Menuju Swasembada Gula

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
Jakarta 01 November 2016
ROADMAP PENINGKATAN PRODUKSI MENUJU
SWASEMBADA GULA 2016-2045

LATAR BELAKANG
• Menuju “Swasembada Gula” dalam rangka kedaulatan pangan, bermakna produksi gula
nasional dapat mencukupi minimal 90% kebutuhan nasional.
• Kondisi saat ini, produksi nasional berkisar 2.5 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi
sekitar 5.5 juta ton. Sehingga masih difisit sekitar 3 juta ton.
• Produksi gula nasional saat ini (existing) didukung oleh luas areal sekitar 450 ribu hektar
dengan protas sekitar 5.5 ton gula/ha.
• Untuk pencapaian swasembada gula diperlukan usaha optimalisasi lahan di sekitar pabrik
gula existing menjadi 500 ribu hektar, dan peningkatan protas menjadi 6.8. Disamping itu
diperlukan areal baru untuk penambahan produksi gula setidaknya 600 ribu hektar
• Permasalahan di industri gula eksisting adalah rendahnya protas dan efisiensi pabrik,
disamping masalah biaya operasional yang relatif tinggi.
• Sedangkan di pengembangan industri gula di areal baru terkendala pada pengadaan lahan
yang sesuai teknis dan ekonomis, clean, dan clear.
• Roadmap di buat dengan beberapa asumsi yang perlu menjadi komitmen semua pihak
terkait.

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id3
2024
2029
2034
2045
2016 - 2019
PROYEKSI PRODUKSI DAN KONSUMSI GULA 2016-2045
3
Swasembada GKP (90%)
Ekspor GKP
Tahun
Produksi Konsumsi (Ton)
(Ton) RT Industri Total
2024 5.597,54 3.009,12 3.247,31 6.256,43
Tahun
2016 2.510,49 2.718,98 2.898,16 5.617,14
2017 2.698,21 2.755,09 2.938,25 5.693,34
2018 2.948,94 2.790,60 2.979,96 5.770,56
2019 3.261,63 2.825,51 3.023,33 5.848,84
Tahun
2025 6.190,98 3.047,67 3.293,62 6.341,29
2027 6.874,78 3.113,92 3.400,58 6.514,49
2029 8.091,98 3.181,60 3.510,82 6.692,42
Tahun
2034 8.790,48 3.878,54 3.281,53 7.160,07
Tahun
2045 8.908,26 4.322,00 3.980,98 8.302,98
Swasembada Konsumsi RT

SKENARIO SWASEMBADA & EKSPOR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
2019
2020
2025
2030
2035
2040
2045
JutaTon
Produksi Total Konsumsi K. Rumah Tangga K. Industri
Swasembada Gula
Swasembada Gula
Rumah Tangga
G U L A Ekspor

SKENARIO SWASEMBADA & EKSPOR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
2019
2020
2025
2030
2035
2040
2045
JutaTon
Produksi Total Konsumsi K. Rumah Tangga K. Industri
Swasembada Gula
(RT & Industri)
Swasembada Gula
Rumah Tangga
G U L A Ekspor

Investasi PG Mendukung Peningkatan Produksi
Menuju Swasembada Gula
Exstensifikasi
Prod 3,479 jt ton
Kebutuhan areal PG Existing 511 rb ha :
• Areal Existing yang tersedia 446rb ha
• Kekurangan areal existing 54 rb ha
Tenaga kerja : 1,30 juta org
Amalgamasi 49 PG 27 PG
PG. Swasta 18 PG
(kapasitas 6-12 ribu TCD)
Lahan 290 ribu ha
Investasi Rp. 30 T
Lahan 351 ribu ha
Investasi Rp. 45 T
Intensifikasi
Prod 3,32 jt ton
PG Baru :
18 PG (@10.000 TCD)
PG Eks Rafinasi :
11 PG (@10.000 TCD)
PG Existing(67 PG):
1. BUMN 49 PG
2. SWASTA 18 PG
Solusi
Prod 6,87 jt ton
Konsumsi
2015 : 5,54 jt ton
IMPOR
2015 : 3,04 jt ton
PRODUKSI
Gula
2015 : 2,49 jt ton

