Dokumen ini berisi pengajuan bantuan dana hibah untuk kegiatan Pokjanal Posyandu Kecamatan Baregbeg tahun 2013, yang meliputi perencanaan, evaluasi, sosialisasi, pelaporan, dan distribusi bantuan ke 62 posyandu dengan total anggaran Rp 5.600.000.
Struktur organisasi desa Jalur Mulya terdiri dari Kepala Desa Poniman, Kasubag Pemerintahan, Kasubag Pembangunan, dan Kasubag Kesra. Mereka didukung oleh Sekretaris Desa Haris Sativa dan beberapa staf pembantu seperti Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kadus.
Dokumen ini berisi pengajuan bantuan dana hibah untuk kegiatan Pokjanal Posyandu Kecamatan Baregbeg tahun 2013, yang meliputi perencanaan, evaluasi, sosialisasi, pelaporan, dan distribusi bantuan ke 62 posyandu dengan total anggaran Rp 5.600.000.
Struktur organisasi desa Jalur Mulya terdiri dari Kepala Desa Poniman, Kasubag Pemerintahan, Kasubag Pembangunan, dan Kasubag Kesra. Mereka didukung oleh Sekretaris Desa Haris Sativa dan beberapa staf pembantu seperti Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kadus.
Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2015 mengatur struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa seksi seperti Urusan Umum, Perencanaan dan Keuangan, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan, serta Kemasyarakatan. Struktur ini bertujuan untuk mengatur tata kerja pemerintahan desa.
Laporan ini merangkum kondisi geografis, demografi, dan ekonomi Desa Sriwedari pada tahun 2015. Desa ini terletak di dataran rendah dengan luas 213,065 Ha dan penduduk sebanyak 3.573 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga kecil. Potensi ekonomi desa adalah industri makanan ringan dan dagang serta 51 home industri makanan kecil. Laporan ini bertujuan melaporkan kinerja
Peraturan Desa ini mengatur tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Panca Karsa II. Organisasi pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretariat Desa, dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa memimpin dan dibantu oleh Sekretaris Desa serta Kepala Seksi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Peraturan ini juga mengatur tugas, wewenang, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil kegiatan ekonomi desa seperti BUMDes, sewa tanah, pasar, dan sebagainya. Transfer meliputi Dana Desa, bagian pajak dan retribusi daerah, serta bantuan dari pemerintah provinsi dan k
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perencanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi: (1) Tahap perencanaan di tingkat desa yang melibatkan BPD dan kepala desa, (2) Tahap evaluasi di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh bupati/walikota atau camat selama 20 hari kerja, (3) Penyempurnaan jika hasil evaluasi tidak sesuai dan penetapan APB
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Teks tersebut berisi 20 soal pilihan ganda tentang sinonim, antonim, imbuhan, ejaan, dan majas dalam bahasa Indonesia. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek bahasa seperti kosa kata, tata bahasa, ejaan, dan unsur kebahasaan seperti majas.
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Dokumen ini berisi rekapitulasi data diri kepala desa dan perangkat desa di Desa Sriwedari tahun 2015, meliputi nama, jabatan, dasar pengangkatan, dan latar belakang pendidikan mereka. Terdapat 16 orang aparat pemerintah desa yang terdiri atas 1 kepala desa, 6 kasi, 7 kaur/kadus, dan 2 jabatan kosong. Semua aparat berasal dari wilayah Magelang kecuali 1 orang.
Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2015 mengatur struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa seksi seperti Urusan Umum, Perencanaan dan Keuangan, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan, serta Kemasyarakatan. Struktur ini bertujuan untuk mengatur tata kerja pemerintahan desa.
Laporan ini merangkum kondisi geografis, demografi, dan ekonomi Desa Sriwedari pada tahun 2015. Desa ini terletak di dataran rendah dengan luas 213,065 Ha dan penduduk sebanyak 3.573 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga kecil. Potensi ekonomi desa adalah industri makanan ringan dan dagang serta 51 home industri makanan kecil. Laporan ini bertujuan melaporkan kinerja
Peraturan Desa ini mengatur tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Panca Karsa II. Organisasi pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretariat Desa, dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa memimpin dan dibantu oleh Sekretaris Desa serta Kepala Seksi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Peraturan ini juga mengatur tugas, wewenang, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil kegiatan ekonomi desa seperti BUMDes, sewa tanah, pasar, dan sebagainya. Transfer meliputi Dana Desa, bagian pajak dan retribusi daerah, serta bantuan dari pemerintah provinsi dan k
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perencanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi: (1) Tahap perencanaan di tingkat desa yang melibatkan BPD dan kepala desa, (2) Tahap evaluasi di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh bupati/walikota atau camat selama 20 hari kerja, (3) Penyempurnaan jika hasil evaluasi tidak sesuai dan penetapan APB
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Teks tersebut berisi 20 soal pilihan ganda tentang sinonim, antonim, imbuhan, ejaan, dan majas dalam bahasa Indonesia. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek bahasa seperti kosa kata, tata bahasa, ejaan, dan unsur kebahasaan seperti majas.
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Dokumen ini berisi rekapitulasi data diri kepala desa dan perangkat desa di Desa Sriwedari tahun 2015, meliputi nama, jabatan, dasar pengangkatan, dan latar belakang pendidikan mereka. Terdapat 16 orang aparat pemerintah desa yang terdiri atas 1 kepala desa, 6 kasi, 7 kaur/kadus, dan 2 jabatan kosong. Semua aparat berasal dari wilayah Magelang kecuali 1 orang.
Dokumen ini memberikan ringkasan data tenaga kerja per dusun di Desa Sriwedari pada tahun 2015. Terdapat 9 dusun yang dirinci jumlah penduduknya berdasarkan kategori seperti pengangguran terbuka, anak yang bekerja, TKI di luar negeri, dan kelompok rentan lainnya. Total penduduk yang bekerja di semua dusun adalah 188 orang.
Dokumen tersebut merupakan laporan ikhtisar keuangan pemerintah desa Sriwedari tahun anggaran 2015. Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja desa pada tahun 2015, yang terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 861.411.250. Belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan
Laporan keuangan Desa Sriwedari tahun 2015 menunjukkan total aset sebesar Rp9,7 miliar, terdiri dari aset lancar Rp16,9 juta dan aset tidak lancar Rp9,7 miliar. Aset tidak lancar antara lain tanah, gedung, peralatan, jalan dan dana cadangan. Jumlah kewajiban Rp2,3 miliar sehingga kekayaan bersih Rp7,4 miliar.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA SRIWEDARI TAHUN 2015
KASI PEMERINTAHAN
DANANG SK A.Md
KAUR UMUM
SARTONO, S.T
KAUR KEUANGAN
ARIF ZULIANTO
SEKRETARIS DESA
Pj. Sekdes (Kasi Pemerintahan)
KADUS BUGANGAN
ISKANDAR
KASI KESRA
SUTRISNO
KASI PEMBANGUNAN
SUPRIYO AGUS
KADUS GERANGAN
EDI NUGROHO
KADUS GEJAGAN
SUROTO
KADUS NGOMAN LOR
ASEP IRMAWAN
KADUS NGETOS KUON
G U N A R D I
KADUS SRIWEDARI
BASUKI HS
KADUS NGOMAN KIDUL
HARIYANTO
KADUS NGETOS WETAN
MAKNO NURYADI
KADUS DUKUH
SUPARTO
KEPALA DESA
S U M A R D I