NDUGA, LANI JAYA,
• Pertanian Lahan Kering MAMBERMO TENGAH, SATUAN WILAYAH
• Industri Pariwisata Berbasis TOLIKARA, PUNCAK JAYA, PENGEMBANGAN (SWP) II KAB
Budaya YAHUKIMO MERAUKE, KAB BOVEN DIGUL,
• Potensi Sosial dan Budaya KAB MAPPI:
Lokal • Pertanian Lahan Basah
• Model Konservasi Lingkungan • Pertanian Lahan Kering
• Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan Hasil
• Pertanian Lahan Kering Pertanian
• Industri Pariwisata Berbasis • Ternak Ruminansia
Budaya • Perikanan Laut 20
• Industri Pengolahan Hasil Laut

21. 21

22. Pentingnya Pendekatan Penyebaran Pusat-Pusat
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Pertumbuhan
Dengan karakter daerah yang cukup luas namun memiliki potensi SDA
yang melimpah dan bervariasi pada tiap kabupaten, pengembangan
Papua membutuhkan pendekatan perwilayahan yang bersifat lintas
daerah (networking antar daerah).
1. Mencegah terjadinya aglomerasi/ pemusatan kegiatan di suatu wilayah
2. Wilayah Papua memiliki kerentanan sumber daya alam
3. Rencana Pengembangan wilayah dan investasi untuk mendorong proses
pertumbuhan yang lebih merata di Provinsi Papua dan Papua Barat
4. Menghindari beban pemanfaatan sumber daya alam terkonsentrasi di
suatu wilayah
5. Penyebaran pertumbuhan juga sekaligus mengatasi kantong-kantong
kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah
6. Dengan penyebaran pertumbuhan akan mendorong pengembangan
kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat
7. Membangun dan memberdayakan sumber daya manusia setempat
22

23. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Pentingnya 7 SWP dalam RTRW Papua
o Menterpadukan struktur dan pola ruang,
o Menjadi acuan spasial operasional dalam perencanaan
pembangunan,
o Segera dikonsultasikan kepada seluruh pelaksana
pembangunan,
o Disepakati bersama melibatkan seluruh
penyelenggaran pembangunan,
o Disiapkan indikator capaian pelaksanaan.
o Menjadi semangat kerjasama antar kabupaten/kota
23

24. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS (Perpres No. 32/2011 ttg MP3EI 2011-2025)
Menjadi
arah
bersama
mengefe
ktifkan
pengelol
aan
potensi
sumber
daya
Pertumb
uhan
tinggi
24

25. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
25

26. KEMENTERIAN PPN/
Memperkuat Hulu Koridor Ekonomi/MP3EI di Papua
BAPPENAS
 MP3EI jika TIDAK didisain secara komprehensif dapat
berakibat terjadi perpindahan masyarakat dari desa-desa ke
kota pusat-pusat pertumbuhan
 Dipastikan agar perencanaan yang komprehensif sehingga
daerah hinterlandnya tertangani dalam hubungan hulu-hilir.
 Hulu sebagai sentra produsen untuk menopang hilir sebagai
sentra industri pengolahan
Untuk pencapaiannya memerlukan
perencanaan yang sistematik, bertahap,
dan berkelanjutan

27. KEMENTERIAN PPN/
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT
BAPPENAS
Kebijakan Pokok P4B (Deals Plus)
1) Ketahanan Pangan
2) Penanggulangan Kemiskinan
3) Pengembangan Ekonomi Rakyat
4) Peningkatan Pelayanan
Pendidikan
5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6) Pengembangan Infrastruktur
Dasar Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi
7) Pemihakan Terhadap Putra/Putri
Papua dan Provinsi Papua Barat
Program/Kegia Papua
tan Unit Percepatan
Pembangunan
Bappeda
Provinsi
Kementerian/ Provinsi Papua dan
Papua Barat
Papua/Pap
ua Barat
Lembaga Program/Kegiatan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kebijakan Pendukung P4B
8) Penguatan dan Pengendalian
Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Pemanfaatan Ruang dan Barat
Pengelolaan Pertanahan
9) Keamanan dan Ketertiban
10) Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan
27

28. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ESENSI PERCEPATAN
Percepatan Pembangunan mengandung tindakan:
1. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan program/kegiatan
reguler antar K/L, antar SKPD, antara K/L dengan SKPD,
dan antara SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten, melalui:
– Musrenbang Kab/Kota, Provinsi, Pra-musrenbangnas, dan
Musrenbangnas
– Rakorsus Kab/Kota, Provinsi, Nasional
– Rapat Teknis UP4B-K/L (Triwulanan)
2. Program/Kegiatan cepat terwujud dan berdampak
langsung bagi kesejahteraan (Quick Wins)
3. Penyediaan pendanaan percepatan (not business as
usual)
28

