SlideShare a Scribd company logo
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan
dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip,
kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Jadual Retensi Arsip
Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian
Agama;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan …
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi
Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006
tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan
Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010
tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Agama;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama;
11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010
tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Kementerian Agama;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-
30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian
Kementerian Agama;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL
RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
KESATU : Menetapkan Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA …
KEDUA : Jadual Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Jadual Retensi Arsip Keuangan;
b. Jadual Retensi Arsip Kepegawaian; dan
c. Jadual Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian.
KETIGA : Jadual Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan Jadual Retensi Arsip
yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat
operasional.
KEEMPAT : Jadual Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola
arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau
jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali,
atau dipermanenkan.
KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri
Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan
Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun
1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2013
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI

More Related Content

Similar to kma 120 tahun 2013 JRA.pdf

Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
KutsiyatinMSi
 
Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
KutsiyatinMSi
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
Pakdhe Yox
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaianHendrijanto Mazhend
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
Kang Thea
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
Arfa Mantoeng
 
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaianalvinnoor
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
Codename Mfsyah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Randy Wrihatnolo
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Jhon Blora
 
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-maHendrijanto Mazhend
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...Irma Muthiara Sari
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...Sofyan Nardi Saputra
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
Arfa Mantoeng
 
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MAPermendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MAalvinnoor
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianIrma Muthiara Sari
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahLisa SYP
 
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiahSyarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiahSyarifudin Amq
 
Salinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revSalinan permendikbud rev
Salinan permendikbud rev
Roni Prestiawan
 

Similar to kma 120 tahun 2013 JRA.pdf (20)

Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
 
Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MAPermendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiahSyarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
 
Salinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revSalinan permendikbud rev
Salinan permendikbud rev
 

Recently uploaded

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
annisaqatrunnadam5
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 

kma 120 tahun 2013 JRA.pdf

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan …
  • 2. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; 10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama; 11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Agama; 12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26- 30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. KESATU : Menetapkan Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA …
  • 3. KEDUA : Jadual Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: a. Jadual Retensi Arsip Keuangan; b. Jadual Retensi Arsip Kepegawaian; dan c. Jadual Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian. KETIGA : Jadual Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Jadual Retensi Arsip yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat operasional. KEEMPAT : Jadual Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI