Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang kontrak penjualan (sales contract) dalam perdagangan internasional, termasuk pengertian, prinsip hukum, proses pembentukan, bentuk-bentuk, struktur, dan pihak-pihak yang terlibat. 2) Prinsip-prinsip hukum penting dalam sales contract antara lain kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melal

1. 1 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
TEKNIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SALES CONTRACT
1. Jelaskan Pengertian dari Sales Contract?
Sales contract adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, untuk
melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang
disepakati bersama.
 Dalam konteks perdagangan internasional, sales contract disepakati oleh
individu yang berasal dari negara yang berbeda ketentuan hukum dan aturan-
aturan perdagangannya.
 Dalam penyusunan sales contract atas transaksi dagang internasional
harus dinyatakan secara tegas hukum dan aturan mana yang akan menjadi
pedoman dalam pelaksanaan kontrak (Pilihan hukum dan forum)
2. Jelaskan prinsip-prinsip dasar hukum dari Sales Contract
a. Prinsip dasar kebebasan berkontrak.
Setiap sistem hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat
kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut mencakup:
– kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati para pihak
– kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang
– kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.
Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan,
kesopanan dan persyaratan lain yang di tetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
b. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda
Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau
kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
(dengan itikad baik).
c. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
Arbitrase dalam perdagangan international adalah forum penyelesaian sengketa yang
semakin umum digunakan, klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan
dalam kotrak-kontrak dagang sehingga prinsip ketiga ini relevan dengan prinsip-
prinsip sebelumnya.
+

2. 2 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
3. Bagaimana proses penyusnan / terjadinya sales contract
1) kontak negoisasi pertama dibuka oleh calon pembeli.
Pembeli mengirimkan permintaan penawaran (require offer) kepada penjual yang
menginformasikan ketertarikan pembeli terhadap produk yang dijual dan permintaan
agar penjual mengirimkan penawaran kepadanya.
2) Penjual akan memberikan respon dengan penawaran (offer) terhadap barang yang
diminati oleh pembeli. Bentuk penawaran dapat bersifat
(a) free offer, penjual hanya mencantumkan catatan harga barang (price list) yang
sifatnya tidak mengikat atau
(b) firm offer, dimana penjual menentukan harga dan persyaratan lainnya secara
mengikat.
3) Respon pembeli terhadap penawaran pihak penjual dapat berupa penerimaan
(acceptance) atau pembeli dapat mengajukan negoisasi ulang dengan mengirimkan
penawaran balik (counter offer).
4) Akhirnya, penjual akan mengajukan penawaran terakhir (final offer) setelah
penawaran sebelumnya ditolak atau belum disepakati pembeli. Penawaran final ini
merupakan titik kritis yang menentukan apakah sales contract dapat disepakati kedua
belah pihak atau tidak.
5) Apabila pembeli telah menyepakati tawaran terakhir penjual, maka bentuk akseptasi
tersebut dilanjutkan dengan pengajuan surat pesanan (order sheet atau purchase
order) kepada penjual dan harus segera mendapat konfirmasi dari pihak penjual.
6) Dalam hal ini penjual dapat bertindak dengan cara menandatangani tembusan dari
surat pesanan tersebut sebagai konfirmasi, ATAU dapat pula secara khusus
membuat dokumen sales contract atau sales note yang harus ditandatangani kedua
belah pihak.
1

3. 3 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
4. Jelaskan bentuk-bentuk sales contract
a) Bentuk lisan  Biasanya masing-masing pihak sudah memiliki kepercayaan
yang sangat tinggi (trust) serta memiliki pengalaman bekerjasama yang saling
memuaskan. Dalam bentuk ini, kondisi persyaratan kontrak bersifat sederhana dan
tidak menyangkut jumlah yang cukup besar
b) Bentuk Kumpul Korespondensi  bentuk paling lazim dan paling sering
digunakan dalam praktek PI, yakni beralih menggunakan media elektronik (e-mail)
karena lebih cepat dan efisien.
c) Bentuk proforma invoice  Tidak sama dengan commercial invoice, karena
sifatnya sementara dan dibuat oleh penjual tapi ditandatangani oleh pembeli yang
mencantumkan secara detail mengenai kesepakatan perdagangan yang telah terjadi
termasuk dokumen-dokumen yang dipergunakan sebagai bentuk penegasan
eksportir atas kesepakatan lisan yang telah terjadi.
d) Bentuk Printed Text / Printed Short Form
 Banyak perusahaan eksportir dan importir mencetak penawaran (offer) dan
permintaan (order) secara standar kedalam bentuk pre-printed text.
 Apabila formulir telah diajukan dan telah diaccept oleh partner dagang LN, maka
secara otomatis formulir tersebut telah menjadi sales contract. Hal ini sangat
menguntungkan dan memberi manfaat besar bagi kedua belah pihak, diantaranya
menghemat waktu dan biaya.
e) Bentuk purchase order  Digunakan untuk mencegah pembeli melakukan
penolakan atas barang yang dikirim dan memastikan bahwa pembeli benar-benar
telah sepakat dengan penawaran penjual sehingga pembeli diwajibkan untuk mengisi
nota pesanan pembelian / purchase order (P/O) yang sekaligus merupakan kontrak
jual-beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
f) Bentuk sales contrat yang disusun bersama  Apabila karakteristik kontrak
perdagangan bersifat kompleks karena menyangkut jumlah dan nilai yang sangat
besar atau ketika transaksi baru pertama kali dibangun, maka baik penjual maupun
pembeli biasanya akan menyusun bersama suatu sales contract yang membutuhkan
waktu cukup lama tergantung kepada proses negoisasi antara pihak penjual dan
pihak pembeli.

