Buku Kerja untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Asian Election Stakeholder Forum III (AESF III)
August 22 – 26, 2016
Bali, Indonesia
"Transparency & integrity for Quality Elections"
General Election Commission Republic of Indonesia
and
General Election Asian Network for Free Elections (ANFREL)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.