29. KEMENTERIAN PPN/
LANGKAH KONGKRIT PERCEPATAN
BAPPENAS
o Diperlukannya mindset “business not as usual” untuk
implementasi Percepatan Pembangunan di Papua dan
Papua Barat:
– Terobosan akses dari/ke pegunungan tengah untuk 11 ruas
jalan di Papua, yang terintegrasi antara nasional, provinsi,
kabupaten/kota.
– Terobosan 4 ruas jalan di Papua Barat, yang menghubungkan
Manokwari dan Sorong dengan Kabupaten sekitarnya;
– Pembangunan Logistic Center dan percepatan akses
perhubungan darat dan udara, termasuk angkutan sungai
29

30. KEMENTERIAN PPN/
LANGKAH KONGKRIT PERCEPATAN
BAPPENAS
– Simplikasi akses terhadap layanan kesehatan;
– Pembangunan institusi pendidikan yang terkait dengan potensi daerah, misal
SMK Kelautan, pertanian, kehutanan.
o Alokasi anggaran ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan
percepatan. UP4B mendorong dan mengusahakan peningkatan
anggaran K/L yang signifikan.
o UP4B-Bappeda Provinsi memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan
sinergi.
30

31. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
QUICK WINS 2012-2013
o Percepatan diarahkan untuk memenuhi sasaran quick-
wins :
– Pendirian pabrik Semen di Timika dan Manokwari;
– Pembangunan pembangkit listrik dengan sumber daya
alternatif di daerah-daerah terisolir, yakni PLTMH dan PLTS;
– Akselerasi pemenuhan sasaran jumlah ternak di pegungunan
tengah, Papua dan Kebar, provinsi Papua Barat;
– Pemenuhan Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca-Tulis-
Hitung Siswa dan Sarpras Pendidikan yang layak di Daerah
Pedalaman/terisolir;
31

32. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
QUICK WINS 2012-2013
– Pemenuhan Sasaran Peningkatan Pelayanan Kunjungan
Petugas Kesehatan dan Sarpras Perawatan di Daerah
Pedalaman/Terisolir;
– Penerimaan Putra/I Asli Papua dalam pendidikan-
pendidikan khusus;
– Penerimaan Putra/i Asli Papua dalam Militer, Kepolisian, dan
PNS
– Intrgrasi Sosial terhadap penanganan masalah politih dan
keamanan
32

33. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU
No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi
1 Penanganan Jalan Kokas-Fakfak-Bomberai Kementerian 37,50 Papua Barat
(140 km) (911 M, TA 2011, 2012) PU
2 Penanganan Jalan Merauke-Muting- Kementerian 230,73 Papua
Waropko (204 km) (628 M, TA 2011-2014) PU
2011-2015 (2198 M) (204 km)
3 Penangnan Jalan Timika-Nabire (427,7 km) Kementerian 22,14 Papua
PU
4 Penanganan Jalan Manokwari-Bintuni (257 Kementerian 47,11 Papua Barat
km) PU
5 Penanganan Jalan Habema-Yaguru (110 Kementerian 294,00 Papua
km) (106 M, TA 2011, TA 2012 PU
33

34. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU
No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi
6 Penanganan Jalan Deco-bere Bere (55,7 km) Kementerian PU 12,50 Papua
7 Penanganan Jalan Manokwari-Kebar-sorong Kementerian PU 310,47 Papua
(606,2 km) (2011-2014: 1307 M; 2011-2025 Barat
4575 M)
8 Penanganan Jalan Merauke-Okaba (Buraka)- Kementerian PU 50,00 Papua
Wanam-Wogikel (152 km) Jalan Provinsi
(Mendukung MIFEE)
9 Penanganan Jalan Kumbe-Okaba-Nakias (152 Kementerian PU - Papua
km) Jalan Propinsi dan Kabupaten (760 M, TA
2011, TA 2012)
10 Pembangunan Irigasi/ Jaringan Irigasi Teknis Kementerian 64,95 Papua
Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa Pertanian
(JIDES), Embung
34

35. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU
No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi
11 Pelabuhan Waren Kementerian Perhubungan - Papua
12 Perpanjangan Bandara Mopah Kementerian Perhubungan 35,80 Papua
Merauke
13 Jayapura Port (43.000 M, TA 2012) BUMN-Pemerintah 45,00 Papua
14 Satker Sementara Pembangunan Kementerian Perhubungan 38,00 Papua
Faspel Laut Raja Ampat dan Arar- Barat
Sorong
15 Pelabuhan Bade (237 M, TA 2011, Kementerian Perhubungan 60,00 Papua
TA 2012
35

36. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU
No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi
16 Pembangunan Dermaga terminal Kementerian Perhubungan 42,00 Papua
penumpang dan Peti Kemas
Pelabuhan Depapre (200 M, TA
2011, TA 2012)
17 Pelabuhan Merauke BUMN-Pemerintah 84,00 Papua
Barat
18 Pelabuhan Serui (567 M, TA 2011, Kementerian Perhubungan 54,00 Papua
TA 2012
19 Pelabuhan Teminabuan Kementerian Perhubungan 7,75 Papua
Barat
36

37. DUKUNGAN REGULASI KHUSUS UNTUK MEWUJUDKAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PERCEPATAN
 Perdasi dan Perdasus sebagai acuan operasional
pelaksanaan UU 21/2001 ttg Otsus segera dapat
diselesaikan, untuk menghindari terjadinya overlap
dengan UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah.
 Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh
Pemerintah Daerah yang memberikan keuntungan
bersama antara masyarakat adat dan investor, serta
kepentingan umum.
 Mengatur penerima uang ganti untung  jika tanah utk
kepentingan umum,
 Mengatur kepemilikan saham masyarakat adat  jika
tanah untuk kegiatan investasi swasta,
 Pemetaan tanah ulayat
37

38. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
Persiapan SE Penyusunan
Penyusunan Renja-SKPD
RKPD
BA
Musrenbang
kecamatan
Pengolahan Telaahan Pokok-pokok
data dan kebijakan pikiran DPRD
informasi nasional Kab/Kota Penyusunan
Rancangan
Awal RKPD Rancangan
Renja SKPD
Analisis Perumusan kab/kota
Gambaran Permasalahan
Umum Pembangunan
Kondisi Daerah
Daerah VERIFIKASI
Analisis Rancangan
Ekonomi & RKPD
keuda Perumusan Perumusan Perumusan
prioritas dan Kerangka program
Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritas
pembangunan Kebijakan daerah beserta Penetapan
Kinerja RKPD
beserta pagu Keuda pagu indikatif Musrenbang
Tahun Lalu PERBUP/PERWAL
RKPD kab/kota ttg RKPD
Penyelarasan
Dok RKPD Rencana
RPJMD kab/kota tahun Forum program
Rancangan
berjalan Konsultasi
Publik
prioritas daerah Akhir RKPD PENYUSUNAN
beserta pagu
indikatif KUA & PPAS
38

39. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
SE KDH
perihal penyampaian rancangan
awal RKPD sebagai bahan
Persiapan penyusunan rancangan Renja-SKPD
Penyusunan kab/kota
Renja SKPD
Sinkronisasi Per KDH
Perumusan R. RKPD
Kebijakan akhir RKPD
Nasional dan kab/kota
Provinsi
hasil evaluasi Penyesuaian
capaian Telaahan Musrenbang
Pengolahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja
Renstra SKPD Rancangan SKPD kab/kota
data dan kab/kota RKPD kab/kota
informasi Renja-SKPD
kab/kota Penyusunan
Rancangan Pengesahan
Perumusan RKPD Renja-SKPD oleh
Tujuan KDH
Analisis Isu-isu penting
Gambaran penyelenggara Penyesuaian
Pelayanan an tugas dan Rancangan Renja
SKPD fungsi SKPD Penetapan
Perumusan SKPD kab/kota Renja-SKPD oleh
Sasaran Kepala SKPD
Perumusan Pembahasan
program dan Penyempurnaan Renja SKPD
hasil evaluasi kegiatan, Rancangan Renja pada Forum RENJA-SKPD
pelaksanaan Renja- indikator kinerja, SKPD kab/kota SKPD Kab/Kota
SKPD kab/kota dana indikatif Kabupaten/Kota
tahun lalu
Musrenbang
Kecamatan
Usulan program &
kegiatan dari
masyarakat Musrenbang
Desa
39

40. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan nasional dan
Daerah dalam Penyusunan RKP 2013
RPJMN BUKU I
11 Prioritas Nasional
RPJMN
RPJMN BUKU II RPJMN BUKU III
Prioritas Bidang Prioritas Wilayah
Renstra K/L Renstra
Kementerian/
Lembaga
Renja UKP-PD
Renja K/L Kementerian/
& UKP-PD Lembaga
RKP RKPD
RKP & RKPD
Buku I Buku II Buku III
Keterangan:
UKP-PD: Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah 40