No RENCANA KERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Deregulasi
2
Penyediaan Lahan Clear
and Clean
3
Persiapan Lahan &
Pembukaan Lahan
5.000 10,000 15,000 24,000
4
Pembangunan Kebun
Benih Berjenjang Luar
Jawa
5 Pelaksanaan Giling

No RENCANA KERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Deregulasi
2 Penyediaan Lahan Clear and Clean
3
Kesanggupan Investor (re-
confirmasi)
4
Penyediaan Infrastruktur (Jalan,
Jembatan, Pelabuhan, Listrik)
5 Penyediaan Sarana Mekanisasi
6
Persiapan Lahan & Pembukaan
Lahan
3,000 5,000 15,000 48,000
7
Uji kesesuaian varietas di calon
lokasi baru Luar Jawa
8
Pembangunan Kebun Benih
Berjenjang Luar Jawa
9
Penyiapan plasma &
Pengembangan tebu
rakyat/penanaman tebu giling

No RENCANA KERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Deregulasi
2 Penyediaan Lahan Clear and Clean
3
Kesanggupan Investor (re-
confirmasi)
4
Penyediaan Infrastruktur (Jalan,
Jembatan, Pelabuhan, Listrik)
5 Penyediaan Sarana Mekanisasi
6
Persiapan Lahan & Pembukaan
Lahan
10,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 120,000
7
Uji kesesuaian varietas di calon
lokasi baru Luar Jawa
8
Pembangunan Kebun Benih
Berjenjang Luar Jawa
9
Penyiapan plasma &
Pengembangan tebu
rakyat/penanaman tebu giling

SKENARIO SWASEMBADA GULA
2016 - 2045
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
SASARAN:
1. Produksi gula nasional (GKP) 3,261 jt
ton tahun 2019
2. Protas tebu 78 /ha
3. Rendemen 8.12 %
4. Protas gula 6.10 /ha
5. Lahan Existing 446.000 ha
6. Perluasan areal 65.000 ha
7. Produksi etanol 540.560,79 ton
SASARAN:
1. Swasembada GKP
2. Protas tebu 83 /ha
3. Rendemen 8.54 %
4. Protas gula 6.67 /ha
5. Lahan Existing 511.000 ha
SASARAN:
1. Swasembada gula nasional
Berkelanjutan
2. Diversifikasi produk
3. Produksi etanol 40.572.462
ton
4. Listrik 7.245.082,5 MG. Watt
SASARAN:
1.Swasembada gula
nasional Berkelanjutan
2.Pemantapan Produksi
Gula,Etanol dan Listrik
2035-20452025-20342020-20242016-2019
On farm
1. Deregulasi penyediaan lahan:
* Revisi PP 33/2014
* Revisi PP 60/2012
* Revisi PP 11/2010
* Revisi PP 72/2010
2. Pemanfaatan Lahan Perhutani/
Inhutani : 705.000 ha (inti 564.000ha;
plasma 141.000 ha) : HPK, HP, HPT,
APL, HGU, Terlantar
3. Peningkaan produksi dan
produktivitas Areal PG Existing,
Utamanya pembangunan kebun
benih
Off Farm
1. Revitalisasi dan Amalgamasi PG
BUMN 47PG 27 PG
2. Kebijakan Industri Gula 1 Pintu
3. Stabilisasi Harga Gula
4. Pengembangan Infrastruktur
(Pelabuhan,Jalan dan Jembatan)
5. Pengembangan Riset & Teknologi
6. Penguatan kelembagaan Petani
On farm
1.Pemanfaatan Lahan Perhutani/
Inhutani : 705.000 ha (inti
564.000ha; plasma 141.000 ha) :
HPK, HP, HPT, APL, HGU,
Terlantar
2.Peningkaan produksi dan
produktivitas Areal PG Existing
Off Farm
1.Optimalisasi 18 PG Swasta
Existing
2.Infrastruktur
3.Pembangunan PG Baru
4.Pengembangan riset dan
Teknologi
5.Penguatan kelembagaan petani
6.Pengembangan Industri Hilir ( Co
Generation dan Bio Etanol
7.Pengendalian impor secara
bertahap menjadi 0 (nol)
8.Stabilisasi Harga Gula
On Farm
1. Pemanfaatan Lahan
Perhutani/Inhutani :
705.000 ha (inti 564.000 ha;
plasma 141.000 ha) :
HPK, HP, HPT, APL,HGU,
Terlantar
2. Peningkaan produksi dan
produktivitas Areal PG
Existing
Off Farm
1. Teknologi (riset)
2. Infrastruktur
3. Penetrasi ekspor
4. Optimalisasi Pemanfaatan
Co Generation dan Bio
Etanol
5. Peningkatan SDM
6. Penguatan kelembagaan
1.Teknologi (riset)
2.Pemantapan SDM dan
Kelembagaan
3.Pemanfaatan energi listrik
dan ethanol
4.Peningkatan Pasar Exspor
Industri Hilir Berbasis
Tebu

