SlideShare a Scribd company logo
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

More Related Content

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp  edisi 18Kabar jkpp  edisi 18
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13Kabar jkpp 13

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
 
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
 
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp  edisi 18Kabar jkpp  edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
 
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
 
Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
 
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15
 
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
 
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13
 

Recently uploaded

Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 

Recently uploaded (6)

Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt