2. > Satey Induction untuk umum
> Induksi Lokal/Local Safety Induction
> Safety Induction untuk tamu
3. Lambang K3
Arti (Makna) Tanda Palang
Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
Arti (Makna) Roda Gigi
Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.
Arti (Makna) Warna Putih
Bersih dan suci.
Arti (Makna) Warna Hijau Selamat, sehat dan
sejahtera.
Arti (Makna) 11 (sebelas) Gerigi Roda
Sebelas Bab Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.
Bentuk lambang berupa palang
berwarna hijau dengan roda
bergerigi sebelas dengan warna
dasar putih
4. Undang-undang Tua
Yang menjadi Landasan penerapan K3
Di Indonesia.
Siapa yang harus bertanggung jawab???
UU No 13 Tahun 2003
Telah ubah menjadi UU No 11 tahun 2020
Dengan turunan nya PP 35 tentang PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA
DAN
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA
dan PP 36 tentang PENGUPAHAN
UU No 1 Tahun 1970
5. Filosofi (Mangkunegara)
Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja
khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya
dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
Keilmuan
Semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran,
peledakan dan pencemaran lingkungan.
Pengertian K3
6. UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.
3. Adanya bahaya kerja di tempat itu.
Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3
Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang
mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan
produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran,
pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (PAK).
Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
1. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau
lebih.
2. Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang tetapi
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya
peledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radio aktif.
Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang teknis K3 dan
Lingkungan
Dasar Hukum Penerapan
K3 Di Tempat Kerja
7. 1. Melindungi dan menjamin
keselamatan setiap tenaga
kerja dan orang lain di tempat
kerja.
2. Menjamin setiap sumber
produksi dapat digunakan
secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan
dan produktivitas Nasional.
Tujuan K3
Berdasarkan Undang-Undang No 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja
8. 1. SAFETY (Keselamatan).
2. HEALTH (Kesehatan)
3. ENVIRONMENT
(Lingkungan)
4. LABOR
(Ketenagakerjaan)
Ruang Lingkup K3
11. Pengertian Zero Accident
Program zero accident (kecelakaan nihil) ialah tanda
penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan
pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil
dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan
Kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan (zero accident).
Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada
perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya
kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu
kerja.
12. Pengertian Zero Accident
Dasar Hukum pelaksanaan program zero accident (kecelakaan nihil)
di tempat kerja:
Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan
Pemeriksaan Kecelakaan.
Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional
Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
13. Pengertian Zero Accident
Kriteria/kategori/kelompok kecelakan kerja yang menghilangkan
waktu kerja menurut program zero accident (kecelakaan nihil) antara
lain :
Kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerja tidak dapat
kembali bekerja dalam waktu 2 x 24 jam.
Kecelakaan kerja ataupun insiden tanpa korban jiwa
(manusia/tenaga kerja) yang menyebabkan terhentinya
proses/aktivitas kerja maupun kerusakan peralatan/mesin/bahan
melebihi shift kerja normal berikutnya.
14. Requirement
Apa itu ISO 45001 tahun 2018???
ISO 45001:2018 adalah sebuah standar
internasional untuk manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang menggantikan Standar
OHSAS 18001:2007
23. KETERANGAN
Eliminasi >
Memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya; misalnya, memperkenalkan perangkat
mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual;
Subtitusi >
Pengganti bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem (misalnya,
menurunkan kekuatan, ampere, tekanan, suhu, dll);
Kontrol teknik / Perancangan >
Menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan, interlock, dll .;
Kontrol administratif >
Tanda-tanda keselamatan, daerah berbahaya tanda, tanda-tanda foto-luminescent, tanda
untuk trotoar pejalan kaki, peringatan sirene / lampu, alarm, prosedur keselamatan,
inspeksi peralatan, kontrol akses, sistem yang aman, penandaan, dan izin kerja, dll .;
Alat Pelindung Diri (APD) – kacamata safety, perlindungan pendengaran, pelindung
wajah, respirator, dan sarung tangan.
25. Safety Patrol & Upaya Pencegahan
Kecelakaan Kerja
Identifikasi dan Pengendalian Bahaya
Di Tempat Kerja
1. Pemantauan Kondisi Tidak Aman.
2. Pemantauan Tindakan Tidak Aman.
Pembinaan dan Pengawasan
1. Pelatihan dan Pendidikan.
2. Konseling & Konsultasi.
3. Pengembangan Sumber Daya.
Sistem Manajemen
1. Prosedur dan Aturan.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana.
3. Penghargaan dan Sanksi.
27. KETERANGAN
Hazard Identification and Risk Assessment Determining
Control (HIRADC)
merupakan sebuah metode menilai risiko dari pekerjan-pekerjaanyang ada di
perusahaan sehingga didapatkan prioritas pekerjaan yang mana dulu yang harus
dikendalikan bahaya nya, jadi harus tahu mana pekerjaan yang paling memiliki risiko
tertinggi.
