Dokumen tersebut membahas potensi masalah yang dapat terjadi selama kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2015 seperti kampanye di masa tenang, pemberitaan tidak berimbang, iklan komersial di luar mekanisme KPU, keberpihakan pejabat terhadap calon tertentu, penggunaan program pemerintah untuk kampanye, pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye di luar mekanisme KPU, serta politik uang