Aplikasi Gowaslu dirancang untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu secara online melalui smartphone. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk mendaftarkan akun pelapor, memasukkan laporan beserta bukti, dan mengirimkannya secara real-time ke pengawas terdekat berdasarkan lokasi pelapor. Tujuannya adalah mempercepat proses penanganan laporan masyarakat.
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Buku Kerja untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Buku Kerja untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Meningkatkan jumlah dan kumulasi laporan dari
masyarakat.
Mempermudah, mempercepat, mempermurah
proses pengiriman informasi awal.
Menghubungkan antara pelapor dan penerima
laporan secara real time.
Mensistematisir, mengatur data laporan secara
nasional.
Mempercepat tindak lanjut dan alat kontrol
Bawaslu.
3. Tampilan Gowaslu
untuk Masyarakat
Pelapor berbentuk
BULAT.
Tampilan Gowaslu
untuk Pengawas
berbentuk KOTAK.
4. Dapat diunduh di
Playstore.
Logo GoWaslu berupa
logo resmi bawaslu
dengan tambahan tiga
signal diatasnya.
“Gowaslu” ditujukan
bagi Pelapor dan
“Gowaslu Pengawas”
untuk Jajaran Bawaslu
5. PELAPOR
Pendaftaran Akun Gowaslu
terbuka secara umum dengan
syarat tertentu.
Syarat mendapatkan akun
dengan memberikan identitas :
1. Nama Lengkap.
2. Alamat Email.
3. Nomor HP
4. Jenis Kelamin
5. Umur
6. Alamat Domisili
7. Nomor KTP
8. Username
9. Password
10. Melampirkan Dokumen KTP
PENGAWAS
Admin Bawaslu akan
membuatkan Akun bagi
Pengawas di tingkat
Kabupaten/Kota dan
Kecamatan.
Syarat mempunyai Akun;
Nama Lengkap, Nomor HP
dan Email.
Panwas Kab/Kota
membantu administrator.
6. MEMBUKA APLIKASI
Penggunaan Username
dan Password untuk
menjaga privasi bagi
Pelapor dan Pengawas,
membatasi pelaporan yang
tidak benar.
7. PELAPOR
Setelah membuka Aplikasi,
Sistem Gowaslu secara
otomatis menentukan
lokasi Pelapor. Untuk
menaggulangi
ketidakakuratan lokasi,
terdapat kolom tambahan
keterangan dimana
peristiwa tersebut
berlangsung.
8. PELAPOR
Laporan pelanggaran
berdasarkan kategori
dengan fokus pra hari
Pemungutan.
Kategori tersebut;
Data Pemilih,
Alat Peraga Kampanye,
Kampanye
Politik Uang.
9. PELAPOR CONTOH
• Dalam Kategori Data Pemilih
terdapat jenis pelanggaran :
1. Pemilih Belum terdaftar
2. Pemilih Sudah meninggal.
3. Pemilih dibawah umur.
4. Pemilih terdaftar ganda
5. Lainnya.
Kategori untuk memudahkan data
input dan “menseleksi”
laporan yang berjenis
pelanggaran (informasi awal)
11. PELAPOR
Barang bukti dalam
laporan dapat difasilitasi
melalui sistem ini secara
otomatis dengan
mengambil foto langsung
atau mengunggah dari
dokumen yang sudah ada.
12. PELAPOR
Setelah Lokasi diketahui,
informasi awal diinput dan
bukti gambar terlampir,
Pelapor menyampaikan ke
laporannya dan Akan
diterima secara otomatis
oleh pengawas dengan
jarak terdekat dari pelapor.
13. PELAPOR
Untuk memastikan laporan
Anda terkirim, Gowaslu
akan mengirimkan balasan
berupa SMS berbunyi
“Terima Kasih atas
Laporannya. Informasi
Anda telah diterima oleh
Pengawas Pemilu. Salam”
14. PELAPOR
Pelapor dapat memeriksa
kembali di History Laporan
terkait Laporan yang telah
dikirimkan ke Pengawas
15. Pengawas terdekat
akan mendapatkan
notifikasi dari aplikasi
Gowaslu.
Terdapat daftar
informasi awal yang
dapat dipilih untuk
direspon.
16. PENGAWAS RESPON PERTAMA
Sistem Gowaslu
menfasilitasi mengetahui
jarak antara pengawas dan
Pelapor untuk melihat
kedekatan dan jarak.
Fasilitas ini untuk
membantu jika pengawas
ingin bertemu langsung
dengan Pelapor