Penyediaan
Lahan Clear and
Clean seluas
705.000 ha
Peningkatan
Produksi/Produktivitas
Tebu pada Lahan
Eksisting
• Percepatan Deregulasi penyediaan lahan
Perhutani/Inhutani (Kemenhut, Kementerian
Agraria dan tata ruang, Pemda)
• Pengelolaan kebun tebu dalam satu manajemen PG,
melalui pemetakan lahan tebu, penentuan varietas
tebu sesuai tingkat kemasakan, jadwal tanam,
komposisi tanaman, jadwal tebang dan angkut,
serta Analisa Rendemen Individ/sistem beli putus
Standarisasi bahan baku dPenyediaan sarana
irigasi,
• Penyedian benih unggul sesuai tipologi wilayah,
• Penyediaan mekanisasi,
• Pembangunan Kebun Benih Berjenjang;
• Pengembangan riset dan teknologi;
• Penguatan Kelembagaan petani;
• Pengembangan industri hilir (ethanol, listrik)
• an produk gula sesuai SNI
2
1

Revitalisasi dan
Regrouping PG
BUMN 49 PG ==
27 PG
Pembangunan
PG Baru (18 PG)
3
 Peremajaan mesin dan/atau peralatan dan
penutupan PG BUMN yang tidak efisien ke
arah kapasitas PG > 4.000 TCD
 Standarisasi PG pada OR (efisiensi pabrik)
80% ke atas
• Penyediaan Lahan Clear and Clean,
• Pembangunan sarana Infrastruktur (Jalan,
Jembatan, Pelabuhan),
• Pembangunan sarana irigasi
• Pembangunan kebun Benih Berjenjang,
4
Research and
Development
(RnD)
5
• Penguatan lembaga riset seperti P3GI dan
Perguruan tinggi, Puslit, Balit,
• Perakitan varietas tebu unggul berdasarkan
tipologi wilayah,
• Pendampingan kepada PG,
• Pengawalan pola tanam dan panen tebu
• Diversifikasi produk
Lanjutan…

Penataan
kelembagaan
dan Regulasi
Penguatan
SDM
6
• Penyusunan Perpres Kebijakan Gula Nasional
• Industri gula dibawah kewenangan pembinaan satu
kementerian melalui pengaturan dalam PP turunan UU
Perindustrian
• Pemberian fasilitas tax allowance, tax holiday, dan impor raw
sugar bagi pabrik gula investasi baru (khususnya di luar Pulau
Jawa – Indonesia Bagian Timur)
• Penguatan kelembagaan petani (koperasi per PG),
kelembagaan PG, P3GI, LPP dan pembentukan Dewan Gula
Indonesia (DGI) independen
• Dana Pengembangan Gula Nasional sebesar “0,5 %” per kg
harga gula di pabrik untuk pengembangan industri gula
nasional (Riset, SDM, Dewan Gula)
• Pemetaan dan Penyusunan Kebutuhan SDM (petani, peneliti,
PG)
• Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
• Sertifikasi Kompetensi Profesi
• Sistem Informasi Kompetensi
7
Pengawasan
Distribusi Gula
8 • Penyempurnaan data konsumsi langsung rumah tangga,
industri khusus (warung, hotel), Industri rumah tangga, dan
Industri Maminfar
• Peredaran gula berdasarkan mutu (SNI)
• PG berbasis tebu memproduksi gula kualitas industri dan
memenuhi standar safety food
Lanjutan…