4. 4 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
5. Suatu kontrak perdagangan apapun bentuk dan cara penyusunannya hendaknya
memegang prinsip-prinsip dasar, yaitu mampu menghilangkan 3 (tiga) hal,
sebutkan dan jelaskan!
a) Prinsip menghilangkan ketidakpastian
 Kontrak harus memastikan segala sesuatu yg berkaitan dengan batasan waktu.
 Bagi pihak penjual, kewajibannya adalah harus memastikan jangka waktu yang
berkaitan dengan barang.
 Bagi pihak pembeli, kewajibannya adalah memastikan jangka penyelesaian
pembayaran, baik melalui mekanisme Letter of Credit (L/C) maupun non L/C.
b) Prinsip menghindari penafsiran ganda
Susunan kata dan kalimat yang tercantum dalam sales contract tidak boleh bersifat
ambigu, apalagi multi tafsir dg tujuannya untuk menghindari terjadinya persepsi dan
penafsiran yang berbeda. Sehingga dalam penyusunannya sangat penting adanya
pernyataan mengadopsi instrumen2
pengaturan perdagangan tt.
c) Prinsip menghilangkan ketidakjelasan
Kontrak perdagangan harus menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan
kondisi barang yang diperdagangkan, pengiriman dan pengangkutan, serta pihak
mana yang harus menanggung atas biaya yang timbul.
6. Jelaskan struktur sales contract
1) Ketentuan minimal
Unsur-unsur minimal yang harus tercantum dalam sales contract, antara lain adalah
o Nama dan alamat eksportir dan importir.
o Deskripsi dan spesifikasi dari barang, harga, jumlah dalam ukuran
volume/unit/berat, kualitas dan pengemasan.
o Mekanisme dan instruksi pembayaran, termasuk pembayaran untuk pajak dan
pungutan lain.
o Mekanisme pengapalan dan penyerahan barang, serta transpor dokumen yang
dipergunakan.
o Penutupan asuransi atas barang selama barang dalam perjalanan.
2) Ketentuan Tambahan
Ketentuan tambahan merupakan penjelasan lebih detail terhadap ketentuan minimal
diatas serta hal-hal lain yang perlu secara khusus dicantumkan dalam sales contract.
Beberapa ketentuan yang sebaiknya dimasukan dalam sales contract:

5. 5 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
a. Cara pengepakan dan pemberian tanda (marking) termasuk materi yang
dipergunakan dalam mengepak.
b. Dokumen hasil penelitian surveyor atau dokumen pernyataan lain yang
diperlukan importir (seperti : certificate of inspection dan certificate of origin)
untuk menjamin bahwa barang yang dikirim dapat melewati prosedur kepabeanan
di negara importir.
c. Warranties (jaminan) tentang kualitas atau kemampuan prestasi barang.
d. Persyaratan yang menyangkut bid bonds, performance bonds maupun guarantees.
Hal ini diperlukan ketika transaksi perdagangan yang diperjualbelikan berupa
heavy equipment maupun instalasi pabrik.
e. Pengaturan-pengaturan khusus mengenai apa-apa yang dapat dilakukan oleh
kedua pihak dalam hal terjadi perselisihan.
f. Prosedur arbitrase atas perselisihan atau tuntutan yang mungkin timbul dan juga
menentukan kasus-kasus mana saja yang boleh diselesaikan melalui arbitrase.
g. Domisili penyelesaian hukum.
h. Klausul pengamanan terutama bagi pihak penjual yang memikul beban resiko
pertama karena melakukan pengiriman barang sebelum pembayaran diterima