Job Safety Analisis (JSA)
adalah sebuah metode mendeskripsikan bahaya dan risiko dari sebuah pekerjaan yang
dijabarkan secara lebih detail per-step pekerjaan, tetapi di JSA nggak ada perhitungan
nilai risiko nya. JSA sering digunakan untuk mengetahui dan memberitahu ke pekerja
dan karyawan tentang bahaya dari setiap langkah /prosedur pekerjaan.
28. MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET
MSDS memuat informasi tentang :
1. Informasi umum tentang bahan.
Product and Company Identification / Produk dan Identitas PerusahaanMenerangkan identitas produk,
serta perusahaan yang memproduksi produk.
2. Informasi Komponen Berbahaya.
Menjelaskan komposisi bahan yang bersangkutan, konsentrasi, campuran dsb.
3. Reaktivitas Bahan.
Sifat bahaya akibat ketidakstabilan atau kemudahan terurai, bereaksi dengan zat lain atau terpolimerisasi
yang bersifat eksotermik (menghasilkan panas) sehingga eksplosif atau reaktivitasnya terhadap gas
lain sehingga menghasilkan gas beracun.
4. Sifat Mudah terbakarnya bahan.
> Titik nyala : suhu terendah dimana uap zat dapat dinyalakan.
> Konsentrasi mudah terbakar : daerah konsentrasi uap gas yang dapat dinyalakan. Konsentrasi uap zat
terendah yang masih dapat dibakar disebut LFL (low flammable limit) dan konsentrasi tertinggi yang
masih dapat dinyalakan disebut UFL (upper flammable limit). Sifat kemudahan membakar bahan lain
ditentukan oleh kekuatan oksidasinya.
Titik bakar : suhu dimana zat terbakar sendirinya.
29. Lanjutan
5. Sifat Fisika & Kimia Bahan.
informasi secara fisika dan kimia. pengaruhnya terhadap kondisi sekitarnya dan
menunjukkan batas atau saat material tersebut bisa berubah bentuk (mencair,
menyublim atau membeku) Penjelasan sifat-sifat fisikan dan kimia antara lain : titik
didih, massa jenis, tekanan uap, kerapatan uap, titik beku atau titik cair, kerapatan
cairan, pH, kelarutan, penampakan fisik dan bau, dan sebagainya.
6. Dampak Kesehatan.
• Efek terkena paparan yang berlebihan
• Kontak pada mata
• Kontak pada kulit
• Terhirup pada pernafasan
7. Pertolongan Pertama.
8. Penyimpanan.
30. Pengertian
Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana cedera,
penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian) dapat
terjadi (termasuk insiden ialah keadaan darurat).
Kecelakaan Kerja
Insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK)
ataupun kefatalan (kematian).
Nearmiss (hampir celaka)
Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja
(PAK) ataupun kefatalan (kematian).
Insiden K3
Nearmiss (hampir celaka)
Kecelakaan Kerja
31. Piramida Kecelakaan Kerja
Setiap Terjadi
1
10
30
600
Kecelakaan
Fatal/Kematian
Di dalamnya
terdapat
Kecelakaan Ringan Sebelumnya
Yang di
dalamnya
terdapat
Insiden yang menimbulkan
kerusakan alat/bahan
sebelumnya
Nearmiss (hampir
celaka) Sebelumnya
Yang di
dalamnya
terdapat
32. Penyebab
Dasar
1. Kurangnya
Prosedur/Aturan.
2. Kurangnya
Sarana.
3. Kurangnya
Kesadaran.
4. Kurangnya
Kepatuhan.
Penyebab
Tidak
Langsung
1. Faktor Pekerjaan.
2. Faktor Pribadi.
Penyebab
Langsung
1. Tindakan Tidak
Aman.
2. Kondisi Tidak
Aman.
Kecelakaan
Kerja
1. Kontak Dengan
Bahaya.
2. Kegagalan
Fungsi.
Kerugian
1. Manusia (Cedera,
Keracunan,
Cacat, Kematian,
PAK).
2. Mesin/Alat
(Kerusakan
Mesin/Alat).
3. Material/Bahan
(Tercemar,
Rusak, Produk
Gagal).
4. Lingkungan
(Tercemar,
Rusak, Bencana
Alam).
Penyebab Kecelakaan Kerja
Teori Efek Domino – H.W. Heinrich
33. Tanggap Darurat
Potensi Keadaan Darurat:
1. Kebakaran yang tidak mampu dipadamkan Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan dalam
waktu singkat.
2. Peledakan spontan pada tangki, bin, silo, dsb.
3. Kebocoran gas/cairan/bahan material berbahaya lainnya dalam sekala
besar dan tidak bisa diatasi dalam waktu singkat.
4. Bencana alam di lingkungan Perusahaan (Banjir, Gempa Bumi, Angin Ribut, Gunung
Meletus, dsb).
5. Terorisme (Ancaman Bom, Perampokan, dsb).
6. Demonstrasi/Unjuk Rasa/Huru-hara di dalam/di luar lingkungan Perusahaan.
7. Kecelakaan / Keracunan Massal.
34. Tanggap Darurat
Tugas dan Fungsi Unit Tanggap Darurat:
Menentukan dan menanggulangi keadaan darurat Perusahaan.
Melaksanakan latihan tanggap darurat bersama serta melibatkan
seluruh karyawan secara berkala.
Melaksanakan pertemuan rutin/non-rutin kinerja Unit Tanggap
Darurat.
36. Wewenang & Tanggung Jawab
Peran Wewenang dan Tanggung Jawab
Ketua
1. Menentukan dan memutuskan Kebijakan Tanggap Darurat Perusahaan
2. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan
prasarana tanggap darurat Perusahaan.
3. Mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk melangsungkan
latihan tanggap darurat di lingkungan Perusahaan.
4. Menjadwalkan pertemuan rutin maupun non-rutin Unit Tanggap
Darurat.
5. Menyusun rencana pemulihan keadaan darurat Perusahaan.
Wakil
1. Membuat laporan kinerja Unit Tanggap Darurat.
2. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan
prasarana tanggap darurat Perusahaan.
3. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan
tanggap darurat Perusahaan.
4. Membantu tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
37. Regu
Pemadam
Kebakaran
1. Melangsungkan pemadaman kebakaran
menggunakan semua sarana pemadam api di
lingkungan Perusahaan secara aman, selamat
dan efektif.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana
dan prasarana pemadam api di lingkungan
Perusahaan kepada Koordinator, Wakil maupun
Ketua Unit Tanggap Darurat.
Regu
Evakuasi
1. Memimpin prosedur evakuasi secara aman,
selamat dan cepat.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana
dan prasarana evakuasi di lingkungan
Perusahaan kepada Koordinator, Wakil maupun
Ketua Unit Tanggap Darurat.
3. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak
ataupun teruka kepada Regu P3K, Koordinator
maupun wakil Unit Tanggap Darurat.
Wewenang & Tanggung Jawab
38. Regu
P3K
1. Melaksanakan tindakan P3K.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana
dan prasarana P3K di lingkungan Perusahaan
kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit
Tanggap Darurat.
3. Melaporkan kepada Koordinator ataupun wakil Unit
Tanggap Darurat bilamana terdapat korban yang
memerlukan tindakan medis lanjut pihak ke tiga di
luar Perusahaan.
Logistik
1. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat
(makanan, minuman, pakaian, selimut, pakaian, dsb).
Wewenang & Tanggung Jawab
39. Transportasi
1. Mengakomodasi sarana transportasi darurat
dari dalam/luar lingkungan Perusahaan.
Komunikasi
Internal
1. Memantau perkembangan penanganan kondisi
darurat dan menjembatani komunikasi antar
regu Unit Tanggap Darurat.
2. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit
Tanggap Darurat dapat dilangsungkan secara
baik dan lancar.
Wewenang & Tanggung Jawab
40. Komunikasi
Eksternal
1. Memantau seluruh informasi internal
dan mengakomodasi
informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
2. Menghubungi pihak eksternal terkait
untuk kepentingan tanggap darurat
(Kepolisian/Warga).
Keamanan
1. Melaksanakan tindakan keamanan
internal maupun eksternal selama
berlangsungnya tanggap darurat
Perusahaan.
Wewenang & Tanggung Jawab
41. Pengertian
Penyelenggaraan dan pemeliharaan
derajat yang setinggi-tingginya dari
kesehatan fisik, mental dan sosial dari
tenaga kerja pada semua pekerjaan,
pencegahan gangguan kesehatan pada
tenaga kerja yang disebabkan oleh
kondisi kerjanya, perlindungan tenaga
kerja dari resiko akibat faktor-faktor
yang mengganggu kesehatan,
penempatan dan pemeliharaan tenaga
kerja dalam suatu lingkungan kerja yang
sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya, dan sebagai
kesimpulannya merupakan penyesuaian
pekerjaan kepada manusia dan
manusia kepada pekerjaanya.
Kesehatan Kerja
Sumber : Joint ILO-WHO Committee 1995
42. Pengertian
Gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang
ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau
kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.
Contoh
Anthrax, Silicosis, Asbestosis, Low Back Pain, White Finger
Syndrom, dsb.
Faktor Penyebab
Biologi (Bakteri, Virus Jamur, Binatang, Tanaman) ; Kimia
(Bahan Beracun dan Berbahaya/Radioaktif) ; Fisik (Tekanan,
Suhu, Kebisingan, Cahaya) ; Biomekanik (Postur, Gerakan
Berulang, Pengangkutan Manual) ; Psikologi (Stress, dsb).
Pencegahan
1.Pemeriksaan Kesehatan Berkala.
2.Pemeriksaan Kesehatan Khusus.
3.Pelayanan Kesehatan.
4.Penyedian Sarana dan Prasarana.
Penyakit Akibat Kerja (PAK)
43. Kesehatan Kerja (Lanjutan)
Dasar Hukum
1.Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 8.
2.Permenakertrans 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
3.Permenakertrans 1/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
4.Permenakertrans 3/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
5.Kepmenaker 333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja.
6.Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat
Kerja.
7.Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
8.Permenaker 1/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan
Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
9.Surar Edaran Menakertrans 01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang
Tempat Makan.
10.Peraturan Menteri Perburuhan tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta
Penerangan dalam Tempat Kerja.
44. Ruang Lingkup
1.Penyelenggaraaan pelayanan kesehatan kerja :
o Sarana.
o Tenaga (dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan dan
paramedis perusahaan).
o Organisasi (pimpinan unit PKK, pengesahan penyelenggaraan PKK).
2.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja tenaga kerja (Awal, Berkala, Khusus
dan Purna Bakti)
3.Pelaksanaan P3K (Petugas P3K, Kotak P3k dan Isi Kotak P3K).
4.Pelaksanaan gizi kerja (pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin,
katering pengelola makanan tenaga kerja , pengelola dan petugas katering).
5.Pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi.
6.Pelaksanaan pelaporan (Pelayanan Kesehatan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja, Penyakit Akibat Kerja)
Kesehatan Kerja (Selesai)
45. Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan
Kerja P2 K3
adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah
kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan
kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Artinya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus
memiliki struktur organisasi dan diisi oleh perwakilan pengusaha
dan perwakilan pekerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
46. Kriteria Perusahaan Wajib Membentuk P2K3
1. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan
100 orang atau lebih;
2. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan
kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses
dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
47. Kriteria Perusahaan Wajib Membentuk P2K3
Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari unsur pengusaha
dan pekerja yang susunannya terdiri dari:
1. Ketua,
2. Sekretaris dan
3. Anggota.
Sekretaris P2K3 adalah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat dan
penetapannya berdasarkan usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan.
48. 1. Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk
memimpin rapat pleno.
2. Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan
program-program P2K3.
3. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke
Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui Pimpinan Perusahaan.
4. Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya
kepada Direksi.
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di
Perusahaan
Wewenang Ketua
49. Wewenang Sekretaris
1.Membuat undangan rapat dan notulen.
2.Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
3.Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
4.Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh
seksi-seksi demi suksesnya program-program K3.
5. embuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun
instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan
tindakan bahaya di tempat kerja.
50. Wewenang Anggota
1. Melaksanakan program-program
yang telah ditetapkan sesuai
dengan seksi masing-masing.
2. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan
yang telah dilaksanakan.
51. Wewenang Anggota
Jumlah dan susunan P2K3 antara lain sebagai berikut :
1.Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, maka jumlah
anggota sekurang-kurangnya ialah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang
mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
2.Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100
(seratus) orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 6 (enam) orang yang
terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 3 (tiga) orang
mewakili tenaga kerja.
3.Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan
tingkat resiko bahaya sangat besar, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan
nomor 2 (dua) di atas.
1.Kelompok Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang
untuk anggota kelompok, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua)
di atas dimana masing-masing anggota mewakili Perusahaannya.
52. Fungsi P2K3
1. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
tempat kerja.
2. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk
bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman
kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan,
kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.
53. Tata Cara Pengajuan Penetapan P2K3
Untuk pengusaha atau pengurus yang berkeinginan mengajukan penetapan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja setempat, harus
melengkapi persyaratan dibawah ini :
> Membuat Surat Permohonan Pengesahan P2K3
> Melampirkan Struktur P2K3, contoh
> Fotokopi Sertifikat Ahli K3 Sekretaris P2K3
> Melampirkan Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan
> Fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan terakhir perusahaan,
Setelah itu, pengusaha atau pengurus membawa persyaratan tersebut diatas ke Kantor
Dinas Tenaga Kerja setempat. Setelah di proses, pengusaha atau pengurus akan
mendapatkan SK Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari
Dinas Tenaga Kerja setempat.
