This document contains a list of 66 registered voters in the village of Dapu Dapura, Kecamatan KendarI Barat, Kota KendarI, Sulawesi Tenggara for the 2014 elections to the DPR, DPD, provincial and regency/city DPRDs. It includes each voter's family card number, ID number, name, place of birth, date of birth, age, marital status, gender, address and neighborhood details.
This document is a list of permanent voters for the 2014 legislative elections in Kota KendarI, Southeast Sulawesi province. It contains 69 entries with information such as family card number, ID number, name, place of birth, date of birth, age, marital status, gender, address and notes. The voters range in age from 46 to 77 years old and are listed with their identification details.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota legislatif. Dokumen tersebut menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara
This document contains a list of 66 registered voters in the village of Dapu Dapura, Kecamatan KendarI Barat, Kota KendarI, Sulawesi Tenggara for the 2014 elections to the DPR, DPD, provincial and regency/city DPRDs. It includes each voter's family card number, ID number, name, place of birth, date of birth, age, marital status, gender, address and neighborhood details.
This document is a list of permanent voters for the 2014 legislative elections in Kota KendarI, Southeast Sulawesi province. It contains 69 entries with information such as family card number, ID number, name, place of birth, date of birth, age, marital status, gender, address and notes. The voters range in age from 46 to 77 years old and are listed with their identification details.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota legislatif. Dokumen tersebut menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara
Dokumen tersebut mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, meliputi perencanaan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, hingga penyusunan daftar pemilih di luar negeri.
Dokumen tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Dokumen tersebut mengatur tentang persiapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan seperti penyusunan jadwal rapat, undangan kepada peserta, dan pembagian tugas kepada panitia pemilihan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dokumen ini mengatur ketentuan-ketentuan umum, penetap
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Unit ini bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan KPU dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, kewenangan, perangkat organisasi, dan tata
Peraturan ini mengatur tentang norma, standar, dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, jenis perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas surat suara, tinta, segel, kotak suara, dan lainnya. Standar spesifikasi teknis dan kebutuhan perlengkapan juga diatur secara rinci dalam peraturan ini
Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Peraturan ini mengubah definisi kampanye pemilu dan mengatur tentang pendaftaran pelaksana dan petugas kampanye serta ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.
Dokumen tersebut mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, meliputi perencanaan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, hingga penyusunan daftar pemilih di luar negeri.
Dokumen tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Dokumen tersebut mengatur tentang persiapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan seperti penyusunan jadwal rapat, undangan kepada peserta, dan pembagian tugas kepada panitia pemilihan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dokumen ini mengatur ketentuan-ketentuan umum, penetap
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Unit ini bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan KPU dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, kewenangan, perangkat organisasi, dan tata
Peraturan ini mengatur tentang norma, standar, dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, jenis perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas surat suara, tinta, segel, kotak suara, dan lainnya. Standar spesifikasi teknis dan kebutuhan perlengkapan juga diatur secara rinci dalam peraturan ini
Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Peraturan ini mengubah definisi kampanye pemilu dan mengatur tentang pendaftaran pelaksana dan petugas kampanye serta ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.
This document is a list of registered voters for polling station 7 in Kamburu sub-district, Kendaran city, Southeast Sulawesi province. It contains 69 entries with information such as family card number, ID number, name, place of birth, date of birth, age, marital status, gender, and address for each registered voter.