Percepatan Investasi Industri Gula
REVISI KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN :
- Permen LHK P50/2016, Pasal 4 para/butir m khusus
untuk pangan tertentu dan energi, dapat menggunakan
Kawasan Hutan Produksi dengan pola pinjam pakai.
Diusulkan “pangan tertentu” termasuk didalamnya
gula/tebu, peternakan sapi dan jagung serta kedelai.
- Pada Lampiran PP 33/2014 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis PNBP sewa lahan dengan pola pinjam pakai
untuk HP = Rp. 1,6 Juta/Ha/Th. Diusulkan khusus
untuk Pertanian Strategis (tebu, sapi dan Pajale)
ditetapkan PNBP Rp.0 untuk rakyat dan maksimal Rp.
500 Ribu/Ha/Thn.
TAHUN 2016
LAHAN TERSEDIA : 700 Ribu Ha
- Lahan HP
Di Jawa : 227.812 Ha.
Di Luar Jawa & Papua: 724.716 Ha.
- Lahan HPK : 103.206 Ha.
- Lahan APL : 1.247.295 Ha.
Status Lahan : belum “Clear & Clean”
Langkah-Langkah Yang Diperlukan :
- Percepatan pengesahan PERDA RT/RW bagi provinsi yang belum
menetapkan.
- Percepatan pengesahan ijin kerjasama pemanfaatan lahan Perhutani,
Inhutani, KPH dan BUMN lainnya, dengan calon investor.
- Diusulkan agar Presiden membuat Tim khusus (Independen).
Mengevaluasi lahan HGU terlantar dan lahan yang sudah keluar ijin
lokasinya dari para Bupati tetapi tidak diproses lebih lanjut oleh investor
yang bersangkutan, untuk kemudian dialihkan kepada investor yang lain
yang serius berinvestasi.
- Diperlukan adanya Lembaga Perwalian untuk mengontrol kemitraan inti-
plasma, agar menjamin berkelanjutan dan tidak ada eksploitasi diantara
partisipan terkait.
- Pencabutan Ijin Lokasi HPK yang lebih dari 3 Tahun Tidak di proses.
- Pencabutan HTI yang terlantar & dirubah peruntukkannya untuk Gula.
- Pencabutan HGU terlantar, baik BUMN maupun Swasta.
- Percepatan Proses Perijinan, mulai dari ijin lokasi, ijin HGU dan IUP.
TAHUN 2019
LAHAN YANG TEREALISASI UNTUK
INDUSTRI GULA : 560 Ribu Ha.
Industri Gula : 28 Unit
Kapasitas PG : 336.000 TCD
Produksi Gula : 4,284 Juta Ton
Listrik : 1.400 M.WATT
Nilai Investasi : Rp. 70 Trilyun
Tenaga Kerja : 156.800 Orang

Kebutuhan/Konsumsi Per Kapita (Kg/Tahun )
 Konsumsi Gula
Kebutuhan/Konsumsi Gula Per Kapita Nasional Berdasarkan 5 Tahun Sebelumnya
(2011-2015) sbb :
 Tahun 2011  19,8 Kg/Tahun
Rata-rata per tahun (2011-2015)  22,32 Kg/Tahun
 Tahun 2016-2020  22,41 Kg/Tahun
 Tahun 2021-2025  22,48 Kg/Tahun
 Tahun 2026-2030  23,50 Kg/Tahun
 Tahun 2031-2035  25,00 Kg/Tahun
 Tahun 2036-2040  26,00 Kg/Tahun
 Tahun 2041-2045  26,55 Kg/Tahun
Catatan : Kenaikan Konsumsi Gula Nasional Berdasarkan Kenaikan Jumlah
Penduduk dan tingkat kenaikan income per kapita (BPS)
16

