PT Jeklindo Consulting adalah perusahaan konsultan perijinan di Indonesia yang menawarkan jasa pengurusan berbagai izin usaha seperti SIUP, TDP, dan izin lainnya. Dengan tenaga profesional yang berpengalaman, mereka menjamin pengurusan izin yang cepat dan terjangkau. Layanan yang ditawarkan mencakup dokumen pendirian, perubahan, dan dokumen untuk berbagai sektor termasuk perdagangan, industri, dan pertambangan.

1. Jl. Gading Raya II No. 20 Rawamangun
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13220
Telp. , 021-4759206, Fax. 021-4759206
Mobile : 0812 -1942 – 042 ; 0812 – 8841 - 6332
A. PROFIL PT. JEKLINDO CONSUTING
PT.Jeklindo Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan
perijinan yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha di
Indonesia. Disini kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami serta
jasa layanan kami. Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan dokumen
Perusahaan maupun Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepat
dan harga yang terjangkau atas ijin usaha anda .
Ijin Usaha ataupun Jasa-jasa Pengurusan yang dapat kami berikan antara lain :
1. URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA
INDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )
2. SKT MIGAS ( SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI)
3. PENGURUSAN PMA ( PENANAMAN MODAL ASING )
4. PENDIRIAN PT ( PERSEROAN TERBATAS )
5. JUAL PT
6. API ( ANGKA PENGENAL IMPORTIR )
7. SURAT REGISTRASI PABEAN ( SRP ) / NOMER INDUK KEPABEANAN ( NIK )
8. IMPORTIR TERDAFTAR PRODUCT TERTENTU
9. SERTIFIKAT TANAH
10. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )
11. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )
12. SERTIFIKASI BADAN USAHA ( SBU )
13. SERTIFIKASI
14. KEAGENAN
15. MEREK PATENT
16. NOMER PENGENAL IMPORTIR KHUSUS ( NPIK )
17. DAN PERIJINAN LAINNYA.
Dengan tenaga profesional yang berpengalaman menjadikan kami sebagai mitra bagi
Pengusaha dan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
B. LAYANAN KAMI :
Pengurusan Dokumen
DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

2. - URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA
INDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )
- URUS PENDIRIAN PMA - PERUSAHAAN MODAL ASING
- URUS PENDIRIAN PT - PERSEROAN TERBATAS
- URUS PENDIRIAN CV
- URUS PENDIRIAN UD - USAHA DAGANG
- URUS SIUP – SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
- URUS TDP – TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DOKUMEN IMPOR
- URUS APIU DAN APIP
- URUS NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
- URUS NPIK – ELEKTRONIK
- URUS NPIK – SEPATU
- URUS NPIK – TEKSTIL
- URUS NPIK – SEPATU
- URUS NPIK – MAINAN ANAK
- URUS NPIK – GULA
- URUS NPIK – KEDELAI
- URUS NPIK – BERAS
- URUS IT - BESI BAJA
- URUS IT – KOSMETIK
- URUS IT – OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
- URUS IT – MAKANAN DAN MINUMAN
- URUS IT – ALAS KAKI
- URUS IT – MAINAN ANAK
- URUS IT – PAKAIAN JADI
- URUS IT – ELEKTRONIKA
- URUS IT – BPO – BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
- URUS IT – MESIN FOTO COPY DAN MULTIFUNGSI
- URUS IT – INTAN KASAR
- URUS IT – MINUMAN BERALKOHOL
- URUS IT – SAKARIN DAN GARAMNYA
- URUS IT – PREKURSOR NON FARMASI
- URUS IT – NITROCELLULOSE (LC)
- URUS IT – BAHAN BERBAHAYA (B2)
- URUS IT – GULA KRISTAL PUTIH
- URUS IT – GARAM
- URUS IT – BAHAN PELEDAK INDUSTRI
- URUS IT – CAKRAM OPTIK
- URUS IP TEKSTIL
- URUS IP PREKURSOR NON PHARMASI
- URUS IP GULA – KRISTAL RAFINASI
- URUS IP PLASTIK
- URUS IP GARAM
- URUS IP PELUMAS
- URUS IP BESI BAJA
- URUS IP CENGKEH
- URUS IMPOR TANPA API
- URUS IMPOR TANPA API DAN NPIK
- URUS IMPOR TANPA API BARANG SEMENTARA
- URUS IMPOR TANPA API BARANG HIBAH