6. 6 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
PIHAK TERKAIT DALAM SALES CONTRACT
1. Kelompok Eskportir
a) Eksportir produsen  Eksportir sekaligus produsen dari barang yang dijual;
b) Confirming house  Anak perusahaan dari Holding Company multinasional yang
mewakili kepentingan perusahaan induk dinegara-negara tertentu yang bertugas
menyiapkan komoditi ekspor dan bertindak sebagai eksportir ketika komoditi ekspor siap
untuk dikirim ke perusahaan induk;
c) Pedagang ekspor (merchant exporter)  para pedagang khusus ekspor yang
memasarkan jenis produk-produk tertentu;
d) Agen ekspor (export agent)  pihak yang mewakili kepentingan produsen untuk
memasarkan komoditi ke pasar mancanegara;
e) Wisma dagang (trading house)  perusahaan dagang ekspor yang memasarkan aneka
macam komoditi ke mancanegara
2. Kelompok Importir
a) Pengusaha impor (import-merchant)  badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah
(dalam bentuk Angka Pengenal Impor – API) untuk mengimpor barang yang khusus
disebutkan dalam ijin tersebut;
b) Approved importer  pengusaha impor yang mendapatkan penunjukan dari
Pemerintah (Kementerian Perdagangan) utk mengimpor komoditi tertentu;
c) Importir terbatas  ijin khusus sebagai importir yang diberikan oleh pemerintah
kepada perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal (baik
PMA atau PMDN);
d) Importir umum  perusahaan impor yang mengimpor aneka produk dagang, umumnya
antara lain adalah Perusahaan Dagang Negara yang lazim disebut sebagai Trading House
atau Wisma dagang;
e) Sole agent importer  agen tunggal yang merupakan kantor perwakilan dari perusahaan
dagang multinasional.
3. Kelompok Indentor
a) Konsumen langsung  pihak-pihak yang memesan barang-barang kebutuhannya
kepada importir dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Contoh: perusahaan-perusahaan
asing yang beroperasi di indonesia;
b) Para pedagang  pihak-pihak yang mengindent barang-barang dagangannya kepada
importir dengan tujuan untuk dijual kembali. Contoh: Pedagang grosir di Mangga Dua,
Pedagang Elektronik di pasar Glodok, dll;
c) Pengusaha industriawan, perkebunan, dan instansi pemerintah.
2

7. 7 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
4. Kelompok Promosi
a) Kantor perwakilan eksportir di negara konsumen atau importir;
b) Kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri baik yang ada di dalam negeri
maupun di luar negeri;
c) Misi perdagangan dan pameran dagang internasional (international trade fair) yang
selalu diselenggarakan di kota-kota besar didunia, seperti: Jakarta International EXPO,
Tokyo Fair, Leipzig Fair, Hannover Fair dan lain- lain;
d) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN);
e) Atase Perdagangan dan Trade Commisioner;
f) Majalah dagang dan industri maupun Trade Directories;
5. Kelompok Pendukung
a) Bank-bank devisa,  kelompok pendukung perdagangan internasional yang berkaitan
dengan pemberian jasa pembayaran, perkreditan, jaminan dan transaksi keuangan
lainnya. Dlm praktek perdagangan, kita akan menemui istilah-istilah:
 issuing bank  pihak bank devisa yang menerbitkan Letter of Credit (L/C);
 advising bank  bank devisa dinegara eksportir yang melakukan proses konfirmasi
dan advisi kepada pihak eksportir;
 paying bank  pihak bank devisa yang berhak melakukan pembayaran atas
penyerahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
b) Perusahaan transportasi  pihak yang berkepentingan terhadap pengangkutan barang-
barang dalam rangka transaksi perdagangan internasional.
c) Maskapai pelayaran  Agen2
kapal (pengangkut) yang mewakili kepentingan pemilik
angkutan, sebagian besar transaksi PI diangkut melalui jalur laut.
d) Perusahaan asuransi  pihak yang menjamin resiko atas pengangkutan barang dari
pihak penjual hingga diterima oleh pihak pembeli.
e) Surveyor  pihak ketiga (netral dan obyektif) yg dapat memberikan kesaksian atas
mutu, jenis, kuantitas, keaslian, kondisi, harga dan lain sebagainya.
f) Otoritas kepabeanan  institusi pemerintah bertugas menjaga kepentingan masayarkat
suatu negara serta terhadap pemungutan pajak dalam ekspor-impor.

8. 8 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
EKSPOR
1. Pengertian Ekspor
Ekspor  Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah
Pabean suatu Negara ke Negara lain dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku.
2. Syarat-syarat Ekspor
a) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
b) Mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non-Dept
c) Memiliki izin ekspor berupa:
- APE (Angka Pengenalan Ekspor) untuk Eksportir umum berlaku 5 tahun
- APES (Angka Pengenalan Ekspor Sementara) berlaku 2 tahun
- APET (Angka Pengenalan Ekspor Terbatas) untuk PMA / PMDN
3. Proses Ekspor
1) Eksportir mengadakan koresponden dengan importir luar negeri (mutu, harga,
delivery, dll)
2) Eksportir dan importir mengadakan kontrak jual beli
3) Importir membuka/mengirim L/C melalui bank korespondennya
4) Bank importir meneruskan L/C kepada bank devisa
5) Bank devisa meneruskan L/C kepada eksportir
6) Eksportir menyiapkan barang-barangnya
7) Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai
8) Eksportir memesan ruang kapal
9) Eksportir sendiri/minta bantuan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) untuk
mengirim barang
10) Eksportir sendiri/EMKL memfiat muatan barangnya
11) a. EMKL memberitahukan kepada eksportir barang telah dikirim ke kapal
b. Barang dikirim dari Indonesia ke importir
12) Mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan untuk memperoleh Surat
Keterangan Asal (SKA) / COO
13) Eksportir melakukan pencairan uang di bank devisa
14) Bank devisa eksportir mengirim dokumen ekspor kepada importir
15) Bank devisa importir mengirim dokumen ekpor kepada importir
16) Importir mengambil barang dipelabuhan
3
4
5

9. 9 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
4. Dokumen Ekpor
1) Dokumen Induk  Dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama
Perdagangan internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian
pelaksanaan suatu transaksi. Termasuk dalam dokumen ini antara lain
a. Faktur Perdagangan (Commercial Invoice)  suatu nota – perhitungan yang
dibuat oleh Eksportir untuk Importir yang berisi Jumlah Barang (quantity),
Harga Satuan (Unit-Price) dan Harga-total (Total Price)
b. Letter of credit (L/C)  Suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh Bank Devisa
atas permintaan importir, yang memberi hak kepada Ekportir menarik wesel atas
importir bersangkutan, untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat kredit itu.
c. Bill Of Lading (B/L)  (1)
Surat tanda terima penyerahan barang yang telah
dimuat di dalam kapal laut oleh eksportir yang juga merupakan (2)
tanda bukti
kepemilikan barang bagi importir serta (3)
sebagai bukti adanya kontrak atau
perjanjian pengangkutan barang melalui laut antara eksportir dengan importir
untuk perusahaan pelayaran.
d. Polis asuransi  Surat Bukti Pertanggungan yang dikeluarkan Maskapai
Asuransi atas permintaan Eksportir / Importir untuk menjamin keselamatan atas
barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan, dgn membayar premi.
2) Dokumen Penunjang
a. Packing List (Daftar Pengepakan)  daftar yang berisi perincian lengkap
mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat yang terdapat
dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang
tercantum dalam faktur Perdagangan.
 Packing List penting sekali untuk barang yang tidak sejenis atau tidak
seragam seperti suku cadang, barang-barang kelontong.
b. Certificate of Origin (surat keterangan Negara Asal)  Surat pernyataan
yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan
untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat penghitung kuota di
negara tujuan dan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang
c. Surveyor Report / Certficate of Inspection  Surat pernyataan (kadang
dibawah sumpah) yang berisi keterangan mengenai mutu barang, jenis, jumlah,
harga dan keterangan lain yang dibutuhkan, dikeluarkan oleh badan usaha jasa
independen atas permintaan ekportir / atau instansi lain yang membutuhkan.
d. Test Certicate  surat pernyataan yang dibuat oleh Laboratorium Perusahaan
atau Balai Penelitian yang independen yang menyatakan hasil ujicoba atas suatu
6

10. 10 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
barang ataupun peralatan mengenai kekuatan, daya tahan, kapasitas, dan,
konstruksinya.
 Test Certificate ini penting untuk barang yang akan dipergunakan
menahan beban, seperti kemasan, alat angkut, mesin industri, tangki-
tangki, boiler, diesel serta sumber energi lainnya.
e. Manufacturer’s Certificate  surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang
menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil poduksinya yang membawa
merk dagangannya (Trade Mark).
 Penting sebagai Bukti keaslian dan jaminan mutu atas barang yang
dikaitkan dengan nama baik dari produsen itu dalam pasaran internasional,
yang juga menyangkut masalah Patent, Trade Mark dan Lisensi.
f. Weight Note (Nota Timbangan)  suatu catatan yang berisi perincian berat
tiap-tiap peti / kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih
tiap kemasan dihimpun dalam satu daftar yang total keseluruhannya sama
dengan yang tercantum dalam faktur Perdagangan.
 Weight Note penting untuk barang yang harganya berdasarkan berat.
g. Measurement list (Daftar Kubikasi)  daftar yang berisi ukuran dan takaran
dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau
kubikasi dari tiap kemasan. Daftar ini total keseluruhannya sama dengan total
volume yang tercantum dalam Faktur Perdagangan.
 Measurement-List penting artinya untuk barang yang harganya didasarkan
pada Volumenya dan juga untuk menyediakan alat muat-bongkar dan alat
angkut yang sesuai. Juga untuk menghitung Uang tambang.
h. Chemical Analysis  suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium
kimia dari perusahaan sendiri, atau dari Badan Penelitian yang independen yang
berisikan Komposisi Kimiawi dari suatu barang. Chemical Analysis ini penting
untuk menentukan mutu dari produk kimia.