Lanjutan….
 SARANA PENDUKUNG
 Infrastruktur harus sudah terbangun pada tahun 2017 (pelabuhan, jalan dan jembatan)  Kementerian PU,
Kementerian perhubungan
 Lahan harus sudah tersedia (Clear and Clean) pada tahun 2017  Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional,
 Pengembangan riset untuk benih, lahan dan inovasi teknologi;  Kementerian Pertanian
 Benih : Pembangunan kebun benih berjenjang dilakukan mulai tahun 2018 (KBP, KBN, KBI dan KBD); 
Kementerian Pertanian
 Mekanisasi : Penyediaan alat dan mesin (pengolahan lahan tanam s/d panen);  Kementerian Pertanian
 Irigasi : Penyediaan pompa air (sumur tanah dalam, tanah dangkal dan permukaan), embung;  Kementerian
PU dan Kementerian Pertanian
 Pupuk : Penyediaan pupuk 5 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat dosis dan tepat harga).
Kementerian Pertanian, BUMN
 REGULASI YANG PERLU DITINJAU KEMBALI
 Tata guna lahan/status lahan;
 Distribusi pupuk, jumlah subsidi pupuk per ha;
 Pola kerjasama dengan menggunakan lahan kehutanan (Inti 80% dan Plasma 20%)
 Penyediaan bahan baku tebu melalui : Bagi hasil, KSO, beli putus tebu dan sewa
 Penetapan BPP dan HPP
 Penanganan tata niaga gula 1 pintu

Lanjutan….
 DUKUNGAN KEBIJAKAN
 Kepastian pola kerjasama antara perusahaan gula dengan
Perhutani/Inhutani  tentang sharing keuntungan;
 Kepastian penggunaan lahan (sewa menyewa);
 Lamanya kerjasama antara perusahaan dan Perhutani, Inhutani;
 Kemudahan perijinan tingkat pusat maupun daerah.

Lanjutan….
 Investasi
 Investasi harus berjalan sesuai dengan rencana. Investor harus
menyiapkan jaminan berupa modal min. 35% dari total biaya
investasi yang sudah berada di rekening.
 Untuk PG Existing (BUMN) dilakukan amalgamasi PG dari 50 PG
menjadi 23 PG dengan kapasitas 8-12 ribu TCD.
 Penduduk
Pertumbuhan penduduk per 5 tahun mengikuti angka BPS dengan
laju pertumbuhan sbb :
 2016-2020  1,19 %
 2021-2025  0,99%
 2026-2030  0,80%
 2031-2035  0,62%
 2036-2040  0,44%
 2041-2045  0,26%

ASUMSI PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA Tahun 2022
 Lahan:
Lahan sudah harus tersedia paling lambat tahun 2017 untuk
pengembangan lahan tebu seluas 750.000 ha, terdiri dari :
 Kekurangan PG Existing = 44.000 ha
 PG Eks Rafinasi = 370.000 ha
 PG Baru = 327.000 ha
Catatan : PG Baru memerlukan waktu 5 tahun dari persiapan
sampai dengan produksi

Deregulasi
Penyediaan Lahan selesai paling lambat tahun 2017 :
1. Deregulasi penyediaan lahan :
 Revisi PP 33/2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP sewa lahan dengan pola pinjam
pakai untuk HP = Rp. 1,6 Juta/Ha/Th. Diusulkan khusus untuk Pertanian Strategis (tebu, sapi
dan Pajale) ditetapkan PNBP untuk rakyat Rp.0 dan untuk perusahaan maksimal Rp. 500
Ribu/Ha/Thn.
 Catatan Tim Road Map : tidak perlu diusulkan perubahan dengan pertimbangan harga
sewa Rp. 1,6 juta/ha/thn masih ekonomis dari sisi usaha tani.
 Revisi PP 60/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010
tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
 Catatan Tim Road Map : Untuk Perusahaan diperlukan lahan untuk Pabrik dan
emplasement seluas 150 ha, diperlukan pelepasan kawasan hutan (HGU).
 Revisi PP 11/2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam Pasal 15
ayat 1 pemanfaatan lahan terlantar didayagunakan untuk kepentingan rakyat. Program
strategis negara antara lain untuk pengembangan sektor pangan (TEBU), energi, perumahan
rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 Revisi PP 72/2010
2. Pemanfaatan Lahan Perhutani/ Inhutani :624.000 ha (inti 499.200ha; Plasma 124.800ha): HPK, HP,
HPT, APL, HGU, Terlantar