41. KETERKAITAN RAKOR KHUSUS P4B DENGAN MUSRENBANG REGULER
KEMENTERIAN PPN/ Rakorsus P4B Musrenbang Reguler
BAPPENAS
Rakorsus P4B Musrenbang
tingkat Reguler Tingkat Rancangan
Kabupaten/Kota Sebagai Kabupaten/Kota RKPD Kab/Kota
Masukan
Tahun 2013
Rancangan
RKT P4B
Kab/Kota
Tahun 2013 Musrenbang
Reguler Tingkat Rancangan
Provinsi RKPD Provnsi
Sebagai Tahun 2013
Rakorsus P4B Masukan
tingkat
Provinsi
Rancangan Earmarking
RKT P4B P4B
Provinsi Masukan
Tahun 2013 Ke UKP2D
Prioritas Isu Strategis
Nasional Ke-10
Rakorsus P4B
tingkat Nasional
Rancangan
RKT P4B- Renja KL
Nasional Tahun Usulan Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2013 2013 Pembangunan Daerah (UKP2D)
Rapat Tim Pengarah
Dipimpin Wakil Presiden
Musrenbang
Reguler Tingkat
Rancangan Akhir Rancangan
Nasional
RKT P4B Tahun RKP 2013
2013
Sidang Kabinet Terbatas
Bidang P4B Dipimpin Sebagai
Presiden Masukan Sidang Kabinet
Membahas RKP
RKT P4B Tahun tahun 2013
2013
(Direktif Presiden)
Menjadi Bagian
Keterangan Gambar :
RKP tahun 2013
Persandingan Kegiatan
(Peraturan Presiden)
Dokumen
Proses

42. SKEMA MATRIKS PERSANDINGAN SINERGI PUSAT-DAERAH
Renja K/L
Arah Strategi Prioritas Fokus K/L Program Kegiatan Indikator Target Lokasi Alokasi
Kebijakan Pengemban Nasional Prioritas Kinerja Kinerja Dana
gan
Format UKP-PD Musrenbangprov
Arah Strategi Fokus Prioritas Program K/L Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah
Kebijakan Pengem Prioritas (Nasional
bangan /Pulau) Kegiata Indikator Target Lokasi Alokasi D/TP/
n Kinerja Kinerja DAK
Format Pembahasan Musrenbangnas RKP
Provinsi:
Prioritas:
Kode K/L / UKP-PD Renja K/L Catatan Kesepakatan
Program/
Kegiatan
Indikator Target Alokasi Indikator Target Alokasi Peran K/ L Peran Swasta Ketera
Daerah ngan
42

43. Lanjutan Musrenbang-RKPD-Penyusunan APBD
PROSES PENYUSUNAN APBD
Medio Minggu II
Akhir Mei Minggu I Oktober 1 Desember 31 Des
Juni Juli
Pembahasan Perda
Raperda APBD
Membahas Pembahasan APBD
DPRD
KUA PPAS
Nota Persetujuan
Kesepakatan Bersama
KepDa - DPRD
Ranc
Kepala Daerah
KUA
Rancangan
Pedoman PerKaDa Ttg PerKaDa
Raperda APBD
RKPD Ranc Penyusunan Penjabaran Penjabaran
RPJMD
PPAS RKA-SKPD APBD APBD
Pembahasan Verifikasi
RKA oleh Tim DPA oleh Tim
Anggaran Anggaran
Pemda Pemda
SKPD
Ranc
Renstra Renja RKA-SKPD DPA
DPA-
SKPD
SKPD
Mendagri /
Gubernur
Evaluasi
43
43 43
43

44. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENUTUP
1. Menata sinkronisasi antar SKPD di Provinsi dan koordinasi
antara provinsi dan kabupaten /kota.
2. RTRW Provinsi sebagai acuan spasial agar secara konsisten
menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Prov Papua, RPJM Prov
Papua, dan menjadi acuan implementasi tahunan dalam RPJP
Daerah.
2. Tujuh SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) segera
disepakatibersama untuk selanjutnya menjadi mainstream dan
fokus antar SKPD dan antara provinsi dan Kabupaten/kota
dalam pembangunan Papua yang lebih berkualitas.
3. Perencanaan di tingkat nasional dan daerah diarahkan untuk
lebih fokus dan konkret apa yang menjadi kebutuhan sesuai
karakteristik Papua, sehingga dapat memberikan dampak
signifikan bagi masyarakat.
4. Dalam Ranperda RTRW Provinsi Papua perlu disiapkan
mekanisme pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTRW.
44

45. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TERIMA KASIH
45