11. 11 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
ISTILAH-ISTILAH
UCP 600 (“Uniform Customs & Practice for Documentary Credits”)
adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional (best practice) transaksi LC
yang diterbitkan oleh #ALIHICC (International Chamber of Commerce).
Metode Pengiriman PI (Term of Delivery):
 F.O.B (Free On Board)  Metode Pembayaran di pelabuhan bongkar baik itu Harga
Barang (Nilai Commercial Invoice), Asuransi (Insurrance) dan Biaya Pengiriman
(Freight).
 C.I.F (Cost Insurrance & Freight)  Metode Pembayaran di Pelabuhan Muat.
Artinya, sebelum melakukan pengiriman barang tersebut sudah di lunasi oleh
Consignee. Dan biaya asuransi maupun ongkos kirim sudah di bayar oleh Shipper di
Pelabuhan Muat.
 C.&.F (Cost & Freight)  Metode Pembayaran yg tidak jauh berbeda dengan C.I.F,
tetapi dalam kasus C & F, pihak Shipper tidak membayar asuransi / tidak
mengasuransi kan barang tersebut.
Shipper : Shipper adalah Exporteer atau si Pengirim barang
Consignee : Consignee adalah Importeer atau si Penerima barang
Jenis-jenis L/C :
 Revocable L/C  L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak
oleh opener atau issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.
 Irrevocable L/C  L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (validity) yang
ditentukan dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel yang ditarik atas
L/C tersebut. Pembatalan mungkin dilakukan, tetapi harus persetujuan semua pihak.
 Irrevocable dan Confirmed L/C  L/C ini diangggap paling sempurna dan paling aman
dari sudut penerima L/C (beneficiary) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang
ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank,
bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang
irrevocable.
ETD (Estimation Time of Departure)  perkiraan waktu keberangkatan Kapal.
ETA (Estimation Time of Arrival)  adalah perkiraan waktu kedatangan Kapal

12. 12 | Dede Firmansah ( d e f i r z )
Kondisi Pengapalan dengan Kontainer berdasarkan Pengirim dan Penerimanya:
 LCL (Less than Container Loaded)  jenis pengiriman barang tanpa menggunakan
container dengan kata lain parsial. Jika kita menggunakan jenis pengiriman LCL, maka
barang yang kita kirim itu ditujukan ke Gudang penumpukan dari shipping agent. Lalu
dari pihak Gudang tersebut akan mengumpulkan barang2 kiriman LCL lain hingga
memenuhi quota untuk di loading / di muat ke dalam container.
 FCL (Full Container Loaded)  jenis pengiriman barang dengan menggunakan
container. Walaupun quantity barang tersebut lebih pantas dengan mode LCL, tetapi jika
shipper mengirimkan barangnya dengan menggunakan container maka jenis pengiriman
ini disebut dengan FCL.
P.O.L : Port Of Loading = Pelabuhan Muat P.O.D : Port Of Discharge = Pelabuhan Bongkar
EDI (Electronic Data Interchange) Sistem  pertukaran data komputer antar aplikasi
melintasi batas-batas organisasi, sehingga intervensi manusia atau interpretasi atas data
tersebut oleh manusia dapat ditekan seminimum mungkin. EDI menjadi salah satu solusi
untuk membuat efisienan dalam transaksi bisnis di Internet dan sekaligus memberikan
jaminan keamanan dalam bertransaksi tersebut.
SKA/COO  SKA merupakan dokumen penyerta barang ekspor Indonesia yg membuktikan
bahwa suatu barang berasal dari Indonesia, dengan pengertian barang asli berasal dari
Indonesia, Barang dihasilkan dan atau diolah di Indonesia
Alternative Despute Resolution (ADR)  Jika terjadi sengketa, memilih hukum mana
yang berlaku dan forum yang digunakan

13. By. Dede Firmansah (defirz)
LANJUTAN….
1. a. Apa yang dimaksud dengan impor?
Impor  Perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam
wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
b. Uraikan tahapan atau prosedur impor
Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW
adalah sebagai berikut :
1) Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2) Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan
melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar
Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian
sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3) Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk
diajukan.
4) Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan
beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D,
dsb)
5) Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
6) Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir
mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan
penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai

14. By. Dede Firmansah (defirz)
maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)
untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7) Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak
yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan
dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8) Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah
biaya PNBP
9) Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea
dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10) Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem
Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media
Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11) Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single
Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan
proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12) Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan
pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
13) Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan
dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14) Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen
PIB dan Analizing Point di SKP
15) Jika data benar akan dibuat penjaluran
16) Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB)
17) Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap
barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar
SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang
yang berlaku.
18) Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan
pencetakan SPPB melalui modul PIB
19) Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli
dan SPPB
c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan importir jalur prioritas

15. By. Dede Firmansah (defirz)
Importir Jalur Prioritas (IJP) adalah importir yang ditetapkan sebagai importir
penerima fasilitas Jalur Prioritas berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai
Republik Indonesia.
Jalur Prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga
penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat
2. a. Uraikan secara lengkap pengertian Letter of Credit (L/C) sebagaimana
tercantum dalam ps.2 Uniform Costums and Practice for Documentary Credits
Pasal 2 UCP (the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)
mendefinisikan L/C sbb : “ L/C adalah janji membayar dari bank penerbit (issuing
bank) kepada penerima (beneficiary/eksportir) yang pembayarannya hanya dapat
dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit
dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C “
b. Jelaskan manfaat penggunaan cara pembayaran L/C dalam perdagangan
internasional baik importir maupun eksportir
Manfaat LC dari sisi kepentingan eksportir
 L/C merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh
ekportir
 L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim
Manfaat LC dari sisi kepentingan importir
 L/C merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh
ekportir
 L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim
 L/C menjadi instrumen yang ditawarkan oleh bank devisa untuk
memudahkan lalu lintas pembayaran dalam transaksi dagang internasional.
Mengapa L/C disukai?
 Penerima (eksportir/penjual) yang menjual barang kepada importir/pembeli)
merasa aman karena adanya jaminan pembayaran dari bank penerbit
kepadanya.
 Sebaliknya pemohon (importir/pembeli) merasa aman karena akan menerima
dokumen-dokumen yang dikehendakinya, sebab pemenuhannya merupakan
syarat pembayaran langsung.

16. By. Dede Firmansah (defirz)

17. By. Dede Firmansah (defirz)
c. Jelaskan minimal 4 (empat) pihak yang terkait dalam mekanisme pembayaran
perdagangan internasional dengan menggunakan L/C
1) APPLICANT (buyer atau pembeli atau importir) yaitu adalah pihak yang
meminta kepada sebuah bank devisa untuk membuka L/C atas namanya
(sebagai pembeli).
2) BENEFICIARY (seller atau penjual atau eksportir) yaitu pihak yang disebutkan
dalam L/C sebagai penerima.
3) ISSUING BANK (opening bank atau bank penerbit) yaitu bank yang membuka
atau menerbitkan L/C (buyer’s bank atau bank si pembeli)
4) ADVISING BANK (bank penerus) yaitu bank yang meneruskan L/C yang
diterima dari opening bank kepada beneficiary
d. Jelaskan paling sedikit 2 (dua) jenis L/C yang sdr ketahui
1) REVOCABLE L/C
L/C yang setiap saat dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit (opening
bank) secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima (beneficiary). ps.8
UCP Dalam revocable L/C kedudukan beneficiary lemah dan menanggung
resiko besar.
2) IRREVOCABLE L/C
Bila para pihak tidak menyebutkan jenis L/C nya, maka harus selalu dianggap
bahwa jenis L/C yang disepakati adalah Irrevocable L/C, yaitu L/C yang tidak
dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat
dalam transaksi L/C, yaitu beneficiary dan opening bank.
Kedudukan beneficiary lebih terjamin dari risiko karena tiap perubahan harus
ada persetujuannya
3) Confirmed Letter of Credit adalah suatu jenis letter of credit yang dalam
penerusannya kepada beneficiary ditambah jaminan pembayaran pada suatu
bank lain (confirming bank).
4) Unconfirmed Letter of Credit adalah suatu jenis letter of credit yang dalam
penerusannya kepada beneficiary tidak ada tambahan jaminan dari bank lain.

18. By. Dede Firmansah (defirz)
3. a. Jelaskan yang saudara ketahui tentang INCOTERMS
 INCOTERMS adalah singkatan dari International Commercial Terms.
 INCOTERMS adalah seperangkat peraturan perdagangan (trade term) tentang
pengertian syarat penyerahan barang (term of delivery) yang mencerminkan
praktik bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan barang (sales contract).
 Syarat penyerahan barang (term of delivery) berkaitan dengan sejumlah
komponen biaya yang harus diperhitungkan pada saat negosiasi penentuan harga
jual beli. misalnya pihak manakah yang menanggung biaya transportasi ke
pelabuhan, biaya bongkar muat barang dan biaya-biaya jasa lainnya kemudian
pihak mana pula yang menanggung biaya pajak-pajak, bea masuk dan lain-lain.
Jangan sampai kesepakatan harga yang prematur tanpa memperhitungkan
beban biaya-biaya tadi malah menyebabkan kerugian di kemudian hari.
 Dilihat dari tempat batas tanggung jawab atas barang yang ditransaksikan,
menurut INCOTERMS yang diterbitkan oleh ICC (International Chamber of
Commerce), syarat penyerahan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok
syarat penyerahan:
1) Kelompok E dengan ketentuan Penjual berkewajiban menyiapkan barang di
tempat tinggal penjual
2) Kelompok F dengan ketentuan Penjual berkewajiban menyerahkan barang
kepada perusahaan pengangkutan sesuai yang ditunjuk pembeli
3) Kelompok C dengan ketentuan Penjual mengurus formalitas ekspor dan
melakukan kontrak dengan perusahaan pelayaran untuk pengiriman barang
4) Kelompok D dengan ketentuan Penjual menanggung segala biaya, beban,
risiko pengiriman baran

