Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang digunakan untuk mengelola data dan informasi industri di Indonesia. SIINas mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan data industri secara berkala dari perusahaan, pemerintah daerah, dan kementerian untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

1. PENYAMPAIAN DATA
DAN INFORMASI
INDUSTRI
MELALUI
SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
(SIINas)

2. SIINas
(SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL)
• Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas
adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi
meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,
perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang
terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian,
pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.

3. (lanjutan)
• Secara ringkas, Sistem Informasi Industri Nasional merupakan
suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan
informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan
oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri,
pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota),
kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan
internal Kementerian Perindustrian.
SIINas

4. (lanjutan)
• Sistem Informasi Industri Nasional adalah suatu mekanisme untuk
mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang
berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut
merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan
dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun
rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan
ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari
serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non
fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai timbal-balik,
perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri
yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti
informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan
ekspor-impor, dll.

5. DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN
INDUSTRI, DATA DAN INFORMASI LAIN
SIINas
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
INDUSTRI/
PENGUSAHA
MONITORING
EVALUASI
MONITORING
EVALUASI
- PENYEDIAAN HARDWARE DAN
SOFTWARE
- MAINTENANCE PROGRAM DAN AKUN
- AKUN ADMIN
- PENYUSUNAN KEBIJAKAN/REGULASI
NASIONAL
- BIMBINGAN DAN KONSULTASI
- AKUN USER
- ANALISIS DATA DAN INFORMASI
INDUSTRI
- PENYUSUNAN KEBIJAKAN/ REGULASI
LOKAL DAN REGIONAL
- PENYEBARLUASAN INFORMASI
PERINDUSTRIAN (DISEMINASI) DALAM
KONDISI TERTENTU (PANDEMI, DLL.)
- BIMBINGAN DAN KONSULTASI
- AKUN USER
- INPUT DATA DAN INFORMASI
- LAPORAN SEMESTER
- INFO REGULASI DAN PELUANG
USAHA

6. DASAR HUKUM
• Undang-undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
• Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
• Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan
Sarana Dan Pra-sarana Industri;
• Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

7. (lanjutan)
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data
Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional;
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data
Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi
Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin
Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

8. (lanjutan)
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Perindustrian;
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Dan
Pengendalian Industri.

9. DATA INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI
• Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Setiap
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib
menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat
waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota.
• Kemudian dijelaskan juga bahwa Berdasarkan permintaan
Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
wajib memberikan Data Lain selain Data Industri dan Data
Kawasan Industri. Penyampaian Data Industri, Data Kawasan
Industri, dan Data Lain dilakukan melalui SIINas.

10. (lanjutan)
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
menyampaikan Data Industri dan Data Kawasan Industri secara
berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun. Penyampaian Data
Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan dengan ketentuan:
a. Data Industri dan Data Kawasan Industri untuk bulan Januari
hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1
Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
b. Data Industri dan Data Kawasan Industri untuk bulan Juli hingga
Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari
pada tahun berikutnya.

11. (lanjutan)
• Penyampaian data dan informasi industri dilakukan pada
tahapan :
- kegiatan sebelum beroperasi secara komersial (tahapan
konstruksi dan pra-operasional)
- kegiatan operasional produksi secara komersial
(Pasal 4 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

12. (lanjutan)
Data dan Informasi yang disampaikan pada tahapan kegiatan sebelum beroperasi
secara komersial (tahapan konstruksi dan pra-operasional) meliputi :
a. jumlah tenaga kerja pada tahap pembangunan;
b. nilai investasi;
c. luas lahan lokasi industri;
d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
e. rencana kapasitas produksi terpasang;
f. rencana kebutuhan bahan baku;
g. rencana pelaksanaan pembangunan;
h. rencana penggunaan mesin/peralatan; dan
i. rencana kebutuhan energi dan air baku.
(Pasal 6 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

13. (lanjutan)
Data dan Informasi yang disampaikan pada tahapan kegiatan operasional produksi
secara komersial meliputi :
a. jumlah tenaga kerja;
b. nilai investasi;
c. luas lahan lokasi industri;
d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
e. kapasitas produksi terpasang;
f. mesin dan peralatan;
g. bahan baku dan bahan penolong;
h. penggunaan energi;
i. penggunaan air baku;
j. produksi;
k. pemasaran; dan
l. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
Pasal 7 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

14. (lanjutan)
• Penyampaian data dan informasi Kawasan industri dilakukan
pada tahapan :
- kegiatan kawasan industri sebelum beroperasi secara
komersial (tahapan konstruksi dan pra-operasional)
- kegiatan operasional kawasan industri secara komersial
(Pasal 10 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

15. (lanjutan)
Data dan Informasi yang disampaikan pada tahapan kegiatan kawasan
industri sebelum beroperasi secara komersial (tahapan konstruksi dan pra-
operasional) meliputi :
a. investasi dan sumber pembiayaan;
b. lahan dan kaveling;
c. sarana dan prasarana;
d. kebutuhan energi dan air baku;
e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri.
(Pasal 12 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

16. (lanjutan)
Data dan Informasi yang disampaikan pada tahapan kegiatan operasional
awasan industri secara komersial meliputi :
a. investasi dan sumber pembiayaan;
b. lahan dan kaveling;
c. sarana dan prasarana;
d. kebutuhan energi dan air baku;
e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri; dan
f. Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri.
Pasal 13 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

17. (lanjutan)
Perusahaan Industri dan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain
yang terkait dengan:
a. data tambahan;
b. klarifikasi data; dan/atau
c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri.
Pasal 9 ayat 1 dan 15 ayat 1 , Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

18. INFORMASI INDUSTRI
• Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan
Informasi Industri dan Informasi Lain kepada Menteri melalui SIINas.
• Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri sebagaimana
dimaksud di atas, Pengelola SllNas memberikan Akun SIINas tipe D
kepada gubernur dan bupati/walikota.
• Informasi Industri sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit terdiri
atas:
a. produksi;
b. penggunaan bahan baku dan bahan penolong;
c. penggunaan energi; dan
d. penyerapan tenaga kerja.
Pasal 18, 19 dan 20, Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)

19. (lanjutan)
• Informasi Lain sebagaimana dimaksud di atas meliputi basil pengolahan
terhadap data terkait dari kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan
Industri di wilayah administratif sesuai kewenangannya masingmasing.
• Informasi Lain sebagaimana dimaksud di atas:
a. pertumbuhan Industri;
b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB);
c. ekspor produk Industri; dan
d. pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Industri
yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana Industri,
dan pemberdayaan Industri.
Pasal 21, Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2019)