3. - URUS IMPOR TANPA API BARANG PERBAIKAN
DOKUMEN TENAGA KERJA ASING
- URUS KITAS – TENAGA KERJA ASING
- URUS SKLD – TENAGA KERJA ASING
- URUS RPTKA – TENAGA KERJA ASING
DOKUMEN PMA
- URUS IZIN PRINSIP DAN PERUBAHAN PMA
- URUS IZIN PRINSIP DAN PERLUASAN PMA
- URUS IZIN INDUSTRI-TDI/IUI
- URUS IUT
DOKUMEN PERDAGANGAN
- URUS IZIN LABEL BERBAHASA INDONESIA ( Peraturan Direktorat Jenderal
Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen )
- URUS SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(SIUP3A)
- URUS SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)
- URUS KARTU JAMINAN PURNA JUAL BHS INDONESIA BARANG DALAM NEGERI
- URUS SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN
PROPERTY (SPSIU-P4)
- URUS PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)
- URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU ( SPPGAP)
- URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU
(SPPGRAP)
- URUS PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)
- URUS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
- URUS SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL (SIUP-MB)
- URUS SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LABEL
DOKUMEN LAIN-LAIN
- URUS SIUPP/SIUPAL/SIOPSUS
- URUS SALVAGE – PEKERJAAN BAWAH AIR
- URUS BUJP – KEAMANAN
- URUS BPW – BIRO PERJALANAN WISATA/TRAVEL
- URUS KEAGENAN/DISTRIBUTOR
- URUS UUG/HO – UNDANG-UNDANG GANGGUAN
- IUJK/SIUJK
- URUS MERK DAGANG,HAK PATEN,HAK CIPTA
- URUS IZIN POSTEL
- URUS PINDAH ALAMAT SRP/NIK BEACUKAI
- URUS REKOMENDASI ILMTA PERINDUSTRIAN
- URUS IZIN USAHA PERFILMAN/IUP/PH
- URUS SERTIFIKAT TANAH
- URUS PERDAGANGAN BESRA FARMASI (PBF)
- URUS EKSPORTIR TERTENTU
- URUS SIUJP – IJIN JASA PERTAMBANGAN
- URUS UKL UPL/AMDAL
- URUS PENYALUR ALAT KESEHATAN

4. - URUS SKT MIGAS
- URUS SKT PERTAMBANGAN
- URUS ETPIK
- URUS SURAT NIKAH/ASING/CATPIL
Pembuatan Ijin PMA
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Dokumen yang diurus:
1. SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanam Modal).
2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
3. Domisili Perusahaan.
4. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak)
5. SK Kehakiman
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. PKP ( Pengukuhan Kena Pajak)
8. Berita negara
Persyaratannya :
1. Copy Paspor Khusus orang asing / KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.
2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.
3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri.
4. Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak.
5. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
6. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayah
pemukiman.
7. Nama PT .
8. Kedudukan dan bidang usaha.
9. Komposisi Saham .
10. Susunan Direksi dan Komisaris.
11. Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham:
- Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU
- List of Share holder direktur
- Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur
PMA.
- Surat kuasa dari direktur yang ditunjuk untuk menghadap kenotaris
( Proses Pengurusan : 40 Hari Kerja )
Angka Pengenal Importir (API)
Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus
dimiliki perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan impor sesuai dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 50/MPP/Kep10/1999 Tahun 1999
tentang ANGKA PENGENAL IMPOR (API).
Silahkan pilih jasa layanan yang anda perlukan :
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
3. Angka Pengenal Importir Terbatas ( API-T)

5. Syarat Pengurusan API-U :
1. Foto copy SIUP
2. Foto copy TDP
3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
4. Foto copy NPWP Perusahaan.
5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
6. Foto copy KTP + Paspor Penanggung Jawab.
7. Foto copy SK Kehakiman.
8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
11. Refernsi Bank (Asli)
12. Lokasi Kantor siap survey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )
Syarat Pengurusan API Produsen (API-P) :
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
4. Foto copy NPWP Perusahaan.
5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
6. Foto Copy Izin Industri
7. Foto copy SK Kehakiman.
8. Foto copy TDP.
9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
12. Foto copy paspor yg masih berlaku
13. Surat Kuasa dalam Kop Surat
14. Lokasi kantor siap disurvey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )
Syarat Pengurusan API Terbatas ( API-T)
Persyaratannya:
1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan
stempel Perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi perlu surat kuasa direksi
diatas materai.
2. Foto copy Akte Perusahaan
3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan direksi,harus dengan surat kuasa dari direksi
diatas materai.
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy IMTA bagi TKA penandatangana dokumen impor
6. Bagi penandatanganan yang bukan pengurus perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa dari
direksi
7. Foto copy SP PMDN atau SP PMA
8. Foto copy domisili perusahaan

6. 9. LKPM periode terakhir
10.Foto copy KTP dan pasport
11.Pas photo 3x4=4 lembar (warna) ( Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja )
Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIK
Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011
Persyaratannya :
1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman
2. Copy Domisili yang masih berlaku
3. Copy kartu NPWP
4. Copy PKP (Khusus Import)
5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )
6. Copy TDP
7. Copy API (Khusus import)
8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API
Waktu Proses:
Very Expres = 5 Hari Kerja ( Syarat dan Ketentuan berlaku )
Expres = 14 Hari Kerja
Normal = 21 Hari Kerja
IT Elektronika
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama produk IT.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk
1 (satu) tahun (Asli).
6. Nomor Identitas Kepabeanan
7. API-U / API-P / APIT
IT Pakaian Jadi
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama produk IT.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk
1 (satu) tahun (Asli).

