Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Perangkat Desa
El documento describe los pasos para realizar una búsqueda de información en la biblioteca, que incluyen seleccionar un tema, consultar al bibliotecario o el catálogo para encontrar recursos relevantes, buscar los libros en los estantes o solicitar su préstamo, y luego leerlos y analizar la información encontrada.
A man will run 7 marathons across 7 deserts on 7 continents in 7 weeks to raise global awareness of the problem of water scarcity. The "Run4Water" event aims to generate over 60 million social media impressions and leverage celebrity and media attention to inspire people, especially young people, to take action to address one of the biggest issues of our generation. Partners are sought to support the campaign through cash donations or in-kind contributions to help share the journey across the Antarctic, Australian, Indian, Spanish, South African, American, and Chilean deserts in February and March 2016.
This document discusses the challenges of regulating electronic contracts and transactions in Tanzania's legal system. As business and activities increasingly move online, laws have not kept pace, particularly in developing countries. Determining consent when e-agents or software programs are involved in contracts has become an issue. The book aims to explain the view of traditional contracts transitioning to digital transactions under Tanzania's new Electronic Transaction Act of 2015, specifically regarding the role of e-agents.
Antoine C. Wallace is a native of Nassau, Bahamas and graduate of Queens College High School. He has won several arts awards and received scholarships that allowed him to continue his musical education at Interlochen Centre of the Arts and St. Louis Conservatory of Music, where he obtained his Bachelor's degree in Music. Mr. Wallace has toured extensively in the United States and the Caribbean as a soloist and performed with renowned artists. He currently teaches voice privately, conducts choirs, and works in marketing and radio in the Bahamas.
The document discusses several key concepts in tort law:
- Tort law provides legal remedies for civil wrongs independent of contracts.
- The objectives of tort law include restoring victims to their former condition.
- Several landmark cases and scholars' definitions are cited to explain what constitutes a tort.
- The elements of a tort claim are duty, breach of duty, causation, and damages.
- Specific torts discussed include negligence, defamation, nuisance, and trespass to land.
El documento describe los pasos para realizar una búsqueda de información en la biblioteca, que incluyen seleccionar un tema, consultar al bibliotecario o el catálogo para encontrar recursos relevantes, buscar los libros en los estantes o solicitar su préstamo, y luego leerlos y analizar la información encontrada.
A man will run 7 marathons across 7 deserts on 7 continents in 7 weeks to raise global awareness of the problem of water scarcity. The "Run4Water" event aims to generate over 60 million social media impressions and leverage celebrity and media attention to inspire people, especially young people, to take action to address one of the biggest issues of our generation. Partners are sought to support the campaign through cash donations or in-kind contributions to help share the journey across the Antarctic, Australian, Indian, Spanish, South African, American, and Chilean deserts in February and March 2016.
This document discusses the challenges of regulating electronic contracts and transactions in Tanzania's legal system. As business and activities increasingly move online, laws have not kept pace, particularly in developing countries. Determining consent when e-agents or software programs are involved in contracts has become an issue. The book aims to explain the view of traditional contracts transitioning to digital transactions under Tanzania's new Electronic Transaction Act of 2015, specifically regarding the role of e-agents.
Antoine C. Wallace is a native of Nassau, Bahamas and graduate of Queens College High School. He has won several arts awards and received scholarships that allowed him to continue his musical education at Interlochen Centre of the Arts and St. Louis Conservatory of Music, where he obtained his Bachelor's degree in Music. Mr. Wallace has toured extensively in the United States and the Caribbean as a soloist and performed with renowned artists. He currently teaches voice privately, conducts choirs, and works in marketing and radio in the Bahamas.
The document discusses several key concepts in tort law:
- Tort law provides legal remedies for civil wrongs independent of contracts.
- The objectives of tort law include restoring victims to their former condition.
- Several landmark cases and scholars' definitions are cited to explain what constitutes a tort.
- The elements of a tort claim are duty, breach of duty, causation, and damages.
- Specific torts discussed include negligence, defamation, nuisance, and trespass to land.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAiniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membahas tentang pengaturan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur tentang fungsi, tujuan, dan lingkup pelestarian cagar budaya serta tugas pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk-bentuk kekerasan, dan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan yang dicabut ini secara de facto sudah tidak berlaku karena Dinas Pendapatan Daerah tidak ada lagi, namun perlu dicabut secara resmi untuk ketertiban hukum.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAiniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membahas tentang pengaturan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur tentang fungsi, tujuan, dan lingkup pelestarian cagar budaya serta tugas pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk-bentuk kekerasan, dan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan yang dicabut ini secara de facto sudah tidak berlaku karena Dinas Pendapatan Daerah tidak ada lagi, namun perlu dicabut secara resmi untuk ketertiban hukum.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
