Dokumen tersebut membahas latar belakang pariwisata di Bali yang merupakan sektor paling maju tetapi masih memiliki peluang pengembangan lebih lanjut. Dokumen ini juga membahas perizinan usaha jasa informasi pariwisata di Bali serta urgensi dan tujuan penelitian terkait hal tersebut."

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor paling maju dan berkembang, tetapi
masih berpeluang untuk di kembangkan lebih modern lagi. Daerah ini memiliki obyek wisata
yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Bali sebagai tujuan
wisata memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tujuan wisata lainnya, seperti :
keindahan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain, khasanah budaya yang unik dilatar
belakangi oleh kebudayaan Hindu, keramahaan penduduknya, kenyamanan dan keamanan
yang cukup menjadi jaminan sebagai tujuan kunjungan wisatawan mancanegara maupun
wisatawan nusantara.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata Provinsi Bali, banyak mengalami
permasalahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Dengan semakin maraknya
perkembangan pariwisata akan berdampak terhadap pembangunan terutama pembangunan
dibidang sarana pariwisata seperti hotel, villa, restaurant, diskotik dan lain sebagainya.salah
satunya adalah usaha jasa informasi pariwisata. Usaha usaha tpariwisata tersebut sebelum
beroperasi di wilayah provinsi bali harus mendapat ijin dari Badan Penanaman Modal dan
Perijinan (BPMP) Provinsi Bali.
Apabila semua aktivitas pembangunan tersebut tidak mendapatkan perizinan dari
Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali dan tanpa memperhatikan
aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis akan dapat menimbulkan keresahaan di
masyarakat. Oleh karena itu perizinan yang berkaitan dengan kepariwisataan memegang
peranan yang sangat penting berkaitan dengan pemanfaatan suatu lokasi untuk dimanfaatkan
sebagai tempat kegiatan usaha baikl berskala kecil maupun berskala besar yang berdampak
luas bagi masyarakat.
Permasalahan-permasalahan tentang perijinan tersebut menjadi urgen dan dianalisa
lebih mendalam karena peranan perijinan terhadap kegiatan pariwisata dimana dalam hal ini
salah satunya usaha jasa informasi pariwisata sangat terkait pada perkembangan kegiatan
pariwisata di provinsi bali. Sehingga perlu diteliti lebih mendalam lagi.
1

2. 1.2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara suatu Usaha Jasa
Informasi Pariwisata mendapatkan perizinan dari Badan Penanaman Modal dan
Perijinan (BPMP) Provinsi Bali.
b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat suatu Usaha Jasa Informasi
Pariwisata mendapatkan perizinan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan
(BPMP) Provinsi Bali.
c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pengurusan ijin
suatu Usaha Jasa Informasi Pariwisata di Badan Penanaman Modal dan Perijinan
(BPMP) Provinsi Bali.
1.3. Urgensi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara suatu Usaha Jasa
Informasi Pariwisata mendapatkan perizinan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan
(BPMP) Provinsi Bali. Sehingga kita bisa mengetahui dan mempelajari syarat suatu Usaha
Jasa Informasi Pariwisata mendapatkan perizinan dari Badan Penanaman Modal dan
Perijinan (BPMP) Provinsi Bali , dan untuk mengetahui dan memahami proses pengurusan
ijin suatu Usaha Jasa Informasi Pariwisata di Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP)
Provinsi Bali.
Selain itu juga penelitian ini berfungsi agar masyarakat tahu tentang tata cara, proses
dansyarat-syarat yang haris dipenuhi didalam membuat suatu perizinan menyangkut hal-hal
yang berkaitan dengan pusat informasi pariwisata.
2

3. BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.PERIZINAN
Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintahan, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengann memberi izin, penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 1
Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Didalamnya dapa diadakan perbedaan
berdasarkan berbagai figur hukum. Tanda pengenal bersama dari figure hukum ini ialah
bahwa semuanya menimbulkan akibat yang kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk
tertentu diberi perkenan untuk melakukan suatu yang mestinya dilarang. Pertama-tama
diadakan pembedaan menurut izin dalam arti sempit, pelepasan (atau pembebasan =
dispensasi) dan konsepsi. Figur-figur tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
Bentuk – bentuk hukum lain yang sejenis dengan izin adalah misalnya kewajiban
melaporkan, penarikan pajak, pengujian, perbolehan, perkenan, dan pemberian kuasa.2
Pada umumnya sistem izin atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar
perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini
ketiga bagian pokok dari sistem izin dipaparkan lebih lanjut.
2.2. LARANGAN
Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan
itu dengan memberi izin, harus ditetapkan salam suatu peraturan undang-undang. Ini timbul
dari asas ligalitas: dalam negara hukum demokratis, pemerintahan (kekuasaan eksekutif)
hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam
undang-undang (het beginsel van wetmatigheid van het bestuur), ialah keharusan untuk
memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap pengusaha. Karena itu tindakan-tindakan
pengusaha diikat pada aturan-aturan yang jelas. Norma larangan yang diuraikan secara
1 Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya H.2
2 Ibid
3

4. abstrak menunjukan tingakah laku mana yang pada umumnya tidak diperbolehkan.
Pelanggaran norma biasanya dikaitkan dengan sanksi-sanksi hukum administrasi atau sanksi-
sanksi hukum pidana.3
2.3. IZIN
Izin merupakan suatu norma umum yang memberikan kepada suatu organisasi
pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu
bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara
(keputusan TUN). Keputusan TUN ialah keputusan sepihak dari suatu organisasi pemerintah,
diberikan atas dasar wewengan ketatanegaraan atau ketatausahan, yang menciptakan bagi
suatu atau lebih keadaan kongkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkan secara
mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak.4
2.4. KETENTUAN-KETENTUAN
Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemertintah
memberi izin. 5
2.5. PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN
Pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal
1 ayat 3 menyatakan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan
Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, Kepariwisataan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 menyatakan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai
wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan
dalam bahasa inggris disebut tourist.6
3 Ibid H.6
4 Ibid H.7
5 Ibid H.7
6 I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, 2010, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, Udayana
University Press, Denpasar, H.13
4

5. Pariwisata atau turisme menurut Wikipedia adalah suatu perjalanan yang dilakukan
untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.
Jadi secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang di lakukan seseorang
untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan
meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk
mencari nafkah di tempat yg di kunjunginya , tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan
pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
Information Center menurut Glosari Pariwisata adalah pusat informasi dimana orang
mendapatkan penjelasan tentang situasi kawasan dan lingkungan negeri, kegiatan-kegiatan
yang berlangsung, peristiwa-peristiwa yang terjadi, objek-objek wisata dan sebagainya.7
7 Nyoman S Pendit, 2005, Glosari Pariwisata Kontemporer, PT Pradnya Paramita, Jakarta, H. 291
5

6. BAB III.
METODE PENELITIAN
3.1. Tipe Penelitian
Proposal penelitian dengan judul Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata akan dikaji
dengan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis atau penelitian hukum doktrinal
dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas dan nilai-nilai yang melatarbelakangi sebuah
formulasi peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum
non doktrinal digunakan untuk menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum
dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial.
Penelitian ini merupakan penilitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang
beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara
teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan
adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Titik tolak
pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-
tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ilmu sosial dan ilmu natural. Ilmu-ilmu
sosial merupakan pengetahuan yang bersifat umum, sistematis, dalam mana disimpulkan
dalil-dalil tertentu dalam hubungan manusia yang bersifat umum. Penelitian sosial,
merupakan suatu proses yang terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk mengadakan
analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan
saling kait mengait. Penelitian ilmu sosial berpijak kepada metode ilmiah, dan ia memiliki
ciri khas sendiri, yang membuat si peneliti harus mempunyai keterampilan yang khas dan
didukung oleh kerangka analitis dan teori yang agak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu
natural.8
Penelitian ini juga merupakan tipe penelitian primer yaitu tipe penelitian dimana data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh
peneliti dan dimana pada permulaan penelitian ini belum ada data.9
Selain itu, penelitian ini juga menggunaka tipe penelitian deskripsi. Penelitian ini
pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual, dan akurat
8 Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, H.34
9 Ibid H. 37
6

7. terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik atau faktor-
faktor tertentu.10
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini, dilakukan di Provinsi Bali, di fokusnya pada:
1) Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali Jalan Raya
Puputan Renon Denpasar Telp/Fax. (0361) 243804/256905
2) Tourist Information Center
3.3. Jenis Data
Ditinjau dari sumber data, dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) macam data
yakni data primer dan data sekunder. Data primer (data dasar) adalah data yang langsung
diperoleh dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari
bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
meliputi data primer dan data sekunder.
a. Data Primer.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan dan
melalui wawancara (interview) dengan panduan wawancara (interview guide)
tidak terstruktur terhadap responden atau narasumber, yang ditentukan dengan
purposive sampling.
b. Data Sekunder.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap
bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (primary legal source), bahan
hukum sekunder (secondary legal materials), maupun bahan hukum tersier (bahan
non hukum).
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
b) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Usaha
Jasa Perjalanan Wisata.
10 Ibid H.35
7

8. c) Peraturan Gubernur Bali Nomor: 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :
a) Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan obyek penelitian;
b) Buku-buku teks;
c) Jurnal ilmiah;
d) Surat kabar atau pun berita internet yang berkaitan dengan tema
penelitian.
3) Bahan hukum tersier
Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa :
a) Glosari pariwisata kontemporer
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
c) Kamus Bahasa Inggris
3.4. Cara Dan Alat Pengumpulan Data
a. Cara pengumpulan data lapangan
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pencatatan.
Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan berpedoman kepada pedoman
wawancara yang telah dipersiapkan terhadap narasumber. Adapun yang akan menjadi
narasumber adalah kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi
Bali. Pertanyaan dibuat secara terbuka, guna menggali dan memperoleh jawaban yang
selengkap-lengkapnya mengenai tata cara, proses dan persyaratan suatu Usaha Jasa
Informasi Pariwisata yaitu Tourist Information Center ini mendapatkan perizinan dari
Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali.
b. Alat pengumpulan data lapangan
Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer adalah pedoman
wawancara, kamera dan alat perekam. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-
pertanyaan yang sifatnya terbuka guna memperoleh data tentang tata cara, proses dan
8

9. persyaratan suatu Usaha Jasa Informasi Pariwisata mendapatkan perizinan dari Badan
Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali.
Kamera digunakan untuk mengambil gambar atau foto sebagai bukti
kunjungan . Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan para
narasumber.
c. Alat pengumpulan data kepustakaan
Data kepustakaan didapat melalui penelitian di perpustakaan, dengan
mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Data kepustakaan juga
diperoleh melalui media internet dan media massa.
3.5. Analisis Data
Setelah pengumpulan seluruh data dilakukan baik data primer maupun data sekunder
maka proses selanjutnya analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode
analisis data kualitatif. Oleh karena penelitian hukum maka analisis kualitatif yang digunakan
berupa analisis kualitatif yang bersifat yuridis.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.
Metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari
hal-hal umum ke hal-hal khusus, sedang metode induktif adalah kebalikan dari metode
deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.
9

10. DAFTAR PUSTAKA
Buku
M. Hadjon, Philipus, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya
Suwena, I Ketut dan Widyatmaja, I Gusti Ngurah, 2010, Pengetahuan Dasar Ilmu
Pariwisata, : Udayana University Press, Denpasar
S Pendit, Nyoman, 2005, Glosari Pariwisata Kontemporer, PT Pradnya Paramita, Jakarta
Ashshofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta
Damardjati, R.S, 2006, Istilah-Istilah Dunia Pariwisata, PT Pradnya Paramita, Jakarta
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta
Website
Pengertian pariwisata menurut Wikipedia dapat diakses pada:
https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
Data primer dan data sekunder dapat diakses pada: http://www.informasi-
pendidikan.com/2013/08/jenis-data-penelitian.html#
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
Peraturan Gubernur Bali Nomor: 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali.
10

11. 11