7. 5. Nomor Identitas Kepabeanan
6. API-U / API-P / APIT ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )
IT Alas Kaki
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama
produk IT.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk
1 (satu)
tahun (Asli).
5. Nomor Identitas Kepabeanan
6. API-U / API-P / APIT
7. NPIK Sepatu ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )
Sertifikasi Tanah
Kami melayani pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah, berdasarkan kategori dibawah ini :
Pendaftaran Pertama Kali:
1. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar
2. Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik
3. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik
4. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik
Tanah Terdaftar:
1. Penggabungan Sertifikat
2. Pemisahan
3. Pemecahan Sertifikat
4. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko
5. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko
6. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko
7. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko
8. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
9. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar
 Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

8. 4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan
2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang)
3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang)
4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:
1. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus
menerus
2. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat
yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
6. Akta Ikrar Wakaf
7. Surat Pengesahan Nadzir
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
 Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
o Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
o sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
o surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,
atau
o petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
o akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

9. o akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan
PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
o risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
o Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
o Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya
UUPA
4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat
/ penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan
atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk
Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,
atau
4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

10. 7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang
diwakafkan, atau
8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang), atau
11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan
fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan
oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang
100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris
tengah 7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau
pagar besi / beton / kayu.
 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan
atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau
untuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya,
serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau

11. 2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,
atau
4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang
diwakafkan, atau
8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang), atau
11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan
fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan
oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang
100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris
tengah 7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau
pagar besi / beton / kayu.
 Penggabungan Sertifikat
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

12. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang).
3. Sertifikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatan :
1. Jika semua Sertifikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak
diperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah
yang akan digabung tidak ada perubahan fisik)
2. Jika salah satu atau semua Sertifikat yang digabung masih menggunakan Gambar
Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran
3. Jika SU pada salah satu atau semua Sertifikat tidak memenuhi syarat teknis atau
ada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran
 Pemisahan
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
 Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut.
 Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).
 Sertipikat Hak Atas Tanah asli.
 Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan
 Pemecahan Sertifikat
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).
3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

13. 4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan)
 Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai
cukup
3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :
1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)
2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan
*)
4. sertifikat Hak Atas Tanah (aslinya)
5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Bukti pelunasan BPHTB
 Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai
cukup
3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :
1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)
2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan
*)
4. Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)
5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Bukti pelunasan BPHTB

14.  Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
8. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)
3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih
dari 400 m2 untuk luar perkotaan
5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.
 Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
8. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)
3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih
dari 400 m2 untuk luar perkotaan
5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.
 Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Dasar Hukum:

15. 1. Undang-undang No 5 Tahun 1960
2. Undang-undang No 16 Tahun 1986
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
7. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
8. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)
Persyaratan:
1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun
2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)
3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli
4. Ijin layak huni
5. Advis Planinng
6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan
lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai
perbandingan proposionalnya.
 Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan.
2. Akta Ikrar Wakaf.
3. Sertipikat Hak Milik asli.
4. Surat Pengesahan Nadzir.
5. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
6. Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
7. Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal
diwilayah negara Republik Indonesia.
Dokumen pendukung permohonan:
1. Bukti diri pemohon :

16. 1. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD,
CV, Fa; atau
2. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh
pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian Rencana Kegiatan :
1. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta
mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5.
1. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah,
seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penanaman Modal.
2. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor
perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi
yang bersangkutan.
3. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang
bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan
bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
setempat.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan
Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola
kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk
pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
2. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha
Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
Note : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi
terkait
Proses pengurusan:
1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN
2. Pengajuan dan monitor permohonan
3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan

17.  CV Kelas Kecil
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Legalisir Pengadilan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat
Kontrak, apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>
 CV Kelas Menengah
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Legalisir Pengadilan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat
Kontrak, apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna
 CV Kelas Besar
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Legalisir Pengadilan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur

18. 3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy
Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di
wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>
 Undang-Undang Gangguan / HO
Dokumen yang diurus :
1. Izin Undang-Undang Gangguan / HO
Persyaratannya :
1.Foto copy surat izin lokasi (bagi usaha kawasan)
2.Foto copy KTP pemohon
3.Foto copy akta pendirian perusahaan
4.Foto copy PBB terakhir
5.Foto copy sertifikat tanah dan IMB
6.Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RW
Proses Pengurusan : 30 Hari kerja Biaya Pengurusan : Tergantung luas usaha
 NPIK- Elektronika
Dokumen yang diurus :
1. NPIK Elektronika dan Komponennya
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat
Perusahaan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran
3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT
 Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)
Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)
Dokumen yang diurus :
1. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat
Perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT

19.  NPIK Sepatu
Syarat NPIK- Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu :
1. Foto Copy NPWP
2. Foto Copy SIUP atau SP BKPM Khusus PMA
3. Foto Copy TDP
4. Foto Copy API-U atau APIP untuk industri
5. Foto Copy APIT Khusus PMA
6. Pas Photo 3x4 = 2 lembar Background Merah
7. Foto Copy KTP direktur
8. Sales kontrak / Purchase Order (Bisa dibantu)
9. Surat Kuasa di kop surat.
 NPIK Tekstil
Dokumen yang diurus :
1. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat
Perusahaan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT
 Keagenan / Distributor
Berkas yang diurus :
1. Keagenan / Distributor
Persyaratannya :
1. Surat permohonan dari perusahaan yg berbentuk Badan Hukum, ditandatangani
penanggungjawab perusahaan, di tujukan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran
Perusahaan, Departemen Perdagangan, Jl. M.I.Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat.
2. Daftar Isian Permohonan.
3. Foto copy SIUP.
4. Foto copy NPWP.
5. Foto copy API Umum,Khusus untuk distributor tunggal barang produksi luar negeri.
6. Foto copy Akta Pendirian dan Perubahannya.
7. Foto copy TDP.
8. Foto copy SK Kehakiman dan Perubahan
9. Izin Industri bagi prinsipal produsen dalam negeri atau dari BKPM bagi prinsipal
produsen
PMA/PMDN
10. Surat Perjanjian (Agreement) yg sudah dilegalisasi oleh notaris (untuk produksi dalam
negeri)
dan Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yg ada di negara
principal
(untuk produksi luar negeri). * Surat Asli dilampirkan selama proses
11. Leaflet / Brosur / Katalog asli dari negara Prinsipal untuk jenis barang

20. 12. Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplier
apabila
surat perjanjian bukan dari prinsipal produsen.
 Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIK
Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011
Persyaratannya :
1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman
2. Copy Domisili yang masih berlaku
3. Copy kartu NPWP
4. Copy PKP (Khusus Import)
5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )
6. Copy TDP
7. Copy API (Khusus import)
8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API
 Izin Penyalur Alat Kesehatan ( PAK )
Berkas yang diurus :
1. Izin Penyalur Alat Kesehatan
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan dari direktur ditujukan kpd Menkes RI Cq Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi DKI Jakarta beserta lampirannya 1 rangkap diatas materai 6000,-
2. Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK.Kehakimannya
3. Peta lokasi kantor dan gudang
4. Denah ruangan kantor dan gudang beserta ukurannya sesuai skala
5. Foto copy KTP Penaggungjawab perusahaan
6. Foto copy NPWP
7. Foto copy SIUP
8. Foto copy Domisili usaha
9. Foto copy API apabila alkes impor
10. Foto copy Izin Gangguan/HO
11. Foto copy Ijazah dan sertifikat keahlian penaggungjawab teknis
12. Surat Perjanjian kerja sama penaggungjawab teknis dan direktur perusahaan
13. Surat penunjukan sebagai Agen Tunggal dari prinsipal luar negeri yg di sahkan oleh
KBRI setempat atau bila penunjukan dari pabrik dalam negeri melampirkan foto
copy Izin Produksi Alkes
14. Foto copy ijazah teknisi untuk alkes elektromedik
15. Daftar brosur / katalog alkes yg disalurkan
16. Daftar peralatan bengkel khusus alkes elektromedik
17. Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari perusahaan tersebut
18. Status Gedung dgn melampirkan sertifikat/IMB/akta jual-beli

21.  Surat Permohonan Label Bagi Importir
Persyaratan permohonan Label bagi importir :
1. Surat Permohonan
2. Daftar Barang
3. Contoh Label
4. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API)
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun
perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib
memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di
seluruh wilayah Republik Indonesia.
Syarat Pengurusan SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :
1. Foto Copy KTP Direktur Utama
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman.
3. Asli Izin Domisili Perusahaan
4. Foto Copy NPWP
5. Pass Foto Direktur Utama 3 x 4= 3 Pcs berwarna
6. Asli Surat Keterangan dari Gedung apabila kantor di Gedung dan apabila di Ruko
Sewa Menyewa Kantor.
PT . JEKLINDO CONSULTING
Corporate Legal Services
GEDUNG AGNESIA Lt.4
JL. Gading Raya II No. 20 Rawamangun
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung
Jakarta Timur – Indonesia 13220
 jeklindo@yahoo.co.id
 08121942042 , 081288416332
| (62-21) 4759206 | (62-21) 4759206
www.izinusahaindonesia.com