 Perbenihan :
 Permentan 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
 Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus
dengan persetujuan Menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan
instansi terkait.
 Benih tebu bersifat spesifik dengan waktu yang terbatas serta harus dalam
kondisi segar.
Catatan : akan di diskusikan dengan Dirat. Perbenihan tentang penunjukkan UPT
Pusat/UPTD/Penangkar/Puslit/PG sebagai penyedia benih dan ketentuan
tentang kewajiban sertifikasi.
 Penyediaan infrastruktur : sesuaikan dengan kondisi wilayah (jembatan, jalan,
pelabuhan)  koordinasi dengan PU, Pemda, Perhubungan
 Penyediaan sarana mekanisasi : traktor dan implement, irigasi (sumur dalam,
dangkal, permukaan, embung), mesin tanam (cane planter), boom sprayer,
harvester, truk, cane loader, grabe loader, grader, fertilizer application, gun
sprinkler

 Pilot Project Kesesuaian Varietas di calon lokasi baru : 20 Kawasan @ 25 ha
 Pembangunan Kebun Benih Berjenjang dimulai dari :
a. G2-G3 = 20 kali
b. G3-G2b = 20 kali
c. G2b-G3b = 20 kali
Total : 20 x 20 x 20 = 8.000
 Penyiapan plasma (tebu rakyat) : sosialisasi, penetapan CP/CL, pembentukan
kelembagaan, pelatihan,
 Organisasi dan Tatalaksana : organisasi pusat dan daerah, regulasi dan kelembagaan
(regulasi, peningkatan kompetensi, pemberdayaan kelembagaan riset dan peran
perguruan tinggi, monev ), dukungan teknologi informasi

RINCIAN POTENSI LAHAN UNTUK INVESTASI INDUSTRI TEBU
HP
1 KALIMANTANTENGAH 371,590 11
2 KALIMANTANBARAT 164,910 9
3 MALUKU 63,358 3
4 SULAWESITENGGARA 51,445 6
5 NUSATENGGARABARAT 25,356 2
6 KALIMANTANSELATAN 15,496 1
7 MALUKUUTARA 14,586 1
8 SULAWESISELATAN 9,434 1
9 KALIMANTANTIMUR 8,542 1
TOTAL 724,716 35
INDIKATIFALOKASI LAHANUNTUKTEBUFUNGSIHPDILUARJAWADANDILUARPAPUA
NO PROVINSI LUAS(HA) JUMLAHKABUPATEN
HP
NO PROVINSI LUAS(HA)
JUMLAH
KABUPATEN
1 JAWATIMUR 109,809 9
2 JAWATENGAH 55,751 4
3 JAWABARAT 53,260 4
4 BANTEN 8,992 1
227,812 18TOTAL
KOMODITAS : TEBU
INDIKATIF ALOKASI LAHAN UNTUK TEBU, JAGUNG DAN SAPI FUNGSI HP DI JAWA
HPK
1 MALUKU 40,890 3
2 KALIMANTAN TENGAH 29,805 1
3 SULAWESI TENGGARA 20,375 2
4 KALIMANTAN BARAT 12,137 1
103,206 7
JUMLAH
KABUPATEN
LUAS (HA)
INDIKATIF ALOKASI LAHAN UNTUK TEBU, JAGUNG DAN SAPI DI HPK NON
PAPUA DAN JAWA
KOMODITAS : TEBU
NO PROVINSI
1 SUMATERA UTARA 212,892 12
2 JAWA TIMUR 197,790 10
3 NUSA TENGGARA TIMUR 141,797 9
4 LAMPUNG 135,972 7
5 JAMBI 116,979 7
6 RIAU 80,969 5
7 SUMATERA SELATAN 63,347 6
8 SUMATERA BARAT 49,729 4
9 JAWA BARAT 42,984 4
10 BANTEN 32,906 2
11 MALUKU 30,846 3
12 NUSA TENGGARA BARAT 28,589 2
13 SULAWESI UTARA 25,885 4
14 JAWA TENGAH 24,716 4
15 BENGKULU 24,453 2
16 BALI 16,146 1
17 KALIMANTAN BARAT 8,448 1
18 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 7,073 1
19 KEPULAUAN-RIAU 5,774 1
TOTAL 1,247,295 85
LUAS (HA)
JUMLAH
KABUPATEN
INDIKATIF ALOKASI LAHAN
UNTUK TEBU YANG BERASAL DARI APL DILUAR PULAU PAPUA
NO PROVINSI

Menuju Swasembada Gula

More Related Content

More from Happy Tjahyono

Menuju Swasembada Gula