19. By. Dede Firmansah (defirz)
b. Bandingkan perbedaan tanggungjawab pembeli dan penjual bila menggunakan
term Free on Carrier (FCA) dengan Free on Board (FOB)
Free on Carrier (FCA) Free on Board (FOB)
Penyerahan
barang dan
peralihan risiko
dilakukan pada saat barang
diserahkan kepada pihak pengangkut
yang ditunjuk oleh pembeli
dilakukan pada saat barang telah
dimuat di atas kapal (on board).
Ketentuan 1
Kewajiban penjual adalah
menyiapkan pengangkutan atas
nama pembeli
Kewajiban penjual adalah
menempatkan barang di atas kapal
dan menanggung biaya muat.
Sementara pembeli bertugas
menentukan pengangkut (carrier)
dan membuat kontrak pengangkutan
(carriage contract).
Sementara pembeli bertugas
menentukan pengangkut (carrier),
membuat kontrak pengangkutan
(carriage contract), dan menanggung
biaya angkut dan biaya bongkar.
Ketentuan 2
Izin kepabeanan di wilayah penjual
(export clearance) menjadi tanggung
jawab penjual.
Izin kepabeanan di wilayah penjual
(export clearance) dan biaya muat di
atas kapal menjadi tgjawab penjual..
Sedangkan biaya pengangkutan,
risiko sejak barang diserahkan
penjual kepada pihak pengangkut
(carrier) hingga ke tempat pembeli
menjadi beban pembeli
Sedangkan biaya pengangkutan,
risiko sejak barang dimuat di atas
kapal oleh penjual hingga ke tempat
pembeli, serta import clearance
menjadi beban pembeli.
c. Jelaskan perbedaan antara terms C&F dan CIF
Cost, Insurance and Freight (CIF) Cost and Freight (C&F)
Penyerahan
barang dan
peralihan risiko
dilakukan pada saat barang telah
dimuat di atas kapal (on board).
dilakukan pada saat barang telah
dimuat di atas kapal (on board).
Ketentuan 1
Penjual berkewajiban menentukan
pengangkut (carrier), membuat
kontrak pengangkutan,
menempatkan barang di atas kapal,
menanggung biaya muat, dan ongkos
angkut hingga pelabuhan tujuan.
Penjual berkewajiban menentukan
pengangkut (carrier), membuat
kontrak pengangkutan, menempatkan
barang di atas kapal, menanggung
biaya muat, ongkos angkut, dan biaya
bongkar di pelabuhan tujuan, serta
biaya asuransi.
Sedangkan kewajiban pembeli
adalah menanggung biaya di luar
beban penjual sesuai kontrak
pengangkutan.
Sedangkan kewajiban pembeli adalah
menanggung biaya di luar beban
penjual sesuai kontrak pengangkutan.
Ketentuan 2
Export clearance dan biaya
pengangkutan menjadi beban
penjual,
Export clearance, biaya
pengangkutan, dan biaya asuransi
menjadi beban penjual.
sedangkan risiko sejak barang
dimuat di atas kapal oleh penjual
hingga ke pelabuhan tujuan serta
import clearance menjadi tanggung
jawab pembeli.
Sedangkan import clearance menjadi
beban pembeli.

20. By. Dede Firmansah (defirz)
4. a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan “dumping” dalam perdagangan
internasional
Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual
komodity di pasar Internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih
rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada
negara lain pada umumnya dengan maksud untuk merebut pasar (persaingan tidak
jujur).
Dumping: menjual barang ke luar negeri dengan harga dibawah nilai normal
b. Jelaskan cara atau langkah untuk mengetahui terlah terjadi praktek dumping
dalam perdagangan internasional
Cara mengetahui telah terjadi praktik dumping di suatu negara, yakni apabila
terdapat indikasi harga jual dibawah harga normal, maka cara yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Membandingkan harga jual pasar ekspor dengan pasar domestik (asal). Jika
harga dinegara tujuan ekspor lebih rendah daripada harga dinegara eksportir
(harga normal), maka bisa jadi itu adalah praktik dumping.
2. Jika cara 1 tidak dapat dibuktikan, misal produk tersebut memang dikhususkan
untuk diekspor (KITE). Maka cara kedua adalah membandingkan harga jual
ekspor dengan harga tertinggi untuk produk yang sama yang diekspor ke negara
lain. Jika ternyata, harga jual ekspor lebih murah daripada harga ekspor tertinggi
di negara lain (harga normal), maka bisa jadi praktik dumping telah terjadi.
3. Jika cara 1 dan 2 tidak dapat digunakan, maka kita membandingkan biaya
produksi untuk produk tersebut ditambah biaya dan keuntungan yang layak. Jika
harga jual ekspor dibawah perhitungan HPP (harga normal) maka ini indikasi
praktik dumping.
Selain indikasi harga jual ekspor dibawah normal price, disyaratkan juga bahwa:
1. Dumping juga menyebabkan terjadinya serious injury terhadap industri sejenis
dinegara yang bersangkutan. Serious Injury dapat ditentukan dari beberapa
indikasi, misalnya terjadi penurunan penjualan, terjadinya PHK, menurunnya
pemanfaatan kapasitas terpasang.
2. Kausal link: adanya keterkaitan erat praktik dumping dengan serious injury

