Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan tarif honorarium untuk berbagai jenis panitia dan tenaga ahli/narasumber yang ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru tahun 2018. Termasuk di dalamnya adalah honorarium untuk panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan, pejabat pengadaan, serta tenaga ahli/narasumber PNS.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan tarif honorarium untuk berbagai jenis panitia dan tenaga ahli/narasumber yang ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru tahun 2018. Termasuk di dalamnya adalah honorarium untuk panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan, pejabat pengadaan, serta tenaga ahli/narasumber PNS.
Kepala BPKAD memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai Pengguna Anggaran dan Barang Milik Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Pembantu Pengelola Aset/Barang Milik Daerah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan aset daerah.
Kepala BPKAD memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai Pengguna Anggaran dan Barang Milik Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Pembantu Pengelola Aset/Barang Milik Daerah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan aset daerah.