21. By. Dede Firmansah (defirz)
c. Apakah yang dimaksud dengan “margin dumping” ?
Marjin dumping  selisih antara harga ekspor dengan harga dipasar negara
pengekspor.
d. Apakah yang dimaksud dengan “serious injury” ?
Serious Injury: kerugian serius yang dialami industri negara pengimpor. Serious
injury dapat ditentukan dari beberapa indikasi, misalnya; terjadi penurunan
penjualan, terjadinya PHK, menurunnya pemanfaatan kapasitas terpasang Serious
injury dapat terjadi karena adanya praktik dumping, atau impor dalam jumlah yang
terlalu besar sehingga menekan dan merugikan industri domestik (dalam negeri).
e. Bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi praktek dumping
dalam perdagangan internasional
Langkah yang dilakukan adalah dengan Penegakan hukum terhadap produk impor
yang berindikasi dumping:
Upaya preventif: sosialisasi diklat ttg dumping, pembinaan aparatur masalah PI &
dumping, pengkajian mekanisme perijinan.
Represif: pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar sebesar marjin
dumping, yaitu selisih antara harga ekspor dengan harga dipasar negara pengekspor.
5. a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan “Subsidi” sebaia tercantum dalam
Agreemwnt on Subsidies and Countervailing Measures
Subsidi adalah kontribusi finansial oleh pemerintah/badan pemerintah, yang meliputi
1) Penyerahan dana secara langsung: hibah, pinjaman dan penyerahan atau
pemindahan dana atau kewajiban secara langsung misalnya jaminan utang;
2) Pendapatan pemerintah yang tidak ditagih: insentif pajak berupa keringanan
atau penghapusan pajak
3) Pemerintah menyediakan barang dan jasa selain dari infrastruktur/pembelian
barang
b. Jelaskan kriteria dari subsidi
 Kontribusi finansial yang berasal dari pemerintah;
 Menimbulkan keuntungan bagi pihak yang menerima;
 Bersifat spesifik, diberikan hanya kepada suatu perusahaan atau industri, atau
kelompok perusahaan atau kelompok industri.

22. By. Dede Firmansah (defirz)
Kriteria Spesifik
 Apabila peraturan perUUan yg menjadi dasar menyebut secara eksplisit
pembatasan akses untuk mendapatkan subsidi hanya kepada sekelompok
perusahaan tertentu;
 Apabila peraturan perUUan menetapkan seperangkat persyaratan atau kriteria
yg harus dipenuhi untuk memperoleh subsidi, serta menyebut pula jumlahnya,
maka subsidi ini tidak termasuk spesifik.
 Subsidi yang diberikan kepada sekelompok atau sejumlah perusahaan yang
berada dalam wilayah atau geografi tertentu
c. Jelaskan jenis-jenis subsidi
1. Subsidi yang dilarang (Prohibited Subsidies, art.3)
a. yang diberikan kepada eksportir
b. yang diberikan untuk pemakaian produk lokal sbg pengganti produk impor
2. Subsidi yang dapat terkena tindakan (Actionable Subsidies, art.5)
a. mengakibatkan kerugian (injury/threat of injury) bagi industri dalam negeri
dari negara yang mengimpor produk yang disubsidi;
b. menghilangkan atau mengurangi keuntungan baik langsung atau tidak
langsung yang seharusnya dinikmati industri dinegara lain.
3. Subsidi yang tidak terkena tindakan (Non-Actionable Subsidies, art.8)
a. Subsidi yang tidak spesifik dalam pengertian art.2;
b. Subsidi yang berupa bantuan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan,
universitas, lembaga penelitian, sepanjang besarnya bantuan tidak melebihi
75% dari biaya penelitian industri
c. Subsidi untuk daerah terbelakang (kriteria yg obyektif, transparan dan
eksplisit melalui perUUan dg tolok ukur pembangunan ekonomi yang terdiri
dari pendapatan per-kapita, angka pengangguran);
d. Subsidi untuk pengelolaan lingkungan hidup (bantuan hanya 1x dan besarnya
maks 20% dari biaya yang diperlukan)